Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan penerimaan pajak sepanjang 2026 tumbuh 20,5% (yoy) dibandingkan akhir 2025 yakni Rp1.917,6 triliun. Artinya, otoritas fiskal memprakirakan penerimaan pajak tak mencapai target APBN tahun ini yaitu Rp2.357,7 triliun.

Sebab, otoritas harus mengejar pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22,9% (yoy) pada 2026 untuk bisa mencapai target Rp2.357,7 triliun dari realisasi akhir 2025 Rp1.917,6 triliun. Realisasi sampai akhir tahun lalu itu hanya 87,6% dari target.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertanya kepada Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto ihwal target pertumbuhan penerimaan pajak sampai akhir 2026. Bimo menyebut otoritas pajak memprakirakan pertumbuhan sampai 20,5% (yoy) untuk sepanjang tahun ini.

"[Target pertumbuhan pajak sepanjang 2026] 20,5%, tetapi kami coba dorong ke level yang lebih positif," ujar Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Juanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Kendati demikian, perlu diakui bahwa target pertumbuhan 20,5% (yoy) tahun ini sudah lebih tinggi dari realisasi akhir 2025. Sebab, realisasi penerimaan pajak sampai akhir tahun lalu terkontraksi hingga 0,7% (yoy)

Sampai dengan akhir Mei 2026, APBN membukukan penerimaan pajak sebesar Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy) dibandingkan Mei 2025 sebesar Rp683,3 triliun.

Pertumbuhan penerimaan pajak ini lebih tinggi dari April 2026 yakni 16,1% (yoy). "Ada perbaikan signifikan di pajak dibandingkan kondisi di tahun lalu," kata Purbaya.

Secara terperinci, hampir seluruh jenis penerimaan pajak tumbuh positif sampai akhir Mei. PPh badan dan deposit PPh Badan terealisasi Rp167,7 triliun atau tumbuh 23,9% (yoy).

PPh Orang Pribadi dan PPh 21 terealisasi Rp123,1 triliun atau tumbuh 26% (yoy). Sementara itu, PPh Final, PPh 22 dan PPh 26 terkumpul Rp138,7 triliun atau tumbuh 5,2% (yoy).

Adapun pertumbuhan pajak tertinggi di sektor konsumsi yakni PPN dan PPnBM yakni 41,3% (yoy) atau terealisasi Rp315,7 triliun. Pajak lainnya terkumpul Rp89,3 triliun atau tumbuh negatif 6% (yoy).

Secara sektoral, perdagangan berkontribusi terbesar 25,5% dan tumbuh tertinggi 52,4% (yoy). Industri pengolahan berkontribusi 23,6% dan tumbuh 19,7% (yoy), pertambangan menyumbang 9,1% dan tumbuh 28,2% (yoy), serta pengangkutan dan pergudangan berkontribusi 4,6% dan tumbuh 16,8% (yoy).

Keseluruhan penerimaan negara terealisasi Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1% (yoy). Selain pajak, bea dan cukai juga melanjutkan pertumbuhan positif dari April, setelah sepanjang kuartal I/2026 terkontraksi dalam. Realisasinya mencapai Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7% (yoy).

Adapun PNBP sudah terealisasi Rp226,4 triliun dan tumbuh dua digit yakni 19,9% (yoy).

Di sisi lain keseluruhan belanja negara tercatat sebesar Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4% (yoy). Purbaya menyebut pertumbuhan tinggi itu sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyamaratakan belanja sepanjang tahun.

Dengan demikian, defisit tercatat Rp180,4 triliun atau 0,7% terhadap PDB.

Kemudian, keseimbangan primer tercatat sebesar surplus Rp58,6 triliun. Ini melanjutkan tren positif akhir April lalu setelah sepanjang kuartal I/2026 defisit.

Artinya, pemerintah tidak menerbitkan utang baru untuk memenuhi kewajibannya pada Mei 2026 termasuk untuk pembayaran bunga utang.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung membeberkan sejumlah faktor yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak tahun 2025 belum optimal.

Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung Retno Sri Sulistyani mengungkapkan sepanjang 2025 realisasi penerimaan pajak di wilayah tersebut mencapai Rp16,63 triliun atau 90,68% dari target.

Menurutnya, belum tercapainya sasaran di tahun lalu dipengaruhi oleh penurunan harga batu bara, aktivitas penegakan hukum sektor timah, serta kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Sehingga pada 2025 dari target Rp18,34 triliun, realisasinya sebesar 90,68% atau belum optimal,” katanya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

Retno menuturkan, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak di tahun 2026, terdapat sejumlah langkah yang akan dilakukan.

Pertama, memfokuskan strategi pada pengawasan efektif terhadap wajib pajak serta ekstensifikasi perpajakan berdasarkan pada program Quick Wins DJP, termasuk penggalian potensi dari sektor shadow economy.

Kedua, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui implementasi perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah (PKS OP4D) dan memanfaatkan data perpajakan dari instansi, lembaga, instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain.

“Kita juga akan melakukan upaya pencairan tunggakan pajak terhadap penunggak prioritas dan memasifkan langkah penegakan hukum di bidang perpajakan,” jelasnya.

Retno menyebut hingga 31 Januari 2026 penerimaan pajak di Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp1,06 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 4,83% dari total target yang ditetapkan tahun ini, dengan pertumbuhan 1,4% (year on year/YoY).

Lebih lanjut, dia juga menyebut hingga 3 Februari 2026, jumlah aktivasi akun Coretax dan pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik mencapai 278.976 wajib pajak.

Jumlah itu terdiri dari 264.766 wajib pajak pribadi dan sebanyak 14.210 merupakan wajib pajak badan.

“Di tahun ini (2026) seluruh wajib pajak akan melaporkan SPT tahunan melalui Coretax. Dan pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik menjadi langkah awal sebelum wajib pajak melaporkan (SPT tahunan),” tutupnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp22,16 triliun pada tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, DJP Riau meminta dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau guna memperkuat sinergi optimalisasi penerimaan pajak dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Permintaan dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi Kanwil DJP Riau dengan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto. Audiensi ini menjadi forum penguatan kerja sama antara DJP dan Pemprov Riau dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan daerah.

Kepala Kanwil DJP Riau Ardiyanto Basuki menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Riau sepanjang tahun 2025. Dia mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak di Riau pada 2025 mencapai Rp15,81 triliun atau 89,10% dari target Rp17,75 triliun.

Secara tahunan, penerimaan pajak neto 2025 mengalami kontraksi 6,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Ardiyanto menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya restitusi pada sejumlah jenis pajak serta penyesuaian kebijakan administrasi perpajakan yang mulai berlaku pada tahun pajak 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/2024.

“Aturan tersebut mengatur pengadministrasian Wajib Pajak Cabang dan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan secara terpusat sesuai NPWP tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak,” jelasnya, dikutip pada Sabtu (31/1/2026).

Menghadapi target 2026 yang lebih tinggi, Ardiyanto menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam pertukaran dan pemanfaatan data, pengawasan Wajib Pajak bersama, serta edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program dan kebijakan Kanwil DJP Riau. Pemprov Riau, kata dia, siap memperkuat sinergi lintas perangkat daerah guna memastikan implementasi kerja sama berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Setiap program yang disampaikan DJP akan kami tindak lanjuti secara konkret sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut juga dibahas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Kerja sama ini mencakup pertukaran data, pengawasan bersama, koordinasi kebijakan pajak daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kanwil DJP Riau menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak sebagai fondasi penerimaan negara dan daerah.

“Kami berharap hubungan baik antara Kanwil DJP Riau dan Pemprov Riau, termasuk seluruh OPD di bawahnya, terus terjaga agar upaya pengumpulan penerimaan pajak pusat dan daerah dapat dilakukan secara optimal,” pungkas Ardiyanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengejar target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun melalui penegakan hukum atau law enforcement dinilai tidak akan cukup kuat untuk menutup risiko shortfallpenerimaan negara.

