JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto hari ini. Ade dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

Ade dipanggil untuk berkas penyidikan tersangka Marjani (MJN) selaku ajudan Abdul Wahid. "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK pemerasan dan penerimaan lainnya di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, untuk tersangka MJN," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 12 saksi lainnya, berikut daftarnya:

1. Mardoni Akrom - Kabid Anggaran BPKAD Prov. Riau

2. Matnuril - PNS / Kabid Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Prov Riau

3. Muhammad Taufiq Oesman Hamid - Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Pemprov Riau

4. Purnama Irawansyah - Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau

5. Syahrial Abdi - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau

6. Syarkawi - Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau (31 Desember 2024 – sekarang)

7. Thomas Larfo - Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Riau sejak Oktober tahun 2025 s.d sekarang

8. Yan Dharmadi - Kepala Biro Hukum Provinsi Riau

9. Hatta Said - Karyawan Swasta (Toko Intan pasar Bawah)

10. Ida Wahyuni - Asisten Rumah Tangga

11. Iwan Pansa - Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru (tahun 2019-sekarang)

12. Ripinuji- Karyawan Swasta

"Pemeriksaan dilakukan Kantor BPK Perwakilan Prov. Riau," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menahan Marjani (MJN) selaku ajudan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. Penahanan ini terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Lihat video: Operasi KPK di Indragiri Hulu, Kantor Bupati Digeledah Sindo Sore



Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan peran yang bersangkutan sehingga ditetapkan tersangka. Menurutnya, Marjani menjadi representasi Abdul Wahid selaku gubernur untuk mengumpulkan uang pemerasan.

"Tadi sudah disebutkan sebagai representasi dari saudara AW, jadi ajudan selaku representasi dari saudara AW terkait uang-uang yang sudah siap disetor dari kepala UPT itu melalui MJN, itu peran yang sangat krusial," kata Taufik saat konferensi pers, Senin, 13 April 2026.

Selain itu, terdapat peran lain tersangka Marjani, yakni memenuhi beberapa keperluan dari Abdul Wahid. "Ada peran-peran lainnya seperti penggunaan-penggunaan Keperluan-keperluan saudara AW Itu juga ditemukan fakta-fakta bahwa melalui MJN. Nah ini yang kemudian penyidik menyimpulkan bahwa si MJN masuk kategori atau pemenuhan kecukupan bukti, dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka," ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Marjani (MJN), ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Penahanan ini terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan peran yang bersangkutan sehingga ditetapkan tersangka.

Menurutnya, Marjani menjadi representasi Abdul Wahid selaku gubernur untuk mengumpulkan uang pemerasan. "Tadi sudah disebutkan sebagai representasi dari saudara AW, jadi ajudan selaku representasi dari saudara AW terkait uang-uang yang sudah siap disetor dari kepala UPT itu melalui MJN, itu peran yang sangat krusial," kata Taufik saat konferensi pers, Senin (13/4/2026).

Selain itu, terdapat peran lain tersangka Marjani, yakni memenuhi beberapa keperluan dari Abdul Wahid. "Ada peran-peran lainnya seperti penggunaan-penggunaan keperluan-keperluan saudara AW Itu juga ditemukan fakta-fakta bahwa melalui MJN," ujarnya.

"Nah ini yang kemudian penyidik menyimpulkan bahwa si MJN masuk kategori atau pemenuhan kecukupan bukti, dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka," sambungnya.

Lihat video: Abdul Wahid Ditetapkan Sebagai Tersangka Pemerasan, Minta Jatah Preman Rp7 M



Marjani akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 13 April sampai 2 Mei 2026 di rutan KPK cabang Gedung ACLC C1.

Marjani disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bersama-sama AW, MAS, serta DAN.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam menyiapkan relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) secara terencana dan berkeadilan, dengan tetap melindungi hak-hak warga terdampak.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau.

“Kami baru saja menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan terkait relokasi TNTN. Usulan-usulan yang disampaikan dalam dialog tadi kami terima dan akan kami diskusikan,” ujar SF Hariyanto, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, Pemprov Riau telah mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif.

Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di kawasan TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Namun, relokasi yang telah terealisasi baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 KK.

Dengan demikian, masih dibutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan. Meski demikian, pelaksanaannya masih memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati,” jelasnya.

SF Hariyanto juga mengapresiasi peran masyarakat dalam mendukung proses relokasi, termasuk warga yang telah menyerahkan sertifikat sebagai bentuk komitmen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi,” katanya.

