Bisnis.com, JAKARTA — Tuntutan bagi pemerintah untuk mengejar target tinggi setoran pajak 2026 semakin besar usai berbagai peringatan dari lembaga pemeringkat. Guna merespons kerisauan berbagai lembaga global tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun memasang target ambisius agar penerimaan pajak 2026 konsisten tumbuh 30% dalam sembilan bulan ke depan.

Pada 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun. Layaknya tulang punggung penerimaan negara, porsi penerimaan pajak mencapai 75% dari keseluruhan penerimaan negara yang sebesar Rp3.153,6 triliun.

Ambisi Purbaya setidaknya sudah lebih dulu diutarakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada acara di Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026). Dia memprakirakan penerimaan pajak harus tumbuh minimal 23% setiap bulannya sampai Desember agar target bisa tercapai. Upaya ekstra menjadi kunci usai sinyal melambatnya pertumbuhan sudah terlihat pada Maret lalu.

Berdasarkan data APBN KiTa sampai 31 Maret 2026, realisasi penerimaan pajak tumbuh cukup tinggi yaitu 20,7% (yoy). Akan tetapi, pertumbuhan double digit itu sejatinya melambat dari Januari-Februari 2026 yang mencapai 30% (yoy) lebih. Itu pun berkat efek basis rendah dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, ketiga lembaga pemeringkat global, Moody's, Fitch dan S&P menyoroti kinerja penerimaan pajak pemerintah. Khususnya, dampak rendahnya penerimaan terhadap risiko pelebaran defisit APBN hingga menembus batas 3% terhadap PDB.

S&P Global Ratings merupakan lembaga pemeringkat teranyar yang memberikan peringatan langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Kendati tak tercantum pada laporannya 14 April 2026 lalu, Purbaya sendiri yang mengungkap kekhawatiran S&P.

Menurut Purbaya, lembaga bermarkas di AS itu mengingatkan agar rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan (interest payments to revenue ratio) tidak melebihi 15%.

Peringatan serupa juga disampaikan oleh Fitch awal Maret 2026. Ini bahkan yang menjadi salah satu alasan Fitch menurunkan prospek utang pemerintah dari stabil ke negatif. Apalagi, rasio bunga utang terhadap penerimaan pemerintah pada 2025 lalu menjadi sorotan karena diestimasi mencapai 17%, atau termasuk yang tertinggi di antara peers sesama kategori BBB.

Fitch bahkan memprakirakan rasio keseluruhan penerimaan negara terhadap PDB pada 2026 dan 2027 hanya bisa mencapai 13,3%. Ini lebih rendah dari median negara-negara berkategori BBB. Faktornya dinilai akibat tidak adanya upaya mobilisasi penerimaan yang signifikan.

Kinerja memperluas basis penerimaan juga menjadi catatan Moody's yang lebih dulu menurunkan prospek utang Indonesia ke negatif.

Gebrakan Purbaya

Kekhawatiran lembaga pemeringkat ini terhadap kinerja penerimaan pajak telah dijawab langsung oleh Purbaya saat bertemu dengan S&P. Dia berjanji akan terus mendorong anak buahnya khususnya di Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja lebih keras lagi.

Hal ini kendati performa penerimaan pajak dinilai sudah lebih baik, apabila dilihat dari tiga bulan pertama 2026. Apalagi, Januari-Februari 2026 bisa tumbuh hingga 30% (yoy).

Menurutnya, ini menjadi sinyal yang positif untuk disampaikan kepada S&P. Pertumbuhan Maret 2026 yang melambat pun dinilai olehnya karena faktor musiman.

"Sampai Maret tumbuhnya turun sedikit karena musiman kan, karena libur panjang itu. Tetapi masih tumbuh 30% yang paling pertama. Itu untuk mereka sinyal yang amat positif," katanya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tak menampik bahwa S&P menjadikan interest payment to revenue ratio salah satu matriks penentuan peringkat utang suatu negara.

Purbaya pun menjanjikan target pertumbuhan pajak konsisten 30% setiap bulannya sampai dengan Desember 2026.

"Beberapa minggu ke depan kami perbaiki lagi harusnya sih. Paling enggak kami akan jaga 30% terus sepanjang tahun. Enggak gampang, tetapi kalau ekonomi tumbuh lagi bagus dan orang-orang pajak saya sudah baik seperti sekarang, harusnya enggak ada masalah," jelas Purbaya.

