REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku competent authority (CA) Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHKP) berhasil meyakinkan CA Arab Saudi atau SFDA (Saudi Food and Drug Authority) untuk membuka moratorium ekspor udang tangkapan asal Indonesia efektif sejak 24 Mei 2026.

“Keberhasilan kita meyakinkan SFDA untuk mencabut moratorium udang tangkapan asal Indonesia ini adalah hasil kerja bersama dan sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), KKP, BPOM, Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta KBRI Riyadh,” ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Ia menyampaikan, larangan sementara atau temporary suspend ekspor udang tangkapan dari Indonesia ke Arab Saudi diberlakukan pada 9 September 2025 melalui notifikasi kepada BPOM. Selanjutnya, BPOM bersinergi bersama KKP selaku CA, Kemenko Pangan, Kemendag, dan KBRI Riyadh. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga tersebut membuat proses negosiasi Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi berjalan secara komprehensif melalui peran aktif KBRI Riyadh.

“Temporary suspend udang tangkapan Indonesia ke Arab Saudi karena mereka mempersyaratkan bebas kontaminasi Cesium-137 pada produk udang. Saat kami memaparkan tata laksana dan implementasi sertifikasi bebas Cesium-137 pada sektor perikanan, pihak SFDA sangat puas dan akhirnya mencabut keputusan tersebut,” tegas Ishartini.

Atase Perdagangan Indonesia di KBRI Riyadh Zulvri Yenni membenarkan pernyataan Kepala Badan Mutu KKP tersebut. Ia menjelaskan, selama beberapa bulan terakhir KBRI Riyadh intensif dan proaktif melakukan pendekatan serta komunikasi kepada SFDA, sekaligus berkoordinasi dengan Kemenko Pangan, BPOM, KKP, dan Kemendag.

Koordinasi tersebut menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil melaksanakan sertifikasi bebas Cesium-137 di sektor perikanan sehingga SFDA akhirnya mengakhiri kebijakan temporary suspend.

“Arab Saudi merupakan pasar yang strategis bagi produk perikanan Indonesia, baik untuk kebutuhan masyarakat setempat maupun kebutuhan haji dan Umroh setiap tahunnya. Saat ini sudah ada 63 perusahaan perikanan yang mendapatkan izin SFDA atau registrasi untuk bisa ekspor ke Arab Saudi. Dengan adanya pencabutan moratorium udang tangkapan ini semoga menambah daya saing produk perikanan Indonesia di Arab Saudi,” kata Ishartini.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP sebagai CA untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia mulai dari hulu, baik tangkap maupun budidaya, hingga hilir seperti supplier, unit pengolahan ikan, dan eksportir secara konsisten guna menjadikan produk perikanan Indonesia sebagai champion di pasar global.

IDXChannel - Indonesia kembali dapat mengekspor udang dan produk udang ke Arab Saudi. Peluang tersebut muncul setelah otoritas makanan dan obat Arab Saudi, yaitu Saudi Food and Drug Authority (SFDA), menyetujui usulan Indonesia untuk membuka lagi izin ekspor udang dan produk udang dari Tanah Air. Keputusan tersebut dikeluarkan pada Minggu (24/5/2026).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi keputusan tersebut sebagai kabar baik. Dia mengajak eksportir produk perikanan, khususnya udang dan produk udang, untuk semakin menggencarkan ekspor ke Arab Saudi.

“Keputusan SFDA yang membuka kembali izin ekspor udang dan produk udang dari Indonesia merupakan kabar baik. Dengan terbukanya peluang tersebut, kami mengajak eksportir udang dan produk udang untuk kembali menggencarkan ekspor ke Arab Saudi. Kami harap, kesempatan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin,” kata Mendag dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2026).

Ekspor udang dan produk udang ke Arab Saudi terhenti sekitar delapan bulan sejak 7 September 2025 akibat isu terkontaminasinya udang Indonesia dengan Sesium 137. Akibatnya, SFDA menangguhkan izin empat eksportir Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, mengatakan, Indonesia pun membuka dialog dengan SFDA untuk merespons hal tersebut. Indonesia menyampaikan laporan yang mendukung keamanan produk udang Indonesia sebagai pertimbangan membebaskan kembali masuknya udang Indonesia ke Arab Saudi.

