Bisnis.com, JAKARTA — PT Kimia Farma (persero) Tbk. (KAEF) tengah mengkaji potensi aksi Obligasi Wajib Konversi atau OWK dalam memenuhi kebijakan baru BEI terkait dengan free float atau jumlah kepemilikan saham publik yang beredar sebesar 15%.

Berdasarkan data perseroan, pengendali saham perseroan saat ini adalah PT Bio Farma (persero) sebesar 89,82% sedangkan kepemilikan publik baru mencapai 10,18%.

Direktur Keuangan Kimia Farma, Willy Meridian mengatakan manajemen saat ini masih mengevaluasi berbagai alternatif untuk memenuhi kewajiban free float. Namun, perseroan menegaskan bahwa penguatan fundamental bisnis tetap menjadi prioritas utama sebelum menjalankan langkah korporasi apa pun.

"Di internal kami sedang melihat beberapa opsi yang sedang direview. Namun apa pun opsinya, yang paling penting adalah bagaimana kami bisa memperkuat fundamental terlebih dahulu. Karena nantinya pasar akan melihat transformasi yang sedang kami lakukan," ujar manajemen dalam paparan publik usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Rabu (3/6/2026).

Direktur Utama KAEF Djagad Prakasa menambahkan salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pemanfaatan instrumen OWK atau obligasi wajib konversi. Jika seluruh obligasi tersebut dikonversi menjadi saham sesuai skema yang telah ditetapkan, porsi saham publik berpotensi mencapai sekitar 15% dalam dua tahun ke depan.

"Kalau dikonversi seluruhnya, sudah beres free float bisa mencapai sekitar 15%. Itu salah satu opsi yang saat ini berjalan," ujar manajemen.

Obligasi wajib konversi merupakan surat utang yang pada saat jatuh tempo wajib dikonversi menjadi saham emiten. Berbeda dengan obligasi biasa yang dilunasi dalam bentuk tunai, pemegang OWK akan menerima saham baru perusahaan sesuai rasio konversi yang telah ditentukan sebelumnya.

Meski demikian, manajemen menegaskan bahwa OWK bukan satu-satunya alternatif yang sedang dipertimbangkan. Perseroan juga terus berkomunikasi dengan regulator pasar modal untuk memperoleh kepastian terkait tenggat waktu pemenuhan ketentuan free float.

Menurut perusahaan, regulator mengharapkan adanya peningkatan bertahap porsi saham publik setiap tahunnya. Oleh karena itu, Kimia Farma akan memilih skema yang paling sesuai dengan kepentingan perusahaan sekaligus tetap mematuhi ketentuan pemerintah dan otoritas pasar modal.

Setelah melewati periode sulit selama tiga tahun terakhir, KAEF berhasil mencatatkan pembalikan kinerja pada kuartal I/2026. BUMN farmasi ini membukukan laba bersih sebesar Rp123,6 miliar, berbalik dari posisi rugi bersih Rp126,4 miliar pada kuartal I/2025, tumbuh 197,79% secara tahunan.

Capaian pada kuartal I/2026 ini menunjukkan langkah transformatif yang perseroan ambil kini mulai membuahkan hasil

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi memastikan Kimia Farma kembali menjadi kebanggaan industri kesehatan nasional," katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR mempercepat proses seleksi Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke hari ini, Rabu (11/3/2026) lantaran tingginya gejolak pasar keuangan akibat perang AS-Israel vs Iran. Sosok pimpinan OJK sangat krusial untuk memperkuat kualitas kelembagaan.

Apabila merujuk pada Pengumuman No.PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026, seharusnya 10 Maret 2026 baru dilaksanakan asesmen secara fisik (luring) bagi 20 peserta yang lolos tahapan seleksi administratif. Namun, hari ini Komisi XI DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa perintah untuk melaksanakan fit and proper test itu sudah diberikan secara resmi oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pidato pembukaan masa sidang pada Selasa (10/3/2026).

"Rapat pimpinan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan dan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu akan dilakukan fit and proper mulai dari pagi sampai malam," ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Politisi Partai Golkar itu juga memastikan bahwa nantinya hasil akan langsung diputuskan dan diumumkan setelah fit and proper test selesai.

"Nanti setelah fit and proper selesai itu sesuai tradisi kami tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kami akan langsung ambil keputusannya," ucapnya.

Misbakhun menilai proses tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Proses yang sama juga dilakukan oleh Komisi XI DPR saat menyeleksi lembaga lain pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, percepatan proses seleksi calon bos OJK lantaran terjadinya gejolak di pasar keuangan akibat perang.

