Dalam beberapa tahun terakhir, jika melihat kebijakan luar negeri Indonesia–khususnya dalam konteks rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok–terlihat bahwa literatur umumnya menjelaskan kebijakan tersebut melalui konsep hedging.

Dalam literatur hubungan internasional, Cheng-Chwee Kuik mendefinisikan hedging sebagai perilaku mencari perlindungan dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan berisiko tinggi. Negara bertindak rasional menghindari memihak dan mengambil langkah-langkah yang berlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang bersaing guna memiliki opsi cadangan.

Kita melihat hedging sebagai alasan di balik keberlanjutan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari berlanjutnya persaingan hegemoni antara kekuatan-kekuatan besar (great powers) di kawasan.

Sejak rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok mulai menguat pada dekade 2010-an, pemahaman para pemimpin Indonesia terhadap prinsip bebas dan aktif menunjukkan kemiripan yang cukup besar. Pendekatan Prabowo melalui slogan “million friends better than zero enemies” juga secara jelas menunjukkan keberlanjutan prinsip bebas dan aktif. Hal ini sekaligus menegaskan keberlanjutan kebijakan hedging dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Namun, ini bukanlah sebuah koinsidensi. Persaingan antara AS dan Tiongkok yang berlanjut selama masa pemerintahan Yudhoyono dan Jokowi, yang semakin memanas seiring dimulainya era Trump 2.0. Situasi ini telah mendorong Prabowo untuk menggunakan retorika yang serupa dengan para presiden sebelumnya dalam hal kebijakan luar negeri.

Dengan demikian, gambaran yang muncul sebenarnya menunjukkan bahwa kebijakan hedging bukanlah sebuah pilihan bagi para presiden Indonesia. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan luar negeri Indonesia sebagai manifestasi dari persaingan kekuatan besar yang sedang berlangsung di kawasan Indo-Pasifik. Dalam arti lain, berakhirnya strategi hedging dalam kebijakan luar negeri Indonesia dapat terjadi seiring dengan berakhirnya persaingan antara negara-negara besar.

Jika dievaluasi dari perspektif Indonesia, kebijakan luar negeri bebas dan aktif yang telah dijalankan sejak berdirinya negara Indonesia hingga saat ini pada dasarnya muncul sebagai padanan dari hedging. Namun demikian, jelas bahwa kebijakan hedging diberi “nama” yang berbeda oleh setiap presiden.

Sebagai contoh, pada masa Presiden Yudhoyono (2004–2014), muncul slogan “million friends, zero enemy”, atau pada masa Presiden Prabowo (2024-) slogan “thousand friends are too few, one enemy is too many”. Slogan-slogan tersebut menunjukkan berbagai kesamaan.

Namun, jika ditinjau dari karakteristiknya, pendekatan kebijakan luar negeri para presiden tersebut menunjukkan perbedaan. Kebijakan luar negeri Yudhoyono dibangun di atas norma-norma seperti multilateralism, democracy promotion, dan bridge-building. Sedangkan Jokowi sebaliknya lebih mengutamakan hubungan bilateral serta memberikan perhatian besar pada diplomasi ekonomi. Sementara itu, penekanan yang ditonjolkan Presiden Prabowo dalam kebijakan luar negeri Indonesia adalah peningkatan kapasitas hard power (kekuatan militer).

Sementara kebijakan hedging Indonesia tetap mempertahankan signifikansinya. Di sisi lain Jakarta juga terus melanjutkan upaya optimalisasi industri pertahanannya. Pada masa kepemimpinan Prabowo, program OEF (Optimum Essential Force) diluncurkan yang menargetkan modernisasi angkatan darat Indonesia.

Pemerintahan Prabowo membuktikan kecenderungannya yang lebih besar terhadap modernisasi militer dalam kebijakan luar negeri melalui dua aspek. Pertama, sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kerja sama pertahanan Indonesia telah semakin beragam dengan negara-negara seperti Tiongkok, Prancis, Turki, Italia, Rusia, dan Belarus.

Kedua, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, belanja pertahanan tetap relatif tinggi. Anggaran negara mengalokasikan dana sebesar Rp187,1 triliun (US$10,5 miliar) kepada Kementerian Pertahanan tahun ini, menjadikan pertahanan sebagai pos pengeluaran terbesar kedua setelah program MBG (Makan Bergizi Gratis).

Anggaran pertahanan untuk tahun 2026 menunjukkan kenaikan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2021 sebesar Rp125,9 triliun. Pada 2024, angka ini meningkat menjadi Rp190,5 triliun, dan pada tahun 2025, realisasinya diperkirakan mencapai Rp247,5 triliun. Tetapi, salah satu tantangan yang akan dihadapi Indonesia saat melaksanakan OEF adalah ketergantungan pada peralatan pertahanan impor.

