Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah disebut telah menemukan jalan tengah atas perubahan status lahan kepunyaan para pengembang yang terdampak imbas kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang dinilai asosiasi pengembang tumpang tindih dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati mengungkapkan kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim investasi, terutama dalam upaya penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menurutnya, solusi tersebut nantinya akan dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri, yang akan disepakati dan diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam waktu dekat.

"Kami sudah berkali-kali bertemu dengan ATR, dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Minggu lalu di kediaman Mendagri disepakati akan ada SK bersama 2 menteri," ujar Sri ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/5/2026).

Sri merinci, mekanisme mengenai penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut terbagi menjadi 2 kategori berbeda, yang didasarkan atas masa berlaku rencana tata ruang di masing-masing daerah.

Pertama adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di atas 5 tahun. Masing-masing kepala daerah diwajibkan untuk menyesuaikan RTRW wilayah kerjanya dengan menyesuaikan 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS) yang telah ditetapkan.

Kedua adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di bawah 5 tahun (di mana tersisa 2 atau 3 tahun lagi). Menurutnya, masing-masing bupati dan wali kota diinstruksikan untuk menerbitkan peraturan kepala daerah sebagai langkah percepatan tanpa harus menunggu revisi RTRW.

"Dengan SKB 2 menteri tersebut, bupati dan wali kota akan diperintahkan untuk segera membuat peraturan kepala daerah. Jadi, ada kepastian segera, tidak perlu menunggu RTRW diperbaiki hingga 3 tahun lagi," jelasnya.

Terkait lahan perumahan yang terdampak LSD, Sri menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecualian (exclude) dari ambang batas 87% LBS yang telah ditentukan.

Untuk merealisasikannya, Sri telah meminta organisasi perkumpulan pengembang, seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk dapat mengimbau anggotanya untuk mengumpulkan data poligon lahan secara kolektif.

Data tersebut kemudian dapat diajukan kepada kepala daerah setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan Kementerian ATR/BPN.

"Lokasi-lokasi bapak yang tadinya masuk dalam LSD, bahkan ada yang sudah dimiliki dan dijual, agar segera disampaikan poligonnya. Nantinya akan dikeluarkan (exclude) dari batas 87% tersebut. Ini yang penting, 87% [dari total LBS], lokasinya di mana nanti diatur oleh wali kota dan bupati," jelasnya.

Kementerian PKP menargetkan proses pendataan dan pengajuan lahan dari para asosiasi pengembang tersebut dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada Jumat (8/5/2026) untuk dapat mempercepat kelanjutan dari proyek-proyek perumahan, khususnya perumahan rakyat, yang sempat tertunda pembangunannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan adanya temuan alih fungsi kawasan hutan di tiga provinsi di Pulau Sumatra. Di mana, praktik tersebut saat ini tengah diselidiki lantaran diduga menjadi salah satu pemicu utama bencana banjir yang melanda wilayah tersebut.

Nusron menekankan bahwa pemanfaatan ruang hutan untuk kepentingan non-kehutanan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat seharusnya tunduk pada norma rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan area penggunaan lain (APL).

"Perhatian kita agar Kementerian kehutanan menjamin keselarasan dengan RTRW-nya dengan semangat buat special planning," kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (19/1/2026).

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, praktik penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan di Sumatra Utara tercatat sebagai yang paling luas, yakni mencapai 884.000 hektare.

Sementara itu, di Provinsi Aceh ditemukan sekitar 358.000 hektare hutan yang beralih fungsi, dan di Sumatra Barat seluas 357.000 hektare hutan digunakan untuk kepentingan di luar kehutanan.

"Ini datanya, dan ini yang oleh Satgas PKH sedang diselidiki dan dijadikan pemicu apakah poin-poin ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di sana," ujar Nusron dalam keterangan resminya, dikutip Senin (19/1/2026).

Nusron menjabarkan bahwa selain dimanfaatkan untuk sektor perkebunan, faktanya terdapat terlalu banyak izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain di tiga provinsi tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah tingginya pemberian izin Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk aktivitas pertambangan serta berbagai kepentingan non-kehutanan lainnya yang dinilai telah melampaui batas kewajaran.

Saat ini, Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan (Satgas PKH) tengah melakukan investigasi mendalam untuk menelusuri korelasi antara penyimpangan tata ruang ini dengan frekuensi bencana ekologis di Sumatra.

"Karena selain digunakan kebun juga memang faktanya sudah terlalu banyak di tiga provinsi ini, kawasan ini digunakan untuk kepentingan yang lain. Salah satunya terlalu banyak adanya izin IPPKH untuk kepentingan tambang dan kepentingan-kepentingan non-kehutanan yang lain," pungkasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, menegaskan larangan alih fungsi lahan sawah di Bali.

