Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump menyatakan siap turun tangan menyelesaikan perang Sudan setelah diminta Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS), membuka peluang keterlibatan lebih dalam Washington dalam konflik yang telah menewaskan lebih dari 150.000 orang.

Trump menyampaikan hal itu dalam forum investasi AS–Arab Saudi di Washington pada Rabu (19/11/2025) waktu setempat. Dia mengaku sebelumnya tidak berencana terlibat dalam konflik Sudan, yang menurutnya kacau dan di luar kendali.

“Tetapi saya melihat betapa pentingnya isu ini bagi anda dan para sahabat anda di ruangan ini,” ujarnya dikutip dari Bloomberg pada Kamis (20/11/2025), merujuk pada MBS yang tengah berkunjung ke AS.

Meski Trump terkesan menyebut AS belum terlibat dalam konflik yang berkecamuk sejak April 2023 itu, pemerintahannya sebenarnya telah mengusulkan gencatan senjata tiga bulan pada awal November.

Namun, proposal tersebut ditolak oleh angkatan bersenjata Sudan, yang tengah berperang melawan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang menguasai sebagian besar wilayah barat negara tersebut.

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt sebelumnya mengatakan pada 4 November bahwa Washington bekerja sama dengan Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan sejumlah negara lain untuk mendorong proses perdamaian yang mencakup aspek kemanusiaan hingga penyelesaian politik jangka panjang.

Dewan Kedaulatan Transisi Sudan yang didukung militer menyatakan menyambut upaya AS dan Arab Saudi untuk menghentikan perang. Melalui pernyataan di Telegram, Pemerintah Sudan siap melakukan pembicaraan yang serius demi mencapai perdamaian.

Sudan terus dilanda eskalasi kekerasan, terutama di wilayah Darfur, yang dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan mengalami serangkaian kekejaman. Milisi RSF dituding menyebabkan kematian hingga 2.000 orang di kota El-Fasher setelah merebut wilayah tersebut.

Laporan Integrated Food Security Phase Classification (IPC), lembaga pemantau yang didukung PBB, juga menemukan bahwa kelaparan kini meluas di berbagai penjuru Sudan.

Trump kerap menyombongkan kemampuannya mengakhiri perang, mengklaim telah menyelesaikan sedikitnya delapan konflik sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari.

Namun para pengkritik menilai klaim itu berlebihan, karena sebagian konflik yang disebutkan berskala kecil, sudah lama berakhir, atau peran Trump sebenarnya jauh lebih terbatas daripada yang ia utarakan.

Usai forum investasi tersebut, Trump kembali menyinggung Sudan melalui akun Truth Social. Dia menyebut negara itu sebagai tempat paling penuh kekerasan di dunia sekaligus krisis kemanusiaan terbesar.

“Kami akan bekerja sama dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan negara-negara Timur Tengah lainnya untuk menghentikan kekejaman ini sekaligus menstabilkan Sudan,” tulisnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perang saudara di Sudan bergerak memasuki babak baru setelah pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) memperluas fokus operasi mereka ke wilayah timur, hanya beberapa minggu setelah memperkuat kendali atas Darfur.

Pergeseran ini menandai meningkatnya eskalasi dalam perang saudara yang telah berlangsung selama dua setengah tahun dan menambah ancaman terhadap wilayah yang menjadi penyangga antara Darfur dan area yang masih dikontrol militer Sudan.

Serangan drone yang makin sering terjadi serta pergerakan pasukan dan persenjataan dari kedua kubu menunjukkan bahwa Kordofan, yang terdiri dari tiga negara bagian, kini menjadi pusat pertempuran berikutnya. Kawasan tersebut memisahkan Darfur yang dikuasai RSF di barat dan wilayah timur Sudan yang masih berada di bawah kendali militer.

