Bisnis.com, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, mengusulkan ke Kementerian Agama agar ada kebijakan untuk memberikan pendidikan gratis di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) yang merupakan jenjang pendidikan menengah setara SMA.

Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan sejauh ini sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian Agama telah memberikan seragam untuk seluruh jenjang pendidikan. Melihat dampak yang bagus, ada baiknya ke depan semakin diperkuat melalui pendidikan gratis untuk pendidikan MAN.

“Kami ingin memperluas akses pendidikan hingga sekolah gratis, harapan ini telah disampaikan langsung ke pemerintah pusat yakni Kemenag,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Khairunas berpandangan bahwa upaya memajukan pendidikan tidak boleh berhenti pada bantuan seragam semata, tapi bisa ditingkatkan yakni bisa wujudkan sekolah gratis di MAN.

Dikatakannya apabila usulan itu diterima Kemenag, maka anak-anak di Solok Selatan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah di MAN. Apalagi dengan semakin banyaknya anak-anak bersekolah di MAN, akan memberikan dampak yang baik bagi daerah.

“Semakin baiknya anak-anak belajar agama Islam, akan menjadikan Solok Selatan sebagai daerah lahirnya para tokoh yang dapat membangun Solok Selatan lebih baik ke depannya,” tegasnya.

Oleh karena itu, Khairunas menyatakan sangat menginginkan hadirnya kebijakan yang lebih progresif yaitu menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat SLTA, termasuk MAN.

Bupati menjelaskan dengan jumlah peserta didik rata-rata 700 orang per tahunnya dari dua MAN yang ada di Solok Selatan, setidaknya dibutuhkan dana Rp900 juta setiap tahun untuk memberikan fasilitas sekolah gratis pada jenjang pendidikan ini.

Hal tersebut yang juga menjadi alasan Pemkab Solok Selatan untuk mengajak Kementerian Agama berkolaborasi dalam mewujudkan rencana tersebut. Pasalnya, saat ini Solok Selatan telah memberikan fasilitas pendidikan untuk SMA dan SMK dengan skema cost sharing 50:50 dengan Pemprov Sumbar.

"Kami memahami bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai prioritas dan keterbatasan anggaran. Namun besar harapan kami kiranya dapat ditemukan skema kolaborasi yang memungkinkan program ini berjalan. Apakah dukungan tersebut dapat diberikan secara penuh, atau mungkin melalui pola sharing anggaran," sebutnya.

Khairunas menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini penting untuk memastikan tidak ada anak-anak madrasah yang terkendala pendidikan karena persoalan biaya.

“Jadi saat ini kami sebenarnya juga tengah berupaya agar MAN ini terus bertambah di Solok Selatan. Seperti di Kecamatan Sangir Jujuan tengah melakukan percepatan proses pengerjaan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lubuk Malako,” ungkapnya.

Terakhir dibahas pada 2021 silam, kata Khairunas, proses tersebut masih belum dapat diselesaikan karena adanya kendala terkait penerbitan keputusan dari Kementerian PAN-RB. Makanya, bupati memohon arahan, dukungan, dan pendampingan dari Kementerian Agama untuk mempercepat agar proses tersebut bisa dirampungkan.

"Kami datang ke Kemenag dengan semangat kolaborasi, bukan semata-mata mengajukan permohonan bantuan. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus berupaya meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya melalui gelaran Pasar Murah yang dilakukan di Halaman Kelurahan Gunung Anyar Surabaya, Sabtu (6/6).

Pasar Murah yang menyediakan aneka bahan pokok dengan harga jauh di bawah pasar ini pun ramai diserbu antusias oleh masyarakat.

Sejak pagi, banyak masyarakat yang terlihat sudah mengantre. Tidak hanya kaum ibu, lansia laki-laki dan perempuan, remaja dan anak juga terlihat mengunjungi pasar murah Pemprov Jatim yang diramaikan oleh berbagai stand UMKM tersebut.

Gubernur Khofifah menegaskan langkah strategis ini sengaja dilakukan Pemprov Jatim untuk memperkuat daya beli sekaligus menjaga stabilitas inflasi harga bahan pokok bagi masyarakat di Jawa Timur.