“Kini, berdasarkan keputusan terbaru SFDA, izin keempat eksportir tersebut telah kembali aktif,” kata Puntodewi

Upaya membuka kembali ekspor udang dan produk udang ke Arab Saudi disinergikan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dengan Task Force Cesium 137 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kedutaan Besar RI Riyadh, dan Atase Perdagangan RI di Riyadh yang berkolaborasi dengan SFDA.

Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 63 perusahaan produk ikan dan 18 perusahaan produk olahan ikan yang terdaftar di SFDA. SFDA mengizinkan semua perusahaan tersebut untuk ekspor ke Arab Saudi dengan mengikuti prosedur sertifikasi bebas sesium 137 yang telah diterapkan ke Amerika Serikat.

(NIA DEVIYANA)

Keputusan SFDA yang membuka kembali izin ekspor udang dan produk udang dari Indonesia merupakan kabar baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengajak eksportir produk perikanan, khususnya udang dan produk udang untuk semakin menggencarkan ekspor ke Arab Saudi.

Hal ini disampaikan Budi menanggapi keputusan otoritas makanan dan obat Arab Saudi, yaitu Saudi Food and Drug Authority (SFDA), menyetujui usulan Indonesia untuk membuka lagi izin ekspor udang dan produk udang dari Tanah Air.

"Keputusan SFDA yang membuka kembali izin ekspor udang dan produk udang dari Indonesia merupakan kabar baik. Kami harap, kesempatan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ekspor udang dan produk udang ke Arab Saudi terhenti sekitar delapan bulan sejak 7 September 2025 akibat isu terkontaminasinya udang Indonesia dengan cesium 137. Akibatnya, SFDA menangguhkan izin empat eksportir Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan Indonesia pun membuka dialog dengan SFDA untuk merespons hal tersebut.

Indonesia menyampaikan laporan yang mendukung keamanan produk udang Indonesia sebagai pertimbangan membebaskan kembali masuknya udang Indonesia ke Arab Saudi.

"Kini, berdasarkan keputusan terbaru SFDA, izin keempat eksportir tersebut telah kembali aktif," kata Puntodewi.

Upaya membuka kembali ekspor udang dan produk udang ke Arab Saudi disinergikan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dengan Task Force Cesium 137 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kedutaan Besar RI Riyadh, dan Atase Perdagangan RI di Riyadh yang berkolaborasi dengan SFDA.

Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 63 perusahaan produk ikan dan 18 perusahaan produk olahan ikan yang terdaftar di SFDA. SFDA mengizinkan semua perusahaan tersebut untuk ekspor ke Arab Saudi dengan mengikuti prosedur sertifikasi bebas cesium 137 yang telah diterapkan ke Amerika Serikat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa TengahAhmad Luthfi mendampingi rombongan Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan panen raya udang di Desa Tegalretno, Petanahan, Kabupaten Kebumen, pada Sabtu (23/5/2026).

Panen raya tambah Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) tersebut merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong produktivitas dan keberlanjutan sektor budidaya perikanan, khususnya komoditas udang.

"Ini prospek bagus. Lahan 100 hektare (Ha) ini akan menambah lapangan pekerjaan baru di wilayah Kebumen, di samping pendapatan daerah tentunya. Dan secara nasional ini prospek yang bagus sekali," ujar Ahmad Luthfi di sela kegiatan tersebut.

Luthfi menyebut sektor usaha budidaya udang seperti yang dilakukan petambak di Kabupaten Kebumen merupakan potensi ekonomi baru yang prospektif. Sektor usaha itu diyakini bakal mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Di Kawasan BUBK Desa Tegalretno Kabupaten Kebumen sendiri, sekitar 650 tenaga kerja berhasil diserap untuk menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.

Selain memiliki potensi ekonomi yang baik, Luthfi menyebut bahwa program itu juga ikut mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui produk perikanan.

Adapun Kabupaten Kebumen telah lama menjadi salah satu sentra produksi perikanan di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025, produksi udang vaname di Jawa Tengah mencapai angka 26.313 ton. Dari jumlah tersebut, 1.850 ton udang vaname berasal dari Kabupaten Kebumen.

Udang tersebut tak cuma dikonsumsi di dalam negeri. Luthfi menuturkan, udang hasil budidaya petambak Jawa Tengah juga telah menembus pasar ekspor. Per kuartal I/2026, ekspor udang Jawa Tengah dilaporkan berada di angka 1.300 ton dengan nilai ekspor Rp178,8 miliar.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi produktivitas tambak udang di Kebumen yang dinilai telah mencapai standar dunia.