Menteri Nusron mengatakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) atau area sawah mutlak minimal 87 persen dari total lahan baku sawah (LBS).

Menurut Nusron, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali, LP2B hanya 62 persen dari keseluruhan LBS.

"(Ahli fungsi lahan) Bali ini salah satu yang berbahaya. Kenapa? Karena Perpres Nomor 12 Tahun 2025 mengatakan bahwa target LP2B itu harus 87 persen dari total LBS (Lahan Baku Sawah). Apa itu LP2B? Itu sawah forever, sawah yang tidak bisa diutak-atik seumur hidup," kata Nusron usai Munas Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (Maski) di Sanur, Kota Denpasar, Bali, Selasa (25/11).

"Alih fungsi lahan sekarang kita moratorium. Sudah tidak boleh alih fungsi lahan lagi. Apalagi yang LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan mutlak tidak boleh dialih fungsi," ucapnya.

Nusron menilai LP2B di Bali masih jauh dari ketentuan perundang-undangan. Ia pun akan segera mengambil tindakan dengan mengumpulkan para kepala daerah di Bali.

"Akan saya tekankan bahwa yang lahan sawah sudah diubah RTRW-nya menjadi tidak sawah, harus dikembalikan menjadi sawah. Wajib," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk pengendalian alih fungsi lahan yang masif terjadi di Pulau Dewata.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Kadistan) Provinsi Bali I Wayan Sunada mengatakan alih fungsi lahan di Bali rata-rata 1.254 hektar per tahun dalam lima tahun terakhir.

Kemudian, untuk data luas sawah di Pulau Bali saat ini mencapai 68.078 hektare.

"Kita coba bayangkan. Semakin tahun lahan kita berkurang, terjadi alih fungsi," kata dia, saat menjadi pembicara di acara peluncuran 'Aplikasi Sapatani dan Diseminasi Hasi Riset Proyek Solusi Digital' di Denpasar, Bali, Selasa (11/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menyinggung urgensi penyelamatan lahan sebagai langkah utama menjaga kestabilan pangan nasional. Ia menyampaikan posisi lahan pangan kian terdesak akibat maraknya alih fungsi yang menggerus ruang produksi.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Alih Fungsi Lahan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (18/11/2025). Menurutnya, intervensi teknologi produksi bisa dilakukan, namun ketersediaan lahan tidak dapat digantikan sehingga diperlukan langkah disiplin bersama.

“Kalau lahan hilang, produksi hilang, dan kalau produksi hilang, pangan akan krisis. Ini fakta yang tidak bisa ditawar,” kata Sudaryono, dikutip Rabu (19/11/2025).

Ia menilai alih fungsi lahan sudah berada di titik yang mengkhawatirkan. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pasokan pangan seiring pertumbuhan penduduk yang terus naik. Kebutuhan konsumsi akan meningkat tajam sehingga kapasitas lahan harus dijaga tetap memadai.

Pada situasi ini, Wamentan menekankan penghentian alih fungsi sawah produktif merupakan keputusan yang bersifat mendesak. Risiko yang muncul tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada kenaikan harga, potensi peningkatan impor, dan penyusutan wilayah garapan petani.

“Jika alih fungsi tidak dihentikan, kita sendiri yang akan menanggung risikonya. Harga bisa naik, impor bisa melebar, dan fondasi produksi melemah,” ujar Sudaryono.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan langkah penguatan perlindungan lahan. Beberapa di antaranya meliputi percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta konsolidasi pemerintah pusat dan daerah agar keputusan penggunaan ruang tidak merugikan kapasitas pangan nasional.

“Ini soal komitmen bersama. Lahan pertanian harus ditempatkan sebagai aset strategis negara,” tutur Sudaryono.

Wamentan menilai masa depan pangan Tanah Air sangat ditentukan oleh kemampuan negara menjaga ruang produksi. Ketika kebutuhan penduduk melonjak, cadangan lahan menjadi elemen penentu ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia mengingatkan sejarah menunjukkan pertanian selalu menjadi sektor yang bertahan paling kuat saat masa sulit.

Sudaryono kemudian mengajak pemerintah daerah, pengembang, pelaku usaha, dan masyarakat bergerak pada tujuan yang sama. Pembangunan, menurutnya, tidak boleh menggerus wilayah produktif yang menjadi tumpuan pangan jutaan penduduk.

“Pembangunan silakan berjalan, tapi jangan sentuh lahan produktif. Perlindungan lahan harus menjadi gerakan nasional,” tutur tokoh yang juga bertugas sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025–2030.