Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan akan memperjuangan anggaran yang diperuntukkan untuk pemulihan dampak bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatra Barat yang sampai saat ini progresnya masih terus berjalan.

Andre yang mengumpulkan seluruh kepala dan satuan kerja Kementerian PU wilayah Sumbar menyampaikan bahwa telah mendapatkan sejumlah data dan kondisi yang dialami para balai dan satker yang mendapat wewenang dalam melakukan pemulihan dampak bencana alam.

Intinya, pemulihan ini butuh dukungan dan anggaran dari pemerintah pusat.

“Sekarang saya telah mengetahui kondisi di sisi para balai dan satker. Selanjutnya saya memastikan untuk kebutuhan anggaran yang masih kurang, akan terus diperjuangkan di tingkat pusat,” katanya usai rapat di Padang, Senin (11/5/2026).

Dia menyampaikan pada Selasa (12/5) besok diperkirakan akan melakukan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo. Kondisi pengerjaan pemulihan yang dilakukan para balai dan satker wilayah di Sumbar akan turut disampaikan, sekaligus meminta agar Sumbar tetap menjadi perhatian serius pemerintah pusat untuk melakukan pemulihan dampak bencana alam, pada sisi infrastrukturnya.

“Saya akan bahas ini dengan pemerintah pusat,” tegasnya.

Andre juga bilang dari anggaran yang ada di masing-masing balai dan satker itu, kondisi pengerjaan di lapangan terbilang sudah cukup bagus. Hal ini menunjukan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tetap memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan Sumbar.

“Triliunan anggaran diberikan pemerintah pusat ke Sumbar untuk penanganan pascabencana dan program rehabilitasi-rekonstruksi. Mulai dari anggaran tahun 2025, maupun untuk tahun 2026 yang sedang berjalan ini,” ujarnya.

Di satu sisi, Andre menjelaskan alasan pentingnya melakukan rapat bersama para balai dan satker dari Kementerian PU wilayah Sumbar itu, agar masyarakat mendapat informasi dan mengetahui secara terbuka kontribusi pemerintah pusat dalam membangun kembali infrastruktur Sumbar yang rusak akibat bencana.

Oleh karena itu, dia mengapresiasi kinerja seluruh balai Kementerian PU wilayah Sumbar yang dinilai cepat melakukan pendataan kerusakan hingga pelaksanaan penanganan di lapangan.

“Saya juga minta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota juga sama-sama berjuang untuk melakukan pemulihan dampak bencana ini, karena ada seharusnya kewenang provinsi, tapi malah tetap dikerjakan pusat,” ungkapnya.

Andre menyatakan kondisi yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terkesan mengabaikan kondisi pascabencana ini, padahal seperti jalan ada kewenangan provinsi, kabupaten dan kota. “Jadi untuk pemerintah daerah jangan diam saja, ayo sama-sama berjuang,” pinta dia.

Dari data yang disampaikan di dalam rapat, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang mencatat untuk penanganan bencana dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air di Sumbar, pihaknya menyiapkan rencana anggaran Rp4,26 triliun.

Anggaran tersebut mencakup penanganan tanggap darurat, pengendalian sungai dan pantai, rehabilitasi irigasi hingga penyediaan air baku di sejumlah daerah terdampak bencana.

Lalu untuk penanganan tanggap darurat saja, BWS Sumatra V Padang mengalokasikan Rp344,18 miliar dengan progres pekerjaan rata-rata telah mencapai lebih dari 55%.

Selanjutnya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar menjelaskan total anggaran penanganan SPAM pascabencana mencapai Rp614,85 miliar. Program tersebut mencakup pemulihan sistem air minum di sejumlah daerah terdampak seperti Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, Solok hingga Pasaman Barat.

Di sektor rehabilitasi fasilitas publik, Satker Prasarana Strategis (PS) Kementerian PU Sumbar mencatat pemerintah terus menggenjot rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, madrasah, pondok pesantren hingga sarana olahraga pascabencana.