RSF menerima proposal gencatan senjata dari Amerika Serikat pekan lalu setelah kecaman internasional terkait laporan pembunuhan massal warga sipil saat mereka merebut al-Fashir, posisi terakhir militer di Darfur. Namun, militer Sudan belum menyetujui proposal tersebut dan pertempuran terus berlanjut.

Adapun pergerakan RSF ke Kordofan dimulai bersamaan dengan jatuhnya al-Fasher. Pasukan RSF merebut kota Bara di Kordofan Utara, sebuah jalur strategis yang menghubungkan Darfur dengan Sudan bagian tengah. Militer baru saja merebut kembali kota itu dua bulan sebelumnya.

Menurut Amy Pope, Kepala Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), sebanyak 50.000 orang telah mengungsi dari wilayah Kordofan sejak kota itu direbut RSF.

Para penyintas dari Bara memberikan gambaran serupa dengan laporan-laporan dari al-Fashir: serangan balasan dan eksekusi singkat terhadap warga yang dituduh mendukung militer. Mereka hanya memberikan nama depan karena takut pembalasan terhadap keluarga.

"Saya diberitahu, 'kalian merayakan dengan tentara ... kami harus membunuh kalian'," kataKhalil, yang berhasil melarikan diri ke Omdurman, dilansir Reuters, Jumat (14/11/2025).

Ia mengaku duduk berjejer dengan delapan pria lain saat seorang prajurit RSF melepaskan tembakan di mana dua orang tewas.

Seorang penyintas lain,Ismail, menggambarkan bagaimana ia bersembunyi di dalam rumah ketika pria-pria dieksekusi di jalan. Ia akhirnya bisa melarikan diri setelah membayar seorang pejuang RSF untuk mengantar keluarganya keluar kota.

Mohamed, penyintas ketiga, mengatakan bahwa ia mendengar ayahnya berusaha melawan sebelum ditembak mati di depan pintu rumah. Sekelompok pejuang RSF kemudian masuk, memukulinya, dan meminta uang serta emas. Ia kabur dengan berjalan kaki, bersembunyi dari kendaraan dan para pejuang.

Kelompok aktivis Emergency Lawyers melaporkan ratusan orang tewas di Bara.

Dimintai tanggapan, seorang pemimpin RSF mengatakan bahwa militer telah "menghalangi setiap upaya perdamaian".

"Area manapun yang ditempati tentara adalah target yang sah dan kami akan menyerang di wilayah mana pun di Kordofan, Khartoum, atau Port Sudan," ujarnya.

Peningkatan Pengerahan Militer

El Obeid, ibu kota Kordofan Utara dan salah satu kota terbesar di Sudan, diperkirakan menjadi target pertempuran berikutnya. Dua saksi mata mengatakan mereka melihat militer dan pasukan sekutu mengumpulkan personel dan peralatan di kota itu awal pekan ini, sementara RSF telah berada di sisi timur.

Di negara bagian Kordofan Barat, warga melaporkan bahwa kota Babanusa, lokasi pangkalan besar militer, telah dikepung pasukan RSF, sementara sebagian besar penduduk sudah mengungsi lebih dulu karena pertempuran sebelumnya.

Sementara itu di Kordofan Selatan, RSF dan kelompok bersenjata SPLM-N mengepung militer di kota Kadugli dan al-Dalanj. Seorang sumber SPLM-N mengatakan pertempuran meningkat sejak pengepungan tersebut.

Badan pemantau kelaparan global menilai pekan lalu bahwa Kadugli telah mengalami kelaparan sejak September, dan al-Dalanj kemungkinan mengalami kondisi serupa, mirip dengan situasi saat al-Fashir diserang.

Tanda-tanda peningkatan militer juga terlihat di tempat lain. Seorang saksi di Port Sudan melaporkan meningkatnya kedatangan pesawat kargo, sementara dua sumber militer mengatakan pesawat-pesawat itu membawa muatan militer. Reuters tidak dapat memverifikasi klaim tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia -Kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) pada Kamis (6/11/2027) menyatakan kesediaannya menerima usulan gencatan senjata kemanusiaan yang diajukan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, di tengah meningkatnya kecaman internasional atas dugaan pembunuhan massal dan kekerasan brutal di Sudan.