Purbaya menaruh harapan tinggi kepada para anak buahnya. Sejak dilantik September 2025, dia telah merombak berbagai pejabat unit Kemenkeu khususnya yang fokus pada unit penerimaan seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Pada hari ini, dia kembali melantik delapan pejabat eselon II baru di lingkungan Kemenkeu. Dia menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap menjaga kedisiplinan fiskal sebagaimana diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Angka defisit itu bukan sekadar target, tetapi sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Kita tidak akan pernah menembus 3%," ujarnya kepada para pejabat Kemenkeu saat pelantikan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda, Kemenkeu.

Ragam Strategi DJP

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono mengatakan bahwa salah satu kunci bagi DJP untuk bisa merealisasikan target pertumbuhan penerimaan minimal 23% adalah perubahan regulasi perpajakan.

Namun, apabila tidak ada perubahan, Prianto menyampaikan bahwa otoritas pajak tetap harus bisa melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dari sisi intensifikasi, DJP dinilai bisa meningkatkan proses pengawasan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan pemeriksaan pajak yang bertujuan menguji kepatuhan.

"Dari sisi ekstensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui proses perluasan objek pajak di ranah shadow economy," terangnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Di sisi lain, Prianto menilai pengetatan kebijakan restitusi pendahuluan sesuai Pasal 17C dan 17D Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bisa menjadi alternatif.

"Dengan demikian, pemeriksaan pajak dilakukan terlebih dulu atas permohonan restitusi wajib pajak/pengusaha kena pajak. Pada akhirnya, pemerintah dapat menunda pencairan restitusi pajak hingga setahun setelah permohonan restitusi diterima kantor pajak," jelasnya.

DJP pun sudah menyiapkan berbagai amunisi regulasi untuk memperkuat upaya penerimaan pajak. Namun, ini belum dipastikan bisa mulai berlaku 2026 karena berada dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029.

Misalnya, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Peningkatan Penerimaan Pajak guna memperkuat dasar hukum dalam proses penagihan pajak dan untuk meningkatkan kualitas pengaduan terkait dengan tindak pidana perpajakan.

Kemudian, RPMK tentang Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak bertujuan agar tax intermediaries yang terdaftar dapat mencapai jumlah optimal serta menyempurnakan regulasi pengawasan terhadap instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILA) dalam kepatuhan penyampaian data ke DJP.

Lalu, RPMK untuk perluasan basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil. Tujuan peraturan ini adalah untuk menyempurnakan regulasi pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, landasan hukum bagi pajak karbon, serta pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol.

Khusus terkait dengan regulasi untuk perluasan basis pajak ini, Kepala Riset Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memberikan sejumlah catatan. Menurutnya, potensi penerimaan pajaknya tidak terlalu besar.

"Untuk pajak digital hanya Rp2,5 triliun sampai Rp4 triliun. Sedangkan pajak karbon menurut Bank Dunia potensinya hanya Rp200 miliar. Sedangkan jasa jalan tol, berdasarkan perhitungan kasar saya, hanya Rp4,1 triliun," jelasnya kepada Bisnis.

Adapun pada acara di Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menuturkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak 2026 harus mencapai 22,9% (yoy) dari realisasi tahun lalu, yaitu Rp1.917,6 triliun.

Bimo mengatakan bahwa upaya ekstra oleh DJP untuk mengamankan penerimaan merupakan keniscayaan. Sebab, apabila hanya secara ceteris paribus atau keadaan biasa, DJP bisa mengamankan penerimaan Rp1.800 triliun.

Namun, hal ini tidak mungkin karena kebutuhan belanja pemerintah besar untuk di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi. Program-program prioritas pemerintah pun memiliki porsi anggaran yang besar. Akibatnya, pemerintah masih harus mengejar tambahan penerimaan Rp560 triliun dari upaya ceteris paribus itu.

Apalagi, Bimo blak-blakan menyebut Indonesia memiliki 90 juta basis pajak. Namun, sebagian besar tidak bisa dipajaki karena masih berkategori non-taxable income alias masih pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

Di sisi lain, pihaknya pun sudah mengantisipasi pertumbuhan penerimaan pajak pada Maret 2026 yang sudah melambat ke 20% (yoy). Baginya, otoritas pajak harus mendorong pertumbuhan minimal 23% (yoy) selama sembilan bulan ke depan.

"Januari-Februari bisa steady 30,7%, di Maret melambat [ke] 20,7%. Ini warning. Kami harus tumbuh minimal 23% untuk bisa tercapai [target] Rp2.357,7 triliun," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) akan mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB (investment grade) dengan outlook stabil.

Purbaya mengaku bahwa konfirmasi peringkat tersebut disampaikan langsung ketika bertemu jajaran S&P di Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa (14/4/2026) waktu setempat. Dalam pertemuan itu, sambungnya, S&P menanyakan kebijakan pemerintah dalam menjaga kesehatan postur anggaran.