Sehingga pemerintah mengalokasikan Rp90,54 miliar untuk rehabilitasi 39 fasilitas kesehatan tahap I dan Rp17,5 miliar untuk tahap II sebanyak 10 unit. Selain itu, rehabilitasi prasarana peribadatan mencapai Rp124,5 miliar untuk 44 unit.

Satker PS berkomitmen untuk proyek strategis lain terus berjalan seperti pembangunan Pasar Painan senilai Rp117,5 miliar dan revitalisasi GOR Haji Agus Salim Padang dengan nilai proyek sekitar Rp 340 miliar.

Kemudian ada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar mendata total alokasi pembangunan jalan dan jembatan di Sumbar hingga 2026 mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk preservasi jalan nasional, pembangunan jembatan gantung, penanganan longsor hingga percepatan proyek strategis seperti Flyover Panorama I Sitinjau Lauik dan Jalan Tol Pekanbaru-Padang.

Selain itu, BPJN Sumbar juga mencatat kemantapan jalan nasional di Sumbar telah mencapai 92% dari total panjang jalan nasional sekitar 1.517 kilometer.

Bisnis.com, PADANG — Upaya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk melakukan percepatan pemulihan pascabencana turut mendapat dukungan dari pemerintah pusat pada 2026 dengan jumlah mencapai Rp18,9 triliun.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan bencana hidrometeorologi yang melanda sebagian besar wilayah Sumbar telah menimbulkan dampak yang besar, tidak hanya dampak sosial dan perekonomian, tapi kondisi infrastruktur juga turut mengalami kerusakan yang parah.

"Sesuai dari respons yang positif dari pemerintah pusat pada 2026 ini dana dari pusat akan masuk ke Sumbar dengan nilai yang sangat besar, untuk percepapatan pemulihan dampak bencana pada November 2025 lalu," katanya dari keterangan resmi, Senin (23/2/2025).

Dia menjelaskan bahwa anggaran tersebut nantinya dibagi untuk berbagai alokasi perbaikan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, serta sejumlah infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Vasko pun meminta kepada pemerintah daerah yang bakal ikut mendapatkan alokasi pemulihan dampak bencana, harus dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran, terutama untuk pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Menurutnya, pemulihan infrastruktur akan menjadi salah satu fokus utama, yakni perbaiki jalan-jalan yang rusak, penerangan yang masih kurang, serta pengairan.

"Saya ingatkan kepada bupati dan wali kota, jangan buat program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat” tegasnya.

Selain adanya dana pusat yang akan masuk ke Sumbar, Pemprov juga menyampaikan bahwa dalam percepatan pemulihan dampak bencana ini, juga ada dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada tahun ini yang bisa dimaksimalkan untuk kabupaten dan kota. I

Oleh karena, itu Wagub meminta pemerintah daerah mengelola anggaran tersebut dengan serius, khususnya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Dengan adanya dukungan dana dari pusat ini, tahun 2026 Sumbar harus benar-benar berbenah,” sebutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas pasar modal Indonesia menyalurkan donasi sebesar Rp 3,96 miliar untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Dana tersebut diserahkan kepada tiga lembaga mitra, yakni Sahabat Pedalaman, BenihBaik.com, dan Wahid Foundation.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari inisiatif Self Regulatory Organizations (SRO) yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Program ini juga melibatkan perusahaan tercatat (emiten), Anggota Bursa, serta berbagai pelaku industri pasar modal lainnya.

“Rangkaian kegiatan corporate social responsibility (CSR) ini menjadi representasi komitmen bersama bahwa pertumbuhan dan keberlanjutan pasar modal harus berjalan seiring dengan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, lewat keterangan pers, Senin (23/2/2026).

