Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golkar menegaskan komitmen barunya dalam memperkuat peran legislator daerah di tengah meningkatnya frekuensi bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyebut bahwa bencana beruntun di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah daerah lain menjadi alarm bagi seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD untuk meningkatkan kepekaan dan kemampuan tanggap darurat.

Dia menegaskan bahwa Partai Golkar memandang penanggulangan bencana sebagai mandat strategis.

“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” katanya lewat rilisnya, Rabu (10/12/2025).

Sebagai wujud empati atas kondisi masyarakat di daerah terdampak, Panitia Bimtek memutuskan untuk tidak mengikutsertakan anggota Fraksi Golkar DPRD dari wilayah bencana, terutama Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Para legislator tersebut diwajibkan siaga di daerah masing-masing.

“Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” ujarnya.

Zulfikar menjelaskan bahwa para legislator dari daerah lain akan dibekali peningkatan kapasitas penanganan bencana. Materinya mencakup penyusunan regulasi daerah tentang mitigasi dan respons bencana—mulai dari penyempurnaan Perda kebencanaan hingga tata ruang yang adaptif terhadap risiko. Legislator juga dilatih memahami koordinasi antar-level pemerintahan, termasuk sinergi dengan lembaga nasional dan masyarakat.

Tak hanya itu, Golkar juga mendorong penguatan aspek penganggaran di tingkat daerah. Legislator didorong memastikan adanya alokasi kontingensi kebencanaan dalam APBD agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat tanpa terhambat birokrasi.

Menurut Zulfikar, kesiapsiagaan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga komitmen politik yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan daerah.

Termasuk dengan menegaskan bahwa Golkar akan terus memastikan setiap kebijakan anggota Fraksi Golkar DPRD berpihak pada keselamatan warga serta memperkuat sistem perlindungan masyarakat di seluruh Indonesia.

“Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” tandas Zulfikar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti peningkatan kapasitas pemerintah dalam merespons bencana dengan cepat melalui pengerahan aset udara berskala besar.

Dia menyebut, kemampuan negara telah berkembang jauh dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, termasuk menyinggung pengerahan armada udara yang disebut tidak terbayangkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025), bertepatan dengan situasi darurat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang tengah dilanda musibah.

“Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa perkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah,” kata Prabowo.

Prabowo mengungkap bahwa lima helikopter baru telah tiba pada pekan ini, dan pengadaan akan terus berlanjut.

“Minggu ini helikopter baru datang 5 buah minggu ini, dan terus berdatangan dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter di RI ini,” tegasnya.

Selain helikopter, Presiden juga menyebut sejumlah alutsista strategis lain yang baru juga tiba untuk memperkuat kemampuan logistik dan tanggap darurat nasional.

“Beberapa bulan lalu kita datangkan lima Hercules terbaru, C130J. Beberapa minggu lalu kita datangkan Airbus A400,” jelasnya.

Prabowo menyinggung kritik dari sebagian kalangan elite terkait denga pengadaan alutsista tersebut.

“Ada memang bagian dari rakyat kita, terutama dari elite kita yang pintar-pintar dan merasa sangat pintar selalu nyinyir, selalu suka menimbulkan ejekan-ejekan terhadap pemerintahnya sendiri, terhadap pemimpin-pemimpinnya sendiri. Untuk apa Prabowo beli alutsista banyak-banyak untuk apa?,” tuturnya

Lebih lanjut, dia menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemampuan negara menghadapi berbagai bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa meski Indonesia sering menghadapi situasi berat, ketangguhan bangsa tidak pernah surut.

“Namun di lain pihak, kita juga menyadari bahwa bangsa kita, negara kita ternyata adalah negara yang besar dan yang kuat. Kita mengalami cobaan-cobaan, kita mengalami badai, kita mengalami bencana, tapi bangsa kita kuat utuh dan bangsa kita mampu mengatasi semua cobaan yang kita hadapi,” kata Prabowo.

Alasan Penguatan Alutsista: Indonesia di Jalur Cincin Api

Prabowo menjelaskan bahwa penguatan armada udara bukan semata kebutuhan pertahanan, tetapi bagian dari mitigasi bencana mengingat posisi geografis Indonesia yang rentan.

“Saudara-saudara bangsa kita berada dalam sesuatu yang disebut dalam lingkaran api, the ring of fire. Bencana alam adalah bagian yang kita terus hadapi tantangan untuk itu kita harus siap menghadapi yang paling jelek pun keadaan, harus kita siap,” ujarnya.

Menurutnya, negara tidak boleh menunggu bencana datang sebelum melakukan pengadaan aset vital.

“Kita tidak bisa kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada perang sekalipun, kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter, tidak ada. Pemimpin harus berpikir ke depan, pemimpin tugasnya untuk memimpin, berhitung, merencanakan, itu tugas pemimpin,” tegas Prabowo.

