Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai masa transisi implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI sebagai eksportir tunggal komoditas strategis tidak akan menimbulkan gangguan berarti bagi industri sawit. Namun, kesiapan sistem dan mekanisme operasional DSI dinilai menjadi faktor kunci sebelum skema tersebut diterapkan penuh pada 2027.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyampaikan selama periode transisi, kegiatan ekspor masih dijalankan oleh perusahaan seperti biasa. Perbedaannya hanya pada kewajiban pelaporan kepada PT DSI sebagai badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi perdagangan ekspor komoditas strategis.

Di sisi lain, menurutnya, pelaksanaan masa transisi hingga akhir 2026 akan menjadi periode penting untuk menguji kesiapan kelembagaan dan sistem yang dibangun DSI sebelum mengambil alih seluruh aktivitas ekspor komoditas yang ditugaskan pemerintah.

“Januari 2027 baru seluruhnya akan dilakukan oleh DSI, dalam masa transisi seharusnya semuanya mekanisme sudah jelas dan bisa diketahui apakah DSI sudah benar-benar siap, kalau belum, memang sebaiknya bertahap,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip Selasa (2/6/2026)

Eddy menilai kekhawatiran terkait potensi terganggunya hubungan dagang dengan pembeli luar negeri semestinya tidak terjadi apabila DSI mampu menyiapkan sistem perdagangan yang kredibel dan berjalan sesuai kebutuhan pasar internasional.

Dia juga menyampaikan tujuan utama pembentukan DSI adalah memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam sekaligus menutup berbagai potensi kebocoran yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.

Dari sektor batu bara, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) memandang fokus utama pelaku usaha saat ini bukan lagi pada perdebatan kebijakan pembentukan PT DSI, melainkan kesiapan implementasi di lapangan menjelang berjalannya skema ekspor satu pintu komoditas strategis.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan kebijakan tersebut kini telah memasuki tahap transisi sehingga perhatian industri beralih pada kesiapan sistem dan mekanisme operasional yang akan diterapkan.

“Per hari ini [Senin, 1 Juni 2026], kebijakan tersebut sudah mulai masuk tahap transisi, sehingga bagi pelaku usaha isu utamanya bukan lagi pada tataran rencana, tetapi pada kesiapan implementasi di lapangan,” kata Gita kepada Bisnis.

Menurut dia, pelaku usaha saat ini lebih mencermati aspek teknis pelaksanaan dibandingkan substansi kebijakan yang telah diputuskan pemerintah. Adapun, salah satu perhatian utama industri adalah kepastian terhadap kontrak ekspor yang telah berjalan dengan pembeli luar negeri. Meskipun pemerintah menyatakan kontrak eksisting tetap dihormati, dunia usaha masih membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaannya.

“Untuk kontrak yang sudah berjalan, kami mencatat pemerintah menyampaikan bahwa kontrak eksisting tetap dihormati. Namun pelaku usaha tetap membutuhkan kepastian teknis, dan bagaimana proses ini tidak mengubah substansi kontrak yang sudah disepakati dengan buyer,” ujarnya.

APBI menilai kepastian tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap pasokan komoditas Indonesia, khususnya batu bara yang selama ini menjadi salah satu andalan ekspor nasional.

Dia juga mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi risiko hilangnya pembeli apabila proses ekspor menjadi lebih panjang atau menimbulkan ketidakpastian selama masa transisi.

“Risiko buyer beralih ke negara pesaing tentu perlu diantisipasi, khususnya apabila proses ekspor menjadi lebih panjang atau menimbulkan ketidakpastian,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah akan mulai memberlakukan aturan baru penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) pada Senin (1/6/2026). Aturan anyar tersebut mewajibkan eksportir merepatriasi devisa ke dalam negeri.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan aturan anyar tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaa, dan/atau Pengolahan SDA.

“Dalam PP 21 Tahun 2026, pemerintah mengatur beberapa ketentuan baru terkait penempatan DHE SDA. Diantaranya, eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers Persiapan Operasional PT DSI di Jakarta, Ahad (31/5/2026).

Kemudian, eksportir non-migas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Sedangkan, eksportir migas wajib menempatkan minimal 30 persen DHE SDA selama paling sedikit tiga bulan. Adapun, konversi DHE SDA ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen.

“Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui bank himbara. Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui bank himbara, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya sektor pertambangan migas dan non-migas,” ujarnya.

Purbaya mengatakan, relaksasi diberikan kepada eksportir yang memiliki buyer dari negara mitra dagang Indonesia yang sudah menjalin perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan.

“Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-himbara. Porsi penempatan pada bank non-himbara maksimal sebesar 30 persen, jangka waktu penempatan paling lama tiga bulan,” jelasnya.

Di samping itu, lanjut Purbaya, pemerintah juga memberikan insentif pajak, yakni bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA-nya di dalam negeri. Insentif pajak tersebut berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) lebih rendah dibandingkan instrumen reguler.