“Fokus utama dalam Pasar Murah adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pokok yang dijual dengan harga lebih murah dari harga pasar,” tegasnya.

“Intervensi harga melalui pasar murah sangat penting terutama pada komoditas strategis seperti Beras, Minyak Goreng, gula, hingga Cabai rawit dan cabai Merah yang kerap memicu fluktuasi inflasi,” imbuh Khofifah.

Dalam Pasar Murah kali ini, berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah harga pasar di antaranya beras premium Rp14.000 per kilogram, beras medium SPHP Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, dan tepung terigu Rp10.000 per kilogram.

Selain itu tersedia pula telur ayam ras Rp22.000 per kemasan, daging ayam ras Rp30.000 per kemasan, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, serta cabai Rp5.000 per 200 gram.

"Lewat pasar murah kita ingin pastikan bahwa proses distribusi berbagai kebutuhan pokok utamanya Minyakita bisa lancar. Kita selalu update data di pasar, mana yang mengalami kenaikan dan perlu intervensi untuk menekan inflasi," ucap Gubernur Khofifah.

Khusus untuk Minyakita, Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah dan akan terus melakukan koordinasi penuh dengan Bulog maupun supplier lain. Hal ini, guna mencegah terjadinya kelangkaan yang dapat memicu terjadinya inflasi.

"Bagaimana kita melihat antara kebutuhan masyarakat dengan kelancaran supply. Inilah pentingnya pemantauan secara berkala," kata Gubernur Jatim.

Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha lainnya diyakini Gubernur Khofifah harus diperkuat untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kendala distribusi pangan yang dapat merugikan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

"Sinergitas antara pemerintah dengan pihak terkait adalah kunci utama. Bersama-sama kita pastikan untuk menjaga pasokan tetap aman, distribusi berjalan lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap stabil," tegasnya.

Salah seorang warga Gunung Anyar bernama Sunarni pun mengaku sangat senang akan keberadaan Pasar Murah. Ia menuturkan, berbagai harga kebutuhan bahan pokok dijual jauh lebih murah di sini.

"Jauh lebih murah. Alhamdulillah saya senang sekali bisa belanja di sini," ucapnya.

Hal yang sama disampaikan Sera yang juga warga Gunung Anyar. Ia yang datang bersama putranya bahkan mendapatkan telur gratis dari Gubernur Khofifah.

"Seneng sekali bisa dapat telur gratis dari Ibu Gubernur. Semoga sering-sering ada Pasar Murah seperti ini," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sebagai strategi utama untuk menopang nilai tukar rupiah yang masih berada di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi kuat, baik dari sisi fiskal maupun indikator makroekonomi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal tetap berjalan efektif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kepercayaan pasar.

"Dari pertemuan APBN Kita kemarin sudah terlihat fundamental kita baik. Fiskal juga dalam keadaan yang baik, sangat baik malah kalau kita melihat acuan-acuan yang ada," ujar Purbaya di DPR, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah akan berfokus menjaga kualitas belanja negara dan efektivitas kebijakan fiskal agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat.

"Ke depan kita akan memastikan fokus kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat," katanya.

Selain itu, Kementerian Keuangan akan mempererat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) guna menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter.

Purbaya menilai sinergi yang kuat antara pemerintah dan bank sentral akan memperbesar efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus membantu mengembalikan kepercayaan pasar terhadap aset-aset domestik, termasuk rupiah.

"Dalam perjalanannya kita juga tentu akan meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia. Kita akan memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron. Kita akan mendukung bank sentral," ujarnya.

Menurutnya, apabila koordinasi kebijakan berjalan optimal, nilai tukar rupiah berpotensi kembali menguat dari level saat ini. Sinergi tersebut seharusnya mengembalikan kepercayaan pasar terhadap nilai tukar rupiah sehingga rupiah akan menguat secara signifikan," kata Purbaya.

Purbaya menyoroti dampak pelemahan rupiah terhadap pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor, terutama sektor usaha kecil dan menengah.

Menurutnya, kenaikan biaya impor telah menekan margin usaha produsen tahu dan tempe yang menggunakan kedelai impor sebagai bahan baku utama.