"Tadi saya diberi laporan satu hektare bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa. Harganya juga sangat bagus, Rp70 ribu per kilogram," ujarnya.

Berbekal keberhasilan itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperluas kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Waingapu, Gorontalo, dan Pantai Utara Jawa Barat.

"Yang harus kita dukung adalah proyek-proyek yang produktif, yang menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan nilai tambah untuk rakyat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membidik kebangkitan tambak udang Tanah Air dari Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Apakah mampu mengulang kejayaan kisah tambak udang terintegrasi Dipasena pada era 1990-an?

Dalam catatan Bisnis, tambak udang terintegrasi Dipasena, Lampung menjadi salah satu cerita sukses Tanah Air pada era 1990-an. Kawasan pertambakan udang terintegrasi dan salah satu yang terbesar di dunia seluas 16.250 hektare itu mampu berproduksi 200 ton setiap hari. Kesuksesan yang diharapkan berulang di Waingapu.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP TB Haeru Rahayu mengatakan produksi udang Indonesia secara nasional saat ini berada di kisaran 1,2–1,3 juta ton per tahun, dengan nilai ekspor sekitar US$1,6 miliar—US$2,2 miliar, dari total nilai industri udang nasional sekitar US$5,5 miliar.

Namun, sebagian besar ekspor udang atau sekitar 67–70% masih ditujukan ke Amerika Serikat (AS). Untuk itu, KKP mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara tujuan.

“Ekspor sementara ini masih ke Amerika, tetapi Ditjen PDSPKP [Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan]sedang menjajaki ke Eropa, kemudian ke Asia Timur, Jepang, Korea, dan ke Timur Tengah,” kata Haeru saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Haeru menjelaskan kontribusi NTT terhadap produksi udang nasional saat ini masih relatif kecil dibandingkan Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, kondisi tersebut diproyeksikan berubah dalam 2 tahun ke depan seiring mulai beroperasinya tambak udang terintegrasi di Waingapu.

“NTT memang masih kecil dibandingkan dengan NTB, tetapi jangan khawatir 2 tahun ke depan insya Allah nanti akan ada terobosan dari Waingapu, setiap tahunnya akan tersuplai paling tidak 52.000 ton udang nanti dari Waingapu,” ujarnya.

Adapun, proyek ini dibiayai melalui skema pinjaman luar negeri berupa kredit swasta asing (KSA) dengan nilai sekitar Rp7 triliun. Adapun, mekanisme teknis pembiayaan berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Kita loan. KSA. Rp7 triliunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Haeru menyampaikan proyek bernilai jumbo ini diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas pasar ekspor, sekaligus menjadi program strategis pemerintah untuk memperkuat industri perikanan budi daya nasional secara berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dia menjelaskan, kawasan tambak udang di Waingapu dirancang dengan konsep terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pembenihan, penyediaan pakan, pabrik es,cold storage, hingga fasilitas pengolahan.

Nantinya, tambak tersebut dibangun di atas lahan seluas sekitar 2.000 hektare, dengan sekitar 1.300 hektare dialokasikan khusus untuk kolam dan sisanya untuk fasilitas penunjang.

“Kita punyaintegrated shrimp farmingyang letaknya di Waingapu Sumba Timur. Jadi mungkin akan naik kurvanya atau grafiknya, tahun depan harapannya itu sudah mulai ada produksi,” jelasnya.

Pada tahap awal, pengembangan tambak udang di Waingapu akan mengoperasikan setidaknya dua klaster dari total 12 klaster yang direncanakan. Setiap klaster terdiri atas 128 petak tambak, sehingga dua klaster tersebut mencakup sekitar 256 petak, dengan udang vaname yang dibudidayakan.

Menurut Haeru, pemilihan Waingapu sebagai lokasi pengembangan tambak udang terintegrasi didasarkan pada konsep Indonesia-sentris, ketersediaan hamparan lahan yang luas, bersih, bebas konflik, serta telah menjadi hak pengelolaan KKP.

Dia juga menegaskan proyek tambak udang Waingapu ini akan menjadi proyek modeling terbesar yang pernah dikembangkan pemerintah di sektor budi daya udang pasca reformasi.