Ia mengungkapkan, tarif PPh atas penghasilan dan instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan instrumen reguler yang kena pajak sampai 20 persen. Pemberian tarif PPh hingga 0 persen tersebut disesuaikan dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrumen penempatan DHE SDA.

“Jadi, biasanya kalau di bond, yield-nya dikenai pajak 20 persen, kalau taruh sumbernya DHE SDA maka pajak instrumennya 0 persen. Kira-kira begitu,” ujarnya.

Diketahui, dalam implementasi tahap awal dalam aturan baru DHE SDA, eksportir wajib melaporkan kontrak ekspor kepada badan ekspor yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Untuk tahapan awal, pemerintah menguatakan tiga komoditas strategis yang harus melewati tata kelola ekspor satu pintu tersebut, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

“Implementasi akan berlaku mulai besok, 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi dimana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Ahad (31/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan implementasi tata kelolaeksporkomoditas strategis melalui skema satu pintu di bawah PTDanantara Sumberdaya Indonesia(DSI) tetap dimulai pada 1 Juni 2026.

Penerapannya pun akan berlangsung bertahap hingga berlaku penuh pada awal 2027. Pentahapan implementasi itu diberikan untuk menyesuaikan proses pelaporan dan transisi perdagangan ekspor.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartartomenegaskan tidak ada penundaan kebijakan ekspor satu pintu sebagaimana kabar yang sebelumnya beredar.

“Tidak ada yangdelay, ini [kebijakan ekspor komoditas satu pintu] kita sudah berlakukan 1 Juni. Hanya ada tahapannya, tiga bulan pertama [berlaku seperti] apa, nanti tiga bulan kedua [berikutnya] apa. Kemudian 1 Januari [berlaku seperti] apa,” ujar Airlangga di kompleks Istana Presiden, Jumat (22/5/2026).

Pemerintah juga memastikan kontrak ekspor yang telah berjalan sebelumnya tetap dihormati meski skema baru mulai diterapkan pada pertengahan tahun ini.

“Iya kan memang semua kontrak dihargai. Tetapi kan proses pelaporannya harus dilakukan. Selama ini kan tidak ada proses pelaporan,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam skema tersebut, penjualan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Tahap awal implementasi berlangsung pada 1 Juni—31 Agustus 2026, ketika perusahaan mulai mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, transaksi ekspor-impor direncanakan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.

“Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” ujar Prabowo.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi,ferroalloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” kata Prabowo.

Pemerintah menyebut kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

Di sisi lain, Danantara sebelumnya telah menunjuk eks petinggi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) Luke Thomas Mahony sebagai pimpinan PTDanantara Sumberdaya Indonesia. Entitas baru itu disiapkan menjadi kendaraan utama pemerintah dalam pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mengubah wajah tata niaga ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui penerapan mekanisme ekspor satu pintu di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto itu dirancang untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas nasional sekaligus meningkatkan pengelolaan devisa hasil ekspor.

Meski demikian, implementasi aturan baru tersebut diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Kalangan eksportir menilai masih banyak persoalan teknis dan kontraktual yang perlu diselesaikan, terutama terkait hubungan dagang yang selama ini telah terjalin antara perusahaan Indonesia dan pembeli di luar negeri.

Pelaku usaha mengingatkan bahwa sebagian besar transaksi ekspor komoditas dilakukan melalui kontrak jangka panjang yang mengatur volume, harga, hingga jadwal pengiriman. Perubahan mekanisme penjualan melalui DSI menimbulkan pertanyaan mengenai pengalihan kontrak, sistem pembayaran, hingga pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi sengketa dengan pembeli internasional.

Kekhawatiran itu muncul karena komoditas ekspor strategis Indonesia memiliki nilai yang sangat besar. Pada 2024, volume ekspor batu bara mencapai 405,76 juta ton dengan nilai sekitar US$30,48 miliar, menjadikannya salah satu penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian nasional.

Di sektor perkebunan, ekspor minyak kelapa sawit (CPO) juga tetap menjadi andalan. Sepanjang 2025, volume ekspor tercatat sekitar 26,66 juta ton dengan nilai mencapai US$29,01 miliar, menunjukkan pentingnya menjaga kesinambungan akses pasar dan kepercayaan pembeli global terhadap produk Indonesia.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa pembentukan DSI bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan komoditas. Melalui sistem yang terpusat, pemerintah berharap dapat menekan praktik under invoicing dan transfer pricing, sekaligus memastikan transaksi ekspor mengacu pada harga pasar internasional yang lebih akuntabel.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membentuk badan tunggal urusan ekspor komoditas strategis lewat lembaga bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan tersebut akan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.

Kebijakan tersebut direspons oleh Indonesia Mining Association (IMA). Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Sari Esayanti mengatakan, wacana pemerintah untuk memperkuat pengendalian ekspor komoditas tambang melalui pembentukan satu badan khusus negara perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penguatan tata kelola, optimalisasi penerimaan negara, dan terpenting keberlanjutan sektor pertambangan.