Ia memastikan, selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa gangguan.

“Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menilai dialog antara pemerintah dan masyarakat telah membuka ruang kesepahaman dalam penyelesaian konflik di kawasan TNTN.

“Masyarakat menuntut kepastian relokasi. Pada prinsipnya pemerintah sudah siap dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat TNTN Wendri turut mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam membangun komunikasi. Ia berharap proses penyelesaian konflik dapat berjalan lebih transparan dan melibatkan pemerintah pusat secara langsung.

“Kami ingin ada komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk melalui pertemuan virtual. Harapannya ada kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.

Pemprov Riau optimistis, melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif, penyelesaian konflik di kawasan TNTN dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pelestarian kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Marjani pada Senin (13/4/2026). Penahanan dilakukan usai dirinya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Penahanan terlihat saat Marjani turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan tersebut, ia mengenakan rompi oranye sebagai tanda tahanan KPK dengan tangan terborgol.

Dengan pengawalan petugas, Marjani digiring menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke rutan. ”Nama saya dicatut," kata Marjani saat digiring menuju mobil tahanan.

KPK belum menjelaskan peran Marjani dalam kasus ini. Kontruksi perkara pun belum dibeberkan.

Diketahui, KPK mengumumkan Marjani sebagai tersangka pada Senin 9 Maret 2026. "Penetapan tersangka baru ini artinya mengonfirmasi bahwa penyidikan perkara masih akan terus berlanjut," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (9/3/2026).

Lihat video: Tertangkap OTT KPK, Kantor Gubernur Riau Digeledah Cari Sejumlah Alat Bukti



"Kita masih akan melihat bukti-bukti baru lainnya untuk kemudian melihat ya, dengan lebih dalam lagi, lebih luas lagi," sambungnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menolak seluruh perlawanan (eksepsi) yang diajukan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Dengan putusan sela tersebut, proses persidangan resmi dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Putusan dibacakan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama pada Rabu (8/4/2026) sekitar pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai sejumlah keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum terdakwa telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga tidak dapat diuji melalui eksepsi, melainkan harus dibuktikan dalam persidangan.

“Majelis berpendapat hal-hal yang diajukan dalam perlawanan merupakan bagian dari pokok perkara dan harus dibuktikan di persidangan,” ujar hakim saat membacakan putusan.

Majelis hakim juga menyatakan tidak menemukan kekeliruan dalam surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dakwaan terhadap Abdul Wahid dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak atau menyatakan perlawanan terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya serta menetapkan surat dakwaan sah menurut hukum.

“Menyatakan surat dakwaan sah dan memenuhi ketentuan hukum. Memerintahkan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan menghadirkan alat bukti yang sah di persidangan selanjutnya,” ujar hakim.

Dengan putusan sela ini, proses hukum terhadap Abdul Wahid berlanjut ke agenda pembuktian. Pada tahap berikutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi-saksi serta alat bukti guna menguatkan dakwaan yang telah diajukan di persidangan.

Bisnis.com, PEKANBARU - Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menilai dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perdananya tidak mencerminkan adanya unsur tindak pidana. Dia bahkan menyebut perkara yang menjeratnya cenderung mengarah pada kriminalisasi.

Hal tersebut disampaikan Wahid usai menjalani sidang ketiga di Ruang Mudjono, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (8/4/2026).

Menurut Wahid, rapat yang dipersoalkan dalam dakwaan merupakan bagian dari program percepatan 100 hari kerja saat dirinya baru menjabat sebagai gubernur, yang bertujuan merespons langsung keluhan masyarakat, khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan.

“Tidak ada mens rea dalam rapat itu. Tidak ada pengumpulan handphone maupun tindakan yang mengarah pada tindak pidana,” ujarnya Rabu (8/4/2026).

Dia juga membantah dugaan adanya upaya menghilangkan barang bukti melalui kerusakan kamera pengawas (CCTV). Wahid menegaskan perangkat tersebut memang tidak berfungsi sejak awal sehingga tidak relevan dikaitkan dengan perkara hukum yang menjeratnya.

Terkait sorotan JPU mengenai uang sekitar Rp52 juta, Wahid menjelaskan dana tersebut merupakan anggaran operasional kepala daerah.

