MOSKOW - Pemerintah Sudan menawarkan pangkalan angkatan laut pertamanya di Afrika kepada Rusia, dengan imbalan persenjataan. Sementara militer terus memerangi Pasukan Dukungan Cepat (RSF), milisi pemberontak yang awalnya didukung Moskow.

Perjanjian tersebut akan mencakup pendirian pangkalan angkatan laut Rusia di Pelabuhan Sudan di Laut Merah, atau fasilitas lain, yang akan menampung 300 personel dan berlabuh hingga empat kapal angkatan laut, termasuk yang bertenaga nuklir, menurut pejabat Sudan yang berbicara kepada The Wall Street Journal.

Pemerintah Rusia juga akan memenangkan konsesi pertambangan di Sudan, sementara militer Sudan, sebagai imbalannya, akan mendapatkan akses ke sistem antipesawat serta perangkat keras militer lainnya dengan harga istimewa.

Melansir The New Arab, para pejabat militer mengatakan peralatan tersebut dibutuhkan untuk perang melawan RSF, mengingat pertempuran berdarah antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak April 2023 dan menewaskan puluhan ribu warga sipil.

Kesepakatan semacam itu dapat menimbulkan masalah dengan Uni Eropa dan AS, catat para pejabat, terkait hubungan Rusia yang tegang dengan Barat akibat invasinya ke Ukraina.

Kesepakatan yang dilaporkan ini muncul lima tahun setelah kesepakatan yang hampir identik diumumkan oleh Rusia, yang menguraikan operasi pangkalan angkatan laut selama 25 tahun yang akan menampung 300 personel dan hingga empat kapal, termasuk kapal bertenaga nuklir, pada satu waktu.

Perjanjian ini juga menetapkan perpanjangan otomatis setiap 10 tahun jika tidak ada pihak yang keberatan, tetapi penggulingan diktator lama Omar al-Bashir membuat dewan penguasa militer yang baru meninjau kembali perjanjian tersebut.

Kedekatan kembali pemerintah Sudan dengan Rusia terjadi setelah RSF merebut ibu kota Darfur, El-Fasher, pada akhir Oktober, yang memperkuat kendali atas sebagian besar wilayah Sudan barat.

Jatuhnya El-Fasher menyebabkan pembantaian warga sipil yang melarikan diri dari kota tersebut, banyak di antaranya kini berada di Tawila, oleh RSF.

Selain perolehan di Darfur, RSF pada hari Senin mengatakan telah menguasai persimpangan transportasi Babanusa di Kordofan Barat, meskipun klaim tersebut telah dibantah oleh tentara Sudan.

Provinsi-provinsi di Kordofan telah menjadi sasaran pertempuran sengit sejak tentara menguasai ibu kota, Khartoum, dan Omdurman, kota tetangga, awal tahun ini.

Diperkirakan setidaknya 150.000 orang tewas dalam perang saudara di Sudan, yang melibatkan beberapa aktor internasional, termasuk UEA di pihak RSF, serta Mesir dan Turki yang mendukung pemerintah. Rusia sebelumnya telah mendukung RSF dalam perang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Vatikan, Robert Francis Prevost alias Paus Leo XIV mengecam pembantaian di Sudan, Afrika setelah pasukan Rapid Support Forces (RSF) melakukan pemberontakan di kota El Fasher, Ibu Kota Negara Bagian Darfur Utara di Sudan barat.

Kecaman keras dari Paus Leo saat dirinya tengah berpidato Angelus mingguan di Lapangan Santo Petrus, Minggu (2/11/2025). Dia meminta agar gencatan senjata diberlakukan untuk mencegah korban jiwa berjatuhan lebih banyak lagi.

"Kekerasan tanpa pandang bulu terhadap perempuan dan anak-anak, serangan terhadap warga sipil yang tak berdaya, dan gambaran serius terhadap aksi kemanusiaan menyebabkan penderitaan yang tidak dapat diterima," kata Paus Leo, dikutip dari Reuters, Senin (3/11/2025).

Dia mendesak masyarakat internasional membantu menyelesaikan perang yang sedang berkecamuk itu. Dia menegaskan agar semua pihak menghindari kekerasan dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan permasalahan.

Dia juga menyoroti situasi di Tanzania karena telah terjadi bentrokan yang menelan banyak korban jiwa setelah pemilu nasional baru-baru ini.

Perang di Sudan merupakan konflik antara militer resmi negara Sudan, Sudanese Armed Forces (SAF) dengan kelompok paramiliter RSF. Keduanya telah berseteru sejak tahun 2023.

Perang terjadi setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan pada 2019. Keduanya memiliki ideologi yang berbeda mulai dari arah politik hingga ekonomi sehingga saling berebut kekuasaan untuk memimpin tanah Sudan. Hal ini juga tidak lepas dari keinginan dua belah pihak menguasai sumber daya alam seperti minyak.

