Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Seoul, Republik Korea Selatan, pada Selasa (31/3/2026) dalam rangka kunjungan kenegaraan.

Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo mendarat di Pangkalan Udara Militer Seongnam sekira pukul 19.15 waktu setempat.

Setibanya di Seoul, Presiden Prabowo disambut secara resmi melalui upacara kehormatan. Di bawah tangga pesawat, Kepala Negara menerima penghormatan dari pasukan jajar kehormatan yang terdiri atas 20 personel. Prosesi penyambutan turut dimeriahkan dengan 21 kali dentuman meriam salvo sebagai bentuk penghormatan kenegaraan.

Usai menerima upacara penghormatan, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Republik Korea Kim Sungwhan, Duta Besar Designate Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soongu, serta Kepala Protokol Negara Republik Korea Kim Tae-jin.

Turut menyambut dari pihak Indonesia, yakni Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Cecep Herawan dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Seoul Kolonel Penerbang Muhammad Arif.

Selama berada di Seoul, Presiden Prabowo diagendakan menjalani rangkaian kunjungan kenegaraan, termasuk upacara penyambutan oleh Presiden Republik Korea di Blue House.

Kunjungan ini diharapkan semakin mempererat hubungan persahabatan dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Republik Korea, serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas dan saling menguntungkan di masa mendatang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas dari Bandar Udara Haneda, Tokyo, Jepang pada pukul 17.15 waktu setempat usai melaksanakan rangkaian kunjungan resmi meliputi state call dengan Kaisar Jepang Naruhito hingga pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi.

Menurut catatan Bisnis, pertemuan terakhir Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung berada pada 31 Oktober – 1 November 2025 saat melakukan pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan.

Sebelumnya, pada Juni 2025, kedua kepala negara turut melakukan percakapan melalui telepon tak lama setelah Lee Jae-myung terpilih menjadi Presiden Korea Selatan untuk membahas penguatan kemitraan kedua negara.

Adapun, kunjungan kenegaraan ini direncanakan berlangsung hingga 2 April 2026 dengan fokus pada penguatan kemitraan strategis, investasi, dan kerja sama pertahanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto meminta doa dan dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk ulama, agar bisa sukses memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam taklimatnya pada peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan 1447 Hijriah di Istana Negara pada Selasa (10/3/2026).

Di momen peringatan Nuzulul Quran itu Prabowo berterima kasih atas doa yang terus diberikan kepadanya oleh para ulama hingga pemimpin masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden. Prabowo juga meminta doa dan dukungan agar bangsa Indonesia bisa mengatasi berbagai kesulitan.

"Kita akan memberantas mereka-mereka yang selama ini merusak perekonomian kita. Kita akan berantas mereka, kita akan hadapi mereka, dan kita akan menjalankan, kita akan tegakkan kebenaran dan keadilan," ujar Prabowo.

Presiden pun menjelaskan bahwa pemerintah tengah berupaya menghilangkan praktik korupsi, penyelewengan. Dia menegaskan akan terus memberantas semua praktik-praktik yang tidak benar dan tidak baik yang dilarang oleh semua agama, termasuk korupsi.

Prabowo juga menjelaskan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh kalah dari para pihak yang mengambil kekayaan rakyat dan membawanya ke negara lain.

"Itu adalah ajaran agama, itu juga ajaran sejarah. Tidak ada negara yang berhasil manakala pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari korupsi," tutur Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pasokan pangan Indonesia aman di tengah gejolak geopolitik global imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.

Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan 218 jembatan di berbagai daerah di Tanah Air secara virtual pada hari ini, Senin (9/3/2026).

Kepala Negara menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah berhasil mencapai swasembada beras setelah bertahun-tahun, serta diiringi target berikutnya untuk mencapai swasembada komoditas protein dan energi.

“Apa pun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman masalah pangan,” kata Prabowo.