"Kan gini, dipercepat karena kan keadaan goncang, gejolak perang memengaruhi pasar, memengaruhi harga minyak, sehingga memerlukan lebih cepat lagi orang-orang definitif di OJK. Gitu aja, tetapi tesnya tercapai juga kemarin," ujar Purbaya yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi (Pansel) OJK, Selasa (10/3/2026).

Purbaya menyebut tahapan-tahapan di tingkat pansel sudah terlaksana. Dia membantah apabila adanya anggapan bahwa pemerintah sudah memiliki calon sendiri sehingga proses seleksi berjalan begitu cepat.

"Nanti kan masih bertingkat kan? Dari Presiden ke sana [DPR]. Jadi enggak ada calon itu, kecuali jika anda bisa pengaruhi Presiden sama DPR. Itu kan berat," tuturnya.

Kriteria Ideal Pemimpin OJK saat Situasi Ekonomi Penuh Tekanan

Misbakhun menjabarkan kisi-kisi kandidat yang akan dicari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan soal harapan pasar akan pimpinan otoritas yang pro market untuk menggantikan jajaran petinggi OJK yang mundur beberapa waktu lalu saat pasar mengalami guncangan.

Menurutnya, ada batasan sampai mana seorang pemimpin dinilai sebagai orang yang pro market. Apalagi, jabatan yang akan dipilih adalah sebagai regulator pasar modal sehingga mereka harus tetap mempertimbangkan sisi risiko pasar.

"Karena yang kita pilih itu adalah regulator. Tentunya ada batasan di mana pasar itu bisa kita absorb. Karena kalau kita terlalu pro-market, risikonya siapa yang akan meng-absorb? Karena regulator juga harus memperhatikan faktor risiko," ujar Misbakhun dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Misbakhun menilai, sosok DK OJK yang bisa menyeimbangkan antara kebijakan pro market dan kehati-hatian melakukan mitigasi risiko pasar adalah pemimpin yang dicari DPR.

"Di situ lah yang kita cari, orang pro pasar tapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kita cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kita cari," ujarnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai bahwa pucuk pimpinan OJK nantinya harus mampu memperkuat kualitas kelembagaan otoritas, karena dalam kondisi penuh tantangan ini kredibilitas pemimpin menjadi aspek vital.

"Intinya, penekanan utama seleksi ini seharusnya bukan sekadar mencari sosok individu, melainkan figur yang memiliki visi konkret untuk mentransformasi OJK secara menyeluruh," ujar Dipo kepada Bisnis, Selasa (11/3/2026).

Sejalan dengan pandangan lembaga internasional seperti Moody’s, Dipo menilai bahwa persoalan mendasar bukan terletak pada kapasitas personal masing-masing kandidat, melainkan pada penguatan kualitas institusi OJK dan predictability kebijakan.

"Pansel harus menguji bukan sekadar rekam jejak karier, tapi program konkret: Bagaimana calon akan memperkuat kualitas kelembagaan OJK? Bagaimana enforcement akan ditegakkan tanpa tebang pilih? Pergantian orang tanpa agenda transformasi kelembagaan hanya akan mengulang masalah yang sama," ujar Dipo.

Jadwal Fit and Proper Test Anggota Dewan Komisioner OJK, Rabu (11/3/2026)

Berdasarkan jadwal yang diterima, uji kelayakan dimulai pukul 10.00 WIB dengan kandidat pertama Friderica Widyasari Dewi. Setelah itu, sesi dilanjutkan secara bergiliran dengan durasi masing-masing sekitar 30 menit untuk setiap calon.

Jadwal tes uji kelayakan anggota DK OJK sesi pagi:

• 10.00—10.30 Friderica Widyasari Dewi
• 10.30—11.00 Agus Sugiarto
• 11.00—11.30 Hernawan Bekti Sasongko
• 11.30—12.00 Ary Zulfikar
• 12.00—12.30 Hasan Fawzi

Jadwal tes uji kelayakan anggota DK OJK sesi siang:

• 13.30—14.00 Darmansyah
• 14.00—14.30 Dicky Kartikoyono
• 14.30—15.00 Danu Febrianto
• 15.00—15.30 Adi Budiarso
• 15.30—16.00 Anton Daryono

(Akbar Maulana al Ishaqi)

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 10 kandidat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi XI DPR RI besok, Rabu (11/3/2026). Salah satu kandidat akan menempati posisi Ketua DK OJK yang hingga sekarang masih diisi oleh pelaksana tugas sementara.