Keputusan itu menandai potensi terobosan setelah lebih dari dua tahun pertempuran sengit dengan Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF).

Dalam pernyataan resminya, RSF mengatakan pihaknya menyetujui "gencatan senjata kemanusiaan" yang diusulkan oleh kelompok mediator yang dipimpin AS, dikenal sebagai "the Quad", yang juga mencakup Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

Langkah itu, menurut RSF, bertujuan untuk "menangani konsekuensi kemanusiaan yang sangat buruk dari perang serta meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil."

Sebelumnya pada awal pekan, Penasihat Senior AS untuk Urusan Arab dan Afrika, Massad Boulos, mengungkapkan bahwa upaya menuju kesepakatan gencatan senjata telah menunjukkan kemajuan signifikan.

"Kami belum mencatat adanya keberatan awal dari kedua belah pihak. Sekarang kami fokus pada rincian teknis," ujarnya, sebagaimana dikutip olehSudan Tribune.

Sementara itu, menurut laporan Al Jazeera, rencana tersebut akan dimulai dengan gencatan senjata kemanusiaan selama 3 bulan yang diharapkan dapat membuka jalan menuju solusi politik jangka panjang, termasuk pembentukan pemerintahan sipil baru.

Namun, situasinya masih jauh dari pasti. SAF berulang kali menegaskan tekadnya untuk melanjutkan pertempuran dan menolak gagasan bahwa anggota RSF dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat Sudan.

Militer juga menolak keterlibatan Uni Emirat Arab dalam perundingan gencatan senjata dan menuntut RSF menarik diri dari seluruh kota yang telah mereka kuasai.

Sebelum pengumuman RSF, Kepala Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, menyampaikan pidato keras yang menegaskan tekad militernya untuk terus berperang.

"Segera, kami akan membalas dendam atas mereka yang telah dibunuh dan disiksa ... di seluruh wilayah yang diserang oleh pemberontak," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis pagi.

Langkah RSF menerima usulan gencatan senjata ini muncul hanya beberapa hari setelah kelompok tersebut menghadapi tuduhan serius terkait pembunuhan massal di kota El-Fasher, Darfur Utara, yang mereka rebut pada 26 Oktober setelah pengepungan selama 18 bulan.

Sejak pengambilalihan kota itu, lebih dari 70.000 orang dilaporkan mengungsi dari El-Fasher dan sekitarnya, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para saksi dan kelompok hak asasi manusia melaporkan terjadinya eksekusi singkat, kekerasan seksual, serta pembunuhan besar-besaran terhadap warga sipil.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan melaporkan "pembunuhan tragis terhadap lebih dari 460 pasien dan tenaga medis" di sebuah rumah sakit anak-anak selama perebutan kota tersebut.

Sementara itu, laporan terbaru dariHumanitarian Research LabUniversitas Yale pada Kamis menambah kekhawatiran global. Berdasarkan citra satelit terbaru, para peneliti mendeteksi aktivitas yang "konsisten dengan keberadaan kuburan massal" di El-Fasher.

"Laporan ini menemukan bukti yang konsisten dengan kegiatan pembuangan jenazah," tulis Yale HRL dalam laporannya. Penelitian itu mengidentifikasi "setidaknya dua gangguan tanah yang konsisten dengan kuburan massal di area masjid dan bekas Rumah Sakit Anak."

Laporan tersebut juga mencatat munculnya parit-parit panjang dan hilangnya kelompok objek yang sebelumnya tampak seperti tubuh manusia di sekitar rumah sakit, masjid, dan beberapa titik lain di kota. Temuan ini menunjukkan bahwa jenazah yang sebelumnya terlihat di area itu kemungkinan telah dipindahkan.