Menurutnya, Indonesia juga memiliki karunia besar dengan kekayaan alamnya, sehingga menjadi modal awal menuju swasembada energi.

Prabowo menyampaikan bahwa kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri akan terpenuhi bukan dari impor luar negeri, tetapi dari tanaman-tanaman lokal pada masa mendatang.

“Dari kelapa sawit, dari singkong, sampaikan ke seluruhnya ke depan hampir semua kebutuhan jembatan di semua daerah-daerah kita bisa kita selesaikan, terutama yang menyangkut kebutuhan rakyat di desa-desa terpencil,” ujar eks Danjen Kopassus ini.

Dia lantas mengajak seluruh pihak agar terus bersatu demi memperkuat kedudukan Indonesia untuk keluar dari segala krisis dalam keadaan lebih baik.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang menyiapkan sejumlah upaya untuk meredam dampak perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran, terutama pada energi dan pangan nasional.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat selalu difungsikan sebagai shock absorber, guna meredam transmisi konflik terutama pada energi dan pangan.

“Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat jika terjadi fluktuasi harga komoditi terutama energi di tingkat global,” kata Haryo kepada Bisnis, Minggu (1/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah lanskap geopolitik global yang kian bergejolak, Presiden Prabowo Subianto memilih jalur yang tidak biasa: mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum partai politik, hingga eks menteri luar negeri untuk duduk bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Pertemuan selama kurang lebih tiga setengah hingga empat jam itu bukan sekadar silaturahmi, tetapi menjelma menjadi forum konsolidasi nasional, ruang dialektika lintas generasi kepemimpinan, sekaligus panggung pembacaan ulang posisi Indonesia di tengah konflik yang kian memanas antara Amerika Serikat–Israel dan Iran.

Beberapa tokoh penting yang hadir antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wapres ke-13 Ma'ruf Amin.

Selain itu, hadir pula Ketum partai politik, antara lain Surya Paloh (Nasdem), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (PKB), Almuzzammil Yusuf (PKS), serta mantan menteri-menteri di pemerintahan terdahulu, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, dan perwakilan dari dunia usaha.

Di balik pintu Istana, terselip sejumlah agenda strategis mulai dari evaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP), kalkulasi dampak perang terhadap pasokan energi dan pangan, kesiapan evakuasi warga negara Indonesia (WNI), hingga tawaran Indonesia menjadi mediator konflik.

Evaluasi Board of Peace: Realisme di Tengah Eskalasi

Salah satu pokok pembahasan paling krusial adalah rencana evaluasi keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Forum internasional tersebut, yang digagas untuk mendorong gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah konflik, kini dinilai menghadapi ujian berat.

Serangan militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran, yang menjadi pemicu eskalasi terbaru, memunculkan pertanyaan mendasar: masih relevankah mandat BoP ketika salah satu inisiatornya justru terlibat langsung dalam operasi militer?

Mantan Menteri Luar Negeri 2001–2009 Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh. Dengan perkembangan terakhir, potensi keberhasilan misi BoP disebut menurun. Target ceasefire dan distribusi bantuan kemanusiaan terancam tereduksi oleh realitas perang terbuka.

“Dengan perang di Iran ini, bayangan bahwa BoP dan misi yang ditujukan untuk ceasefire, kemudian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi, bisa jadi potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai,” ujarnya di Istana, Rabu (3/3/2026) malam.

Namun, keputusan Indonesia untuk keluar dari BoP belum diambil. Pemerintah akan menghitung tingkat penurunan efektivitasnya terlebih dahulu. Opsi hengkang tetap berada di atas meja, tetapi pendekatannya berbasis kalkulasi, bukan reaksi emosional.

Di titik ini, Prabowo memperlihatkan corak realisme dalam politik luar negeri: loyalitas pada komitmen internasional tetap dijaga, tetapi kepentingan nasional menjadi jangkar utama.

