REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pelaku industri manufaktur menempuh strategi efisiensi dan rasionalisasi tenaga kerja dalam merespons Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Langkah tersebut muncul seiring peningkatan biaya tenaga kerja yang berdampak pada kinerja sektor industri pengolahan nonmigas sebagai kontributor utama produk domestik bruto (PDB) industri dan ekspor manufaktur.

Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menyampaikan, kenaikan upah minimum melalui perluasan rentang indeks penyesuaian serta pengenalan upah minimum sektoral menaikkan biaya tenaga kerja secara struktural. Kondisi ini membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam ekspansi kapasitas dan perekrutan tenaga kerja baru, terutama pada subsektor padat karya.

“Strategi penyesuaian yang ditempuh pelaku usaha umumnya berfokus pada efisiensi, otomasi terbatas, atau rasionalisasi tenaga kerja,” kata Saleh di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Ia menjelaskan, penyesuaian tersebut berisiko membatasi kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek hingga menengah. Tekanan biaya yang meningkat dinilai menahan laju pertumbuhan output industri, terutama pada subsektor yang sensitif terhadap perubahan kebijakan pengupahan.

Dari sisi investasi, Kadin mencermati perubahan kebijakan pengupahan yang relatif sering menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Situasi ini berpotensi menahan realisasi investasi baru di sektor industri pengolahan nonmigas dan memperlambat pembentukan modal tetap di sektor manufaktur.

“Investor cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke sektor atau wilayah dengan struktur biaya yang lebih stabil,” ujar Saleh.

Kadin juga menilai kebijakan pengupahan berpeluang mendorong permintaan melalui peningkatan daya beli pekerja industri. Namun dampak positif tersebut berlangsung bertahap, sedangkan kenaikan biaya produksi dirasakan lebih cepat oleh pelaku industri, terutama pada subsektor berorientasi ekspor yang menghadapi persaingan global yang ketat.

Secara keseluruhan, PP Nomor 49 Tahun 2025 memunculkan trade-off antara perlindungan pendapatan pekerja dan percepatan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Tanpa dukungan peningkatan produktivitas, insentif investasi, dan penguatan rantai pasok domestik, pertumbuhan industri manufaktur pada 2026 berisiko bergerak lebih lambat dari potensinya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan-perusahaan di Arab Saudi kini mulai mengurangi premi gaji yang sangat besar. Langkah ini diambil seiring dengan upaya Kerajaan untuk merasionalisasi pengeluaran dan menata ulang prioritas ekonomi dalam implementasi Vision 2030.

Menurut laporan Reuters, Senin (17/11/2025), para perekrut menyebutkan bahwa talenta asing tidak lagi bisa mengharapkan negosiasi premi gaji sebesar 40% atau bahkan mencapai dua kali lipat dari gaji mereka sebelumnya, yang sempat menjadi hal umum di awal dekade ini.

Perubahan ini mencerminkan pergeseran fokus dana investasi publik Saudi senilai US$925 miliar (Public Investment Fund/PIF). PIF yang sebelumnya banyak berinvestasi di proyek raksasa seperti NEOM, kini mengalihkan perhatiannya ke sektor-sektor yang dinilai menawarkan pengembalian yang lebih baik, seperti kecerdasan buatan (AI), logistik, dan pertambangan.

"NEOM dan usaha patungan PIF lainnya kini menghadapi penundaan karena kerajaan sedang melakukan rasionalisasi. Aktivitas proyek Saudi tetap lesu pada tahun 2025, dengan pemberian hibah hampir setengahnya dalam sembilan bulan pertama," menurut Kamco Invest.

Pergeseran ini juga terjadi di tengah adanya laporan mengenai perlambatan dan penundaan dalam eksekusi proyek-proyek infrastruktur besar.

"Laju pembangunan telah melambat dan hal ini menyebabkan perlambatan kerusakan. Kini para pemberi kerja melakukan negosiasi gaji lebih dari sebelumnya, ketika terjadi kekurangan, dan perusahaan telah menerapkan langkah-langkah yang sadar biaya," kata Hasan Babat, CEO Tuscan Middle East, sebuah konsultan rekrutmen yang berbasis di Dubai.

