Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi terkait kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Indonesia dengan Malaysia.

Keputusan diambil dalam rapat yang digelar di ruang Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026). Sebelum mengambil keputusan, Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan menjelaskan bahwa kerja sama ini bagian dari upaya penguatan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara.

"Pimpinan dan anggota Komisi I yang terhormat, persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Turki maupun Malaysia belum dapat diberlakukan meski telah ditandatangani kedua negara.

Hal itu karena berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, kerja sama baru akan berlaku setelah masing-masing pihak menyelesaikan seluruh prosedur hukum dan administrasi di dalam negeri, yang ditandai dengan diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui jalur diplomatik.

"Berdasarkan persetujuan kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut, belum dapat diterapkan mengingat syarat pemberlakuan berdasarkan perjanjian kerja sama dimaksud, yang menyatakan bahwa persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri oleh para pihak," kata Donny.

Setelah itu sebelum menutup rapat, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, meminta pendapat kepada seluruh fraksi yang hadir terkait persetujuan ratifikasi di mana pada intinya seluruh fraksi menyetujui RUU ini.

"Untuk menyetujui ratifikasi kerja sama pertahanan Republik Indonesia dengan Republik Turki. Setuju ya?" ucap Utut sesaat setelahnya mengetuk palu.

"Setuju," jawab anggota rapat.

Pengambilan keputusan juga dilakukan untuk ratifikasi kerja sama pertahanan RI dan Malaysia. Setelah itu, Donny menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi I DPR RI yang telah menyetujui RUU.

Setelah itu, pembahasan RUU dibahas ditingkat Panja dan akan diambil keputusan tingkat I di hari yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum melakukan rapat bersama dengan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi terkait pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia.

Rapat digelar di ruang Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026) yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Utut Adianto. Adapun pihak pemerintah yang hadir Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan; Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Ricky Suhendar; mewakili Menteri Hukum, Dirjen Perundang-undangan Dhahana Putra, dan sejumlah jajaran dari masing-masing kementerian.

"Berdasarkan catatan dari sekretariat, telah hadir tujuh fraksi dan lebih dari separuh anggota-anggota Komisi I. Dengan ini rapat saya buka dan mohon izin ini terbuka untuk umum. Setuju ya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat saya buka dan terbuka untuk umum," kata Utut.

Utut menjelaskan, DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada 21 April terkait kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki, serta Malaysia.

"Atas dasar surat ini, ada surat dari Wakil Ketua DPR yang membidangi Korpolkam, yaitu Bapak Sufmi Dasco Ahmad, tertanggal 26 Mei, untuk Komisi I membahas dan segera untuk meratifikasi," sambungnya.

Utut menuturkan bahwa ratifikasi hanya mencakup dua pasal. Pembahasannya berbeda dengan undang-undang di mana tidak membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Pemerintah menjelaskan kedua pokok eh kerja sama itu dengan Republik Turki dan Kerajaan Malaysia, setelah itu kita, kita membahas dalam bentuk Panja, nanti Panja melaporkan ke sini, baru kita ratifikasi," kata Utut.

Dia memahami bahwa semua pihak setuju dengan RUU ini, tetapi tetap harus mengikuti mekanisme dan hukum acara yang berlaku agar meminimalisir digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena potensi selalu digugat di MK. Tetapi kalau ratifikasi jarang yang menggugat biasanya negara tetangga kalau ada keberatan," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut produk kecantikan (beauty and wellness) asal Indonesia mencatatkan potensi transaksi sebesar 6,52 juta dolar AS atau sekitar Rp106 miliar dalam ajang the 7th Beauty Istanbul 2026, Turki.

Atase Perdagangan RI untuk Ankara Banny Ratno Ramadhani, dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan sektor kecantikan di Turki tumbuh dan berkembang cukup pesat.

Potensi transaksi yang dicatatkan bisa menjadi sinyal positif untuk semakin menjajaki sektor tersebut di pasar Turki.

"Kami harap, semakin banyak eksportir Indonesia yang termotivasi dan melihat Turki sebagai negara tujuan ekspor potensial," kata Banny.

Paviliun Indonesia memfasilitasi enam perusahaan sektor kecantikan terkemuka untuk memamerkan produk-produk unggulannya pada ajang Mei lalu itu.

Adapun produk-produk yang dipamerkan antara lain, lipstik, serum, pelembab, sabun batang, vitamin rambut, kondisioner, parfum, pewarna rambut, dan kolonye.

"Keikutsertaan Indonesia dalam pameran ini menjadi salah satu bentuk fasilitasi yang bisa diberikan oleh Pemerintah Indonesia agar produk-produk ekspor Indonesia semakin dikenal di mancanegara," ujar Banny.

Total perdagangan Indonesia-Turki pada Januari-April 2026 mencapai 873,8 juta dolar AS.