Bahkan, kata Hassan, Presiden Prabowo bahkan secara terbuka menyebut opsi keluar dari BoP apabila efektivitasnya tidak lagi terjaga.

“Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi,” ujar Hassan.

Tak kalah penting, rencana pengiriman hingga 8.000 personel TNI dalam kerangka mandat BoP turut dibahas. Keputusan itu, sebagaimana disampaikan Hassan, bergantung pada satu variabel utama: efektivitas BoP di lapangan.

Jika misi perdamaian dinilai tidak lagi memiliki peluang keberhasilan yang memadai, maka pengiriman pasukan menjadi tidak relevan. Ini bukan semata soal keamanan prajurit, tetapi juga kredibilitas diplomasi Indonesia.

Pendekatan ini memperlihatkan kehati-hatian. Pemerintah tidak ingin terjebak dalam komitmen simbolik yang kehilangan substansi.

Menurut Hassan, keberlanjutan rencana tersebut sangat bergantung pada efektivitas organisasi.

“Tergantung pada BoP-nya dinilai akan efektif atau tidak,” katanya.

Eskalasi Timur Tengah dan Risiko Ekonomi

Diskusi tidak berhenti pada aspek diplomatik. Presiden Prabowo memaparkan implikasi konflik terhadap stabilitas global, terutama potensi gangguan pasokan minyak dan gas.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran menjadi salah satu kekhawatiran utama. Jalur tersebut merupakan arteri vital ekspor minyak dunia, menghubungkan negara-negara produsen utama di Teluk dengan pasar global. Gangguan distribusi berpotensi mendorong lonjakan harga energi dan tekanan inflasi.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa pemerintah menghitung seluruh efeknya, termasuk durasi kemungkinan perang. Sektor pangan dan energi disebut menjadi fokus utama kesiapsiagaan nasional.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya optimisme dan persatuan. Menurutnya, ketahanan pangan dan energi adalah dua bantalan strategis untuk menghadapi tekanan eksternal.

Di ranah eksternal, Prabowo tidak berpangku tangan. Ia disebut telah menghubungi sejumlah pemimpin negara Teluk, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, serta Arab Saudi. Komunikasi dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman masih menunggu penyesuaian waktu.

“Sudah telepon. Yang masih menunggu waktu MBS (Mohammed bin Salman), yang lain sudah,” kata Sugiono.

Komunikasi tersebut mencerminkan upaya menjaga kanal dialog tetap terbuka, sekaligus membaca arah pergerakan politik kawasan.

Sugiono juga mengonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.

“Indonesia siap memainkan peran konstruktif dalam memajukan perdamaian, termasuk menawarkan kesediaan kami untuk memfasilitasi dialog atau mediasi,” ujarnya.

Konteks konflik sendiri bermula dari kebuntuan perundingan nuklir di Jenewa. Israel mengonfirmasi serangan lebih dulu, disusul pengumuman Presiden AS saat itu, Donald Trump, mengenai keterlibatan negaranya. Iran membalas dengan serangan ke sejumlah pangkalan militer AS di kawasan Teluk.

Tawaran Mediasi: Antara Ideal dan Realitas

Indonesia menyatakan kesiapan menjadi mediator. Namun, sebagaimana ditegaskan Hassan Wirajuda, mediasi hanya mungkin jika kedua pihak yang bertikai menghendakinya. Tanpa penerimaan dua belah pihak, peran mediator menjadi ilusi.

Menlu Sugiono menyampaikan tawaran itu langsung kepada Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Indonesia menawarkan diri sebagai jembatan, mendorong de-eskalasi dan kembali ke meja perundingan.

Di sini terlihat kesinambungan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak memihak blok tertentu, tetapi aktif menawarkan solusi.

Indonesia menyatakan kesiapan menjadi mediator. Namun, Hassan mengingatkan syarat mendasar diplomasi mediasi.

“Untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu. Jika kedua belah pihak berkeinginan, Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi, kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut sikap Indonesia sudah tepat mempertahankan bebas aktif sembari menunjukkan empati terhadap perjuangan Palestina.

“Beliau menegaskan kembali bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan empati yang besar terhadap perjuangan rakyat Palestina,” katanya.

Sementara Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai pertemuan tersebut sebagai upaya mengamankan negara dari dampak global.

“Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global itu bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita,” ujarnya

Ketua Umum PKS, Almuzzammil Yusuf, bahkan menyebut keanggotaan di BoP sebagai pilihan paling mungkin di tengah opsi yang tidak ideal.

“Pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal,” imbuhnya

Yang membuat pertemuan ini istimewa adalah kehadiran para pemimpin lintas era: Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Dalam sistem demokrasi yang sering diwarnai kompetisi keras, momen duduk bersama seperti ini menjadi simbol stabilitas politik domestik. Pasar, investor, dan publik melihat adanya kesatuan sikap elit.

Pertemuan ini juga memiliki dimensi psikologis. Di tengah potensi gejolak harga energi dan pangan, konsolidasi elit menjadi pesan menenangkan bagi publik dan pelaku usaha.

Ketika elit politik menunjukkan soliditas, risiko kepanikan pasar dapat ditekan. Dalam konteks ekonomi, stabilitas persepsi sering kali sama pentingnya dengan stabilitas kebijakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden keenam Republik Indonesia, Try Sutrisno, meninggal dunia pada Senin (2/3/2026). Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengatakan Indonesia kehilangan satu lagi negawaran yang selalu menyemai semangat kebangsaan.

Menurut Didik, di masa tuanya Try Sutrisno selalu menyemaikan semangat kebangsaan dan bahkan melakukan kritik terbuka.

Secara pribadi, menurutnya meskipun tidak saling bersahabat dekat, tetapi apabila bertemu Try Sutrisno selalu menepuk-nepuk punggung Didik seakan sudah saling bersahabat. Peristiwa itu terjadi berkali-kali di dalam berbagai forum.

"Dugaan saya, pasti beliau [Try Sutrisno] mendengarkan kritik anak-anak muda di publik melalui media massa pada tahun 1990-an sehingga memperhatikan siapa yang sering tampil di publik menyampaikan gagasan," kata Didik dalam keterangan tertulisnya pada Senin (2/3/2026).

Perhatian dari Try Sutrisno itu kemudian yang mendorong Didik selalu memperhatikan gagasan-gagasan Try Sutrisno yang dilontarkan di publik baik pada masa orde baru maupun pada masa reformasi.

Dia menjelaskan bahwa tahun lalu Try Sutrisno masih sehat dan berpikiran jernih serta masih berpidato lantang di depan publik. Dalam sambutannya di acara Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Rangka Peringatan 80 Tahun Membumikan Pancasila dan Peluncuran Pancasila Virtual Expo 2025 di Universitas Indonesia pada 21 Juli 2025, Try Sutrisno menyampaikan bahwa kehidupan bangsa Indonesia saat ini cenderung berkarakter liberal. Kondisi itu mengikis moral dan etika kehidupan sesuai Pancasila.

Demokrasi yang dijalankan mengarah ke westernisasi sebagai hasil amandemen empat kali UUD 1945 mengubah kehidupan bangsa secara mendasar.

"Kritik Pak Try ini menurut saya harus dipertimbangkan karena wajah Indonesia sudah liberal kapitalistik dan semakin jauh dari etika, moral dan sendi falsafah Pancasila," ujar Didik.

Generasi muda menurutnya tidak lagi mengenal falsafah dasar bangsanya. Fakta ini terlihat jelas terjadi inkonsestensi dan inkoherensi dengan Pembukaan UUD 1945.

Didik menjelaskan bahwa menurut Try Sutrisno, pelaksanaan demokrasi sangat liberal bahkan lebih liberal dari sistem yang berlaku di Amerika Serikat. Amandemen UUD 1945 yang mendadak, bahkan tanpa kajian dan perenungan mendalam, banyak kelemahannya setelah dilaksanakan lebih dari dua dekade terakahir.