Sementara uang asing yang ditemukan, termasuk mata uang Pounds Sterling, disebut berasal dari sisa perjalanan dinas luar negeri saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI serta untuk kebutuhan pendidikan anaknya.

“Itu tidak ada kaitannya dengan pokok perkara,” katanya.

Wahid menambahkan seluruh alat komunikasinya, termasuk 11 unit telepon genggam, telah diserahkan kepada penyidik untuk diperiksa sebagai bentuk kooperatif dalam proses hukum.

Saat ditanya mengenai dugaan kriminalisasi, Wahid menjawab singkat, “Iya, artinya lebih kepada kriminalisasi.”

Kuasa hukum Wahid, Kemal Shahab, turut menilai dakwaan jaksa tidak menguraikan secara jelas unsur pidana yang dituduhkan, terutama terkait dugaan pemerasan dan pemaksaan.

“Tidak diuraikan di bagian mana klien kami melakukan pemerasan atau pemaksaan. Tidak ada penjelasan yang tegas,” ujar Kemal.

Dirinya juga mempertanyakan tidak adanya uraian penerimaan uang secara langsung oleh kliennya dalam dakwaan, sehingga konstruksi perkara dinilai menjadi kabur. Selain itu, narasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang sempat berkembang di publik justru tidak dimasukkan dalam dakwaan.

“Kalau memang ada OTT, seharusnya menjadi bagian dari dakwaan. Tidak boleh berada di luar itu,” tegasnya.

Tim kuasa hukum menyatakan seluruh proses yang dipersoalkan, termasuk pergeseran anggaran, telah dilakukan sesuai ketentuan dan tidak mengandung unsur melawan hukum.

Mereka berharap majelis hakim dapat menilai perkara secara objektif dan memberikan putusan yang adil pada tahapan persidangan selanjutnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, resmi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (26/3/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan yang menyebut Abdul Wahid diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau.

Sidang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Delta Tamtama. Dalam dakwaannya, JPU menguraikan bahwa Abdul Wahid diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menginstruksikan pengumpulan dana dari enam Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan.

Jaksa memaparkan modus operandi yang digunakan mencakup manipulasi alokasi anggaran infrastruktur pada Tahun Anggaran 2025. Terdapat kebijakan pergeseran anggaran yang meningkatkan alokasi dana UPT secara signifikan, dari semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar. Lonjakan anggaran itu diduga dimanfaatkan untuk meminta setoran komitmen fee sebesar 5% atau senilai Rp7 miliar.

"Permintaan tersebut disampaikan melalui rantai komando, disertai ancaman evaluasi jabatan hingga mutasi bagi pejabat yang tidak memenuhi target setoran," papar Jaksa dalam persidangan.

Hingga proses penindakan dilakukan KPK, total uang yang berhasil dihimpun mencapai Rp3,55 miliar. Dana tersebut dikumpulkan dalam tiga gelombang, yakni Rp1,8 miliar pada Juni 2025, Rp1 miliar pada Agustus 2025, dan Rp750 juta pada November 2025.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Persidangan akan dilanjutkan pada 30 Maret 2026 dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak Abdul Wahid. Sementara dua terdakwa lainnya dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan akan langsung memasuki tahap pembuktian.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk tidak menggunakan kendaraan dinas saat mudik Lebaran.

Dia menegaskan kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang hanya diperuntukkan bagi keperluan kedinasan, bukan kepentingan pribadi.

"Mobil dinas dilarang dipakai untuk mudik. Kita saling percaya saja, simpan di rumah jangan dipakai," ujarnya Jumat (13/3/2026).

Meski demikian, SF Hariyanto menyatakan Pemerintah Provinsi Riau tidak akan menarik atau mengandangkan kendaraan dinas selama masa libur Lebaran.

Dia lebih mengedepankan pendekatan kepercayaan dan kesadaran para ASN dalam mematuhi aturan tersebut.

"Tidak kami tarik atau dikandangkan, tapi tolong jaga kepercayaan dan kesadaran masing-masing," katanya.

SF Hariyanto juga mengingatkan bahwa penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan kedinasan dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terlebih di momen mudik Lebaran yang menjadi sorotan publik.

Karena itu, ia meminta seluruh ASN menjaga integritas dan memberikan contoh yang baik dengan mematuhi aturan penggunaan fasilitas negara.

Di samping itu, ia berharap para ASN dapat memanfaatkan masa libur Lebaran untuk bersilaturahmi bersama keluarga dengan tetap menjaga ketertiban dan keselamatan selama perjalanan.