Strategi Purbaya yang bertekad menyikat praktik under-invoicing ekspor sawit hingga memburu perusahaan baja dan bangunan ilegal, diragukan efektivitasnya dalam menghasilkan uang tunai cepat guna mengamankan APBN tahun ini.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa upaya penegakan hukum seperti pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan pidana secara historis memberikan sumbangsih yang sangat minim terhadap total penerimaan pajak.

Berdasarkan data 2018—2024, rata-rata penerimaan yang dihasilkan dari pemeriksaan bukti permulaan (bukper) hanya berkisar Rp2,28 triliun per tahun. Sementara itu, realisasi dari denda pidana pajak rata-rata hanya Rp1,46 triliun per tahun.

"Jadi, kalau bergantung dari penegakan hukum, saya kira tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan potensi shortfall penerimaan pada tahun ini. Tidak akan menjadi solusi bagi pemerintah untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026, masih jauh," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Adapun, realisasi penerimaan pajak 'hanya' mencapai Rp1.917,6 triliun sepanjang 2025. Artinya, harus ada tambahan penerimaan pajak Rp439,87 triliun pada 2026 atau naik 22,96% dari realisasi 2025 agar target 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun bisa tercapai.

Fajry menilai kenaikan target penerimaan pajak itu terlampau tinggi untuk dikejar hanya dengan mengandalkan strategi 'mengembat' pengemplang pajak.

Menurutnya, untuk mengejar realisasi 87,6% dari target APBN pada tahun ini saja, pemerintah sudah membutuhkan tindakan yang luar biasa. Sebagai gambaran, dalam kondisi ekonomi yang sedang ekspansi, tambahan penerimaan biasanya hanya berkisar Rp150 triliun—Rp200 triliun.

"Tambahan penerimaan sebesar Rp283 triliun [gap dari target moderat] pada akhir tahun itu luar biasa besar. Dari regulasi yang baru-baru ini dikeluarkan pun, saya belum melihat effort pemerintah akan mampu mengejar target penerimaan pada tahun ini," tambahnya.

Selain nominal yang relatif kecil, Fajry menyoroti kendala waktu dalam proses penegakan hukum. Proses hukum perpajakan memakan waktu panjang, mulai dari bukti permulaan, penyidikan, pengadilan, hingga eksekusi penagihan.

Proses bukti permulaan saja tidak memiliki batas waktu pasti dan bisa memakan waktu tahunan. Dengan demikian, strategi ini dinilai tidak cocok untuk kebutuhan mendesak menutup defisit anggaran tahun berjalan.

"Proses paling awal ya bukti permulaan, seingat saya tidak ada batas waktunya dan bisa sampai tahunan. Sedangkan dari data, penerimaan dari bukti permulaan tidak signifikan dalam penerimaan pajak," tutup Fajry.

Strategi 'Sikat' Underinvoicing & Pengemplang Pajak

Sebelumnya, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan lagi menoleransi kebocoran penerimaan negara demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026 di atas 5,4% tanpa memperlebar defisit anggaran.

Purbaya mengungkapkan bahwa strategi yang biasa-biasa saja (business as usual) dalam pengumpulan pendapatan negara sudah tidak relevan. Dia mencontohkan, realisasi penerimaan pajak 2025 yang tercatat turun 0,7% dari Rp1.942,6 triliun pada 2024 menjadi Rp1.917,6 triliun pada 2025.

"Ini memberi pesan ke saya, business as usual enggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini, pasti kurang juga. Jadi, dalam waktu sebulan dua bulan kita akan perbaiki sistem perpajakan, Coretax segala macam, termasuk kita lihat ada enggak orang yang masih main-main," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Bendahara negara itu mengaku mendapat teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang pada Selasa (6/1/2026) terkait kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo, kata Purbaya, mempertanyakan apakah negara akan terus membiarkan diri "dikibulin" atau dikelabui oleh aparat dan pengusaha nakal.