Melalui program bertajuk “Berbagi Manfaat, Menguatkan Harapan”, dukungan pasar modal Indonesia difokuskan pada pemulihan infrastruktur vital di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bantuan mencakup pembangunan kembali sarana konektivitas antar wilayah, penyediaan air bersih, fasilitas sanitasi, hingga perbaikan sarana ibadah dan pendidikan.

Bersama Wahid Foundation, pasar modal mendukung reaktivasi masjid, meunasah, dan dayah di wilayah Aceh.

Sementara itu, kolaborasi dengan BenihBaik.com diwujudkan melalui pembangunan sumur bor, fasilitas sanitasi MCK komunal, serta sarana pendidikan untuk memastikan akses air bersih dan lingkungan belajar yang layak.

Adapun dengan Sahabat Pedalaman, bantuan diarahkan pada pembangunan jembatan, sumur bor, dan fasilitas sanitasi guna memulihkan konektivitas wilayah sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat terdampak.

Kautsar menegaskan, kolaborasi tersebut tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada penguatan fondasi kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Menurutnya, pemulihan pasca bencana membutuhkan dukungan terintegrasi, mulai dari akses air bersih dan sanitasi hingga penguatan fungsi sosial dan pendidikan.

“Tidak hanya sebagai motor penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, pasar modal Indonesia juga hadir sebagai bagian integral dari solusi sosial yang inklusif dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku membutuhkan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana Sumatra mencapai Rp73,98 triliun untuk periode 2025 - 2029.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran penanganan bencana sebesar Rp73,98 triliun tersebut dialokasikan Rp4,87 triliun untuk fase tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Berdasarkan hasil diskusi dengan Bappenas, kami menganggarkan anggaran Rp73,98 triliun untuk empat tahun," kata Dody dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).

Dody merinci, alokasi paling besar dikucurkan untuk Provinsi Aceh mencapai Rp39,59 triliun, Sumatra Utara Rp17,35 triliun, dan Sumatra Barat Rp17,03 triliun.

Adapun saat ini, infrastruktur yang telah dilakukan penanganan di antaranya sektor layanan dasar, progres air baku dan air bersih telah mencapai 71%, dengan 153 dari 176 unit SPAM (87%) kembali fungsional.

Di sektor konektivitas, jalan dan jembatan nasional telah 100% berfungsi kembali. Sementara itu, jalan daerah telah mencapai progres 93% dan jembatan daerah 63%.

Untuk sektor sumber daya air, 25 dari 31 daerah irigasi terdampak saat ini dalam penanganan dengan progres 81%.

Sektor Cipta Karya seperti penanganan infrastruktur TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) terdampak juga telah ditangani 100%, sedangkan pembangunan 1.301 unit rumah hunian telah mencapai progres rata-rata 64% dan ditargetkan selesai pada Februari 2026.

Pada sektor pengendalian banjir dan sedimen, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works yang terdiri dari 98 sabo dam dan 10 sand pocket guna mengendalikan material dari hulu sungai dan melindungi kawasan hilir secara berkelanjutan.

“Ada sekitar 100 sabo dam yang akan kita bangun di Aceh dan Sumatra Utara. Memang belum waktunya, tapi kami takut kejadian ini akan kembali berulang, sehingga kita lakukan percepatan pembangunan sabo dam dengan model design and build. Mudah-mudahan dalam waktu 2–3 bulan, tepatnya ada 108 sabo dam di tiga provinsi bisa kita bangun dan selesaikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG — Bank Indonesia melihat ekonomi Provinsi Sumatra Barat memiliki peluang untuk tumbuh positif pada kuartal I/2026 seiring adanya momen Ramadan dan Idulfitri serta didorong mulai pulihnya penanganan pascabencana.

Kepala Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan momen Ramadan dan Idulftiri pergerakan ekonomi akan terlihat bagus, terutama di sektor perdagangan dan jasa transportasi.