“Ada segala macam [di Waingapu]. Semuanya didekatkan di sana, sehingga menjadi betul-betul udang yang premium dan harganya bagus,” ungkapnya.

Lebih lanjut, proyek ini ditargetkan rampung hingga tiga tahun, namun KKP optimistis mampu menyelesaikan dalam 3 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian, dia tak menampik pembangunan tambak udang terintegrasi ini juga diselimuti tantangan berupa letak geografis yang cukup jauh serta akses penerbangan yang masih terbatas.

“Kita mau nengok ke sana juga kadang pesawat aksesnya masih agak susah. Saya sudah koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara untuk bisa ada penambahan penerbangan ke sana,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membidik kebangkitan tambak udang Tanah Air dari Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Apakah mampu mengulang kejayaan kisah tambak udang terintegrasi Dipasena pada era 1990-an?

Dalam catatan Bisnis, tambak udang terintegrasi Dipasena, Lampung menjadi salah satu cerita sukses Tanah Air pada era 1990-an. Kawasan pertambakan udang terintegrasi dan salah satu yang terbesar di dunia seluas 16.250 hektare itu mampu berproduksi 200 ton setiap hari. Kesuksesan yang diharapkan berulang di Waingapu.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP TB Haeru Rahayu mengatakan produksi udang Indonesia secara nasional saat ini berada di kisaran 1,2–1,3 juta ton per tahun, dengan nilai ekspor sekitar US$1,6 miliar—US$2,2 miliar, dari total nilai industri udang nasional sekitar US$5,5 miliar.

Namun, sebagian besar ekspor udang atau sekitar 67–70% masih ditujukan ke Amerika Serikat (AS). Untuk itu, KKP mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara tujuan.

“Ekspor sementara ini masih ke Amerika, tetapi Ditjen PDSPKP [Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan]sedang menjajaki ke Eropa, kemudian ke Asia Timur, Jepang, Korea, dan ke Timur Tengah,” kata Haeru saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Haeru menjelaskan kontribusi NTT terhadap produksi udang nasional saat ini masih relatif kecil dibandingkan Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, kondisi tersebut diproyeksikan berubah dalam 2 tahun ke depan seiring mulai beroperasinya tambak udang terintegrasi di Waingapu.

“NTT memang masih kecil dibandingkan dengan NTB, tetapi jangan khawatir 2 tahun ke depan insya Allah nanti akan ada terobosan dari Waingapu, setiap tahunnya akan tersuplai paling tidak 52.000 ton udang nanti dari Waingapu,” ujarnya.

Adapun, proyek ini dibiayai melalui skema pinjaman luar negeri berupa kredit swasta asing (KSA) dengan nilai sekitar Rp7 triliun. Adapun, mekanisme teknis pembiayaan berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Kita loan. KSA. Rp7 triliunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Haeru menyampaikan proyek bernilai jumbo ini diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas pasar ekspor, sekaligus menjadi program strategis pemerintah untuk memperkuat industri perikanan budi daya nasional secara berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dia menjelaskan, kawasan tambak udang di Waingapu dirancang dengan konsep terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pembenihan, penyediaan pakan, pabrik es,cold storage, hingga fasilitas pengolahan.

Nantinya, tambak tersebut dibangun di atas lahan seluas sekitar 2.000 hektare, dengan sekitar 1.300 hektare dialokasikan khusus untuk kolam dan sisanya untuk fasilitas penunjang.

“Kita punyaintegrated shrimp farmingyang letaknya di Waingapu Sumba Timur. Jadi mungkin akan naik kurvanya atau grafiknya, tahun depan harapannya itu sudah mulai ada produksi,” jelasnya.

Pada tahap awal, pengembangan tambak udang di Waingapu akan mengoperasikan setidaknya dua klaster dari total 12 klaster yang direncanakan. Setiap klaster terdiri atas 128 petak tambak, sehingga dua klaster tersebut mencakup sekitar 256 petak, dengan udang vaname yang dibudidayakan.

Menurut Haeru, pemilihan Waingapu sebagai lokasi pengembangan tambak udang terintegrasi didasarkan pada konsep Indonesia-sentris, ketersediaan hamparan lahan yang luas, bersih, bebas konflik, serta telah menjadi hak pengelolaan KKP.

Dia juga menegaskan proyek tambak udang Waingapu ini akan menjadi proyek modeling terbesar yang pernah dikembangkan pemerintah di sektor budi daya udang pasca reformasi.

