Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencemaskan dampak dari pengesahan aturan kenaikan upah minimum 2026 yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan aturan tersebut berpotensi memengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas atau manufaktur, utamanya berisiko pada biaya produksi, iklim investasi, dan dinamika penyerapan tenaga kerja.

“Sebagai kontributor utama PDB industri dan ekspor manufaktur, sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pengupahan,” kata Saleh dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Adapun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Tahun 2026 menetapkan formula kenaikan upah minimum adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi × alfa) dengan rentang alfa 0,5–0,9.

Menurut Saleh, peningkatan upah minimum melalui perluasan rentang indeks penyesuaian maupun pengenalan upah minimum sektoral cenderung menaikkan biaya tenaga kerja secara struktural.

Dalam jangka pendek hingga menengah, kenaikan biaya ini berisiko menekan laju pertumbuhan output industri nonmigas, khususnya pada subsektor padat karya.

Saleh menilai perusahaan industri akan makin waspada dalam melakukan ekspansi kapasitas dan perekrutan tenaga kerja baru. Kondisi ini juga memicu strategi penyesuaian yang umumnya berfokus pada efisiensi, otomasi terbatas, atau rasionalisasi tenaga kerja, yang dapat membatasi kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dari sisi investasi, ketidakpastian akibat perubahan kebijakan pengupahan yang relatif sering berpotensi menahan realisasi investasi baru di industri pengolahan nonmigas,” jelasnya.

Pihaknya memperkirakan sikap investor pun akan cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke sektor atau wilayah dengan struktur biaya yang lebih stabil, sehingga laju pembentukan modal tetap (PMTB) di sektor manufaktur dapat melambat.

Alhasil, dengan situasi tersebut akan terjadi penurunan pertumbuhan jangka menengah industri nonmigas, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi teknologi.

Di sisi lain, Saleh juga menyoroti kebijakan pengupahan terbaru ini yang berpotensi mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan melalui peningkatan daya beli pekerja industri.

Meski demikian, dia melihat terdapat efek positif terhadap permintaan domestik yang cenderung naik bertahap dan tidak langsung, sementara dampak kenaikan biaya produksi bersifat lebih cepat dan langsung dirasakan oleh pelaku industri.

“Akibatnya, dalam jangka pendek, efek bersih terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas berpotensi moderat hingga cenderung menahan laju pertumbuhan, terutama pada subsektor yang berorientasi ekspor dan menghadapi persaingan global ketat,” tuturnya.

Secara keseluruhan, Kadin menilai PP 49/2025 berpotensi menimbulkan trade-off antara perlindungan pendapatan pekerja dan percepatan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas.

Dalam hal ini, menurut Saleh, tanpa kebijakan pendukung yang kuat, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja, insentif investasi industri, dan penguatan rantai pasok domestik, pertumbuhan sektor industri nonmigas ke depan berisiko bergerak lebih lambat dibandingkan potensinya.

Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendesak seluruh gubernur di Indonesia segera menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Kenaikan UMP 2026 diminta dilakukan paling lambat sebelum Natal 2025 agar terdapat kepastian bagi pekerja maupun pelaku usaha menjelang tahun baru.

Arahan Kemnaker ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12). Aturan tersebut menjadi landasan hukum terbaru dalam penetapan upah minimum tahun 2026, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas hubungan industrial. Menurutnya, kejelasan upah minimum sejak awal akan membantu pekerja merencanakan kebutuhan hidup, sekaligus memberi kepastian bagi dunia usaha dalam menyusun perencanaan biaya.

Gubernur Wajib Tetapkan UMP dan Upah Sektoral

Dalam PP Pengupahan tersebut, pemerintah menegaskan kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, gubernur juga diwajibkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Yassierli menekankan bahwa kewajiban penetapan upah sektoral menjadi poin penting dalam kebijakan pengupahan tahun depan. Upah sektoral dinilai mampu mencerminkan karakteristik dan kemampuan masing-masing sektor usaha di daerah, sehingga struktur pengupahan menjadi lebih adil dan proporsional.

“Penetapan upah tidak hanya berhenti pada UMP. Gubernur juga harus menetapkan UMSP dan, jika diperlukan, UMSK. Ini penting agar kebijakan upah benar-benar sesuai dengan kondisi sektor dan daerah,” ujar Yassierli.