“Tapi bicara soal sektor perdagangan ini, hal yang perlu dipastikan oleh pemerintah daerah dari sekarang adalah memastikan pasokan dan ketersediaan pangan aman dan cukup, agar inflasi tetap terjaga,” katanya, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan bencana alam yang terjadi pada November 2026 lalu, telah memberikan dampak yang cukup parah pada sektor pertanian. Dari data Pemprov Sumbar, total luas lahan pertanian yang terdampak bencana alam 6.713 hektare, yang tersebar di sebagian besar wilayah di Sumbar.

Majid melihat apabila persoalan pasokan dan ketersediaan pangan tidak secepat mungkin diambil langkah-langkah jitu, gejolak inflasi akan sulit dibendung. Tapi, kalau pangan nantinya tidak ada kekurangan pasokan, maka perekonomian Sumbar akan tumbuh positif.

“Kami bersama TPID (tim pengendali inflasi daerah) telah rapat membahas ini. Harapan kami, tentu momen Ramadan dan Idulfitri nanti membuat ekonomi Sumbar bangkit,” ujar dia.

Kemudian hal yang juga menjadi penentu pendorong pertumbuhan perekonomian itu, percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana alam. Pembangunan hunian sementara maupun tetap akan dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian.

Dimana banyak masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana alam, jalan-jalan banyak yang rusak, baik itu jalan nasional hingga ke jalan kabupaten dan kota, serta kondisi lainnya yang tentunya diharapkan bisa segera pulih.

“Kami dari BI tentu ikut berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi ini, yakni salah satunya kami melaksanakan kegiatan UMKM Bangkit. Cara ini kami lakukan, agar UMKM di Sumbar larut dalam kondisi terdampak bencana alam. Jadi kami pun hadir untuk merangkul UMKM,” jelasnya.

Dikatakannya bicara soal bencana, maka Sumbar dapat dilihat seperti kondisi di Jepang. Tapi kondisi di Jepang masih bisa dikendalikan dampaknya terhadap perekonomian.

Oleh karena itu, Majid berencana akan mencoba merancang kesiapan daerah dalam menghadapi bencana, sehingga tidak memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian.

“Sejauh ini yang saya lihat, dan saya juga berharap pemerintah daerah di Sumbar harus melakukan yang namanya APBD cadangan. Ketika terjadi bencana, penanganan dini bisa dilakukan dahulu di daerah, sembari bantuan-bantuan dari pusat datang,” sebutnya.

Menurutnya belajar dari kondisi ke kondisi bencana alam yang melanda Sumbar, hal yang terlihat situasi dan kondisi seperti kelabakan. Jadi, kedepannya perlu bagi pemerintah melakukan APBD cadangan tersebut.

Artinya, apabila dari berbagai kondisi itu bisa dilakukan sebaik mungkin, maka triwulan I/2026 ini ekonomi Sumbar akan menunjukan pertumbuhan yang positif.

“Harapan saya, semua masyarakat Sumbar harus bangkit menghadapi kondisi ini. Kepada perantau Minang, ayo sama-sama membantu Sumbar untuk pulih, dan BI pun tentu akan siap supportsu” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat sebanyak 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengalami kerusakan imbas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur dasar tersebut dilakukan melalui dua tahap, yakni penanganan sementara dan penanganan permanen.

"Kami mengidentifikasi ada 176 SPAM yang terdampak dan alhamdulillah sudah hampir 70% yang sudah bisa kita selesaikan, dan kami targetkan semua bisa fungsional selambatnya tanggal 15 Februari 2026. Untuk permanen, kami menargetkan sampai dengan Agustus 2028," ujar Dody dalam keterangannya, dikutip Selasa (27/1/2026).

Selain akses air bersih, sektor infrastruktur sanitasi juga mengalami kerusakan berat. Kementerian PU mencatat sebanyak 12 fasilitas pengolahan lumpur tinja dan 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah mengalami kerusakan.