Dalam konteks ini, hubungan Turki-Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dalam hal kerja sama pertahanan. Transformasi Turki menjadi mitra pertahanan strategis Indonesia, khususnya sejak masa Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan hingga saat ini, memberikan keuntungan signifikan di Indonesia.

Pertama-tama, kerja sama Turki-Indonesia didasarkan pada kerja sama pertahanan yang tidak mengedepankan hierarki di antara kedua belah pihak. Jika mempertimbangkan perjanjian pembelian 48 unit pesawat tempur KAAN yang ditandatangani pada 2025, pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia menunjukkan bahwa perjanjian tersebut bukan hanya sekadar diplomasi pertahanan, tetapi juga mencakup transfer teknologi dan peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional.

Situasi ini muncul sebagai konsekuensi alami yang membedakan kerja sama antara dua kekuatan menengah dari kerja sama antara kekuatan besar dan kekuatan menengah. Hal ini tidak menciptakan ketergantungan pertahanan antarnegara.

Hal kedua adalah kesamaan dalam identitas kebijakan luar negeri Turki dan Indonesia. Baik Turki maupun Indonesia memiliki pemahaman kebijakan luar negeri yang berorientasi pada penetapan norma. Kemudian upaya mereka untuk mencari tempat dalam politik global sebagai aktor di luar status quo telah menjauhkan keduanya dari peran sebagai kekuatan menengah dengan perilaku hedging klasik. Hal ini dan mendorong mereka untuk menjadi teladan di antara negara-negara kekuatan menengah lainnya.

Peningkatan belanja industri pertahanan Indonesia sebenarnya muncul sebagai akibat dari ketidakcukupan perilaku hedging dan upaya mencapai swasembada pertahanan. Terutama selama Perang Dingin, keterlambatan modernisasi pertahanan di negara-negara yang bergantung pada industri pertahanan negara-negara adidaya telah memperlambat upaya modernisasi industri pertahanan negara-negara tersebut saat ini.

Lebih jauh lagi, hal ini telah membuat negara-negara tersebut menjadi malas dalam hal kemandirian pertahanan. Upaya lokalisasi yang tinggi dalam industri pertahanan Turki saat ini telah menjadi model penting, terutama bagi negara-negara Global Selatan. Dalam konteks ini, meminimalkan risiko yang timbul dari konflik regional dapat terwujud melalui kerja sama pertahanan antara dua negara kekuatan menengah.

Hanif Rahadian

Pemerhati Pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Lembaga KERIS

“KITA berusaha untuk mengakuisisi kapal induk yang dulu dimiliki oleh Angkatan Laut Italia, yaitu Garibaldi.”

Itulah penggalan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (TNI AL), Laksamana TNI Muhammad Ali, saat ditemui dan diwawancarai wartawan seusai acara serah terima KRI Brawijaya-320 di Dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin, 8 September 2025.

Sejak sekitar periode Juli 2025, isu pembelian kapal induk garibaldi oleh Indonesia mencuat dan terus menguat hingga saat ini, setidaknya pada bulan dan tahun yang sama, perwakilan dari galangan kapal italia Fincantieri melakukan presentasi di Jakarta terkait rencana mengkonversi kapal garibaldi menjadi kapal induk helikopter dan UAV, menyesuaikan dengan kebutuhan dari TNI-AL.

ITS Giuseppe Garibaldi sendiri merupakan kapal induk ringan yang dirancang untuk mengoperasikan helikopter dan pesawat tempur dengan metode Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL). Kapal ini memiliki panjang sekitar 180 meter dengan displacement sekitar 10.000 ton yang meningkat hingga 14.150 ton saat muatan penuh. Garibaldi mampu melaju hingga 30 knot berkat empat turbin gas General Electric LM2500 dengan total daya 81.000 shp, serta memiliki jangkauan operasional sekitar 7.000 mil laut pada kecepatan jelajah 20 knot.

Kapal ini dilengkapi dek penerbangan sepanjang 174 meter dengan ski-jump 6,5 derajat dan hanggar yang mampu menampung kombinasi pesawat maupun helikopter. Selain berfungsi sebagai kapal induk, Garibaldi juga dapat menjalankan peran sebagai kapal komando dengan kapasitas sekitar 830 personel. Untuk pertahanan diri, kapal ini dipersenjatai dengan rudal pertahanan udara Aspide, torpedo ILAS, serta tiga sistem Close-In Weapon System (CIWS) DARDO.