Magdy Al Zein, direktur pelaksana di perusahaan perekrutan Boyden, menyatakan bahwa saat ini, pasar tenaga kerja di Saudi sedang mengalami rasionalisasi besar-besaran. Maka itu, saat ini terjadi penyesuaian yang dalam di pasar pekerjaan.

"Di satu sisi Anda memiliki perekonomian terbesar di kawasan yang melakukan rasionalisasi dan di sisi lain, Anda memiliki pasokan kandidat yang besar dan sangat terbuka untuk datang ke kawasan ini," ujarnya.

Dampak dari rasionalisasi anggaran ini membuat rata-rata gaji di Arab Saudi kini hampir setara dengan UEA. Trefor Murphy, CEO Cooper Fitch, mencatat bahwa saat ini hanya ada sedikit perbedaan gaji, dengan kenaikan rata-rata di Saudi hanya sekitar 5% hingga 8% dari tawaran di UEA.

Kondisi ini membuat Arab Saudi menghadapi tantangan dalam meyakinkan talenta terampil untuk pindah dari UEA yang sudah memiliki jaringan sekolah internasional dan fasilitas kesehatan yang lebih mapan.

Perlambatan ini juga didorong oleh faktor makro ekonomi, di mana harga minyak yang lebih rendah telah menekan keuangan publik Saudi dan memperlebar defisit fiskal. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa Saudi membutuhkan harga minyak mendekati US$100 (Rp1,67 juta) per barel untuk menyeimbangkan anggaran negaranya.

"Meyakinkan orang untuk pindah dari UEA merupakan sebuah tantangan, mereka mengharapkan premi yang tinggi," tambah Al Zein dari Boyden.

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten yang terafiliasi dengan Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. (PMMP) mengaku bahwa perusahaan melakukan efisiensi hingga terpaksa mengurangi jumlah karyawan.

Corporate Secretary Christian Jonathan Sutanto menjelaskan hal tersebut disebabkan oleh imbas beberapa kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS), di antaranya pengenaan tarif anti-dumping atas ekspor udang dari Indonesia sejak tahun 2024, dan pengenaan tambahan tarif resiprokal sebesar 19% pada kuartal awal 2025.

Ia menjelaskan hal tersebut berdampak pada penjualan ke AS yang mengalami penurunan signifikan dan berakibat pada menurunnya kapasitas produksi.

"Oleh karena itu perusahaan melakukan efisiensi biaya salah satunya yakni dengan terpaksa melakukan rasionalisasi karyawan atas 58 orang karyawan bulanan dan 74 orang karyawan harian," ujarnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (23/10).

Menurutnya, situasi kondisi pasar yang masih rendah, sangat berpengaruh pada arus kas keuangan PMMP sehingga mengakibatkan salah satunya pembayaran atas tunggakan gaji dan hak-hak lainnya atas karyawan yang terkena rasionalisasi baru bisa terbayar sebagian.

"Adapun untuk sisa tunggakan akan dibayarkan secara bertahap sampai lunas," imbuhnya.

Di sisi lain, dia juga menyampaikan, ada tujuh unit pabrik atau fasilitas produksi di pabrik Situbondo. Namun, saat ini ada rencana bahwa salah satu unit akan disewakan kepada Perusahaan PT Landangan Makmur Situbondo dengan sistem bagi hasil.

"Ini juga merupakan salah satu cara untuk menambah pendapatan bagi Perusahaan serta upaya untuk tetap menggerakkan ekonomi yang menjadi salah satu tumpuan Masyarakat kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Jember," jelasnya,

Sebagai informasi, saat ini FDA Amerika Serikat mengenakan aturan baru terkait sertifikat bebas radioaktif (Cesium 137) atas ekspor dari wilayah Jawa dan Lampung. "Perusahaan saat ini sudah siap untuk mengajukan sertifikat bebas Cesium 137, namun teknis pengujiannya masih dalam tahap uji coba dan evaluasi oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan," pungkasnya.