"Penjual tempe, tahu tergerus keuntungannya karena bahan baku impor. Itu menaikkan biaya produksi mereka," ujarnya.

Dia juga menilai stabilitas nilai tukar penting untuk menjaga daya beli masyarakat karena dapat membantu menekan tekanan harga barang kebutuhan sehari-hari.

"Ke depan rupiah lebih stabil sehingga pelaku usaha tahu tempe, ibu-ibu rumah tangga juga, bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani biaya hidup," kata Purbaya.

Rupiah ditutup menguat 0,19% ke level Rp18.012 per dolar AS pada perdagangan Jumat (5/6/2026). Meski demikian, mata uang Garuda masih mencatat pelemahan sekitar 8,01% secara year-to-date dibandingkan posisi akhir 2025.

Purbaya menegaskan koordinasi erat antara pemerintah dan BI akan menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, baik pada level makro maupun mikro.

"Koordinasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun mikro ke depan," ujarnya.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kondisi pertumbuhan ekonomi Ranah Minang positif yakni 5,02% dan kondisi ini ternyata tidak dibarengi dengan angka pengangguran.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kondisi yang tidak sejalan antara pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran itu membuat wilayahnya menjadi perbincangan banyak pihak. Baginya, angka pengangguran akan menjadi perhatian lebih serius untuk Pemprov Sumbar.

"Data BPS mencatat angka pengangguran Sumbar tertinggi ketiga di Pulau Sumatra. Kondisi terus disorot banyak pihak, padahal ekonomi Sumbar juga tumbuh positif," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Dia mengakui bahwa masalah pengangguran di Sumbar memang masih menjadi tantangan. Agar angka pengangguran bisa ditekan, Pemprov Sumbar akan mencari cara supaya selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. "Poin itu yang akan menjadi fokus kami," tegasnya.

Selain itu, ada tantangan yang bakal dihadapi Sumbar, terutama terkait momentum hari raya kurban atau Iduladha yang akan datang.

Mahyeldi menilai sejak dari sekarang, penting untuk melakukan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat.

Dia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dunia usaha sangat menentukan stabilitas ekonomi Sumbar ke depan.

"Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi di Ranah Minang hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5% plus minus 1%.

"Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya," katanya.

Meski inflasi masih terkendali, lanjut Majid, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Tantangan tersebut mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.

"Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatra Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap," ujarnya.

Majid juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.

"Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama," sebut dia.

Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebelumnya, data BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumbar berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026 adalah sebesar 5,51%. Pada Februari 2026, TPT mengalami penurunan sebesar 0,18% poin dibandingkan dengan Februari 2025.

Dari angka tersebut, jumlah TPT laki-laki sebesar 5,44%, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,60%. Jika dibandingkan Februari 2025, TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,21% poin dan 0,14% poin.

Kemudian apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan 6,83%, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan 3,83%.

Dibandingkan Februari 2025, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,51% poin dan 0,02% poin.

TPT tertinggi adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 9,84%, diikuti tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 8,48%, dan SMA sebesar 7,19%.

Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 2,2%.

Pada Februari 2026, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA yang mencapai 31,99%. Sementara itu, distribusi pengangguran terendah adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 6,79% pada Februari 2026.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ikut berperan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Ranah Minang.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan Apindo yang menjadi organisasi dari berbagai pelaku usaha, secara tidak langsung telah menjadi bagian dari UMKM yang ada di Sumbar.

Artinya, Apindo bisa digandeng untuk mendukung UMKM naik kelas baik dari segi kualitas produk maupun pasar.

"Persoalan yang dihadapi pelaku UMKM saat ini adalah market atau pasarnya. Hal ini saya rasa bisa dibantu oleh Apindo, sehingga produk-produk dari UMKM bisa masuk ke pasar yang lebih luas," tutur Mahyeldi, Jumat (24/4/2026).

Mahyeldi menyampaikan permintaan langsung Pemprov Sumbar ini sebenarnya juga beriringan dengan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, karena hal tersebut menjadi kunci dalam menjawab tantangan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

"Struktur ekonomi Sumbar saat ini sangat ditopang oleh sektor UMKM yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Jadi, saya melihat perlu adanya kerjasama membantu UMKM ini," ujarnya.

