REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah akan mulai memberlakukan aturan baru penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) pada Senin (1/6/2026). Aturan anyar tersebut mewajibkan eksportir merepatriasi devisa ke dalam negeri.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan aturan anyar tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaa, dan/atau Pengolahan SDA.

“Dalam PP 21 Tahun 2026, pemerintah mengatur beberapa ketentuan baru terkait penempatan DHE SDA. Diantaranya, eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers Persiapan Operasional PT DSI di Jakarta, Ahad (31/5/2026).

Kemudian, eksportir non-migas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Sedangkan, eksportir migas wajib menempatkan minimal 30 persen DHE SDA selama paling sedikit tiga bulan. Adapun, konversi DHE SDA ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen.

“Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui bank himbara. Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui bank himbara, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya sektor pertambangan migas dan non-migas,” ujarnya.

Purbaya mengatakan, relaksasi diberikan kepada eksportir yang memiliki buyer dari negara mitra dagang Indonesia yang sudah menjalin perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan.

“Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-himbara. Porsi penempatan pada bank non-himbara maksimal sebesar 30 persen, jangka waktu penempatan paling lama tiga bulan,” jelasnya.

Di samping itu, lanjut Purbaya, pemerintah juga memberikan insentif pajak, yakni bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA-nya di dalam negeri. Insentif pajak tersebut berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) lebih rendah dibandingkan instrumen reguler.

Ia mengungkapkan, tarif PPh atas penghasilan dan instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan instrumen reguler yang kena pajak sampai 20 persen. Pemberian tarif PPh hingga 0 persen tersebut disesuaikan dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrumen penempatan DHE SDA.

“Jadi, biasanya kalau di bond, yield-nya dikenai pajak 20 persen, kalau taruh sumbernya DHE SDA maka pajak instrumennya 0 persen. Kira-kira begitu,” ujarnya.

Diketahui, dalam implementasi tahap awal dalam aturan baru DHE SDA, eksportir wajib melaporkan kontrak ekspor kepada badan ekspor yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Untuk tahapan awal, pemerintah menguatakan tiga komoditas strategis yang harus melewati tata kelola ekspor satu pintu tersebut, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

“Implementasi akan berlaku mulai besok, 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi dimana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Ahad (31/5/2026).

Pemerintah resmi membatasi konversi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dari valuta asing (valas) ke rupiah maksimal 50 persen mulai 1 Juni 2026.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan itu diterapkan bersamaan dengan kewajiban baru bagi eksportir SDA untuk merepatriasi seluruh DHE ke dalam negeri.

"Eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen," kata Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Danantara, Jakarta, Minggu (31/5).

Purbaya menjelaskan pemerintah juga mengatur penggunaan dana hasil ekspor tersebut agar retensi devisa di dalam negeri dapat terjaga.

Karena itu, konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah dibatasi paling banyak 50 persen dari total dana yang ditempatkan.

"Pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah maksimal sebesar 50 persen guna menjaga efektivitas pengelolaan devisa hasil ekspor," ujarnya.

Selain mengatur konversi valuta asing, beleid baru itu juga mewajibkan eksportir sektor nonmigas menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan.

Sementara itu, eksportir sektor migas diwajibkan menempatkan sedikitnya 30 persen DHE SDA di dalam negeri selama paling singkat tiga bulan.

Menurut Purbaya, seluruh penempatan DHE SDA tersebut wajib dilakukan melalui bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah menilai optimalisasi penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dapat memperkuat likuiditas valuta asing, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, terutama di sektor pertambangan yang memiliki keterikatan dengan negara yang telah menjalin perjanjian bilateral atau kesepakatan perdagangan dengan Indonesia.

Dalam skema tersebut, eksportir yang masuk kategori pengecualian diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA di luar ketentuan umum. Mereka dapat menempatkan dana valas minimal 30 persen selama tiga bulan dan melakukan penukaran valuta asing melalui bank selain bank BUMN.

Selain kewajiban baru tersebut, pemerintah juga menawarkan insentif perpajakan untuk mendorong kepatuhan eksportir dalam menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

"Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Tarif PPh atas penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0 persen sesuai jangka waktu penempatan dana," kata Purbaya.

Ia menjelaskan tarif tersebut lebih kompetitif dibandingkan instrumen investasi konvensional yang umumnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 20 persen.

Pemerintah berharap implementasi PP Nomor 21 Tahun 2026 dapat meningkatkan jumlah devisa yang tersimpan di dalam negeri, memperkuat ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan sejumlah ketentuan baru terkait penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mulai berlaku pada Senin (1/6).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

"Walaupun sudah lama beredar, tapi kan berlakunya mulai 1 Juni besok ya. Karena besok libur, tapi kalau ekspor jalan terus," ujar Purbaya di Kantor Danantara, Jakarta, Minggu (31/5).

Purbaya menjelaskan beleid tersebut mewajibkan eksportir sektor SDA merepatriasi atau membawa pulang seluruh DHE ke dalam negeri.

Menurutnya, tingkat kepatuhan yang diwajibkan dalam aturan baru itu mencapai 100 persen.

Selain itu, eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri dengan jangka waktu minimal 12 bulan.

Sementara itu, untuk eksportir migas, kewajiban penempatan DHE SDA ditetapkan minimal 30 persen dengan masa penempatan selama tiga bulan.

"Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara. Jadi, diwajibkan melalui Bank Himbara itu, ya," kata Purbaya.

Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah.

Purbaya menegaskan konversi dana tersebut hanya diperbolehkan maksimal 50 persen dari total DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.

"Konversi DHE SDA valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap mulai 1 Juni 2026.

Ia mengatakan eksportir akan diberikan masa transisi hingga awal 2027 untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme baru tersebut.

Menurut Airlangga, pemerintah akan melakukan evaluasi pada tiga bulan pertama pelaksanaan kebijakan guna memastikan implementasi berjalan efektif tanpa mengganggu kegiatan ekspor maupun kepastian berusaha.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan tahapan implementasi berikutnya sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.

"Evaluasi dalam tiga bulan pertama akan menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya," kata Airlangga dalam konferensi pers.

Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu dapat berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan badan ekspor, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat cadangan devisa negara, sekaligus menopang stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global yang masih tinggi.

Menurut Board of Trustees Prasasti Center for Policy Studies Fuad Bawazier, selama ini sebagian nilai ekspor komoditas strategis dinilai belum tercatat secara optimal akibat lemahnya validasi harga, pencatatan yang terfragmentasi, hingga repatriasi devisa yang tidak maksimal. Kondisi tersebut pada akhirnya mengurangi efektivitas penerimaan negara sekaligus menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Indonesia tidak dapat terus membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar melalui sistem pencatatan dan transaksi yang terfragmentasi,” ujar Fuad dalam keterangannya, dikutip Bisnis, Minggu (24/5/2026).

Oleh karena itu, Indonesia katanya memang membutuhkan instrumen yang mampu mengonsolidasikan pencatatan, validasi harga, dan repatriasi devisa secara lebih sistematis.

“Penguatan tata kelola ekspor SDA (sumber daya alam) melalui DSI adalah agenda yang penting dan strategis. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan menjaga cadangan devisa, memperkuat penerimaan negara, dan mendukung stabilitas nilai tukar di tengah tekanan eksternal yang masih berlangsung,” tambah Fuad.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan indikasi under-invoicing ekspor SDA sepanjang 1991—2024 diperkirakan mencapai sekitar US$908 miliar atau setara Rp15.980,9 triliun. Nilai tersebut dinilai mencerminkan besarnya potensi devisa yang belum sepenuhnya kembali dan memberi manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

Kehadiran DSI, lanjut Fuad, menjadi instrumen untuk memperkuat kontrol negara pada titik transaksi ekspor. Bukan sekadar menambah lapisan birokrasi, melainkan instrumen yang memastikan nilai ekspor tercatat lebih akurat, devisa kembali lebih optimal, dan posisi tawar global Indonesia menjadi lebih kuat.

Prasasti katanya menilai penguatan tata kelola ekspor juga selaras dengan arah KEM-PPKF 2027 yang menitikberatkan pada penguatan hilirisasi, ketahanan ekonomi nasional, serta optimalisasi penerimaan negara.

Fuad menjelaskan, praktik agregasi ekspor sebenarnya bukan hal baru, baik di Indonesia maupun global. Di dalam negeri, model serupa dinilai telah diterapkan secara parsial melalui pengelolaan timah oleh PT Timah serta tata kelola minyak dan gas oleh SKK Migas melalui skema Production Sharing Contract (PSC).

Sementara itu, di tingkat global, model serupa juga banyak diterapkan. Misal perusahaan energi negara seperti Saudi Aramco dan QatarEnergy, state trading enterprise di China seperti COFCO, hingga single-desk exporter seperti Zespri di sektor kiwifruit Selandia Baru, serta koperasi dominan seperti Fonterra di sektor susu yang menguasai sebagian besar volume ekspor nasional.

Fuad menyebut, Saudi Aramco mencatatkan laba bersih tahunan dalam kisaran US$100-160 miliar dalam beberapa tahun terakhir dengan rekor US$161 miliar pada 2022. “Ini menjadi referensi penting bahwa instrumen seperti DSI memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung penerimaan dan investasi jangka panjang Indonesia,” sebutnya.

Kendati demikian, Prasasti mengingatkan keberhasilan DSI akan sangat ditentukan oleh kejelasan mekanisme implementasi dan komunikasi kebijakan kepada pelaku usaha maupun investor.

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menyampaikan, pemerintah perlu memastikan DSI dipahami sebagai instrumen transparansi dan penguatan tata kelola pasar, bukan mekanisme kontrol harga sepihak.

“Kebijakan ini sangat baik secara substansi. Tantangannya adalah memastikan persepsi pasar dan industri tetap positif selama masa transisi,” jelasnya.

Piter menambahkan, komunikasi kebijakan perlu dilakukan secara proaktif, konsisten, dan teknis baik kepada publik maupun investor. Kepada investor, pesan terpenting adalah bahwa DSI merupakan mekanisme transparansi dan value recovery dalam ekspor, bukan nasionalisasi terselubung atau kontrol harga yang tidak berbasis pasar.

“Dengan publikasi aturan turunan, formula harga, mekanisme audit, dan governance DSI yang cepat dan terbuka, kepercayaan pasar dapat dijaga, bahkan diperkuat," tutur Piter.