Adapun Kaesang memiliki PMMP melalui PT Harapan Bangsa Kita dengan kepemilikan 7,27%. Sementara itu, penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham PMMP adalah Soesilo Soebardjo. Dia mengendalikan PMMP melalui PT Tiga Makin Jaya dengan kepemilikan 34,7% dan secara langsung sebesar 22,41% per 31 Juli 2025.

Itu memang target dari kami, karena kami tidak berbicara soal angka, kami berbicara mengenai kualitas. Dan saya juga bilang, kalau di kita bukan bicara hanya untung dan rugi (profit and loss), tapi kita lebih bicara sumber daya manusia juga,

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani berencana untuk melakukan rasionalisasi jumlah perusahaan BUMN meliputi induk sampai anak-cucu perusahaan BUMN dari 1.044 BUMN menjadi 230-340 BUMN ke depannya.

Menurut Rosan, awalnya terdapat 800 perusahaan BUMN, namun ternyata dalam kenyataannya berkembang terus di 12 sektor mencapai hampir 1.044 perusahaan BUMN saat ini.

"Kita ingin membuat ini efektif, efisien dari seribu perusahaan BUMN. Kita sudah reviu (review), mungkin arahnya hanya sampai 230-340 BUMN nantinya, lima tahun ke depan," ujarnya di Jakarta, Senin.

Rencana rasionalisasi jumlah perusahaan BUMN tersebut merupakan target dari Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi.

"Itu memang target dari kami, karena kami tidak berbicara soal angka, kami berbicara mengenai kualitas. Dan saya juga bilang, kalau di kita bukan bicara hanya untung dan rugi (profit and loss), tapi kita lebih bicara sumber daya manusia juga," kata Rosan.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto optimistis upaya pengurangan jumlah Badan Usaha Milik negara (BUMN) dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas usaha dapat meningkatkan rasio profitabilitas antara laba dibandingkan total aset (Return of Asset/RoA).

Dia mengatakan, sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut.

Selain itu, ia juga meminta manajemen Danantara Indonesia untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.

Presiden menyatakan, langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan BUMN lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global.

Melalui upaya tersebut, ia optimistis rasio Return of Asset BUMN yang tadinya hanya sekitar 1-2 persen dapat meningkat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto optimistis upaya pengurangan jumlah Badan Usaha Milik negara (BUMN) dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas usaha dapat meningkatkan rasio profitabilitas antara laba dibandingkan total aset (Return of Asset/RoA).

Dalam talkshow session pada Grand Finale Dinner Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10), ia mengatakan sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut.

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240,” kata Prabowo.

Selain itu, ia juga meminta manajemen Danantara Indonesia untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.

Presiden menyatakan, langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan BUMN lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global.

Melalui upaya tersebut, ia optimis rasio Return of Asset BUMN yang tadinya hanya sekitar 1-2 persen dapat meningkat.

“Saya sudah ubah aturannya, sekarang ekspatriat dapat memimpin BUMN kita,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti masih adanya jarak antara pelaku ekonomi dan aktor politik di Indonesia.

Menurutnya, banyak pemimpin politik yang belum sepenuhnya memahami pentingnya efisiensi dan pengelolaan bisnis yang modern.

“Banyak pemimpin politik mungkin takut pada angka (data) atau bisnis. Karena itu, saya mengimbau generasi muda yang ingin menjadi pemimpin politik agar memahami ekonomi dan dunia usaha,” tutur Presiden.

Adapun Forbes Global CEO Conference 2025 merupakan gelaran ke-23 kalinya bagi forum bisnis internasional tersebut. Forum ini menjadi ajang penting bagi para pemimpin ekonomi global untuk memperkuat jejaring, bertukar pandangan, dan menjajaki kerja sama strategis lintas negara.

Keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam membangun arsitektur ekonomi global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2025