Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan akan memperjuangan anggaran yang diperuntukkan untuk pemulihan dampak bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatra Barat yang sampai saat ini progresnya masih terus berjalan.

Andre yang mengumpulkan seluruh kepala dan satuan kerja Kementerian PU wilayah Sumbar menyampaikan bahwa telah mendapatkan sejumlah data dan kondisi yang dialami para balai dan satker yang mendapat wewenang dalam melakukan pemulihan dampak bencana alam.

Intinya, pemulihan ini butuh dukungan dan anggaran dari pemerintah pusat.

“Sekarang saya telah mengetahui kondisi di sisi para balai dan satker. Selanjutnya saya memastikan untuk kebutuhan anggaran yang masih kurang, akan terus diperjuangkan di tingkat pusat,” katanya usai rapat di Padang, Senin (11/5/2026).

Dia menyampaikan pada Selasa (12/5) besok diperkirakan akan melakukan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo. Kondisi pengerjaan pemulihan yang dilakukan para balai dan satker wilayah di Sumbar akan turut disampaikan, sekaligus meminta agar Sumbar tetap menjadi perhatian serius pemerintah pusat untuk melakukan pemulihan dampak bencana alam, pada sisi infrastrukturnya.

“Saya akan bahas ini dengan pemerintah pusat,” tegasnya.

Andre juga bilang dari anggaran yang ada di masing-masing balai dan satker itu, kondisi pengerjaan di lapangan terbilang sudah cukup bagus. Hal ini menunjukan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tetap memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan Sumbar.

“Triliunan anggaran diberikan pemerintah pusat ke Sumbar untuk penanganan pascabencana dan program rehabilitasi-rekonstruksi. Mulai dari anggaran tahun 2025, maupun untuk tahun 2026 yang sedang berjalan ini,” ujarnya.

Di satu sisi, Andre menjelaskan alasan pentingnya melakukan rapat bersama para balai dan satker dari Kementerian PU wilayah Sumbar itu, agar masyarakat mendapat informasi dan mengetahui secara terbuka kontribusi pemerintah pusat dalam membangun kembali infrastruktur Sumbar yang rusak akibat bencana.

Oleh karena itu, dia mengapresiasi kinerja seluruh balai Kementerian PU wilayah Sumbar yang dinilai cepat melakukan pendataan kerusakan hingga pelaksanaan penanganan di lapangan.

“Saya juga minta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota juga sama-sama berjuang untuk melakukan pemulihan dampak bencana ini, karena ada seharusnya kewenang provinsi, tapi malah tetap dikerjakan pusat,” ungkapnya.

Andre menyatakan kondisi yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terkesan mengabaikan kondisi pascabencana ini, padahal seperti jalan ada kewenangan provinsi, kabupaten dan kota. “Jadi untuk pemerintah daerah jangan diam saja, ayo sama-sama berjuang,” pinta dia.

Dari data yang disampaikan di dalam rapat, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang mencatat untuk penanganan bencana dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air di Sumbar, pihaknya menyiapkan rencana anggaran Rp4,26 triliun.

Anggaran tersebut mencakup penanganan tanggap darurat, pengendalian sungai dan pantai, rehabilitasi irigasi hingga penyediaan air baku di sejumlah daerah terdampak bencana.

Lalu untuk penanganan tanggap darurat saja, BWS Sumatra V Padang mengalokasikan Rp344,18 miliar dengan progres pekerjaan rata-rata telah mencapai lebih dari 55%.

Selanjutnya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar menjelaskan total anggaran penanganan SPAM pascabencana mencapai Rp614,85 miliar. Program tersebut mencakup pemulihan sistem air minum di sejumlah daerah terdampak seperti Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, Solok hingga Pasaman Barat.

Di sektor rehabilitasi fasilitas publik, Satker Prasarana Strategis (PS) Kementerian PU Sumbar mencatat pemerintah terus menggenjot rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, madrasah, pondok pesantren hingga sarana olahraga pascabencana.

Sehingga pemerintah mengalokasikan Rp90,54 miliar untuk rehabilitasi 39 fasilitas kesehatan tahap I dan Rp17,5 miliar untuk tahap II sebanyak 10 unit. Selain itu, rehabilitasi prasarana peribadatan mencapai Rp124,5 miliar untuk 44 unit.

Satker PS berkomitmen untuk proyek strategis lain terus berjalan seperti pembangunan Pasar Painan senilai Rp117,5 miliar dan revitalisasi GOR Haji Agus Salim Padang dengan nilai proyek sekitar Rp 340 miliar.

Kemudian ada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar mendata total alokasi pembangunan jalan dan jembatan di Sumbar hingga 2026 mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk preservasi jalan nasional, pembangunan jembatan gantung, penanganan longsor hingga percepatan proyek strategis seperti Flyover Panorama I Sitinjau Lauik dan Jalan Tol Pekanbaru-Padang.

Selain itu, BPJN Sumbar juga mencatat kemantapan jalan nasional di Sumbar telah mencapai 92% dari total panjang jalan nasional sekitar 1.517 kilometer.