“Ada segala macam [di Waingapu]. Semuanya didekatkan di sana, sehingga menjadi betul-betul udang yang premium dan harganya bagus,” ungkapnya.

Lebih lanjut, proyek ini ditargetkan rampung hingga tiga tahun, namun KKP optimistis mampu menyelesaikan dalam 3 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian, dia tak menampik pembangunan tambak udang terintegrasi ini juga diselimuti tantangan berupa letak geografis yang cukup jauh serta akses penerbangan yang masih terbatas.

“Kita mau nengok ke sana juga kadang pesawat aksesnya masih agak susah. Saya sudah koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara untuk bisa ada penambahan penerbangan ke sana,” pungkasnya.

Sertifikasi bebas Cesium 137 (Cs-137) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 31 Oktober 2025 berhasil memperkuat ekspor udang nasional.

Terhitung sebanyak 1.852 kontainer udang Indonesia berhasil dikirim ke Amerika Serikat (AS) sejak 31 Oktober 2025 hingga 7 Februari 2026.

“Sebanyak 1852 kontainer itu, sebagian telah tiba di berbagai pelabuhan di AS seperti Los Angeles, Houston, Oakland, New York, Chicago, Kansas, Baltimore, Norfolk, Savannah, dan Miami,” ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini di Jakarta, dikutip dari siaran pers KKP, Kamis (12/2).

Ishartini lalu menambahkan bahwa seluruh kontainer udang yang dikirim ke AS telah melalui serangkaian proses pemindaian dan pengujian Cs-137 kemudian mendapatkan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan-red). Sertifikat tersebut menjadi dokumen wajib yang dipersyaratkan oleh Customs and Border Protection/CBP (Bea Cukai Amerika-red) dan US FDA.

"Berdasarkan catatan kami, sebanyak 825 kontainer statusnya on water atau masih dalam perjalanan di atas laut sedangkan sebanyak 1.027 telah sampai di AS dan siap masuk ke pasar mereka,” jelas Ishartini.

Ishartini juga menyampaikan bahwa dari total 1.852 kontainer udang tersebut memiliki volume 155.999 ton yang diperkirakan bernilai Rp5,3 Triliun dan hanya berasal dari UPI di Jawa dan Lampung.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa KKP selaku satu-satunya CE sertifikasi bebas Cs-137 pada produk perikanan berkomitmen untuk membangun skema sertifikasi yang robust (kuat) dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip quality assurance untuk menjadikan komoditas perikanan Indonesia champion di pasar global.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sebanyak 1.852 kontainer udang dari Indonesia berhasil dikirim ke Amerika Serikat sejak 31 Oktober 2025 hingga 7 Februari 2026.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini di Jakarta, Selasa, mengatakan keberhasilan ekspor ini tidak lepas dari penerapan sertifikasi bebas Cesium 137 (Cs-137) yang diterbitkan KKP sebagai jaminan mutu dan keamanan produk perikanan Indonesia.

“Sebagian kontainer itu sudah tiba di pelabuhan Los Angeles, Houston, Oakland, New York, Chicago, Kansas, Baltimore, Norfolk, Savannah, dan Miami,” katanya dalam keterangan pers.

Ia menjelaskan seluruh kontainer udang telah melalui proses pemindaian dan pengujian Cs-137 sebelum memperoleh Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SMKHP).

Sertifikat tersebut menjadi dokumen wajib yang dipersyaratkan oleh Bea Cukai Amerika Serikat (Customs and Border Protection/CBP) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (US FDA).

“Sebanyak 825 kontainer masih dalam perjalanan di laut, sementara 1.027 kontainer sudah tiba dan siap masuk ke pasar AS,” ujarnya.

Menurut Ishartini, total volume ekspor mencapai 155.999 ton dengan nilai sekitar Rp5,3 triliun.

Seluruh udang tersebut berasal dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Jawa dan Lampung, yang menjadi sentra utama produksi udang untuk ekspor.

KKP sebagai satu-satunya lembaga penerbit sertifikasi bebas Cesium 137 (Cs-137) menyatakan komitmennya untuk membangun skema sertifikasi yang kuat dan konsisten.

Lembaga tersebut menekankan bahwa prinsip quality assurance atau penjaminan mutu perlu ditegakkan agar komoditas perikanan Indonesia dapat menjadi unggulan di pasar global.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin keberterimaan ekspor ikan Indonesia di pasar internasional melalui penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).

