Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum melakukan rapat bersama dengan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi terkait pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia.

Rapat digelar di ruang Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026) yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Utut Adianto. Adapun pihak pemerintah yang hadir Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan; Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Ricky Suhendar; mewakili Menteri Hukum, Dirjen Perundang-undangan Dhahana Putra, dan sejumlah jajaran dari masing-masing kementerian.

"Berdasarkan catatan dari sekretariat, telah hadir tujuh fraksi dan lebih dari separuh anggota-anggota Komisi I. Dengan ini rapat saya buka dan mohon izin ini terbuka untuk umum. Setuju ya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat saya buka dan terbuka untuk umum," kata Utut.

Utut menjelaskan, DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada 21 April terkait kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki, serta Malaysia.

"Atas dasar surat ini, ada surat dari Wakil Ketua DPR yang membidangi Korpolkam, yaitu Bapak Sufmi Dasco Ahmad, tertanggal 26 Mei, untuk Komisi I membahas dan segera untuk meratifikasi," sambungnya.

Utut menuturkan bahwa ratifikasi hanya mencakup dua pasal. Pembahasannya berbeda dengan undang-undang di mana tidak membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Pemerintah menjelaskan kedua pokok eh kerja sama itu dengan Republik Turki dan Kerajaan Malaysia, setelah itu kita, kita membahas dalam bentuk Panja, nanti Panja melaporkan ke sini, baru kita ratifikasi," kata Utut.

Dia memahami bahwa semua pihak setuju dengan RUU ini, tetapi tetap harus mengikuti mekanisme dan hukum acara yang berlaku agar meminimalisir digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena potensi selalu digugat di MK. Tetapi kalau ratifikasi jarang yang menggugat biasanya negara tetangga kalau ada keberatan," tandasnya.