Rektor Universitas Paramadina juga menambahkan bahwa yang disayangkan adalah hilangnya pilar musyawarah bangsa di dalam ketatanegaraan kita, yakni lenyapnya MPR sebagai perwujudan lembaga tertinggi negara. Kini, di dalam sistem yang liberal tidak ada lagi MPR berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara pembuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau musyawarah pikiran segenap elemen bangsa, sehingga rakyat Indonesia tidak lagi menjadi penentu arah kebijakan dan kehidupan negara Indonesia.

Kini arah arah politik kemudian dibuat oleh partai politik yang ritme kehidupannya hanya berjangka pendek untuk menang setiap lima tahunan.

"Saya berpandangan bahwa kritik negarawan senior ini perlu untuk direnungkan sebagai diskursus penting dalam kehidupan bernegara. Menurut saya, hasilnya tidak ada lagi pemimpin negarawan, pemikir seperti Bung Karno, Hatta, Sjahrir dan kawan-kawan. Yang ada adalah pemburu rente, pedagang yang bertransaksi jangka pendek atau tau anak ingusan, yang dipaksa menjadi pemimpin dengan merusak pilar konstitusi," kata Didik.

Try Sutrisno pun menurut Didik mencermati perjalanan dan pelaksanaan reformasi. Ke depan reformasi tidak bisa lagi berdasarkan prinsip liberal, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar keindonesiaan.

"Beliau [Try Sutrisno] menekankan reformasi seharusnya berakar pada nilai diri bangsa Indonesia, bukan sekadar perubahan yang terpengaruh oleh gelombang luar liberalisasi. Semangat reformasi bukan westernisasi dan tidak boleh hanya menjadi retorika kebebasan, tetapi harus menguatkan integritas nasional dan nilai Pancasila," ujar Didik.

Dalam pandangan Try Sutrisno menurut Didik, demokrasi hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan kemerdekaan dan bukan tujuan akhir kehidupan bernegara. Untuk bangsa yang besar seperti Indonesia, evaluasi dan tinjauan kembali terhadap prektek demokrasi dan kehidupan berbangsa sangat diperlukan agar sesuai dengan nilai dasar dan karakter bangsa Indonesia.

Try Sutrisno wafat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada hari ini pukul 06.58 WIB. Kabar duka tersebut disampaikan pihak keluarga. Try Sutrisno yang juga merupakan purnawirawan jenderal TNI itu meninggal dalam usia lanjut. Setelah prosesi pemandian jenazah di RSPAD, jenazah rencananya akan dibawa ke rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat.

Pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf atas segala khilaf almarhum semasa hidup serta memohon doa agar amal ibadah almarhum diterima dan mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

"Kami mohon do'a dari Bapak Ibu sekalian agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya," dikutip dari pernyataan keluarga.

Try Sutrisno merupakan Wakil Presiden Indonesia yang mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993–1998. Try Sutrisno lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 15 November 1935, dan dikenal sebagai salah satu wakil presiden yang berasal dari kalangan militer.

Karier militernya dimulai setelah diterima sebagai taruna Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) pada 1956. Enam tahun kemudian, Try Sutrisno mengenal Soeharto dalam Operasi Pembebasan Irian Barat pada 1962.