Hingga kini, progres penanganan sanitasi tersebut diklaim telah menyentuh angka 83%. Pemerintah mematok tenggat waktu yang sama untuk sektor sanitasi, yakni seluruh fasilitas pengolahan limbah dan sampah harus sudah beroperasi kembali secara fungsional pada 15 Februari 2026.

Sebagai langkah mitigasi krisis air, tambah Dody, pihaknya juga melakukan pengeboran sumur dalam dan dangkal di titik-titik strategis. Sumur bor dalam dengan kedalaman lebih dari 80 meter disiapkan untuk menghasilkan air kualitas premium yang siap konsumsi bagi masyarakat.

Sebaliknya, sumur dangkal difungsikan untuk memenuhi kebutuhan non-konsumsi seperti mandi, cuci, hingga keperluan teknis pembersihan sisa-sisa lumpur bencana. Total terdapat 86 titik sumur bor yang tengah dikerjakan oleh tim di lapangan dengan progres yang bervariasi.

Dody merinci, saat ini baru sekitar 15% sumur bor dalam yang telah tuntas dikerjakan, sementara untuk sumur bor dangkal progresnya sudah mencapai 53%. Kementerian PU menargetkan seluruh proyek pengeboran ini rampung sebelum memasuki bulan Ramadan tahun ini.

"Targetnya adalah sebelum bulan Ramadan kita sudah bisa menyelesaikan sumur-sumur bor ini," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian PU mengungkap kebutuhan anggaran penanganan pascabencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menembus angka Rp74 triliun. Kebutuhan anggaran tersebut diperlukan guna melakukan penanganan hingga periode 2028 mendatang.

Sementara itu, mengacu pada paparan yang disampaikan, anggaran penanganan bencana paling masif dikucurkan untuk Provinsi Aceh yang mencapai Rp39,89 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), bidang Cipta Karya, dan bidang Prasarana Strategis.

Posisi kedua ditempati Provinsi Sumatra Barat yang akan mendapat alokasi kucuran penanganan bencana sebesar Rp18,88 triliun, disusul Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp15,21 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH — PT PLN (Persero) memastikan penyediaan listrik gratis selama enam bulan untuk hunian sementara (huntara) korban banjir bandang di Aceh. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari pemulihan infrastruktur listrik dan layanan publik pascabencana.

Selain listrik gratis, PLN menanggung pemasangan instalasi listrik dan kWh meter di huntara, menyediakan penerangan jalan umum (PJU), fasilitas umum, serta paket pasang baru multiguna dengan token listrik gratis selama enam bulan.

“Danantara membangun rumah hunian sementara. Dan kami mendukung, baik itu selama enam bulan, listrik di huntara kami gratiskan,” ujar Darmawan dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Pemulihan sistem kelistrikan pascabanjir Aceh menghadapi tantangan besar. PLN mencatat terdapat 442 titik kerusakan di Aceh akibat banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Tim PLN mengerahkan seluruh kekuatan dari berbagai daerah untuk memperbaiki menara transmisi, gardu induk, dan jaringan distribusi listrik, termasuk penggunaan helikopter untuk mengangkut peralatan berat.

Darmawan menjelaskan beberapa lokasi sulit dijangkau karena sungai yang melebar drastis dan kondisi tanah yang labil. “Kami menemukan mukjizat, ada tanah yang tidak kelihatan di tengah rawa, bisa menopang beban menara,” kata dia.

Sejauh ini, sistem kelistrikan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah pulih 100 persen. Namun Aceh masih menghadapi tantangan karena 60 desa dari 6.500 desa di provinsi tersebut belum sepenuhnya tersambung listrik akibat akses jalan yang terputus. PLN bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan BNPB mendistribusikan 1.000 genset ke desa-desa terisolasi sebagai solusi sementara.

Pemulihan listrik juga menyasar fasilitas umum, termasuk masjid yang sempat tiga pekan tanpa azan akibat kerusakan instalasi listrik dan genangan lumpur. Tim PLN membersihkan masjid, memperbarui sistem kelistrikan, dan memasang sound system baru untuk memastikan aktivitas ibadah kembali berjalan.