Adapun, 10 kandidat itu antara lain adalah Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Sepuluh kandidat tersebut akan diuji untuk memperebutkan lima posisi yang ada, yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjabarkan kisi-kisi kandidat yang akan dicari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan soal harapan pasar akan pimpinan otoritas yang pro market untuk menggantikan jajaran petinggi OJK yang mundur beberapa waktu lalu saat pasar mengalami guncangan.

Misbakhun menjelaskan, ada batasan sampai mana seorang pemimpin dinilai sebagai orang yang pro market. Apalagi, jabatan yang akan dipilih adalah sebagai regulator pasar modal sehingga mereka harus tetap mempertimbangkan sisi risiko pasar.

"Karena yang kita pilih itu adalah regulator. Tentunya ada batasan di mana pasar itu bisa kita absorb. Karena kalau kita terlalu pro-market, risikonya siapa yang akan meng-absorb? Karena regulator juga harus memperhatikan faktor risiko," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Misbakhun menilai, sosok DK OJK yang bisa menyeimbangkan antara kebijakan pro market dan kehati-hatian melakukan mitigasi risiko pasar adalah pemimpin yang dicari DPR.

"Di situ lah yang kita cari, orang pro pasar tapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kita cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kita cari," tandasnya.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa pasar berharap agar sosok pengganti Ketua OJK sebelumnya, Mahendra Siregar, adalah sosok yang punya kompetensi lebih baik, integritas dan kredibilitas yang lebih mumpuni di mata pelaku pasar.

"Mundurnya pimpinan OJK tentunya harus bisa menciptakan fungsi otoritas dengan baik ke depan. Terutama di bidang financial market. Yang penting harus cepat cari pengganti," ujar Nafan saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).

Nafan menilai OJK masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dan transparansi data sebelum Mei 2026. Jika pengganti pimpinan tertinggi OJK bisa dipastikan lebih baik, Nafan melihat pasar saham Indonesia tidak perlu sampai turun kasta ke frontier market.

"Yang penting harus menekankan komitmen pro market policy. Pokoknya harus ditekankan pada kebijakan itu, ini yang terpenting agar bisa menjaga kepercayaan para pelaku pasar, termasuk MSCI," tegas Nafan.

Di akhir Januari lalu, OJK mengumumkan pengunduran diri tiga pejabat mereka. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi. Lalu Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama dua pejabat OJK lainnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 10 kandidat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi XI DPR RI besok, Rabu (11/3/2026). Salah satu kandidat akan menempati posisi Ketua DK OJK yang hingga sekarang masih diisi oleh pelaksana tugas sementara.

Adapun, 10 kandidat itu antara lain adalah Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Sepuluh kandidat tersebut akan diuji untuk memperebutkan lima posisi yang ada, yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjabarkan kisi-kisi kandidat yang akan dicari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan soal harapan pasar akan pimpinan otoritas yang pro market untuk menggantikan jajaran petinggi OJK yang mundur beberapa waktu lalu saat pasar mengalami guncangan.

Misbakhun menjelaskan, ada batasan sampai mana seorang pemimpin dinilai sebagai orang yang pro market. Apalagi, jabatan yang akan dipilih adalah sebagai regulator pasar modal sehingga mereka harus tetap mempertimbangkan sisi risiko pasar.

"Karena yang kita pilih itu adalah regulator. Tentunya ada batasan di mana pasar itu bisa kita absorb. Karena kalau kita terlalu pro-market, risikonya siapa yang akan meng-absorb? Karena regulator juga harus memperhatikan faktor risiko," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Misbakhun menilai, sosok DK OJK yang bisa menyeimbangkan antara kebijakan pro market dan kehati-hatian melakukan mitigasi risiko pasar adalah pemimpin yang dicari DPR.

"Di situ lah yang kita cari, orang pro pasar tapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kita cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kita cari," tandasnya.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa pasar berharap agar sosok pengganti Ketua OJK sebelumnya, Mahendra Siregar, adalah sosok yang punya kompetensi lebih baik, integritas dan kredibilitas yang lebih mumpuni di mata pelaku pasar.

"Mundurnya pimpinan OJK tentunya harus bisa menciptakan fungsi otoritas dengan baik ke depan. Terutama di bidang financial market. Yang penting harus cepat cari pengganti," ujar Nafan saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).

Nafan menilai OJK masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dan transparansi data sebelum Mei 2026. Jika pengganti pimpinan tertinggi OJK bisa dipastikan lebih baik, Nafan melihat pasar saham Indonesia tidak perlu sampai turun kasta ke frontier market.

"Yang penting harus menekankan komitmen pro market policy. Pokoknya harus ditekankan pada kebijakan itu, ini yang terpenting agar bisa menjaga kepercayaan para pelaku pasar, termasuk MSCI," tegas Nafan.

