Pemerintah Indonesia menempatkan pengamanan pangan nasional dan percepatan swasembada sebagai program prioritas untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat posisi domestik di tengah ketidakpastian rantai pasok dunia.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai RAPBN Tahun Anggaran 2027, Rabu (20/5). Penguatan sektor pangan dipandang krusial mengingat proyeksi global menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar dunia pada 2045.

"Program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan," tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6).

Pengalaman krisis global terdahulu memperlihatkan risiko besar saat negara pengekspor menghentikan distribusi pangan mereka ke pasar internasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan akumulasi cadangan nasional menjadi fokus utama saat ini.

Saat ini, volume produksi pangan Indonesia dilaporkan mencapai level tertinggi baru. Lonjakan pasokan ini berdampak langsung pada kapasitas ruang penyimpanan logistik milik negara.

"Cadangan yang ada di gudang pemerintah bahkan tidak cukup sehingga kita harus menyewa gudang tambahan," ujar Prabowo.

Data per 10 Mei 2026 menunjukkan volume cadangan beras pemerintah melonjak signifikan hingga melampaui 5,3 juta ton. Angka ini meningkat tajam dibandingkan posisi Desember 2025 yang tercatat sebesar 3,25 juta ton.

Di samping memenuhi kebutuhan pokok domestik, sektor pertanian dan perkebunan terus memberikan kontribusi besar pada devisa. Indonesia mengukuhkan posisi sebagai pengekspor minyak kelapa sawit terbesar dunia dengan nilai ekspor US$23 miliar sepanjang 2025.

"Ini hasil kerja bersama. Stok meningkat, produksi meningkat, dan petani semakin bergairah karena pemerintah hadir mengawal dari produksi hingga penyerapan," imbuh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor pertanian sepanjang tahun lalu tumbuh signifikan mencapai Rp756,59 triliun. Sebaliknya, kinerja impor pada sektor yang sama berhasil ditekan hingga turun sebesar Rp41 triliun.

Kemampuan industri pendukung seperti sektor pupuk nasional juga terus diperkuat untuk menopang produktivitas lahan. Indonesia bahkan mulai memperluas jangkauan pasar dengan melakukan ekspor perdana pupuk urea ke Australia.

"Kita harus menjaga bersama agar pupuk subsidi tidak diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain," pungkas Prabowo.

Pemerintah juga telah menurunkan harga pupuk hingga 20 persen guna memastikan keterjangkauan di tingkat petani. Distribusi subsidi kini diawasi secara ketat oleh Kementerian Pertanian untuk mencegah potensi penyelewengan di lapangan.

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis RI melalui BUMN yang ditunjuk. Komoditas itu antara lain kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi fero alloy, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," ujar Prabowo saat menyampaikan "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027" dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

"Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yg ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," sambungnya.

Prabowo mengungkapkan tujuan utama kebijakan baru tersebut adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, underinvoicing, praktik pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).

"Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita. Kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga kita," ujarnya.

Pada 2025, ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

Kabar pembentukan badan ekspor ini sebelumnya sudah beredar di kalangan pelaku pasar sejak awal pekan ini.

Pemerintah disebut akan membentuk badan baru yang mengurus ekspor sejumlah komoditas pilihan, termasuk batu bara, CPO, dan mineral.

Dalam skema yang diusulkan, eksportir kemungkinan diwajibkan menjual produknya kepada badan baru tersebut, yang kemudian akan menangani ekspor secara langsung.