Darmawan menegaskan PLN menyiapkan sistem kelistrikan Aceh yang lebih kokoh dan resilien dengan memperkuat jalur transmisi utara, tengah, dan selatan. Langkah ini diharapkan membuat Aceh lebih siap menghadapi bencana pada masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kebutuhan anggaran untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat hingga Aceh melonjak dari estimasi awal tembus Rp74 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa penyesuaian angka tersebut dipicu oleh adanya penambahan rencana pembangunan infrastruktur pengendali sedimen atau sabo dam di sejumlah titik rawan guna mencegah dampak bencana serupa di masa depan.

"Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp70 triliun sampai Rp74 triliun. Saat ini surat sedang kita siapkan karena rencana induknya sudah selesai untuk kemudian di-submit ke Bappenas," ujar Dody saat ditemui di Kantornya, Jumat (16/1/2026).

Dody turut menekankan bahwa penanganan bencana di Sumatra saat ini bukan sekedar membuka akses jalan semata. Melainkan, turut mengembangkan sistem perlindungan hulu ke hilir.

Sejalan dengan hal itu, Dody memastikan bahwa peningkatan kebutuhan anggaran tersebut terjadi karena perluasan cakupan mitigasi.

"Kejadian di Gayo Lues itu menjadi wake up alarm bagi saya untuk bikin beberapa sabo dam atau check dam, sebelum air atau sedimen dan kayu sampai ke hilir," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan rencana induk terbaru, Kementerian PU memetakan sebaran titik pembangunan sabo dam di Sumatra yang tersebar di wilayah Aceh sebanyak 30 titik rencana pembangunan, Sumatra Utara (20 titik) dan Sumatra Barat (20 titik).

Adapun, mengacu dalam proposal yang diajukan ke Bappenas, pemerintah menargetkan masa pemulihan total memakan waktu 3 tahun, dengan skenario tercepat di angka 2 tahun.

"Paling cepat 2 tahun. Paling cepat ya. Tapi, di dalam proposal rencana kita ke Menteri Bappenas sekitar 3 tahun," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kebutuhan anggaran untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat hingga Aceh melonjak dari estimasi awal tembus Rp74 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa penyesuaian angka tersebut dipicu oleh adanya penambahan rencana pembangunan infrastruktur pengendali sedimen atau sabo dam di sejumlah titik rawan guna mencegah dampak bencana serupa di masa depan.

"Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp70 triliun sampai Rp74 triliun. Saat ini surat sedang kita siapkan karena rencana induknya sudah selesai untuk kemudian di-submit ke Bappenas," ujar Dody saat ditemui di Kantornya, Jumat (16/1/2026).

Dody turut menekankan bahwa penanganan bencana di Sumatra saat ini bukan sekedar membuka akses jalan semata. Melainkan, turut mengembangkan sistem perlindungan hulu ke hilir.

Sejalan dengan hal itu, Dody memastikan bahwa peningkatan kebutuhan anggaran tersebut terjadi karena perluasan cakupan mitigasi.

"Kejadian di Gayo Lues itu menjadi wake up alarm bagi saya untuk bikin beberapa sabo dam atau check dam, sebelum air atau sedimen dan kayu sampai ke hilir," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan rencana induk terbaru, Kementerian PU memetakan sebaran titik pembangunan sabo dam di Sumatra yang tersebar di wilayah Aceh sebanyak 30 titik rencana pembangunan, Sumatra Utara (20 titik) dan Sumatra Barat (20 titik).

Adapun, mengacu dalam proposal yang diajukan ke Bappenas, pemerintah menargetkan masa pemulihan total memakan waktu 3 tahun, dengan skenario tercepat di angka 2 tahun.