"Aktivitas pembuangan atau pemindahan jenazah juga terdeteksi di Rumah Sakit Al-Saudi melalui citra satelit," tulis laporan itu.

Baik SAF maupun RSF sebelumnya telah dituduh melakukan kejahatan perang. Dalam laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada September lalu, kedua belah pihak disebut melakukan pembunuhan di luar hukum, serangan besar-besaran terhadap warga sipil, serta penyiksaan.

Laporan itu juga menyoroti "volume bukti yang luar biasa besar" terkait kekerasan seksual yang sebagian besar dilakukan oleh anggota RSF dan SAF.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Vatikan, Robert Francis Prevost alias Paus Leo XIV mengecam pembantaian di Sudan, Afrika setelah pasukan Rapid Support Forces (RSF) melakukan pemberontakan di kota El Fasher, Ibu Kota Negara Bagian Darfur Utara di Sudan barat.

Kecaman keras dari Paus Leo saat dirinya tengah berpidato Angelus mingguan di Lapangan Santo Petrus, Minggu (2/11/2025). Dia meminta agar gencatan senjata diberlakukan untuk mencegah korban jiwa berjatuhan lebih banyak lagi.

"Kekerasan tanpa pandang bulu terhadap perempuan dan anak-anak, serangan terhadap warga sipil yang tak berdaya, dan gambaran serius terhadap aksi kemanusiaan menyebabkan penderitaan yang tidak dapat diterima," kata Paus Leo, dikutip dari Reuters, Senin (3/11/2025).

Dia mendesak masyarakat internasional membantu menyelesaikan perang yang sedang berkecamuk itu. Dia menegaskan agar semua pihak menghindari kekerasan dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan permasalahan.

Dia juga menyoroti situasi di Tanzania karena telah terjadi bentrokan yang menelan banyak korban jiwa setelah pemilu nasional baru-baru ini.

Perang di Sudan merupakan konflik antara militer resmi negara Sudan, Sudanese Armed Forces (SAF) dengan kelompok paramiliter RSF. Keduanya telah berseteru sejak tahun 2023.

Perang terjadi setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan pada 2019. Keduanya memiliki ideologi yang berbeda mulai dari arah politik hingga ekonomi sehingga saling berebut kekuasaan untuk memimpin tanah Sudan. Hal ini juga tidak lepas dari keinginan dua belah pihak menguasai sumber daya alam seperti minyak.

Konflik yang berkepanjangan berimbas banyaknya korban jiwa. Mengutip laporan The United Nations in Sudan, sejak 1 Januari 2025 - 30 Juni 2025, terdapat 3.000 kematian akibat konflik tersebut. PBB memperkirakan ratusan warga sipil tewas pada periode baru-baru ini.

Selain korban jiwa, kesejahteraan masyarakat setempat turut terancam. Sebab dilanda krisis pangan dan banyak bangunan yang telah hancur karena perang. Bahkan jutaan warga Sudan harus mengungsi di dalam maupun luar negeri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) Sudan pada Minggu (26/10/2025) mengeklaim telah merebut kendali penuh atas kota El Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara.

Jika dikonfirmasi, penaklukan ini akan berarti RSF telah menguasai seluruh lima negara bagian Darfur, menandai kemajuan signifikan dan berpotensi membagi Sudan secara de facto.

"Kami telah memperluas kendali atas kota El Fasher dari cengkeraman tentara bayaran dan milisi," ujar pengumuman kelompok itu, dilansir The Associated Press.

El Fasher merupakan benteng besar terakhir yang tersisa di tangan angkatan bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF) di wilayah Darfur, yang telah dikepung oleh RSF selama lebih dari setahun.

Kota tersebut menampung kamp pengungsian yang tahun lalu telah dinyatakan mengalami kelaparan parah.