Pemerintah Provinsi Riau, lanjut SF Hariyanto, terus mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab masing-masing ASN.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penahanan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid telah dipindahkan ke Pekanbaru. Pemindahan ini menjelang digelarnya persidangan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.

Selain Abdul Wahid, dua tersangka lainnya yaitu Muh Arif Setiawan selaku Kadis PUPR Riau dan Dani M Nur Salam juga turut dipindahkan.

"Hari ini, Rabu (11/3/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memindahkan penahanan para terdakwa dalam perkara dugaan TPK pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

"Penahanan atas Terdakwa Abdul Wahid dan Muh Arif Setiawan dilakukan di Rutan Pekanbaru," sambungnya.

Sementara, tersangka Dani penahanannya dipindahkan ke Lapas Pekanbaru. Dengan pemindahan ini, pihaknya menunggu penetapan jadwal sidang untuk tiga orang dimaksud.

Diketahui, KPK menetapkan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dua orang lainnya yang dimaksud yakni M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau. Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan tersangka baru dalam dugaan pemerasan yang menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. Tersangka yang dimaksud ialah Marjani (MJN) selaku ajudan Abdul Wahid .

"Penetapan tersangka baru ini artinya mengonfirmasi bahwa penyidikan perkara masih akan terus berlanjut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (9/3/2026).

Budi menambahkan, "Kita masih akan melihat bukti-bukti baru lainnya untuk kemudian melihat ya, dengan lebih dalam lagi, lebih luas lagi."

Menurut Budi, kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) kerap kali membuka praktik-praktik lancung lain Pemprov Riau. Sebelumnya, KPK menyatakan berkas penyidikan yang menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dkk telah rampung atau P21.

Dua tersangka lainnya yaitu M. Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M. Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

"Hari ini, Senin (2/3), penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, telah dinyatakan lengkap atau P21, dan limpah ke tahap penuntutan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Budi menyebutkan, penyidik telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Penyidik telah menyelesaikan proses tahap II, dengan menyerahkan barang bukti dan 3 orang tersangka kepada tim (JPU)," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkas penyidikan yang menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dkk telah rampung atau P21. Dua tersangka lainnya yaitu M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau.

"Hari ini, Senin (2/3/2026) penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah dinyatakan lengkap atau P21 serta limpah ke tahap penuntutan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (2/3/2026).

Penyidik telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Penyidik telah menyelesaikan proses tahap II dengan menyerahkan barang bukti dan 3 tersangka kepada tim JPU," katanya.

Nantinya tim JPU akan menyusun surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja ke depan. "Kemudian berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) guna proses persidangan," ujar Budi.

Diketahui, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penetapan tersangka setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di Riau, Senin (3/11/2025).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid . Hal itu dilakukan tim penyidik KPK saat memeriksa 16 saksi yang dua di antaranya merupakan Pj Gubernur Riau SF Hariyanto dan Sekda Riau Syahrial Abdi, Rabu (11/2/2026).

"Penyidik juga mendalami aliran uang terkait peristiwa tertangkap tangan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (11/2/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut juga didalami perihal perencanaan dan proses pergeseran anggaran. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Riau.

Selain dua orang tersebut, saksi lainnya yaitu Marjani selaku ADC Gubernur Riau Februari 2025-saat ini, Ade Agus Hartanto selaku Bupati Indragiri Hulu, Purnama Irawansyah selaku Plt Kepala Bappeda Riau, Hatta Said selaku swasta, Tata Maulana selaku swasta (TA Gubernur Riau), Khairil Anwar selaku Ka UPT I, dan Thomas Larfo selaku ASN Pemprov Riau.

Selanjutnya, Fauzan Kurniawan selaku swasta, Ferry Yunanda selaku Sekdis PUPR Riau, Ardi Irfandi selaku Ka UPT Wil II Dinas PUPR Riau (ex), Eri Ikhsan selaku Ka UPT Wilayah III Dinas PUPRPKPP Riau, Ludfi Hardi selaku Ka UPT Wilayah IV Dinas PUPRPKPP Riau, Basharuddin selaku Ka UPT Wilayah V Dinas PUPRPKPP Riau, serta Rio Andriadi Putra selaku Ka UPT Wilayah VI Dinas PUPRPKPP Riau.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka yakni M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau.

Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025). Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.