Sertifikat ini diakui sebagai dokumen resmi yang menjadi syarat pemenuhan standar mutu di negara tujuan ekspor.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, dalam keterangan pers KKP di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa SMKHP merupakan deklarasi resmi yang dibutuhkan otoritas negara tujuan ekspor.

Ia mengatakan sertifikat ini memastikan produk perikanan Indonesia dihasilkan melalui rantai produksi sesuai standar sanitasi, higiene, serta keamanan pangan global sehingga memenuhi tingkat perlindungan pangan yang berlaku di negara tersebut.

“Sehingga memenuhi ALOP atau apropriate level of protection pangan di negara tersebut dan dengan mudah masuk pasar mereka,” ujar Ishartini.

Sebagai contoh, Ishartini menyebutkan baru-baru ini terdapat pengiriman ekspor 20 kontainer udang beku asal Surabaya yang sempat tertahan di salah satu pelabuhan Amerika Serikat.

Setelah Unit Pengolahan Ikan (UPI) menunjukkan SMKHP yang diterbitkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Mutu Surabaya I dan dikonfirmasi oleh KKP, seluruh kontainer akhirnya dirilis oleh otoritas setempat.

Ishartini menambahkan proses pengurusan SMKHP kini semakin mudah karena sudah tersedia secara daring melalui aplikasi Siap Mutu, yang terhubung dengan Indonesia National Single Window (INSW).

Ishartini menyebut saat ini KKP memiliki 46 UPT di seluruh Indonesia yang siap melayani penerbitan sertifikat tersebut.

“Dengan sistem yang terintegrasi, eksportir dapat mengurus SMKHP secara cepat dan efisien. Hal ini menjadi bukti komitmen KKP dalam mendukung daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global,” ucap Ishartini.

Perwakilan perusahaan eksportir, Clorinda, membenarkan pengalaman tersebut. Ia menceritakan bahwa 20 kontainer udang beku milik perusahaan sempat tertahan di Pelabuhan Chicago, Amerika Serikat.

“FDA (Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat) mengirim email notifikasi kepada kami melalui customs broker mengatakan bahwa ada dokumen yang belum lengkap kemudian setelah kami kirimkan SMKHP yang diterbitkan UPT Badan Mutu Surabaya I akhirnya hari itu juga semua kontainer dirilis oleh FDA,”ungkapnya.

Menurut data UPT Badan Mutu Surabaya I, total volume ekspor yang terselamatkan berkat SMKHP mencapai 263 ribu ton dengan nilai sekitar Rp63,4 miliar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan serangkaian capacity building dalam mendukung deteksi kontaminasi radionuklida pada produk perikanan. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan KKP melakukan pengadaan alat scanner radioaktif baru untuk mendukung kelancaran ekspor udang.

“Menjelang akhir tahun ini, kami telah berhasil melakukan pengadaan 17 scanner radioaktif baru untuk mendukung kegiatan scanning di Unit Pengolahan Ikan (UPI) guna memenuhi SOP FDA, sehingga volume shipment udang yang diekspor ke AS dapat ditingkatkan dan membantu kelancaran rantai produksi industri udang Indonesia,” ujar Ishartini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (28/12/2025).

Ia menambahkan, seluruh scanner radioaktif yang dimiliki KKP telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh FDA, di antaranya Ortec, Riid Eye Sam 940, serta jenis lainnya. Dengan adanya sarana dan prasarana pendukung sertifikasi udang bebas Cesium-137 ini, diharapkan ekspor ke pasar AS semakin lancar.

“Peralatan scanner radioaktif tersebut akan dikalibrasi oleh BAPETEN, kemudian ditempatkan di UPT Badan Mutu di Jawa dan Lampung, terutama yang memiliki frekuensi dan volume ekspor tinggi ke AS, sehingga pelayanan sertifikasi dapat maksimal untuk memperlancar pengiriman udang,” ucapnya.

Ishartini menambahkan, tahun ini Badan Mutu KKP telah memenuhi target untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam tata laksana sertifikasi udang bebas Cesium-137, di antaranya peralatan uji radionuklida dan scanner radioaktif. Dengan adanya peralatan tersebut, fungsi KKP sebagai competent authority (CA) semakin diperkuat.