Peran Dewan Pengupahan Daerah

Proses penetapan kenaikan UMP 2026 akan melibatkan Dewan Pengupahan Daerah. Lembaga ini bertugas melakukan penghitungan dan kajian berdasarkan data sosial dan ekonomi daerah. Hasil kajian tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur sebagai bahan rekomendasi sebelum keputusan resmi ditetapkan.

Menurut Kemnaker, keterlibatan Dewan Pengupahan Daerah bertujuan memastikan bahwa kebijakan upah disusun secara partisipatif. Dewan ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, serta akademisi, sehingga berbagai kepentingan dapat dipertimbangkan secara seimbang.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap keputusan terkait UMP 2026 tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui proses dialog dan musyawarah yang mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Pertimbangan Kondisi Daerah Jadi Kunci

Yassierli menjelaskan bahwa besaran kenaikan UMP 2026 akan sangat bergantung pada kondisi masing-masing daerah. Pemerintah daerah diminta mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi dan sosial, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta jarak antara upah yang berlaku dengan kebutuhan hidup layak.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan menetapkan angka upah secara seragam. Sebaliknya, kewenangan penentuan akhir tetap berada di tangan kepala daerah, dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah.

Pendekatan ini diharapkan mampu mengakomodasi perbedaan kondisi antarwilayah, mengingat tingkat biaya hidup dan kemampuan ekonomi setiap provinsi tidaklah sama.

Kepastian Pengumuman UMP 2026

Kemnaker menilai penetapan UMP 2026 sebelum Natal 2025 penting untuk mencegah ketidakpastian di lapangan. Pada tahun-tahun sebelumnya, keterlambatan penetapan upah kerap memicu keresahan pekerja dan memunculkan spekulasi di kalangan dunia usaha.

Dengan jadwal yang lebih jelas, pemerintah berharap proses implementasi upah minimum pada awal 2026 dapat berjalan lebih tertib. Kepastian ini juga dinilai dapat membantu menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi daerah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembahasan terkait Upah Minimum Provinsi 2026 telah selesai dan tinggal menunggu waktu pengumuman. Saat ini, pemerintah masih melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

Airlangga menyatakan bahwa kebijakan pengupahan tahun depan disusun dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional serta kebutuhan hidup layak. Namun, pemerintah memilih untuk menyampaikan detail kebijakan tersebut secara bertahap agar dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pihak terkait.

Menjaga Daya Beli dan Iklim Usaha

Penetapan UMP 2026 diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Pemerintah menilai kebijakan upah minimum harus mampu melindungi daya beli pekerja tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan.

Dengan adanya PP Pengupahan yang baru, pemerintah berharap kebijakan upah minimum tahun depan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis. Kejelasan aturan dan kepastian waktu penetapan diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.

Desakan Kemnaker kepada para gubernur untuk segera menetapkan UMP 2026 sebelum Natal 2025 pun menjadi penanda bahwa pemerintah ingin memastikan transisi kebijakan pengupahan berjalan lebih tertib, transparan, dan berpihak pada stabilitas ekonomi nasional.

Bisnis.com, SEMARANG - Perwakilan dari 35 federasi serikat buruh di Jawa Tengah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pada Rabu (29/10/2025). Penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi pembahasan dalam pertemuan itu.

Fokus pertanyaan para buruh, antara lain peningkatan besaran upah minimum, skema penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur penunjang kesejahteraan buruh di Jateng.
Pertanyaan diajukan terkait isu Upah Minimum Sektoral (UMS), yang dinilai masih mengalami kekaburan regulasi. Hal ini memerlukan penyelesaian hukum yang cepat untuk menghindari konflik industrial.

Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah Sumartono menuntut agar pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kejelasan eksplisit dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) terkait UMS.
Sumartono menekankan pentingnya pelibatan serikat pekerja dalam penetapan ini karena kerangka hukum yang ada memunculkan tafsir yang beragam.

"Sejauh ini di Permenaker tidak dijelaskan secara detail mengenai upah sektoral baik yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi. Tak pelak, muncul penafsiran yang berbeda-beda," jelasnya, Rabu (29/10/2025).
Menanggapi tuntutan Buruh, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berharap perwakilan buruh yang hadir dalam pertemuan itu dapat menyuarakan aspirasinya.