Oleh sebab itu, Purbaya mengaku telah mengantongi data intelijen terkait praktik underinvoicing (memanipulasi nilai faktur lebih rendah dari aslinya) dalam ekspor komoditas, khususnya kelapa sawit dan batu bara.

Berdasarkan temuan tim LNSW (Lembaga National Single Window), Purbaya mendeteksi adanya 10 perusahaan sawit besar yang melakukan underinvoicing hingga 50% dari nilai ekspor sebenarnya.

"Kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan underinvoicing ekspor, separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka enggak bisa main-main lagi," jelasnya.

Selain sawit, otoritas fiskal juga membidik operasi bisnis ilegal alias industri liar yang dijalankan oleh warga negara asing (WNA), khususnya dari China, di sektor baja dan bahan bangunan.

Purbaya membeberkan modus operasi perusahaan-perusahaan ini adalah menjual barang secara tunai (cash basis) langsung ke klien tanpa membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia menyayangkan adanya indikasi pembiaran oleh oknum otoritas pajak dan bea cukai selama ini.

"Ada perusahaan baja China, operasi di sini, mungkin beli KTP, tapi enggak bayar PPN. Kalau baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih," ungkapnya.

Dia menargetkan perbaikan signifikan dalam enam bulan masa jabatannya. Jika tidak ada perubahan maka Purbaya menyebut ancaman perampingan pegawai Bea Cukai seperti yang disampaikan Prabowo kepadanya beberapa waktu lalu bukan isapan jempol belaka.

"Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana [Prabowo], kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Saya akan selamatkan supaya 16.000 pegawai itu tetap bekerja, tapi yang kerjanya jelek kita akan rumahkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup APBN 2025 dengan catatan defisit Rp695,1 triliun, hampir mencapai batas 3%. Shortfall pajak yang melebar jadi biang kerok tingginya defisit APBN tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pendapatan negara mencapai Rp2,755,3 triliun per akhir Desember 2025, setara 91,7% dari target senilai Rp3.005,1 triliun. Sementara itu, total belanja negara 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun atau setara 95,3% dari outlook senilai Rp3.621,3 triliun.

Alhasil, belanja yang lebih besar dari pendapatan negara membuat defisit APBN 2025 mencapai Rp695 triliun alias 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

"Anda pasti nanya, kenapa enggak dipotong belanjanya supaya defisitnya tetap kecil? Tetapi kita tahu kan ketika ekonomi kita sedang down turn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

Bendahara negara itu menyatakan bahwa meskipun defisit melebar, tetapi masih terjaga di bawah ambang batas 3% seperti yang diatur Undang-undang (UU).

Purbaya juga memaparkan keseimbangan primer masih minus Rp180,7 triliun atau melebar dari target APBN 2025 yang didesain minus Rp63,3 triliun.

Defisit APBN 2025 terjadi sesuai perkiraan Purbaya, sebelumnya dia telah memberikan sinyal kuat bahwa realisasi defisit akan melebihi target outlook sebesar 2,78% terhadap PDB. Biang keladinya, pendapatan negara meleset dari proyeksi, sementara belanja harus dijalankan.

Purbaya juga telah mewanti-wanti bahwa setoran ke kas negara, terutama pajak, tidak akan mencapai target.

"[Defisit] di atas itu [outlook 2,78%]. Yang jelas kami tidak melanggar Undang-undang 3%, dan kami komunikasi terus dengan DPR," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pelebaran defisit APBN 2025 masih dalam batas yang dapat dikelola, asalkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurutnya, pemerintah akan mengantisipasi kondisi fiskal ke depan dengan mendorong peningkatan penerimaan negara.

"Kita harus dorong penerimaan negara. Dengan penerimaan negara, tentu masalah defisit itu akan menurun," ujar Airlangga.