Mahyeldi menjelaskan dalam 3 tahun terakhir jumlah UMKM meningkat dari sekitar 600.000 menjadi lebih dari 740.000 unit usaha, dengan sekitar 99% merupakan usaha mikro. Selain itu, terdapat lebih dari 5.800 koperasi yang turut menopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan kekuatan sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan tepat agar UMKM dapat berkembang dan memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Sebagai contoh, Mahyeldi menyebut sudah ada pengusaha yang berhasil memfasilitasi produk UMKM Sumbar menembus pasar Malaysia melalui pembinaan, standarisasi, hingga distribusi. Praktik seperti ini diharapkan dapat diperluas.

Selain sektor UMKM, Mahyeldi juga menyoroti potensi komoditas unggulan Sumbar seperti kakao dan gambir yang memiliki daya saing global. Meski demikian, ia juga menyadari pengelolaan kedua komoditas tersebut masih butuh penguatan.

"Sebagian besar kebutuhan dunia berasal dari Sumbar, tetapi masih diekspor dalam bentuk mentah. Nilai tambahnya belum kita rasakan karena belum ada hilirisasi," tegasnya.

Sementara itu Ketua DPN Apindo Widjaja Kamdani menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar.

"Kami siap bersinergi bersama dengan pemerintah dan para pelaku UMKM lokal untuk menggerakkan perekonomian Sumbar," katanya.

Dia menegaskan, ada 3 hal yang saat ini menjadi fokus utama Apindo, yakni percepatan penurunan pengangguran, transformasi tenaga kerja dari sektor informal ke formal, serta mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Kemudian, Ketua DPP Apindo Sumbar Rina Pangeran menyampaikan Apindo telah membahas rencana dan langkah lebih lanjut bersama pemerintah daerah, terkait cara untuk membangun ekonomi Sumbar.

"Kami telah membahas itu dengan pemerintah daerah. Kenapa hal itu penting, karena dinilai relevan dengan kondisi Sumbar yang tengah menghadapi dampak bencana, namun tetap memiliki potensi ekonomi yang besar di berbagai sektor," tutup Rina.

Bisnis.com, JAKARTA - Digitalisasi kini menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk di tingkat daerah yang dituntut semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, Bank BJB menegaskan komitmennya untuk memperkuat digitalisasi daerah sebagai fondasi utama dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam partisipasi Bank bjb pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 16 April 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan. Turun hadir Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kemenkeu Lira Kurniawati, Direktur Jenderal (dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fathoni, Direktur Bisnis sekaligus Plt. Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, Andre Permana, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaludin, Direktur Operasional PT Jasa Raharja Ariyandi, Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking bank bjb Hindun Herdiyani, dan Pemimpin Divisi Digital Banking bank bjb Arfandy.

Dalam forum tersebut, digitalisasi dipandang sebagai faktor kunci dalam mendorong percepatan layanan pemerintahan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bank bjb sebagai Bank Pembangunan Daerah telah mengambil peran aktif dalam memperkuat ekosistem digitalisasi, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan melalui pengembangan berbagai solusi layanan keuangan berbasis digital yang terintegrasi.

Optimalisasi PAD menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan. Melalui sistem yang terdigitalisasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Pada kesempatan tersebut, Bank bjb juga berbagi pengalaman terkait kerja sama, kolaborasi, dan inovasi yang telah dihadirkan dalam mendukung peningkatan PAD di berbagai daerah. Pengalaman ini mencakup implementasi solusi digitalisasi penerimaan PAD pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah bekerja sama dengan Bank bjb.

Salah satu inisiatif utama yang dilakukan adalah digitalisasi penerimaan daerah, khususnya pajak dan retribusi, melalui berbagai kanal pembayaran modern. Kanal tersebut meliputi internet banking, mobile banking, virtual account, serta kerja sama dengan berbagai payment channel yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.

Langkah ini memberikan kemudahan akses pembayaran sekaligus mempercepat arus penerimaan daerah secara real time. Selain itu, Bank bjb juga mendorong integrasi sistem penerimaan daerah dengan platform pemerintah. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pencatatan, mempermudah proses rekonsiliasi, serta memperkuat transparansi dalam pelaporan keuangan daerah.