Konflik yang berkepanjangan berimbas banyaknya korban jiwa. Mengutip laporan The United Nations in Sudan, sejak 1 Januari 2025 - 30 Juni 2025, terdapat 3.000 kematian akibat konflik tersebut. PBB memperkirakan ratusan warga sipil tewas pada periode baru-baru ini.

Selain korban jiwa, kesejahteraan masyarakat setempat turut terancam. Sebab dilanda krisis pangan dan banyak bangunan yang telah hancur karena perang. Bahkan jutaan warga Sudan harus mengungsi di dalam maupun luar negeri.

EL-FASHER - Komandan Rapid Support Forces (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, telah meminta maaf kepada warga El-Fasher setelah pasukannya melakukan pembantaian massal terhadap warga sipil selama merebut kota Sudan tersebut. Jumlah korban pembantaian RSF dilaporkan telah mencapai lebih dari 2.000 orang.

Pembantaian massal ini mewarnai babak baru mengerikan dari perang saudara Sudan antara pasukan militer pemerintah melawan pasukan paramiliter RSF.

Dalam pesan video yang dirilis di saluran Telegram-nya—tiga hari setelah RSF merebut kendali El-Fasher, benteng terakhir militer Sudan di wilayah Darfur—Dagalo mengatakan, "Saya meminta maaf kepada rakyat El-Fasher atas bencana yang menimpa mereka."

"Kami dipaksa terlibat dalam perang ini; perang ini dipaksakan kepada kami. Namun pembebasan El-Fasher adalah demi persatuan Sudan—baik secara damai maupun melalui perang," ujarnya.

Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti, menggambarkan pasukannya sebagai "rakyat yang cinta damai", dan mendesak pasukannya untuk tidak melukai warga sipil.

"Membunuh tentara yang ditangkap dilarang," katanya. "Sedangkan warga sipil, kalian tidak ada urusan dengan mereka," katanya lagi, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (31/10/2025).

Komandan RSF mengumumkan pembentukan komite akuntabilitas di El-Fasher untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, dengan mengatakan, "Kami menjunjung tinggi hukum dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bersalah."

Laporan dari para saksi, aktivis lokal, dan organisasi internasional, yang diperkuat oleh citra satelit, menunjukkan bahwa pasukan paramiliter RSF melakukan pembantaian dan pembunuhan etnis yang meluas terhadap warga sipil setelah merebut kota El-Fasher.

Uni Eropa pada hari Rabu mengecam apa yang disebutnya sebagai "kebrutalan" RSF dan "penargetan etnis" terhadap warga sipil, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan meningkatnya risiko pelanggaran dan kekejaman bermotif etnis di wilayah tersebut.

Jatuhnya El-Fasher ke tangan RSF menandai perubahan signifikan dalam perang saudara yang sedang berlangsung di Sudan, yang secara efektif memberikan RSF kendali penuh atas Darfur dan semakin memperdalam kekhawatiran akan bencana kemanusiaan.

Sekutu militer Sudan, Joint Force (Pasukan Gabungan), mengatakan pada hari Selasa bahwa RSF melakukan kejahatan keji terhadap warga sipil tak berdosa di kota El-Fasher. "Tempat lebih dari 2.000 warga tak bersenjata dieksekusi dan dibunuh pada tanggal 26 dan 27 Oktober, kebanyakan dari mereka adalah perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia," katanya.

Pada hari Senin, Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Volker Turk, berbicara tentang meningkatnya risiko pelanggaran dan kekejaman bermotif etnis di El-Fasher.

"Kami menerima banyak laporan yang mengkhawatirkan bahwa RSF melakukan kekejaman, termasuk eksekusi singkat," katanya.

Sementara itu, para aktivis pro-demokrasi mengatakan penduduk El-Fasher telah mengalami bentuk-bentuk kekerasan dan pembersihan etnis terburuk sejak RSF mengeklaim kendali kota tersebut.

Sebuah video yang dirilis oleh aktivis lokal dan telah diverifikasi keasliannya oleh AFP menunjukkan seorang anggota RSF yang dikenal sering mengeksekusi warga sipil di wilayah yang dikuasai kelompok itu menembak sekelompok warga sipil tak bersenjata yang duduk di tanah dari jarak dekat.

RSF, yang memiliki rekam jejak kekejaman, telah menewaskan hingga 15.000 warga sipil dari kelompok non-Arab di ibu kota Darfur Barat, El-Geneina.

Militer Sudan, yang telah memerangi RSF sejak April 2023, juga dituduh melakukan kejahatan perang.