Ekspor Indonesia ke Turki sebesar 700,9 juta dolar AS dan impor dari Turki sebesar 173 juta dolar AS, sehingga Indonesia mencatatkan surplus sebesar 527,9 juta dolar AS.

Sebelumnya, pada 2025, total perdagangan Indonesia-Turki mencapai 2,30 miliar dolar AS.

Ekspor Indonesia ke Turki tercatat 1,72 miliar dolar AS. Sementara itu, impor Indonesia dari Turki sebesar 575,3 juta dolar AS. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus sebesar 1,15 miliar dolar AS.

Ekspor utama Indonesia ke Turki meliputi besi dan baja, serat stafel buatan, lemak dan minyak hewani dan nabati, mesin dan peralatan listrik, dan aluminium.

Sementara itu, impor Indonesia dari Turki di antaranya, yaitu bijih, kerak, dan abu logam; mesin dan peralatan listrik; dan perangkat optik.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Türkiye Hakan Fidan di kediaman Hambalang, Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026).

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai cerminan eratnya hubungan persahabatan serta kemitraan strategis antara Indonesia dan Türki.

Kunjungan Menlu Fidan ke Indonesia dilakukan atas undangan Presiden Prabowo. Kehadiran Menlu Türki tersebut menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi di tengah berbagai dinamika kawasan maupun global yang berkembang saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Türki Yang Mulia Recep Tayyip Erdoğan beserta Pemerintah Türki atas dukungan dan kerja sama erat yang diberikan dalam proses pemulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0.

Presiden Prabowo menilai dukungan Türki dalam misi kemanusiaan tersebut mencerminkan hubungan persahabatan yang kuat antara kedua negara, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas internasional.

Di tengah suasana pertemuan yang berlangsung konstruktif, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi terkini di Timur Tengah. Pembahasan mencakup berbagai dinamika regional yang tengah menjadi perhatian dunia, khususnya kondisi di Iran dan Palestina.

Sebagai sesama negara yang berada di kawasan Global South, Indonesia dan Türkiye memiliki pandangan yang sejalan mengenai pentingnya menjaga stabilitas kawasan melalui dialog, diplomasi, dan penyelesaian damai. Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam mendorong upaya de-eskalasi berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu, Indonesia dan Türkiye juga menegaskan komitmen bersama untuk terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Menlu Fidan kembali menegaskan eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Türkiye yang selama ini terjalin dalam berbagai bidang. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, kedua negara menunjukkan komitmen untuk terus bekerja sama dalam memperjuangkan stabilitas, perdamaian, dan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat internasional.

Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali menjajaki kerjasama strategis mulai dari pariwisata hingga infrastruktur.

Duta Besar Turki Talip Küçükcan menjelaskan hubungan di tingkat pimpinan negara sudah terjalin sangat baik, terlebih setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Turki. Namun demikian, ia menilai kerja sama tersebut perlu diperluas hingga ke tingkat daerah.

“Hubungan Indonesia dan Turki sangat erat. Di tingkat atas sudah sangat baik, sekarang penting untuk memperkuat implementasinya di level bawah, termasuk antar daerah,” jelas Talip dikutip dari keterangan pers, Kamis (24/4/2026).

Sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Talip mengungkapkan, Turki memiliki pengalaman besar dalam pengelolaan pariwisata, dengan sekitar 60 juta wisatawan setiap tahun, termasuk 25 juta wisatawan yang berkunjung ke Istanbul dengan kontribusi ekonomi mencapai US$6,5 miliar.

Ia melihat Bali sebagai destinasi kelas dunia yang sangat potensial untuk kerja sama, baik dalam pertukaran pengetahuan, pendidikan pariwisata, hingga pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, isu sustainable tourism juga menjadi perhatian bersama, termasuk pengelolaan sampah dan energi. Menurutnya, hal ini penting seiring komitmen Bali dalam menjaga kelestarian alam.

Dubes Turki juga menyampaikan peluang kerja sama dalam pembangunan infrastruktur, khususnya proyek Bandara Bali Utara. Ia menyebut banyak perusahaan Turki yang memiliki pengalaman membangun bandara internasional di berbagai negara, termasuk di Vietnam.

Gubernur Bali I Wayan Koster pun menanggapi dengan pendekatan lokal, bahwa dorongan serupa juga relevan dalam menjaga keberlangsungan generasi masyarakat Bali. Ia bahkan telah memberikan insentif bagi ibu yang melahirkan hingga anak keempat sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan demografi.

Menanggapi berbagai peluang kerja sama tersebut, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan pertukaran pandangan yang konstruktif. Ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kerja sama antara Bali dan Turki, khususnya di sektor pariwisata.