"Paling cepat 2 tahun. Paling cepat ya. Tapi, di dalam proposal rencana kita ke Menteri Bappenas sekitar 3 tahun," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan infrastruktur dan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra dapat dikebut sebelum memasuki bulan Ramadan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian menjelaskan bahwa periode waktu pascalibur Nataru hingga sebelum masuknya bulan Ramadan merupakan jendela waktu yang krusial.

Pasalnya, intensitas penanganan dan pekerjaan fisik di wilayah bencana membutuhkan ketahanan personel yang maksimal. Untuk itu, diperlukan tambahan personel TNI-Polri dalam melakukan penanganan.

"Nataru sudah selesai, mumpung sebelum Ramadan, karena kalau Ramadan capek nanti kerja fisik. Jadi harus digenjot di periode waktu ini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolri mohon dukungan paling tidak 5.000 personel Polri," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI, Sabtu (10/1/2026).

Tito merinci, penambahan personel Polri tersebut diperlukan untuk mengisi titik-titik prioritas di wilayah terdampak. Sebelumnya, pada periode Nataru dukungan personel dari kepolisian masih terbatas karena fokus pada pengamanan libur panjang.

Selain dari kepolisian, Tito juga mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk meminta dukungan tambahan sebanyak 10.000 personel TNI. Hal ini didasari oleh luasnya sebaran wilayah terdampak yang memerlukan penanganan masif.

"Saya sampaikan kepada Pak Maruli, kira-kira bisa tidak 10.000 personel. Karena kalau cuma 1.000 saja itu tenggelam. Kemarin kami mengirim 1.200 pekerja dari IPDN, itu hanya bisa fokus di Aceh Tamiang saja, sementara di Aceh Timur, Gayo Lues, itu juga masih ada masalah," imbuhnya.

Sejalan dengan hal itu, Tito menilai pengerahan personel dalam skala besar menjadi kunci agar rehabilitasi wilayah tidak hanya terpusat di satu titik.

Selain itu, pemerintah turut berupaya agar fasilitas publik dan akses mobilitas masyarakat sudah kembali normal sebelum aktivitas keagamaan Ramadan dimulai.

Meski demikian, hingga saat ini pemetaan titik penempatan 15.000 personel tambahan tersebut tengah dimatangkan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan infrastruktur dasar. Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi logistik di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi terdampak yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Satgas tersebut akan menangani proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi dengan cakupan 52 kabupaten dan kota.

Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

Tito menjelaskan, tugas utama Satgas adalah menangani berbagai kebutuhan darurat pascabencana, mulai dari pemulihan infrastruktur hingga pelayanan publik.

“Melihat apa yang darurat, mulai pemulihan infrastruktur, pendidikan, pemerintahan, pembangunan jalan, kemudian masalah perumahan, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik, ya semuanya,” ujar Tito.

Dia menegaskan, Satgas ini secara khusus menangani bencana di wilayah Sumatra, tepatnya di tiga provinsi yang terdampak. Secara keseluruhan, wilayah kerja Satgas mencakup 52 kabupaten dan kota.

“Ini bencana Sumatra, tiga provinsi, 52 kabupaten kota,” kata Tito.

Sementara itu, untuk penanganan bencana di wilayah lain di luar Sumatra, Tito memastikan tetap menjadi kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kalau untuk daerah lain masih BNPB,” ujarnya.

Terkait target waktu kerja Satgas, Tito mengatakan Presiden tidak menetapkan tenggat tertentu. Namun, Satgas diminta bekerja secepat mungkin sesuai kebutuhan di lapangan.

“Target tidak ada, tapi tentu kita akan bekerja secepat mungkin,” kata Tito.

Tito juga mengungkapkan, saat ini struktur Satgas masih dalam tahap awal. Presiden telah menunjuk Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua Satgas.

“Saat ini baru berdua. Besok saya akan rapat dengan Pak Richard untuk menentukan langkah-langkah dan struktur Satgas,” ujar Tito.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas.