RIYADH - Arab Saudi , Mesir, Qatar, Turki, dan Yordania mengecam pelanggaran yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter selama perebutan kota el-Fasher di Sudan. Itu seiring dengan munculnya lebih banyak bukti pembunuhan massal di wilayah strategis tersebut.

Kecaman pada hari Selasa muncul ketika para peneliti di Universitas Yale mengatakan citra satelit el-Fasher, yang diambil setelah RSF bergerak masuk, menunjukkan gugusan objek yang ukurannya sesuai dengan tubuh manusia, serta area luas berwarna merah di permukaan tanah.

RSF telah terkunci dalam perang saudara berdarah dengan tentara Sudan sejak 2023, dalam konflik yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat lebih dari 12 juta orang mengungsi.

Pasukan paramiliter menyerbu el-Fasher, benteng terakhir tentara di Darfur, pada hari Minggu setelah 17 bulan pengepungan.

Pemerintah Sudan mengatakan bahwa setidaknya 2.000 orang telah tewas di kota itu sejak saat itu, sementara lembaga-lembaga bantuan mengatakan mereka telah menerima laporan yang kredibel tentang kekejaman, termasuk eksekusi singkat, serangan terhadap warga sipil di sepanjang rute pelarian, dan penggerebekan dari rumah ke rumah.

Kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan, juga dilaporkan terjadi di kota itu, kata mereka.

Kejatuhan El-Fasher membuat RSF hampir sepenuhnya menguasai wilayah Darfur yang luas dan telah menimbulkan kekhawatiran akan perpecahan Sudan lainnya, lebih dari satu dekade setelah pembentukan Sudan Selatan.

2.000 Orang Dibantai di Sudan, 5 Negara Arab Kecam Aksi Pemberontak RSF

1. Arab Saudi

Arab Saudi, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, menyatakan "keprihatinan mendalam dan kecaman atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat" dan mendesak RSF untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam melindungi warga sipil Sudan.

2. Mesir

Mesir, yang berbatasan dengan Sudan, menyerukan semua "langkah yang memungkinkan untuk diambil guna mencapai gencatan senjata kemanusiaan segera di seluruh Sudan", sekaligus menegaskan kembali komitmen berkelanjutannya untuk "memberikan semua dukungan yang memungkinkan untuk membantu" negara tetangga tersebut mengatasi krisis yang sedang dialaminya.

3. Turki

Turki menyerukan penghentian segera permusuhan di el-Fasher, sekaligus mendesak "perjalanan yang aman, pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan diakhirinya serangan terhadap warga sipil tak berdosa", menurut kantor berita Anadolu.

4. Qatar

Qatar juga mengutuk "kekejaman yang dilakukan terhadap warga sipil di el-Fasher" dan "menyoroti pentingnya dialog untuk menemukan solusi damai bagi konflik tersebut".

Qatar juga mengutuk "pelanggaran mengerikan" di el-Fasher dan menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis.

Mesir, Turki, dan Qatar menegaskan kembali "dukungan tegas mereka terhadap persatuan, kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Sudan", dengan Kairo mengatakan pihaknya menolak "segala upaya untuk memecah belah negara atau merusak persatuan dan kohesi teritorialnya".

5. Yordania

Yordania turut menyuarakan keprihatinan, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengutuk pelanggaran terhadap warga sipil dan menekankan "kebutuhan mendesak untuk menahan diri dan menerapkan gencatan senjata guna melindungi nyawa warga sipil".

Dalam komentar di Malaysia pada hari Senin, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan jatuhnya el-Fasher menandai "eskalasi yang mengerikan" dalam perang dan menyerukan penghentian dukungan militer asing kepada pihak-pihak yang bertikai.

"Masalahnya bukan hanya pertempuran antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat, tetapi juga meningkatnya campur tangan eksternal yang merusak prospek gencatan senjata dan solusi politik," katanya seperti dikutip oleh juru bicara PBB.

Guterres tidak menyebutkan nama negara tertentu, tetapi pemerintah Sudan dan kelompok-kelompok hak asasi manusia telah berulang kali menuduh Uni Emirat Arab terlibat dalam perang dengan memasok senjata kepada RSF, sebuah klaim yang dibantah oleh negara Teluk tersebut.

Secara terpisah pada hari Selasa, Laboratorium Penelitian Kemanusiaan di Sekolah Kesehatan Masyarakat Yale menerbitkan sebuah laporan yang didasarkan pada citra satelit yang menyatakan bahwa pasukan RSF "diduga melakukan pembunuhan massal" setelah merebut el-Fasher.

Menggunakan citra dari Airbus yang diambil pada hari Senin, laboratorium tersebut menunjukkan serangkaian kejadian di lingkungan Daraja Oula, el-Fasher.