Tidak hanya itu, Bank bjb juga mengembangkan berbagai inovasi produk dan layanan keuangan daerah. Inovasi tersebut mencakup dukungan terhadap pengelolaan kas daerah, optimalisasi investasi, hingga pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan strategis.

Bank bjb juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan. Pendampingan ini mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Edukasi menjadi faktor penting agar transformasi digital tidak hanya berjalan di level sistem, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal oleh para pengelola keuangan daerah.

Melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pemerintah daerah, Bank bjb terus memperluas implementasi digitalisasi di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini mencerminkan peran bank bjb sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan.

Digitalisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan pendapatan daerah, sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat memperluas basis pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

bank bjb meyakini bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan menjadi kunci utama dalam mempercepat transformasi digital. Partisipasi dalam Rakornas Pendapatan Daerah ini menjadi wujud nyata dukungan bank bjb terhadap agenda nasional dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Ke depan, bank bjb akan terus berinovasi menghadirkan layanan digital yang memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan daerah. bank bjb optimistis dapat terus menjadi penggerak utama dalam memperkuat digitalisasi daerah, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai bank bjb, dapat diperoleh melalui Kantor Cabang bank bjb terdekat maupun call centerbjb Call 14049 atau dapat mengakses website resmi www.bankbjb.co.id serta mengikuti kanal resmi bank bjb guna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dua kapal Pertamina masih berupaya keluar dari Selat Hormuz. Bahlil menyampaikan Pertamina terus melakukan negosiasi terkait hal tersebut.

"Dalam negosiasi sekarang. Ini kan antre panjang, dalam negosiasi. Kasih kami waktu ya. Masih negosiasi, masih negosiasi," ujar Bahlil usai melepas mudik bersama Kementerian ESDM di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Bahlil meminta waktu karena situasi global sangat dinamis dan tidak bisa diprediksi secara pasti. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Nanti setelah Maret kita pikirkan lagi. Kita ini kan bukan Tuhan yang bisa memprediksi semua kenyataan yang ada di sana. Yang penting kita bisa melakukan perencanaan yang baik jangka pendek, menengah, panjang," ucap Bahlil.

Bahlil menyebut fokus utama adalah memastikan stok BBM, LPG, dan solar tetap tersedia sehingga tidak terjadi kelangkaan di dalam negeri. Ia menegaskan yang paling penting adalah ketersediaan barang, sementara soal harga akan diatur sesuai perkembangan situasi.

Menurut Bahlil, kebijakan buka-tutup Selat Hormuz menjadi angin segar bagi pasokan energi global, termasuk Indonesia. Bahlil menilai hal ini menjadi kabar positif bagi dunia di tengah ketegangan geopolitik global.

"Artinya bagi kapal-kapal, bagi negara-negara yang bukan Israel dan Amerika itu bisa sekarang untuk terjadi komunikasi. Ini sebenarnya sebuah perkembangan yang positif," lanjut Bahlil.

Bahlil memastikan ketersediaan stok BBM, LPG, dan listrik masih dalam keadaan terkendali dan aman sesuai dengan standar minimal stok nasional. Ia menyampaikan pasokan LPG pun akan kembali masuk ke Indonesia pada akhir bulan ini.

"Yang mau Hari Raya nggak ada masalah. Batubara juga untuk PLN rata-rata di 14–15 hari itu memang batas minimal standar nasional kita. Jadi relatif nggak ada isu," kata Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menghadapi tantangan geopolitik global dan dinamika musiman menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Indonesia memperkuat sinergi antara kebijakan ekonomi makro dengan langkah konkret di lapangan untuk menjaga kedaulatan pasar domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa penguatan pasar dalam negeri merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menjadi krusial sebagai antisipasi atas ketidakpastian global, seperti konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur logistik dan transportasi udara internasional.

Dengan populasi mencapai 287 juta jiwa, Indonesia berkomitmen melindungi produksi dalam negeri agar tetap tangguh menghadapi tekanan eksternal dan tidak sekadar menjadi pasar bagi negara lain.

Sejalan dengan visi tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pasokan melalui sistem pengawasan terintegrasi. Kemendag mengandalkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diperbarui secara daring untuk mendeteksi fluktuasi harga secara real-time.