Mereka bersama aparat setempat melakukan pencarian korban, membuka akses jalan, serta memberikan layanan kesehatan dasar,

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan kontraktor pertambangan, PT Antareja Mahada Makmur (AMM) mengerahkan tim emergency response team (ERT), yang terintegrasi dalam komando ESDM Siaga Bencana, ke dua wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera yakni Woyla Barat, Aceh, serta Kabupaten Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumut.

Koordinator lapangan ERT AMM Abdillah, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan, sebagai bagian dari PT Putra Perkasa Abadi Group, pihaknya merespons cepat bencana di Aceh melalui proses evakuasi dan pemulihan psikososial.

"Tim ERT AMM tiba di Aceh pada Jumat (27/11/2025), dengan kekuatan delapan personel yang mencakup koordinator, rescuer, dan tenaga medis. Mereka langsung terlibat dalam penyelamatan warga yang terisolasi banjir dan mendistribusikan bantuan makanan kepada penduduk terdampak," jelasnya.

Tim juga menyiapkan pos pelayanan kesehatan dan melaksanakan kegiatan psikososial bagi anak-anak di pos pengungsian.

Penanganan ini menjadi bagian penting untuk memulihkan kondisi mental korban setelah bencana.

Abdillah menambahkan pelayanan kesehatan dan pendampingan di pengungsian akan dijalankan secara berkelanjutan hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih.

Di Kabupaten Batangtoru, ERT AMM memperkuat operasi SAR sejak 30 November 2025 dengan mengerahkan 11 personel, termasuk tenaga paramedis, anggota SAR, operator alat berat, serta personel logistik.

"Mereka bersama aparat setempat melakukan pencarian korban, membuka akses jalan, serta memberikan layanan kesehatan dasar," kata Koordinator ERT untuk wilayah Sumatera Utara Addin Himawan.

Bantuan berupa sembako, air minum, dan kebutuhan bayi turut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para penyintas yang mengungsi di desa-desa sekitar.

Addin juga menjelaskan, tim dibagi menjadi dua unit kerja agar penanganan dapat dilakukan secara paralel yakni satu unit fokus pada evakuasi dan pencarian korban, sedangkan unit lainnya menangani layanan medis dan penyaluran bantuan.

Tim membuka pos medis serta membagikan paket bantuan di beberapa titik, termasuk Huta Godang, Garoga, Kampung Durian, dan Muara Ampolu.

Selain itu, ERT AMM juga terlibat dalam dukungan perbaikan jembatan serta operasi SAR lanjutan di Kecamatan Garoga.

"Seluruh anggota tim dibekali pelatihan dan peralatan sesuai standar emergency response, memastikan setiap operasi berjalan aman, cepat, dan tepat sasaran," sebut Addin.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan status bencana nasional di Sumatera menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai langkah itu sulit dilepaskan dari faktor keterbatasan fiskal di pengujung 2025.

“Sikap pemerintah yang enggan menetapkan status bencana nasional, satu-satunya alasan yang masuk akal adalah soal keterbatasan anggaran,” ujar Bhima saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Bhima menyoroti postur belanja negara yang berubah drastis akibat efisiensi anggaran yang sudah telanjur dialihkan ke program prioritas lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga ruang fiskal untuk tanggap darurat menyempit. Menurut Bhima, hasil efisiensi yang sudah masuk ke sejumlah program besar, termasuk MBG, membuat pos tanggap bencana berkurang signifikan.

“Anggaran sudah akhir tahun dan terlanjur hasil efisiensi masuk ke program seperti MBG. Hasilnya anggaran untuk tanggap bencana berkurang signifikan,” lanjut Bhima.

Catatan CELIOS, ucap Bhima, menunjukkan pemerintah lebih sibuk dengan kebijakan yang bersifat populis dan lalai terhadap krisis ekologis. Pada 2026, Bhima menyampaikan, anggaran MBG mencapai Rp 335 triliun atau sekitar 8,72 persen dari belanja negara yang sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Bhima membandingkan anggaran MBG yang tercatat 125 kali lebih besar dibandingkan anggaran untuk BMKG sebesar Rp 2,67 triliun, 240 kali lebih besar ketimbang Basarnas yang sebesar Rp 1,4 triliun, dan 680 kali lebih banyak dibandingkan anggaran untuk BNPB yang hanya sebesar Rp 490 miliar.

“Ironisnya, justru lembaga-lembaga inilah yang menangani dampak bencana akibat deforestasi dan krisis iklim. Sektor penting kekurangan anggaran, sementara program konsumsi jangka pendek membengkak,” ungkap Bhima.

Bhima menyebut efisiensi dari pusat turut melemahkan kapasitas respons di daerah, terutama menghadapi bencana ekologis dan dampak kerusakan lingkungan. Banyak daerah, ucap dia, akhirnya menanggung beban sendiri karena anggaran transfer dan dana kedaruratan ikut terdampak pemangkasan.

“Pelajaran bagi 2026, anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun harus dipangkas dan dikembalikan ke pos belanja yang terkena efisiensi, termasuk dana tanggap bencana hingga dana transfer daerah,” kata Bhima.