Jabatannya bergeser menjadi ajudan presiden pada 1974. Pada Agustus 1985, pangkatnya naik menjadi Letnan Jenderal TNI dan ia diangkat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Sepuluh bulan kemudian, pada Juni 1986, Try Sutrisno dipercaya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Melalui Sidang Umum MPR 1993, Try Sutrisno terpilih sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto. Masa jabatannya berakhir pada 1998 dan posisinya kemudian digantikan oleh B. J. Habibie.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara pemakaman kenegaraan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Dalam kapasitasnya sebagai inspektur upacara, Presiden menyampaikan penghormatan terakhir atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Upacara dimulai sekitar pukul 13.39 WIB setelah jenazah diberangkatkan dari rumah duka dan sebelumnya disalatkan. Peti jenazah yang diselimuti bendera Merah Putih diusung prajurit TNI menuju liang lahad, diiringi penghormatan militer dan tembakan salvo.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan resmi negara atas wafatnya almarhum yang meninggal dunia pada pukul 06.58 WIB di Jakarta.

“Saya Presiden Republik Indonesia atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan kepada persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, jabatan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia periode 1993—1998, Panglima ABRI periode 1988—1993, putra dari Bapak Subandi (alm), yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu melanjutkan agar rekam jejak dari Try Sutrisno turut menjadi bekal perjalanan dan juga contoh bagi generasi sekarang serta yang akan datang.

“Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Besar,” pungkas Prabowo.

Penghormatan Tertinggi Negara

Prosesi dilanjutkan dengan penurunan peti jenazah ke liang lahad. Presiden Prabowo secara simbolis memulai penimbunan tanah, diikuti keluarga almarhum. Karangan bunga kemudian diletakkan oleh Presiden dan pihak keluarga sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Try Sutrisno dikenal sebagai salah satu tokoh militer dan negarawan yang pernah menjabat Panglima ABRI periode 1988—1993 sebelum kemudian dipercaya menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993—1998.

Kepergiannya dalam usia 90 tahun meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Sejumlah tokoh nasional, pejabat negara, dan perwakilan TNI-Polri turut hadir memberikan penghormatan terakhir.

Dengan pemakaman kenegaraan tersebut, negara menegaskan penghargaan atas pengabdian panjang almarhum bagi pertahanan, keamanan, dan perjalanan sejarah Republik Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden keenam Republik Indonesia, Try Sutrisno, meninggal dunia pada Senin (2/3/2026) pukul 06.58 WIB. Almarhum wafat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Dalam kabar duka tersebut disampaikan pihak keluarga. Try Sutrisno yang juga merupakan purnawirawan jenderal TNI itu meninggal dalam usia lanjut.

Setelah prosesi pemandian jenazah di RSPAD, jenazah rencananya akan dibawa ke rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat.

Pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf atas segala khilaf almarhum semasa hidup serta memohon doa agar amal ibadah almarhum diterima dan mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

"Kami mohon do'a dari Bapak Ibu sekalian agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya," dikutip dari pernyataan keluarga.

Profil Try Sutrisno

Mendiang Try merupakan Wakil Presiden yang mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993–1998. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 15 November 1935, dan dikenal sebagai salah satu wakil presiden yang berasal dari kalangan militer.

Karier militernya dimulai setelah diterima sebagai taruna Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) pada 1956. Enam tahun kemudian, Try Sutrisno mengenal Soeharto dalam Operasi Pembebasan Irian Barat pada 1962. Jabatannya bergeser menjadi ajudan presiden pada 1974.

Pada Agustus 1985, pangkatnya naik menjadi Letnan Jenderal TNI dan ia diangkat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Sepuluh bulan kemudian, pada Juni 1986, Try Sutrisno dipercaya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1993, Try Sutrisno terpilih sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto. Masa jabatannya berakhir pada 1998 dan posisinya kemudian digantikan oleh B. J. Habibie.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden keenam Republik Indonesia, Try Sutrisno, meninggal dunia pada Senin (2/3/2026) pukul 06.58 WIB. Almarhum wafat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Dalam kabar duka tersebut disampaikan pihak keluarga. Try Sutrisno yang juga merupakan purnawirawan jenderal TNI itu meninggal dalam usia lanjut.

Setelah prosesi pemandian jenazah di RSPAD, jenazah rencananya akan dibawa ke rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat.

Pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf atas segala khilaf almarhum semasa hidup serta memohon doa agar amal ibadah almarhum diterima dan mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Profil Try Sutrisno

Mendiang Try merupakan Wakil Presiden yang mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993–1998. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 15 November 1935, dan dikenal sebagai salah satu wakil presiden yang berasal dari kalangan militer.

Karier militernya dimulai setelah diterima sebagai taruna Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) pada 1956. Enam tahun kemudian, Try Sutrisno mengenal Soeharto dalam Operasi Pembebasan Irian Barat pada 1962. Jabatannya bergeser menjadi ajudan presiden pada 1974.

Pada Agustus 1985, pangkatnya naik menjadi Letnan Jenderal TNI dan ia diangkat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Sepuluh bulan kemudian, pada Juni 1986, Try Sutrisno dipercaya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1993, Try Sutrisno terpilih sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto. Masa jabatannya berakhir pada 1998 dan posisinya kemudian digantikan oleh B. J. Habibie.

Bisnis.com, JAKARTA — Prabowo Subianto menanggapi santai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebut-sebut mengaku “tak ingin berkelahi” kepadanya.

Candaan tersebut mencuat usai pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) di Washington D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait pernyataan Trump, Prabowo langsung membantah dengan nada ringan.

“Enggak, enggak. Bercanda itu, bercanda, haha,” ujar Prabowo sambil tersenyum.

Pernyataan tersebut disampaikan usai Presiden RI memberikan pidato singkat dalam forum BoP yang membahas upaya mendorong perdamaian, khususnya terkait konflik di Gaza dan Palestina.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pujian terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) di Washington D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump di hadapan para kepala negara dan delegasi yang hadir dalam forum yang berfokus pada stabilitas dan perdamaian Gaza.

Dalam sambutannya, Trump menggambarkan Prabowo sebagai sosok pemimpin yang kuat dan dihormati di dunia internasional.

“Dia seorang pria yang sangat saya sukai. Dia benar-benar tangguh. Saya tidak ingin berkelahi dengannya. Presiden Prabowo Indonesia, terima kasih banyak. Tolong, beliau orang yang hebat, saya beritahu Anda,” ujar Trump disambut perhatian para hadirin.

Trump juga menyinggung besarnya populasi Indonesia sebagai cerminan pentingnya peran negara tersebut di panggung global.

Dia mengaku sempat menanyakan jumlah penduduk Indonesia kepada Prabowo dalam percakapan mereka.

“Saya bertanya, berapa jumlah penduduk Indonesia? Beliau menjawab, sekitar 240 juta. Saya berkata, tidak, tidak, ulangi lagi, berapa banyak? Indonesia adalah negara yang besar, dan Anda melakukan pekerjaan yang hebat dan dihormati oleh semua orang,” kata Trump.

Oleh sebab itu, Trump menegaskan apresiasinya atas kehadiran Indonesia dalam forum BoP yang bertujuan mengawal implementasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Menurutnya, partisipasi Indonesia memperkuat legitimasi dan dukungan internasional terhadap upaya perdamaian.

“Terima kasih banyak telah hadir di sini. Terima kasih banyak, Bapak Presiden,” tandas Trump.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak dengan tegas usulan Polri berada di bawah naungan kementerian.

Hal tersebut disampaikan Sigit dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Jakarta, Senin (26/1/2026).

"Hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian," ujar Sigit.

Dia menilai bahwa posisi kepolisian di bawah kementerian ini justru melemahkan Polri sebagai institusi, negara hingga Presiden.

Oleh sebab itu, jenderal polisi bintang empat itu bakal memerintahkan kepada jajarannya agar bisa terus memperjuangkan Polri di bawah langsung Presiden.

"Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan," imbuhnya.

Lebih jauh, Sigit juga bercerita bahwa dirinya sempat ditawari untuk menjadi menteri kepolisian. Namun, dia menolak itu dan menegaskan lebih memilih menjadi petani daripada mengambil jabatan itu.

"Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tak hanya disambut langsung oleh Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer saat melakukan pertemuan di Kantor PM Inggris, Downing Street, London, pada Selasa (20/1/2026).

Salah satu penghuni tetap Downing Street, yaitu Larry the Cat, Chief Mouser to the Cabinet Office sejak 2011, turut menyambut Presiden Ke-8 RI itu di depan pintu.

Larry merupakan kucing domestik yang awalnya diadopsi oleh staf Kantor Perdana Menteri sebagai peliharaan bagi keluarga PM David Cameron pada 2011.

Pada 2016 di akhir masa pemerintahan PM Cameron, dia menyampaikan bahwa Larry merupakan "PNS" sehingga tetap berada di Kantor Perdana Menteri hingga saat ini.

Perjumpaan Kepala Negara dengan Larry pun sempat dibahas pada forum pertemuan dengan sejumlah pemimpin universitas Inggris.

"Sepertinya mereka berpikir Anda akan membawa kucing Anda, Bobby. Tapi saya rasa Anda baru saja bertemu dengan Larry," ujar UK Government International Education Champion, Sir Steve Smith.

"Saya lihat dia, tapi dia tidak begitu melihat saya," jawab Prabowo dengan nada bercanda.

Kehadiran Larry memberikan warna tersendiri dalam kunjungan Presiden Prabowo di Downing Street. Kehadiran penghuni tetap Kantor Perdana Menteri tersebut tidak hanya menghadirkan suasana hangat dan bersahabat, tetapi juga memperkaya catatan diplomasi dengan sentuhan ringan yang mencerminkan kedekatan, keakraban, serta semangat persahabatan antara Indonesia dan Inggris.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan perdana ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kunjungan tersebut dilakukan usai Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, dengan acara puncak digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, setelah agenda di Banjarbaru, Presiden Prabowo bersama rombongan akan bertolak ke Kalimantan Timur pada malam hari. Agenda pertama Presiden adalah menuju Kota Balikpapan untuk meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).

“Iya, jadi setelah dari Banjarbaru ini, rombongan Bapak Presiden akan ke Balikpapan untuk meresmikan salah satu refinery (RDMP),” ujar Prasetyo kepada wartawan.

Menurut Prasetyo, peresmian RDMP Balikpapan merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sektor industri nasional, khususnya di bidang energi. Proyek tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian swasembada energi nasional.

“Sekali lagi sektor industri juga kita kebut supaya kita bisa segera, pertama swasembada energi. Dan kalau pun tahapan itu belum tercapai, setidak-tidaknya kita mengurangi devisa kita yang keluar,” jelasnya.

Prasetyo menambahkan, beroperasinya kilang minyak Balikpapan akan berkontribusi langsung terhadap pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM), sehingga dapat menekan beban devisa negara. “Hari ini diresmikan refinery di Balikpapan, itu akan mengurangi devisa yang kita keluarkan,” katanya.

Setelah menyelesaikan agenda peresmian RDMP, Presiden Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara. Kunjungan tersebut menjadi yang pertama bagi Prabowo ke IKN sejak dilantik sebagai Presiden.

“Mohon doa restunya, lanjutnya dari Balikpapan akan nengok ke IKN,” pungkas Prasetyo.

Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024, Prabowo Subianto belum tercatat melakukan kunjungan kerja resmi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga awal 2026, meskipun pembangunan dan perencanaan IKN terus menjadi bagian dari agenda pemerintah

Sebagai catatan, Prabowo sudah pernah hadir di kawasan IKN semasa masa transisi pemerintahan dan sebelum menjabat resmi sebagai Presiden, yakni pada 12 Agustus 2024 saat dia bersama Presiden Ke-7 Joko Widodo menghadiri upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN sebelum resmi menjabat. Pada kesempatan itu, Prabowo hadir di sisi Jokowi dalam acara penghormatan bendera di kota ibu negara baru tersebut.