Kejadian tersebut termasuk truk-truk yang tampak seperti truk bersenjata, yang dikenal sebagai "technicals", di jalan-jalan dalam formasi yang tampak seperti blokade jalan.

"Analisis citra menunjukkan objek-objek yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia di tanah dekat kendaraan RSF, termasuk setidaknya lima contoh perubahan warna tanah menjadi kemerahan," kata laporan itu.

Nathaniel Raymond, direktur eksekutif Laboratorium Penelitian Kemanusiaan Yale, menggambarkan kekerasan di el-Fasher sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Skalanya sangat besar, mulai dari tanggul tanah, tembok yang kini mengelilingi el-Fasher, hingga permukiman tertentu, seperti Daraja Oula, hingga rumah sakit dan fasilitas kemanusiaan. Kami melihat benda-benda berukuran antara 1,5 hingga 2 meter [5 hingga 6,5 kaki], yang merupakan panjang standar tubuh manusia, tergeletak horizontal, seperti yang terlihat pada citra satelit beresolusi tinggi,” ujarnya kepada Al Jazeera.

“Benda-benda itu tidak ada di sana 36 hingga 48 jam yang lalu. Kini, benda-benda itu berserakan di kota.”

Raymond mengatakan kekejaman itu tidak mengejutkan.

“Kampanye pembunuhan massal yang kita saksikan sekarang di el-Fasher telah diperingatkan secara sangat rinci oleh Laboratorium Penelitian Kemanusiaan dan banyak organisasi rekanan lainnya, terutama komunitas tanggap darurat lokal, di Darfur selama berbulan-bulan,” ujarnya.

Peneliti tersebut memperingatkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan pratinjau dari apa yang mungkin terjadi di wilayah lain di Darfur dan Provinsi Kordofan Utara seiring pasukan RSF bergerak ke timur negara itu setelah jatuhnya el-Fasher.

Laboratorium Penelitian Kemanusiaan, dalam laporannya, menambahkan bahwa tindakan RSF "mungkin konsisten dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (CAH) dan dapat meningkat ke tingkat genosida".

"Dunia harus segera bertindak untuk memberikan tekanan maksimal kepada RSF dan para pendukungnya, khususnya UEA, agar segera mengakhiri pembunuhan tersebut," tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan di ibu kota Sudan kembali meningkat setelah pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) melancarkan serangan udara ke sejumlah target strategis di Khartoum pada Selasa (21/10/2025), termasuk Bandara Internasional Khartoum dan stasiun konverter listrik.

Rakoba News, sebagaimana dikutip Anadolu Agency, melaporkan bahwa sedikitnya delapan ledakan terdengar di dalam dan sekitar area bandara, berdasarkan kesaksian warga. Serangan itu terjadi hanya sehari setelah Otoritas Penerbangan Sipil Sudan mengumumkan rencana pembukaan kembali penerbangan domestik di bandara tersebut mulai Rabu, setelah ditutup selama 30 bulan akibat konflik yang berkepanjangan.

Menurut laporanRakoba News, serangan RSF ini "tampaknya merupakan upaya untuk menggagalkan pembukaan kembali bandara setelah lebih dari dua tahun penutupan".

Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa tentara Sudan berhasil menembak jatuh beberapa drone RSF, namun sebagian lainnya berhasil mencapai sasaran. Ledakan-ledakan tersebut menimbulkan kepanikan di permukiman sekitar bandara, sementara suara tembakan terdengar hingga kawasan selatan ibu kota.

Serangan ini menjadi pukulan bagi pemerintah Sudan yang berupaya memulihkan operasi penerbangan domestik sebagai bagian dari langkah normalisasi situasi di ibu kota. Sejak bandara ditutup pada April 2023, seluruh penerbangan sipil dari dan ke Khartoum dialihkan ke Port Sudan di pesisir Laut Merah.

Bandara Internasional Khartoum memiliki nilai strategis tinggi dan selama perang menjadi salah satu titik utama perebutan antara militer Sudan dan RSF. Pada Maret lalu, tentara Sudan mengumumkan berhasil merebut kembali kendali atas bandara tersebut beserta sejumlah fasilitas keamanan dan militer di bagian timur serta selatan Khartoum, untuk pertama kalinya sejak konflik bersenjata meletus pada April 2023.

Namun, serangan terbaru RSF menunjukkan bahwa kelompok paramiliter itu masih memiliki kemampuan ofensif yang signifikan, bahkan di wilayah yang sebelumnya diklaim telah "diamankan" oleh militer.

Perang antara militer Sudan yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan RSF yang dikomandoi Mohamed Hamdan Dagalo, atauHemedti, telah berlangsung sejak April 2023. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 20.000 orang dan memaksa sekitar 14 juta warga mengungsi, menurut data PBB dan otoritas lokal.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]