“Terima kasih atas pertemuan ini, termasuk pandangan dan tukar pikiran yang sangat baik. Karena komunikasi di tingkat pemerintah pusat sudah terbangun, maka kami di daerah juga perlu menindaklanjuti hubungan kerja sama ini, khususnya di bidang pariwisata,” ujar Koster.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Turki pada 8–10 Januari 2026 untuk memperkuat kerja sama bilateral kedua negara. Sejumlah isu, mulai dari kerja sama ekonomi, keamanan hingga situasi di Gaza menjadi agenda yang dibawa RI.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan Menlu Sugiono akan bertolak ke Ankara pada Kamis malam (8/1/2026) waktu Indonesia untuk menghadiri pertemuan perdana 2+2 Indonesia - Turki yang mempertemukan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara.

“Pertemuan 2+2 Indonesia–Turki akan dilaksanakan pada 9 Januari dan merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh kedua negara,” ujar Yvonne dalam press briefing di Kantor Kemenlu RI, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

Selain agenda di Ankara, Menlu Sugiono bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin juga dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul pada 10 Januari 2026.

Yvonne menuturkan, dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono akan menyampaikan undangan resmi dari Presiden Prabowo kepada Presiden Erdogan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (KTT D-8) yang direncanakan berlangsung pada April 2026.

Dia menuturkan, forum 2+2 tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan High Level Strategic Cooperation Council (HLSC) antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang digelar di Bogor pada Februari tahun lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Turki akan membahas penguatan kerja sama strategis bilateral yang mencakup sektor keamanan, perdagangan, ekonomi, pembangunan, serta energi. Isu kerja sama pertahanan dan industri pertahanan juga menjadi salah satu fokus pembahasan.

Dia melanjutkan pembahasan antara kedua pihak juga akan mencakup isu-isu regional dan global, termasuk dinamika di Timur Tengah, Eropa, Asia Tenggara, serta kawasan Pasifik.

Yvonne juga memastikan situasi Palestina dan Gaza akan menjadi salah satu topik penting dalam agenda pembicaraan. Yvonne menambahkan, Indonesia dan Turki juga akan membahas perkembangan kerja sama multilateral di berbagai forum internasional, seperti G20, Asean, dan BRICS.

“Kedua negara juga akan bertukar pandangan mengenai penguatan kerja sama multilateral dan kontribusi bersama dalam menjaga stabilitas kawasan dan global,” kata Yvonne.

Yvonne melanjutkan, Indonesia selama ini hanya memiliki mekanisme dialog 2+2 di tingkat menteri luar negeri dan menteri pertahanan dengan sejumlah negara terbatas, yakni Australia, Jepang, China, dan Prancis.

Turki menjadi negara terbaru yang menjalin format dialog strategis tersebut dengan Indonesia. Menurutnya, hal tersebut menandai peningkatan kedalaman hubungan strategis Indonesia dengan Turki.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menegaskan pentingnya memberikan fleksibilitas bagi perdagangan Indonesia dan Turki agar cakupan produk tidak terlalu sempit sehingga mencakup kepentingan bersama.

Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan Turki Mustafa Tuzcu di Kairo, Mesir, Roro menjajaki peluang memperluas ruang liberasi perdagangan melalui Indonesia-Turkiye Preferential Trade Agreement (IT-PTA).

"Indonesia mendorong agar sektor-sektor kunci seperti tekstil, alas kaki, serta besi dan baja tetap dibahas agar manfaat perjanjian ini dapat dirasakan secara lebih merata," kata Roro dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data pada 2024, total perdagangan Indonesia-Turki mencapai 2,4 miliar dolar AS, dengan surplus bagi Indonesia sebesar 1,5 miliar dolar AS.

Oleh karena itu, Indonesia memandang IT-PTA sebagai langkah strategis untuk memperdalam hubungan ekonomi antara kedua negara, sekaligus sebagai landasan penting menuju perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Turki (IT-CEPA).

Sementara itu, Wamendag Turki akan mempertimbangkan usulan tersebut dan juga mengusulkan agar Indonesia dan Turki dapat menjajaki potensi kerja sama di bidang konstruksi, mengingat Indonesia sedang membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wamendag Turki menyampaikan bahwa kedua negara merupakan sahabat sehingga upaya penguatan kerja sama perlu terus dilakukan, khususnya di tengah situasi politik global saat ini.

Ekspor Indonesia ke Turki pada 2024 tercatat sebesar 1,9 miliar, meningkat 26,05 persen dibandingkan 2023. Sementara itu, impor Indonesia mencapai 0,5 miliar dolar AS, mengalami penurunan sebesar 25,51 persen dari tahun sebelumnya.

Pada 2024, Turki adalah pasar ekspor peringkat ke-23 dan sumber impor peringkat ke-36 bagi Indonesia. Produk ekspor utama Indonesia meliputi produk setengah jadi dari besi atau baja nonpaduan, produk canai rata dari baja nirkarat lebar ≥600 mm, serat stapel buatan, kokas dan semikokas batubara, dan minyak sawit.

Adapun produk impor utama Indonesia meliputi tank dan kendaraan tempur, bijih dan konsentrat kromium, tembakau mentah, tepung gandum dan meslin, dan perangkat peluncur pesawat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025