Di akhir Januari lalu, OJK mengumumkan pengunduran diri tiga pejabat mereka. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi. Lalu Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama dua pejabat OJK lainnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Penundaan evaluasi indeks Indonesia oleh FTSE Russell dinilai tak memicu gejolak berarti di pasar saham domestik.

Retail Research Analyst Sinarmas Sekuritas Cindy Alicia Ramadhania menilai respons investor terhadap keputusan tersebut relatif tenang dan terukur. Kondisi itu mencerminkan bahwa risiko penundaan telah lebih dahulu diperhitungkan oleh pelaku pasar.

Menurut Cindy, keputusan FTSE Russell bukanlah kejutan baru bagi investor. “Risiko ini sudah lama di-price in oleh pasar, terutama setelah munculnya sorotan beruntun dari Moody’s, MSCI, dan sejumlah lembaga keuangan global lainnya,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Ia menambahkan, kekhawatiran terkait potensi pergeseran dana asing ke negara emerging market lain yang dianggap lebih stabil sejauh ini belum terlihat signifikan. Investor cenderung mengambil sikap menunggu sambil mencermati perkembangan kebijakan serta sinyal yang diberikan regulator pasar modal.

Cindy menilai sorotan bertubi-tubi dari berbagai lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia merupakan bagian dari mekanisme penilaian yang saling terhubung. Moody’s, S&P, Fitch, MSCI, hingga FTSE Russell berada dalam satu ekosistem penilaian global.

Dengan demikian, ketika satu lembaga memberikan sinyal kehati-hatian, lembaga lain secara alami akan ikut mencermati dinamika yang sama. Hal tersebut, menurutnya, menjadi konteks penting dalam membaca keputusan FTSE Russell.

Seiring dengan penundaan evaluasi tersebut, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke depan diperkirakan masih akan diwarnai volatilitas. Namun, volatilitas itu dinilai bersifat selektif dan sangat bergantung pada perkembangan kebijakan serta implementasi reformasi pasar modal.

Penundaan evaluasi FTSE Russell hingga 22 Mei 2026, yang waktunya berdekatan dengan agenda peninjauan MSCI, membuat pergerakan pasar ke depan lebih sensitif terhadap isu regulasi dan arah reformasi struktural di pasar modal Indonesia.

Di sisi reformasi, Cindy menilai langkah-langkah yang ditempuh otoritas sejauh ini masih sejalan dengan proposal awal yang diharapkan oleh MSCI. Upaya peningkatan keterbukaan data pemegang saham hingga tingkat ultimate beneficial owner (UBO), granulasi data investor menjadi 28 subtipe, serta rencana peningkatan free float minimum menjadi 15 persen dalam tiga tahun dinilai berada di jalur yang tepat.

"Fokus sekarang adalah tahap implementasi yaitu memastikan semua kebijakan dijalankan konsisten dan efektif," katanya.

Terkait progres pembenahan pasar modal, Cindy menilai otoritas masih bergerak secara bertahap dan sesuai peta jalan yang telah disusun. Di saat yang sama, komunikasi dengan lembaga global juga terus dilakukan secara intensif untuk menjaga kepercayaan investor.

Ia memperkirakan dampak positif dari reformasi tersebut akan terlihat lebih jelas pada siklus peninjauan berikutnya, seiring adanya pertemuan lanjutan untuk mengevaluasi capaian reformasi yang telah dilakukan.

Sebelumnya, penyedia indeks global FTSE Russell mengumumkan penundaan peninjauan indeks Indonesia yang semula dijadwalkan pada Maret 2026. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan berlangsungnya proses reformasi pasar modal di Indonesia.

“Menindaklanjuti masukan dari External Advisory Committees FTSE Russell, serta dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat atas sekuritas Indonesia seiring dengan berlangsungnya rencana reformasi tersebut, FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026,” tulis FTSE Russell.

FTSE Russell menyatakan akan terus memantau perkembangan reformasi pasar modal Indonesia dan memberikan pembaruan sebelum pengumuman peninjauan kuartalan FTSE Global Equity Index Series (GEIS) Juni 2026, yang dijadwalkan pada Jumat, 22 Mei 2026.

Sebagai informasi, FTSE Russell merupakan anak usaha London Stock Exchange Group yang terbentuk dari penggabungan FTSE (Financial Times Stock Exchange) dan Frank Russell Company. Lembaga ini mengelola ratusan indeks global yang menjadi acuan utama investor institusi dalam mengelola portofolio investasi mereka.