"Buruh atau pekerja ini adalah bahan bakarnya investasi. Sebuah investasi tidak akan berjalan kalau tidak ada pekerja. Maka dalam dialog ini, sampaikan semua aspirasi yang ada. Semakin kritis, saya semakin suka," katanya
Luthfi menyebut bahwa bahwa hasil pertemuan itu akan dibawa ke pembahasan penetapan UMP Jawa Tengah. Jika sesuai dengan jadwal, penentuan itu bakal diketok palu pada tanggal 21 November.

Dia menilai masukan dari serikat buruh atau pekerja sangat penting, karena akan digunakan sebagai salah satu landasan pembahasan saat regulasi sudah terbit.

"Semua aspirasi yang disampaikan akan kami catat. Intinya upah minimum harus menguntungkan buruh atau pekerja dan pengusaha," tegas Luthfi.
Sebelumnya, dialog serupa juga sempat diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui konsolidasi yang dilakukan sehari sebelumnya. Pada Selasa (28/10/2025), Luthfi telah mengumpulkan Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, dan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Provinsi Jawa Tengah.
Pada momen konsolidasi itu, buruh Jawa Tengah yang diwakili oleh Nanang Setyono, mendorong penggunaan Kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam perhitungan dan penentuan UMP di Jawa Tengah. "Berdasarkan survei, ada sekitar 69 item yang terdapat dalam KHL. Maka dari itu, data mengenai KHL itu harus benar-benar mencerminkan apa yang dibutuhkan, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja," kata Nanang.
Dari sisi pengusaha, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah, Frans Kongi, memberikan pandangan positif. "Saya setuju dengan Gubernur bahwa upah kita itu kompetitif,” ucapnya.

Kondisi tersebut memberikan keuntungan dari sisi penyerapan investasi, tercermin dari realisasi investasi yang mencapai Rp66 triliun hingga Kuartal III/2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Jelang pembahasan kenaikan upah minimum tahun 2026, buruh mulai menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah. Sebagai informasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Pengupahan, pemerintah akan mengumumkan kenaikan upah minum provinsi (UMP) pada 21 November 2025 nanti. Diikuti pengumuman kenaikan upah minimum di kabupaten/ kota.

Namun, jadwal itu bisa saja bergeser, tergantung proses pembahasan oleh Dewan Pengupahan. Serta, jika tanggal yang ditetapkan bertepatan pada hari Minggu/ libur.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi dalam keterangannya hari ini, Kamis (16/10/2025) mengatakan, menolak kenaikan upah minimum tahun 2026 nanti ditetapkan satu angka sama rata untuk semua wilayah di Indonesia. Dan, mendesak diterapkannya sistem upah minimum sektoral nasional.

Seperti diketahui, kenaikan upah minimum tahun 2025 ini sebelumnya ditetapkan satu angka oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada tanggal 29 November 2024 lalu, Prabowo mengumumkan penetapan kenaikan UMP tahun 2025 rata-rata sebesar 6,5%. Yang kemudian diterapkan oleh masing-masing provinsi.

"KSPN memandang positif dan mengapresiasi langkah ini sebagai wujud komitmen empati Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan pekerja/buruh di tengah tekanan ekonomi yang belum baik-baik saja. Namun, KSPN menilai bahwa kebijakan ini seperti nampak adil dipermukaan, tapi sesungguhnya berakibat semakin memperlebar ketimpangan upah minimum antar daerah di Indonesia," kata Ristadi.

Upah Minimum Karawang Bisa Rp6,5 Juta, Yogyakarta Cuma Segini

Dia pun membandingkan besaran upah minimum di berbagai wilayah di Indonesia.

Di Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Depok dan Kota Tangerang, kata dia, sudah di atas Rp5 juta per bulan. Sedangkan di Jawa Barat wilayah timur dan selatan seperti Majalengka, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Garut, Ciamis dan Pangandaran masih berkisar Rp 2 juta per bulan.

Juga, Jawa Tengah di luar wilayah Semarang Raya, besaran upah minimumnya tak jauh beda, masih sekitar Rp2 juta. Pun demikian di Yogyakarta.

"Tahun berikutnya jika prosentase kenaikan upah minimum dipukul rata maka besaran upah minimum Karawang akan semakin jauh lebih tinggi dari upah minimum Yogyakarta," kata Ristadi.