"S&P menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Fokus utama mereka adalah memastikan apakah kita konsisten menjaga defisit di bawah 3% dari PDB," ujar Purbaya dalam video keterangannya yang dibagikan kepada awak media, Kamis (16/4/2026).

Selain defisit, S&P juga menyoroti rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan atau pajak yang kini berada di atas level 15%. Purbaya pun menyatakan investor dan lembaga pemeringkat bahwa rasio tersebut masih dalam koridor yang terkendali seiring dengan akselerasi pengumpulan penerimaan negara.

Bendahara negara memaparkan kinerja penerimaan pajak yang tumbuh 30% pada dua bulan pertama tahun ini. Jika ditarik secara tahunan maka pertumbuhan pajak periode Januari—Maret 2026 tumbuh sebesar 20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Kami sampaikan bahwa restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai telah dilakukan agar performanya lebih baik. Mereka sepertinya cukup puas dengan angka pertumbuhan penerimaan kita," katanya.

Fundamental ekonomi Indonesia itu, sambung Purbaya, juga didukung pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren kenaikan seperti pada kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%. Menurut Purbaya, S&P cukup puas dengan perkembangan tersebut.

"Berita yang agak menyenangkan buat saya bahwa S&P memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap BBB dengan outlook yang tetap stabil," klaimnya.

Terkait adanya laporan yang menyebutkan Indonesia memiliki risiko tinggi, Purbaya meluruskan bahwa penilaian tersebut merujuk pada data lama yang dirilis sebelum pertemuan koordinasi dengan S&P digelar.

Bisnis.com, JAKARTA — Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kian tertekan seiring dengan munculnya peringatan dari lembaga pemeringkat internasional, S&P Global Ratings, terkait profil kredit Indonesia.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka turun 0,77% atau 63,70 poin ke level 8.171,56 hingga pukul 09.02 WIB, Jumat (27/2/2026).

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menjelaskan bahwa pasar saat ini tengah bereaksi terhadap catatan S&P yang menyoroti peningkatan risiko downside pada lintasan fiskal pemerintah.

Meskipun S&P masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek atau outlook stabil, komentar terbaru dari lembaga tersebut menunjukkan kekhawatiran yang meluas.

Adapun peringatan dini dari S&P menyusul langkah Moody’s Ratings Inc. pada awal Februari yang telah memangkas outlook Indonesia menjadi negatif.

“Meskipun S&P belum mengubah prospek seperti Moody’s, ada sinyal kewaspadaan yang perlu diperhatikan pemerintah dan pelaku pasar,” ujar Martha melalui saluran YouTube Mirae Asset, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, peringatan itu berkaitan dengan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara yang berpotensi melampaui ambang batas 15%. Selama bertahun-tahun, rasio tersebut berada di bawah 15%. Namun, sejak pandemi Covid-19 angkanya konsisten berada di atas level tersebut.

“Kondisi itu menjadi perhatian karena kenaikan rasio bunga utang di atas 15% dinilai dapat meningkatkan risiko penurunan peringkat kredit,” ujar Martha.

Selain itu, defisit fiskal tahun lalu yang berada di kisaran 2,9% atau mendekati batas 3% sesuai undang-undang turut mencuri perhatian lembaga pemeringkat.

Di sisi lain, laporan Bloomberg mengonfirmasi bahwa tekanan fiskal yang meningkat, khususnya biaya layanan utang yang lebih tinggi telah meningkatkan risiko downside bagi profil kredit berdaulat Indonesia.

Analis S&P Global Ratings, Rain Yin, dalam sebuah webinar baru-baru ini menyatakan bahwa pembayaran bunga kemungkinan besar telah melampaui ambang batas utama 15% dari pendapatan pemerintah tahun lalu.

Jika rasio ini tetap berada di atas ambang batas, S&P memperingatkan hal itu dapat memicu pandangan yang lebih negatif terhadap rating Indonesia.

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengelolaan fiskal pemerintah Indonesia menjadi sorotan berbagai lembaga pemeringkat. Di tengah risiko berlanjutnya gejolak perang, ada satu benang merah yang menjadi wanti-wanti lembaga pemeringkat kredit, yakni rasio bunga utang pemerintah terhadap penerimaan negara.

Lembaga pemeringkat terbaru yang telah mengeluarkan kajian mengenai rating utang pemerintah yakni S&P Global Ratings. Bedanya dengan Fitch dan Moody's, lembaga bermarkas di New York, Amerika Serikat (AS) itu mempertahankan prospek utang Indonesia pada level stabil (Stable).