“Beliau menunjuk Bapak Jenderal Tito Karnavian, Mendagri sebagai Ketua Satgas yang didampingi oleh Wakil Ketua Satgas, Bapak Richard Tampubolon. Kemudian juga dibantu ada dewan pengarah yang akan diketuai Menteri Koordinator BIdang PMK,” ujarnya.

Menurut Pras, penunjukan Mendagri sebagai ketua satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi.

“Dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik,” jelasnya.

Terkait target kerja, Pras menegaskan bahwa satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Sementara target prioritas pemerintah, kata Menteri Pras berfokus pada pembangunan hunian yang layak bagi para warga terdampak.

"Kalau target ya secepat-cepatnya. Kan tahap-tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian-hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian," katanya.

Lebih lanjut, Pras menyampaikan bahwa sejumlah pihak mulai dari kementerian/lembaga, Polri, hingga Danantara terlibat aktif dalam upaya pemulihan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum, menurut Menteri Pras telah merencanakan penanganan berdasarkan data kerusakan.

"Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang dalam waktu secepat-cepatnya untuk direalisasikan kompensasi, supaya saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali dari pengungsian, kembali ke kediaman masing-masing," kata Pras.

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah fokus membuka kembali akses dan mendukung pemulihan infrastruktur pascabencana, kebutuhan berikutnya bagi warga terdampak banjir di Aceh Tamiang adalah ruang tinggal yang aman dan layak.

Merespons kebutuhan tersebut, Danantara berkolaborasi dengan PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dalam membangun hunian sementara tanggap darurat pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam kolaborasi ini, Danantara menginisiasi program pemulihan hunian masyarakat, sementara PTPP berperan dalam pelaksanaan pembangunan hunian secara cepat, terukur, dan sesuai standar keselamatan konstruksi. Hunian ini disiapkan sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak agar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih tertata selama masa transisi pemulihan. Secara keseluruhan, Danantara membangun 600 unit hunian sementara di wilayah terdampak, di mana PTPP bertanggung jawab dalam pembangunan tahap awal 94 unit.

Sebanyak 94 unit hunian sistem panggung dibangun lengkap dengan fasilitas pendukung, meliputi MCK, tandon air, mushola, tempat wudhu dan cuci, jalan pedestrian, drainase, serta sistem MEP kawasan. Seluruh fasilitas dirancang agar kawasan hunian dapat langsung digunakan dan memenuhi kebutuhan dasar penghuninya.

Hingga awal Januari 2026, sebanyak 30 unit hunian telah selesai dan digunakan, sementara 64 unit lainnya ditargetkan rampung secara bertahap pada 8 Januari 2026. Proses pembangunan dilakukan secara cepat dan terukur sebagai bentuk komitmen Danantara bersama PTPP dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, mengungkapkan bahwa penyediaan hunian sementara merupakan bagian penting dari strategi pemulihan pascabencana yang berkelanjutan.

“Pemulihan tidak berhenti pada perbaikan akses dan infrastruktur. Warga juga membutuhkan tempat tinggal yang aman agar bisa kembali menata aktivitas sehari-hari. Melalui kolaborasi yang diinisiasi Danantara, PTPP mendukung penyediaan hunian sementara ini sebagai ruang transisi sebelum pemulihan jangka menengah dan panjang berjalan,” ujar Joko.

Pembangunan hunian sementara ini melengkapi upaya pemulihan pascabencana yang dilakukan Danantara bersama mitra pelaksana di wilayah Aceh dan sekitarnya, termasuk pemulihan infrastruktur dan akses pendukung. Seluruh proses dilaksanakan melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar respons yang diberikan relevan dan tepat sasaran.

Joko menambahkan, melalui kolaborasi ini Danantara dan PTPP berharap dapat membantu masyarakat melewati fase pemulihan awal dengan lebih aman sekaligus mendukung pemulihan kehidupan sosial secara bertahap.