Menurutnya, kehadiran fisik pemerintah di pasar-pasar rakyat bukan hanya untuk pemantauan data, tetapi juga memberikan efek psikologis agar pedagang tidak menaikkan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Upaya di tingkat pusat ini kemudian diterjemahkan menjadi aksi nyata oleh pemerintah daerah, salah satunya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Mengantisipasi lonjakan harga musiman, Pemerintah Kabupaten Batang menggencarkan Gerakan Pangan Murah untuk menekan inflasi menjelang Lebaran 2026.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah terus memperkuat sinergisitas dengan sektor swasta guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Menurut Prasetyo, komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2) malam. Ia menyebut pertemuan ini menjadi wadah diskusi untuk menyelaraskan peran pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan memaksimalkan potensi ekonomi nasional.

"Beliau mendapatkan banyak masukan, kemudian juga mendapatkan input dari pengusaha yang intinya adalah bagaimana peran sektor swasta, pengusaha dan pemerintah ini, harus berjalan beriringan, Indonesia incorporated," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa.

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya konsep Indonesia incorporated, yakni kerja sama erat antara pemerintah dan dunia usaha sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional.

Ia menegaskan sektor swasta yang kuat dan berkembang menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen terus memberikan dukungan agar dunia usaha mampu berkembang secara berkelanjutan.

"Disepakati bahwa sektor swasta yang kuat, maju, harus kita bantu. Kita dorong karena salah satu kunci ekonomi adalah di teman-teman swasta pengusaha ini," jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, kata Prasetyo, para pengusaha menyampaikan berbagai masukan, khususnya terkait pengembangan sektor industri pada karya seperti tekstil, garmen, dan alas kali.

Penguatan sektor itu, dinilai strategis dalam menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Selain itu, pemerintah dan pelaku swasta juga menyepakati pentingnya memperkuat orientasi pasar global. Hal ini dinilai penting agar produk industri nasional mampu bersaing dan memanfaatkan peluang perdagangan internasional.

"Karena persaingan bisnis kita tidak bisa hanya mengandalkan aktif market di dalam negeri, sementara beberapa negara yang lain mengambil pangsa-pangsa tersebut, yang sebenarnya itu merupakan keunggulan kompetitif negara kita juga," imbuh Mensesneg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Imamatul Silfia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tercatat telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp185,87 triliun sejak 2010 hingga awal 2026.

Menteri Perumahan Rakyat periode 2010–2011, Suharso Monoarfa, menilai capaian tersebut perlu terus ditingkatkan guna memastikan kinerja penyaluran perumahan berjalan optimal.

"Mari kita bersama-sama membantu pemerintah, karena persoalan perumahan bukan hanya persoalan individu, melainkan tanggung jawab bersama,” jelas Suharso dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Sejalan dengan torehan tersebut, BP Tapera mengantongi penghargaan Anugerah Forwapera 2026 kategori Garda Terdepan Rumah Subsidi. Sepanjang 2025 sendiri, penyaluran rumah subsidi telah mencapai 278.868 unit.

Khusus untuk tahun ini, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyampaikan komitmen BP Tapera untuk menyalurkan pembiayaan bagi 350.000 unit rumah subsidi.

"Pentingnya sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, dan bank penyalur untuk mendukung target penyaluran 350 ribu unit rumah subsidi pada 2026. Kami berharap sinergi yang lebih baik agar program perumahan subsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujar Sid.

Sebelumnya, pemerintah melalui BP Tapera menargetkan penyaluran rumah subsidi sedikitnya mencapai 285.000 unit.

Dalam laporan terbarunya, total kebutuhan anggaran untuk memenuhi rencana penyaluran sepanjang tahun ini mencapai Rp37,1 triliun.

Perinciannya, anggaran Rp37,1 triliun tersebut bersumber dari DIPA sebesar Rp25,1 triliun, pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.

Bisnis.com, MANGUPURA – Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pariwisata turun tangan membersihkan Pantai di Bali setelah disentil Presiden Prabowo Subianto.

Bersama Gubernur Bali dan ratusan aparat TNI Polri, pelajar serta masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah.