Saat ditanya apakah pemerintah khawatir dengan defisit APBN yang mendekati ambang batas 3% PDB, Airlangga menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan utama.

"Tidak apa-apa, yang penting pertumbuhan bisa dicapai," katanya kepada wartawan.

APBN 2025: Shortfall Pajak Rp271,7 Triliun, Capaian Cuma 87% dari Target

Realisasi penerimaan pajak 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Pajak merupakan penyumbang utama penerimaan negara, sehingga kinerjanya yang loyo membuat total penerimaan negara tidak mencapai target.

Sekadar catatan jika penerimaan pajak sesuai dengan skenario pemerintah yakni di outlook 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun, pertumbuhannya akan mencapai 13,5%. Sementara itu, jika menggunakan skenario yang tercantum dalam maklumat Dirjen Pajak sebesar Rp2.005 triliun, pertumbuhannya menembus 17,5%.

Sayangnya, penerimaan pajak 2025 itu justru turun 0,7% dari tahun lalu.

Penerimaan bea dan cukai 2025 tercatat senilai Rp300,3 triliun atau 99,6% dari outlook, juga lebih rendah dari target awal APBN tahun lalu.

Adapun, perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2025 total mencapai Rp534,1 triliun atau 104% dari outlook.

*data dalam triliun rupiah

Belanja Negara Capai Rp3.451 Triliun

Purbaya juga melaporkan bahwa realisasi belanja negara 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun, jumlahnya setara 95,3% dari target.

Berdasarkan outlook laporan semester I/2025 belanja negara diperkirakan senilai Rp3.527,5 triliun. Outlook belanja itu juga sudah lebih rendah dari yang ditetapkan sebelumnya pada UU APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

"Belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari target pemerintah pusat," ujar Purbaya.

Secara terperinci, realisasi belanja negara sepanjang 2025 meliputi belanja pemerintah pusat yakni total Rp2.602,3 triliun. Realisasinya mencapai 96,3% dari target.

Belanja pemerintah pusat itu terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan realisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari target, serta non K/L Rp1.102 triliun atau 71,5% dari target.

Sementara itu, belanja negara yang disalurkan ke daerah atau transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3% dari target.

Sisa Anggaran Pemda 2025 Rp108 Triliun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pemerintah daerah atau pemda mencapai Rp108,7 triliun pada akhir 2025. Besaran dana Silpa itu naik 30,2% dari posisi Silpa 2024, yakni Rp83,5 triliun.

Menurut Suahasil, perhitungan angka sementara Silpa di pemda itu berdasarkan perkiraan surplus APBD senilai Rp41,7 triliun dan net pembiayaan daerah Rp67,1 triliun.

"Ini yang kami harapkan nanti bisa segera dibelanjakan oleh daerah di awal tahun 2026 ini supaya bisa memberikan stimulus kepada perekonomian daerah," terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

Secara terperinci, net pembiayaan daerah 2025 itu berasal dari penerimaan pembiayaan senilai Rp81,3 triliun dan dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp14,2 triliun.

Sementara itu, surplus APBD berasal dari pendapatan daerah Rp1.288,3 triliun dan belanja Rp1.246,6 triliun. Pendapatan daerah di antaranya berasal dari anggaran transfer ke daerah (TKD) yang terealisasi sepanjang 2025 senilai Rp849 triliun.

Menurut Suahasil, dari total Rp108,7 triliun Silpa di seluruh pemda secara akumulatif, sepertiga merupakan milik pemda di pulau Jawa. Kemudian, sekitar 25% ada di Sumatra.

"Tentu di tiap daerah berbeda-beda lagi. Namun kami ingin mengimbau ke seluruh pemerintah daerah agar kalau ada excess cash maka dibelanjakan secepat mungkin untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat," lanjut Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA -- Shortfall atau selisih antara realisasi dengan target penerimaan pajak 2025 hampir dipastikan melebar. Informasi terbaru yang dihimpun Bisnis, realisasi penerimaan pajak tahun 2025 hanya sebesar Rp1.917-an triliun.