Sejak RSF mengepung El Fasher pada Mei 2024, kekerasan di kawasan tersebut terus meningkat. Serangan drone dan artileri oleh RSF telah menewaskan setidaknya 60 orang di tempat penampungan pengungsi saja pada bulan ini.

Perang di Sudan, yang pecah pada April 2023 antara tentara yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan RSF yang dipimpin oleh panglima perang Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), telah berlangsung selama dua tahun dan telah menelantarkan lebih dari 13 juta orang.

Menurut PBB, lebih dari 600.000 orang telah mengungsi dari kota tersebut, sementara sekitar 260.000 warga sipil masih terjebak di dalamnya, terputus dari bantuan kemanusiaan.

Laporan-laporan dari PBB dan kelompok hak asasi manusia menyebutkan RSF dan milisi sekutunya telah menargetkan kelompok etnis non-Arab di Darfur.

Laporan PBB pada November 2024 mengungkapkan bahwa para pejuang RSF bahkan mengancam akan memaksa wanita melahirkan "bayi Arab."

Para analis memperingatkan bahwa jika penguasaan RSF atas El Fasher dikonfirmasi, itu akan memperkuat posisi RSF dalam konflik yang telah memasuki tahun kedua. Meskipun tentara Sudan berhasil merebut kembali sebagian besar Khartoum pada Maret 2025, pertempuran kini berkobar di wilayah selatan dan barat negara itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan di ibu kota Sudan kembali meningkat setelah pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) melancarkan serangan udara ke sejumlah target strategis di Khartoum pada Selasa (21/10/2025), termasuk Bandara Internasional Khartoum dan stasiun konverter listrik.

Rakoba News, sebagaimana dikutip Anadolu Agency, melaporkan bahwa sedikitnya delapan ledakan terdengar di dalam dan sekitar area bandara, berdasarkan kesaksian warga. Serangan itu terjadi hanya sehari setelah Otoritas Penerbangan Sipil Sudan mengumumkan rencana pembukaan kembali penerbangan domestik di bandara tersebut mulai Rabu, setelah ditutup selama 30 bulan akibat konflik yang berkepanjangan.

Menurut laporanRakoba News, serangan RSF ini "tampaknya merupakan upaya untuk menggagalkan pembukaan kembali bandara setelah lebih dari dua tahun penutupan".

Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa tentara Sudan berhasil menembak jatuh beberapa drone RSF, namun sebagian lainnya berhasil mencapai sasaran. Ledakan-ledakan tersebut menimbulkan kepanikan di permukiman sekitar bandara, sementara suara tembakan terdengar hingga kawasan selatan ibu kota.

Serangan ini menjadi pukulan bagi pemerintah Sudan yang berupaya memulihkan operasi penerbangan domestik sebagai bagian dari langkah normalisasi situasi di ibu kota. Sejak bandara ditutup pada April 2023, seluruh penerbangan sipil dari dan ke Khartoum dialihkan ke Port Sudan di pesisir Laut Merah.

Bandara Internasional Khartoum memiliki nilai strategis tinggi dan selama perang menjadi salah satu titik utama perebutan antara militer Sudan dan RSF. Pada Maret lalu, tentara Sudan mengumumkan berhasil merebut kembali kendali atas bandara tersebut beserta sejumlah fasilitas keamanan dan militer di bagian timur serta selatan Khartoum, untuk pertama kalinya sejak konflik bersenjata meletus pada April 2023.

Namun, serangan terbaru RSF menunjukkan bahwa kelompok paramiliter itu masih memiliki kemampuan ofensif yang signifikan, bahkan di wilayah yang sebelumnya diklaim telah "diamankan" oleh militer.

Perang antara militer Sudan yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan RSF yang dikomandoi Mohamed Hamdan Dagalo, atauHemedti, telah berlangsung sejak April 2023. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 20.000 orang dan memaksa sekitar 14 juta warga mengungsi, menurut data PBB dan otoritas lokal.