Bisnis.com, MALANG — Realisasi penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP) di wilayah kerja (Wilker) KPPN Malang baru mencapai Rp8,90 miliar pada posisi Oktober 2025.

Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan realisasi KKP tersebut mencakup jumlah transaksi sebanyak 1.563 penggunaan.

“Tapi dibandingkan 2024, sudah ada perkembangan. Sampai triwulan III/2025 mencapai Rp7,5 miliar, naik 152% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujarnya di Malang, Senin (10/11/2025).

Rusna menjelaskan bahwa pagu transfer ke daerah (TKD) untuk Wilker KPPN Malang pada tahun ini mencapai Rp8,8 triliun, sementara realisasinya hingga Oktober 2025 sudah sebesar Rp7,3 triliun. Kartu kredit KKP berfungsi menjadi pemberi talangan belanja hingga realisasi TKD turun sepenuhnya. Dengan demikian, realisasi KKP dinilai masih jauh dibandingkan besarnya pagu TKD tersebut.

Ia menambahkan bahwa KPPN terus mendorong peningkatan pemanfaatan KKP, antara lain melalui pemberian penghargaan bagi satuan kerja (satker) berprestasi setiap triwulan. Namun, di lapangan masih terdapat sejumlah kendala, seperti perubahan pemegang KKP di satker yang belum diikuti pengajuan perubahan ke bank penerbit.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai masih rendahnya pemanfaatan fasilitas KKP menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hambatan yang terjadi antara lain kurangnya literasi keuangan di lingkup perangkat daerah, terbatasnya merchant yang berafiliasi dengan KKP, serta keterbatasan akses infrastruktur dan teknologi, terutama di wilayah perbatasan dan kepulauan.

Selain itu, mutasi pegawai yang tidak segera dilaporkan sehingga menghambat penggantian penanggung jawab juga menjadi persoalan. Joko menekankan perlunya sosialisasi secara berkelanjutan mengenai penggunaan KKP yang diiringi perluasan jaringan merchant. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui sinergi pemerintah daerah dengan bank mitra penerbit merchant.