Angka ini sekitar 92,3% dari outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun. Sementara itu, jika membandingkannya dengan target APBN 2025 yang sebesar Rp2.183,9 triliun, kisaran pencapaian target penerimaan pajak hanya sebesar 87,7%.

Angka sementara realisasi penerimaan pajak di kisaran 87,7% atau 92,3% kalau dilihat dari outlook APBN 2025 itu sedikit lebih rendah dari simulasi optimistik dengan basis penghitungan berdasarkan tren dan penerimaan pajak sampai Agustus 2025.

Saat itu, Bisnis mencatat bahwa kalau mengacu kinerja penerimaan tahun 2022-2024, besaran penerimaan 4 bulan terakhir berada di kisaran 31,7% - 38% dari realisasi penerimaan pajak.

Hal itu berarti, jika realisasi penerimaan pajak pada Agustus hanya di angka 54,7%, dengan basis capaian 4 bulan terakhir selama 2022-2024, kinerja penerimaan pajak 2025 hanya akan berada di angka 86,4% atau Rp1.794,4 triliun. Sementara capaian paling optimistis di angka 92,7% atau Rp1.925,2 triliun.

Angka ini juga jauh lebih kecil dari simulasi DJP yang dimuat dalam maklumat Dirjen Pajak yang berada di angka Rp1.947 triliun hingga Rp2.005 triliun.

Adapun data resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2025 sebesar Rp1.634,4 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih harus mengejar penerimaan pajak Rp442,5 triliun untuk mencapai outlook.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 November 2025 ini baru mencapai 78,7% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.076,9 triliun. Penerimaan pajak menyumbang setoran terbesar untuk penerimaan negara yang keseluruhan mencapai Rp2.351,5 triliun, atau 82,1% terhadap outlook Rp2.865,5 triliun.

Bisnis telah menghubungi Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Rosmauli, namun hingga berita ini diunggah belum ada jawaban dari pihak otoritas pajak.

Purbaya Akui Shortfall Melebar

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengakui bahwa shortfall penerimaan pajak 2025 akan melebar. Namun, dia mengupayakan agar penerimaan pajak yang di bawah target tak membuat defisit APBN akhir tahun melebar dari outlook yakni 2,78% terhadap PDB.

Seperti pemberitaan sebelumnya, penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa batas aman penerimaan pajak harus berada di angka Rp2.005 triliun supaya defisit tetap berada di bawah 3%. Namun, para kepala kantor wilayah alias kanwil DJP hanya sanggup merealisasikan Rp1.947,2 triliun.

Oleh sebab itu, Purbaya memastikan bahwa akan terjadi shortfall penerimaan pajak tahun ini. Hal itu kendati pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengamankan penerimaan selama dua bulan terakhir.

"Kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Jadi [shortfall] melebar, ya lebar tapi enggak melebar lebih parah gitu," ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Namun demikian, Purbaya tidak memerinci lebih lanjut berapa pelebaran shortfall penerimaan pajak itu. Menurutnya, angka masih dinamis karena masih ada setoran penerimaan pajak maupun nonpajak yang dibukukan APBN.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan tahun depan akan sangat mengawasi kinerja pemungutan pajak. "Angkanya masih gerak. Yang jelas tahun depan akan berubah, saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on," ungkapnya.

Sementara itu, Purbaya enggan memastikan nasib defisit APBN 2025 yang diperkirakan sejumlah pihak bakal melebar sejalan dengan rendahnya penerimaan pajak. Untuk defisit, pemerintah memperkirakan berdasarkan outlook laporan semester I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

"Kami kendalikan di bawah 3%, jadi kami enggak akan ngelanggar undang-undang. Sudah kami monitor terus hampir setiap hari di Kemenkeu. Jadi strateginya ya mengendalikan pengelolaan dilakukan. Sudah cukup lama sih, tinggal kami lihat,"