"Simulasinya, misalkan upah minimum naik 10% maka upah di Karawang akan naik sebesar 10% x Rp5,5 juta = Rp550.000-an. Sementara Yogyakarta, dengan kenaikan 10% x Rp2,1 juta = Rp210.000-an. Sehingga, upah minimum Karawang menjadi Rp6,5 juta, sementara di Yogyakarta Rp2,22 juta," cetusnya.

Akibat ketimpangan upah minimum antardaerah yang semakin tinggi itu, ujar Ristadi, menjadi tidak adil pekerja/buruh yang mempunyai kompetensi/jenis pekerjaan dan jam kerja yang sama, tapi bekerja didaerah kabupaten/kota yang berbeda.

"Kalau alasanya karena tingkat kebutuhan hidup layak berbeda, mari kita cek bersama, benarkah kebutuhan hidup layak di Bogor dua setengah kali lipat daripada di Yogyakarta?" ucapnya.

"Harga BBM, harga minyak goreng, harga beras kan tidak jauh beda bahkan cenderung sama. Harga sewa kontrakan selisihnya juga paling ratusan ribu tidak sampai jutaan. Atau misal argumentasinya karena kultur usaha di Yogyakarta adalah UMKM dan agribisnis. Mari kita lihat apakah di Bogor tidak ada pertanian? Tidak ada UMKM? Jawabnya, pasti ada," tambahnya.

Sadar atau tidak sadar, ujar Ristadi, secara sistematis kebijakan upah itu telah "merendahkan" secara sosial ekonomi, baik untuk daerah yang upah minimumnya rendah, juga untuk pekerja/buruhnya yang bekerja di daerah tersebut.

"Pekerja/buruh dengan upah yang rendah tentu daya belinya juga rendah. Ini tidak akan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh itu sendiri dan tidak bisa berkontribusi besar mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Akibatnya daerah tersebut akan tertinggal secara ekonomi," katanya.

"Dari sudut persaingan bisnis pun tidak sehat. Pengusaha yang sama-sama memproduksi motor dengan merek dan spec sama, dijual harga sama, tapi pengusaha yang berproduksi motor di Karawang harus mengeluarkan cost labour-nya dua setengah kali lipat daripada yang di Yogyakarta," sambungnya.

Karena itu, kata Ristadi, KSPN tidak setuju dengan sistem kenaikan upah minimum dengan besaran persentase yang sama rata atau dipukul rata untuk se-Indonesia.

"KSPN meminta pemerintah pusat baik itu Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koordinator Ekonomi ataupun Bapak Presiden RI untuk tidak memutuskan persentase kenaikan upah minimum satu angka yang berlaku untuk seluruh Indonesia," katanya.

"KSPN mengusulkan aturan upah minimum diubah menjadi formulasi upah minimum sektoral nasional (UMSN). Yaitu upah minimum yang pendekatannya berdasarkan jenis dan skala usaha yang berlaku sama secara nasional," tambahnya.

Namun, imbuhnya, sebelum upah minimum sektoral nasional diberlakukan, ada masa transisi yang harus diciptakan. Yaitu, kondisi perbedaan upah minimum antar daerah yang relatif kecil.

"Syukur-syukur bisa sama. Caranya adalah dengan menaikkan upah minimum yang masih rendah lebih signifikan daripada upah minimum yang sudah tinggi," ujarnya.

"Setelah upah minimum sektoral nasional berlaku, maka upah minimum propinsi/sektoral propinsi, upah minimum kabupaten kota/sektoral kabupaten/kota dihapus," tambah Ristadi.

Selain itu, ucap Ristadi, sebagai apresiasi atas jenis pekerjaan, skill pekerja, masa kerja, tingkat pendidikan, dan jabatan, maka struktur skala upah tetap wajib diberlakukan di tiap perusahaan.

"Pertimbangan lainnya adalah Pemerintah juga menetapkan base upah yang sama berdasarkan golongan yang berlaku di seluruh Indonesia. Atau contoh lainnya setahu kami base upah karyawan BPJS Kesehatan juga sama seluruh Indonesia," pungkas Ristadi.

Foto: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Ristadi. (Dok. Istimewa) Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Ristadi. (Dok. Istimewa)