Sebelumnya, dalam kesempatan melepas ekspor perdana udang bebas Cesium-137 ke Amerika Serikat pada 3 November lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan keberhasilan KKP dalam menyelenggarakan tata laksana sertifikasi bebas Cesium-137 merupakan bukti ketangguhan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan dua kontainer ekspor udang Indonesia dengan sertifikat bebas radioaktif Cesium-137 sudah masuk dan dinyatakan lolos dalam pemeriksaan di Amerika Serikat (AS). Sejak 31 Oktober hingga 10 Desember terdapat 640 kontainer ekspor udang bersertifikat bebas Cs-137 ke AS.

“Pada 9 Desember lalu, kontainer pertama yang datang dengan sertifikat bebas Cesium-137 atau Cs-137, itu ada dua, sudah masuk dan lolos pemeriksaan yang sekarang sudah dirilis,” ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

“Mudah-mudahan nanti 640 kontainer lainnya sudah bisa lancar dan tidak dilakukan lagi pemeriksaan di sana, karena mereka sudah percaya bahwa Indonesia bisa melaksanakannya di sini,” katanya.

KKP sudah dipercaya sebagai certifying entity, sehingga produk udang Indonesia yang diekspor ke AS wajib disertai sertifikat bebas Cs-137 yang diterbitkan Badan Mutu KKP.

“Alhamdulillah, mulai 31 Oktober kita sudah bisa kembali mengekspor udang kita ke AS,” kata Ishartini.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas shipment produk udang yang telah mendapat sertifikasi bebas Cesium-137 ke Amerika Serikat.

Pelepasan ekspor perdana produk udang itu menggunakan sertifikat bebas Cesium-137 berlangsung di terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada 31 Oktober.

KKP melalui Badan Mutu juga telah menyiapkan skema dan tata laksana sertifikasi bebas Cs-137 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat dan Import Alert #99-52.

FDA AS telah menunjuk KKP sebagai certifying entity (CE) untuk udang Indonesia yang diekspor ke AS.

KKP telah menyiapkan serangkaian proses bisnis sertifikasi Cs-137 bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memastikan udang yang diekspor ke AS bebas Cs-137 melalui kegiatan utama scanning dan testing pada titik kritis rantai produksi udang Indonesia, khususnya wilayah Jawa dan Lampung.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan dua kontainer ekspor udang Indonesia dengan sertifikat bebas radioaktif Cesium-137 sudah masuk dan dinyatakan lolos dalam pemeriksaan di Amerika Serikat (AS).

"Pada 9 Desember lalu kontainer pertama yang datang dengan sertifikat bebas Cesium-137 atau Cs-137, itu ada dua sudah masuk dan lolos pemeriksaan yang sekarang sudah dirilis," ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Ishartini mengatakan bahwa sejak 31 Oktober hingga 10 Desember terdapat 640 kontainer ekspor udang bersertifikat bebas Cs-137 ke AS.

"Mudah-mudahan nanti 640 kontainer lainnya sudah bisa lancar dan tidak dilakukan lagi pemeriksaan di sana, karena mereka sudah percaya bahwa Indonesia bisa melaksanakannya di sini," katanya.

KKP sudah dipercaya sebagai certifying entity, sehingga produk udang Indonesia yang diekspor ke AS wajib disertai sertifikat bebas Cs-137 yang diterbitkan Badan Mutu KKP.

"Alhamdulillah, mulai 31 Oktober kita sudah bisa kembali mengekspor udang kita ke AS," kata Ishartini.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas shipment produk udang yang telah mendapat sertifikasi bebas Cesium 137 ke Amerika Serikat.

Pelepasan ekspor perdana produk udang itu menggunakan sertifikat bebas Cesium 137 berlangsung di terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 31 Oktober.

KKP melalui Badan Mutu juga telah menyiapkan skema dan tata laksana sertifikasi bebas Cs-137 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat dan Import Alert #99-52.

FDA AS telah menunjuk KKP sebagai Certifying Entity (CE) untuk udang Indonesia yang diekspor ke AS.

KKP telah menyiapkan serangkaian proses bisnis sertifikasi Cs-137 bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk memastikan udang yang diekspor ke AS bebas Cs-137 melalui kegiatan utama scanning dan testing pada titik kritis rantai produksi udang Indonesia khusus wilayah Jawa dan Lampung.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025