Ia menilai persoalan sampah tidak bisa diselesaikan melalui kegiatan seremonial semata, melainkan harus ditangani secara sistematis, berkelanjutan, dan menjadi tanggung jawab bersama.

"Posisi strategis Bali sebagai etalase nasional. Jika Bali tidak terjaga kebersihannya, maka citra pariwisata Indonesia secara keseluruhan akan terdampak. Karena itu, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan sampah," jelas Hanif, Jumat (6/2/2026).

Dalam konteks penegakan hukum, Hanif menegaskan bahwa pemerintah daerah yang lalai dalam pengelolaan sampah dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman hukuman 4 hingga 10 tahun penjara.

Ia menekankan bahwa kewenangan utama pengelolaan sampah berada di Kabupaten/Kota, sementara Gubernur berperan sebagai pengawas teknis.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana menjelaskan penanganan sampah di destinasi wisata akan terus diperkuat melalui integrasi Gerakan Wisata Bersih ke dalam Gerakan Indonesia ASRI.

Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali yang menempatkan kebersihan lingkungan sebagai prioritas utama pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Widiyanti mengapresiasi partisipasi seluruh pihak yang hadir dan rela meluangkan waktu sejak pagi untuk terlibat langsung dalam aksi bersih pantai.

Kehadiran berbagai elemen masyarakat mencerminkan kepedulian nyata terhadap lingkungan tempat hidup dan bekerja, khususnya di kawasan destinasi wisata.

Bali menurutnya merupakan permata pariwisata Indonesia sekaligus etalase utama pariwisata nasional di mata dunia.

“Citra Indonesia sebagai destinasi wisata global, sangat lekat dengan Bali, sehingga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat,” ujar Widiyanti.

Sebagai informasi, timbunan sampah di Bali mencapai 1,2 juta ton, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung menghasilkan timbunan sampah tertinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan bersinergi dalam pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto, mulai dari milik Danantara hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa otoritas moneter akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, tidak hanya dalam menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga dalam aspek pembiayaan sektor riil dan ekonomi kerakyatan.

Dalam acara Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025, Perry secara spesifik menyebutkan kesiapan bank sentral untuk mendukung skema pembiayaan proyek strategis dan Danantara melalui berbagai instrumen pasar keuangan.

"Mari kita juga bersinergi [dalam] pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah, proyek-proyeknya Danantara. Kami siap dengan perbankan, apakah pembiayaan melalui kredit perbankan, apakah melalui penerbitan sekuritas," ungkapnya, Rabu (29/1/2026).

Perry mengaku bahwa dukungan pembiayaan ini merupakan satu dari lima pilar sinergi yang dibangun BI bersama pemerintah. Otoritas moneter juga mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit lebih tinggi guna menopang target pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kesiapan BI dalam mendukung pembiayaan tersebut didasari oleh pendalaman pasar uang yang semakin solid. Menurutnya, transaksi harian pasar uang Indonesia telah menembus angka Rp55 triliun per hari.

"Pasar valas kita sekarang juga sudah US$10 miliar per hari. Dan kita akan terus dorong," lanjutnya.

Dukung Program Prioritas Prabowo

Selain proyek strategis berskala besar, Perry juga menyoroti sinergi dalam program-program pemerintahan sebagai prioritas lain. Dia menyatakan BI akan masuk dalam ekosistem program prioritas Presiden Prabowo, termasuk pembangunan perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Bank Indonesia bersinergi, kami kembangkan UMKM, kami ikut mendanai perumahan rakyat, demikian juga KDMP, bersinergi membangun ekonomi kerakyatan termasuk ekonomi keuangan syariah," jelas Perry.

Adapun sinergi lainnya yang menjadi fondasi kebijakan BI ke depan adalah stabilitas makroekonomi dan hilirisasi. Perry menegaskan bahwa bauran kebijakan fiskal dan moneter akan terus dipererat dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sementara itu, terkait hilirisasi sumber daya alam dan industrialisasi, Perry menyebut langkah ini krusial untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui sektor riil, sejalan dengan arahan presiden.

"Terus kami pastikan bahwa sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan fiskal, pemerintah erat-erat menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi," ucapnya.