Sari menyebut, IMA pada dasarnya mendukung penguatan pengawasan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam guna memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Akan tetapi, IMA berharap kebijakan yang dibuat tetap menarik untuk industri tambang. Dia juga menyatakan, banyak industri tambang yang sejak awal investasi sudah memiliki kontrak jangka panjang dan sudah dikaji keekonomiannya dalam rentang waktu yang panjang.

“IMA mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Namun, dalam implementasinya perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan mampu tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Sari melalui keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Sari menyampaikan, industri pertambangan pada prinsipnya siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat tata kelola sektor minerba. Implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan keberadaan kontrak penjualan jangka panjang (long-term sales agreement) yang telah disepakati. Kepastian hukum dan stabilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta daya saing Indonesia di industri pertambangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) meminta pemerintah memperjelas sejumlah aspek teknis dalam implementasi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA), khususnya terkait kontrak ekspor batu bara yang sudah berjalan dengan pembeli luar negeri.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan ekspor batu bara selama ini umumnya dilakukan melalui kontrak jangka panjang yang memuat berbagai ketentuan terperinci, mulai dari harga, spesifikasi kualitas, jadwal pengapalan atau laycan, penalti keterlambatan, mekanisme pembayaran, hingga forum penyelesaian sengketa.

“Dari sisi teknis, ada banyak aspek yang perlu diperjelas, seperti status kontrak jual beli yang sudah berjalan,” ujar Gita kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme transisi apabila skema baru nantinya mengubah pihak penjual maupun alur transaksi ekspor.

“Apabila skema baru mengubah pihak penjual atau alur transaksi, maka perlu dijelaskan apakah diperlukan novasi kontrak, bagaimana jika buyer tidak menyetujui perubahan tersebut, dan bagaimana perlindungan terhadap kewajiban yang sudah disepakati sebelumnya,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).

Dalam aturan tersebut, pemerintah akan mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan menjadi platform satu pintu dokumentasi dan transaksi ekspor SDA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada tahap awal mulai 1 Juni 2026, dokumentasi ekspor akan dilakukan melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh proses ekspor komoditas strategis ditargetkan dilakukan sepenuhnya melalui perusahaan tersebut.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktikunder invoicingdantransfer pricing, serta meningkatkan pengawasan devisa hasil ekspor.

Ini merupakan platform promosi berkelanjutan yang sangat baik untuk memberikan kesempatan bagi UMKM Indonesia masuk ke dalam rantai pasok industri makanan dan minuman regional, bahkan global,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan Singapura mencatat produk madu, bumbu organik, hingga aneka makanan dan minuman membukukan 14 kontrak ekspor senilai 3,17 juta dolar AS atau sekitar Rp54,5 miliar dalam Food and Hospitality Asia (FHA) 2026 di Singapore Expo, Singapura.

Dalam keterangan resminya, Kamis, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura menyebut Paviliun Indonesia menampilkan 40 perusahaan produsen dan eksportir skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Duta Besar RI untuk Singapura Hotmangaradja Pandjaitan menyampaikan, di tengah ketidakpastian perdagangan global, penting bagi pemerintah dan seluruh stakeholders perdagangan untuk hadir mendukung UMKM, mulai dari pembinaan, pembiayaan, hingga promosi ke pasar ekspor global.

Selama empat hari pameran, Paviliun Indonesia berhasil dikunjungi lebih dari 6.012 pengunjung dan membukukan 14 kontrak ekspor senilai 3,17 juta dolar AS atau sekitar Rp 54,5 miliar.

Selain kontrak tersebut, terdapat belasan potensi transaksi yang diperkirakan mencapai 10,3 juta dolar AS atau sekitar Rp177 miliar untuk produk mie instan sehat, snack organik, produk perikanan, produk susu, aneka rempah, serta produk makanan dan minuman lainnya.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan, keikutsertaan Paviliun Indonesia pada ajang ini merupakan platform promosi berkelanjutan.

"Ini merupakan platform promosi berkelanjutan yang sangat baik untuk memberikan kesempatan bagi UMKM Indonesia masuk ke dalam rantai pasok industri makanan dan minuman regional, bahkan global," ujarnya.

Fajarini mengatakan, produk makanan dan minuman merupakan salah satu tulang punggung utama industri Indonesia yang turut menopang ekspor nasional selama lima tahun terakhir.

Tren ekspor produk makanan dan minuman Indonesia terus menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 23,35 persen secara tahunan pada 2025. Hal yang sama juga terlihat pada ekspor ke Singapura yang tumbuh 23,21 persen secara tahunan.

Kemendag juga mendorong upaya promosi yang berkelanjutan melalui penguatan kerja sama dengan BI, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan sektor lainnya, secara sinergis untuk mendukung UMKM industri makanan dan minuman Indonesia menembus rantai pasok regional dan global.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026