Lubuk Basung, Agam, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam, Sumatera Barat, mendapatkan kucuran dana sebesar Rp28,3 miliar dari Kementerian Pertanian untuk memulihkan lahan dan infrastruktur pertanian yang rusak terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November 2025.

Bupati Agam Benni Warlis di Lubuk Basung, Agam, Minggu, mengatakan Agam mendapatkan alokasi Rp28,3 miliar untuk percepatan pemulihan lahan dan infrastruktur pertanian yang rusak dampak bencana banjir bandang, tanah longsor dan banjir tersebar di 16 kecamatan.

"Ini merupakan alokasi dana percepatan pemulihan dan infrastruktur yang rusak tahap pertama pada 2026," katanya.

Ia mengatakan realisasi anggaran tersebut merupakan hasil komunikasi intensif yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Alhamdulillah, upaya konsultasi dan koordinasi yang kita lakukan ke Kementerian Pertanian membuahkan hasil," katanya.

la menambahkan sektor pertanian menjadi prioritas utama pemulihan pascabencana karena menyangkut langsung dengan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

"Kita ingin memastikan lahan-lahan sawah yang terdampak segera kembali produktif," katanya.

Ia menambahkan dengan dukungan ini maka 1.604 hektare lahan pertanian yang rusak bisa pulihkan dan optimalkan kembali.

Dengan cara itu, ekonomi masyarakat yang bergerak di pertanian akan kembali normal.

Bupati berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok tani sehingga produktivitas pertanian di Kabupaten Agam terus meningkat.

Banjir bandang, tanah longsor dan banjir melanda Agam pada November 2025, berdampak terhadap 1.604 hektare lahan pertanian.

Akibatnya petani tidak bisa mengolah untuk ditanam padi, karena tertimbun material longsor dan irigasi terputus.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), mengusulkan anggaran sebesar Rp2,75 triliun kepada pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur rusak terdampak bencana alam yang melanda daerah itu pada akhir November 2025.

"Usulan ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Ini bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat," kata Bupati Agam Benni Warlis di Lubuk Basung, Agam, Sumbar, Kamis.

Anggaran tersebut direncanakan untuk perbaikan, peningkatan 166 ruas jalan, pembangunan 211 unit jembatan dan pembangunan 11 unit jembatan gantung yang tersebar di wilayah Agam.

"Pembangunan dan rehabilitasi ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya," katanya.

Di sektor Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), ia mengatakan Pemkab Agam juga mengusulkan perbaikan daerah irigasi pada 281 titik dan 152 sungai.

Program tersebut difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi jaringan irigasi, sekaligus melakukan pengendalian dan normalisasi sungai guna mengurangi risiko banjir dan dampak kerusakan akibat bencana alam.

Selain itu, usulan anggaran juga diperuntukkan bagi peningkatan layanan dasar masyarakat, seperti perbaikan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik perkotaan maupun perdesaan.

Pembangunan tangki septik skala perdesaan, rehabilitasi bangunan gedung, perbaikan drainase, hingga rehabilitasi jalan lingkungan.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses air minum layak, sanitasi sehat, serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata dan nyaman.

"Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana di masa mendatang," katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengusulkan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar 65 industri kecil dan menengah (IKM) yang terdampak bencana hidrometeorologi memperoleh bantuan untuk menjalankan usahanya kembali demi mempercepat kebangkitan ekonomi daerah tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam, Budi Perwira Negara di Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat, Kamis, mengatakan 65 IKM tersebut telah diusulkan ke Kemenperin untuk mendapatkan bantuan mesin dan peralatan.

"Kita telah mengusulkan 65 IKM ke Kemenperin dan rencananya bakal diverifikasi oleh tim kementerian dalam waktu dekat," katanya.

Hal itu berdasarkan atas Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 01 Tahun 2026 tentang Pemulihan Industri Kecil di Daerah Terdampak Bencana.

Setelah verifikasi dilakukan, maka ditentukan penerimaan manfaat yang bakal mendapatkan bantuan mesin dan peralatan dari pemerintah pusat, ujar dia.

"Saat ini data yang kita usulkan belum final dan berharap seluruh IKM disetujui Kemenperin semuanya," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan ke 65 unit IKM itu tersebar di Kecamatan Palupuh sebanyak 20 unit, Palembayan 27 unit dan Tanjung Raya 18 unit.

Industri kecil dan menengah tersebut bergerak di bidang jahit bordir, anyaman, gambir, pengolahan ikan, kerajinan tangan, kue dan lainnya.

Bencana banjir bandang, banjir dan tanah longsor melanda Agam pada akhir November 2025, mengakibatkan 65 unit IKM tersebut terdampak, sehingga pelaku IKM kesulitan mendapatkan bahan baku, peralatan usaha rusak, sumber bahan baku rusak dan lainnya.

Kerugian dari 65 unit IKM yang terdampak bencana pada November 2025 lalu mencapai sekitar Rp723 juta.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026