Rencana pengadaan dan pengoperasian kapal induk oleh TNI AL bukanlah sebuah kebijakan modernisasi yang berdiri sendiri, melainkan langkah ini masuk dalam program modernisasi alutsista dan pembangunan kekuatan armada yang tengah dijalankan Indonesia. Meski ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas TNI AL, rencana mendatangkan kapal ITS Giuseppe Garibaldi, sebuah kapal induk bekas yang sebelumnya dioperasikan Angkatan Laut Italia, memunculkan diskursus di tengah masyarakat luas.

Utamanya mengenai relevansi, urgensi, dan nilai strategisnya bagi kebutuhan pertahanan Indonesia. Perdebatan tersebut tidak hanya menyoroti usia kapal yang relatif tua serta potensi biaya pemeliharaan dan modernisasi yang besar, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana kehadiran kapal berbobot 10.000–15.000 ton tersebut selaras dengan kebutuhan operasional, prioritas strategis nasional, dan doktrin TNI AL saat ini.

Karena itu, apabila kapal ini benar-benar akan memperkuat armada Indonesia, pemerintah perlu memastikan kesiapan operasionalnya, baik melalui penyesuaian doktrin dan konsep operasi, program pemeliharaan dan sampai pada peningkatan kemampuan yang memadai agar dapat memberikan manfaat optimal dalam jangka panjang.

Operasi Militer Selain Perang

Menurut TNI AL, pengoperasian kapal induk ini nantinya akan difokuskan untuk mengemban tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam pelaksanaan misi kemanusiaan dan mitigasi bencana alam yang dikenal dengan istilah Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di kawasan Ring of Fire, Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga banjir serta tanah longsor.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera pada akhir 2025 yang menimbulkan lebih dari 1.000 korban jiwa menunjukkan masih adanya tantangan dalam mobilisasi personel, logistik, dan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak, baik melalui jalur udara maupun laut. Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya kemampuan respons cepat dalam operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).

Bicara mengenai kegunaannya dalam misi OMSP, mengoperasikan Garibaldi sebagai kapal induk helikopter merupakan satu langkah operasi yang paling mungkin dilakukan, Dalam konteks operasi HADR, pengoperasian ini menjadi opsi yang relevan karena kapal mampu berfungsi sebagai pangkalan bergerak dengan memboyong sejumlah helikopter, personel, dan keperluan logistik. Kemampuan ini jelas mempercepat distribusi bantuan serta mendukung upaya evakuasi dan penanganan bencana di wilayah kepulauan Indonesia.

Terlebih secara konsep pengoperasian helikopter melalui platform helideck kapal-kapal perang yang dimiliki oleh TNI-AL, adalah suatu hal yang sudah biasa dilakukan. Manakala Indonesia ingin mengadopsi doktrin untuk mengoperasikan kapal induk ini sebagai basis Unmanned Aerial Vehicle (UAV), tentu proses adaptasi dan penyelarasan doktrin operasinya masih membutuhkan waktu yang cukup panjang, mengingat bahwa sejauh ini Indonesia belum memiliki pengalaman maupun konsep operasi yang memungkinkan operasional UAV di kapal induk.

Implementasi operasional Fixed Wing Remotely Piloted System (RPS) juga sebuah hal yang masih tergolong baru lingkungan TNI-AL. Mengacu pada kondisi tersebut, maka operasi udara yang paling mungkin dilakukan secara realistis dengan waktu adaptasi yang bisa dilakukan dengan lebih cepat adalah dengan menggunakan Garibaldi sebagai basis pengoperasian helikopter, setidaknya dalam masa lima tahun sejak Indonesia secara resmi mengoperasikan kapal induk tersebut.

Kesiapan Operasional dan Refurbishment

Melakukan impor terhadap eks kapal induk eks Marina Militare tentunya perlu memperhatikan sejumlah aspek penting, bukan hanya pada teknis operasional kapal, tetapi juga memastikan kesiapan dari kapal ini secara menyeluruh. Program pengadaan kapal Induk ini mendapatkan alokasi pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 25 September 2025, dengan total nilai mencapai US$450 juta melalui diterbitkannya Penetapan Sumber Daya Pembiayaan (PSP).

Pada April 2026, diketahui bahwa parlemen Italia memberikan persetujuan atas hibah kapal ITS Garibaldi untuk Indonesia. Secara otomatis, persetujuan ini menghilangkan adanya tantangan politik terhadap proses penandatangan kapal itu ke Indonesia. Namun meski demikian, satu tantangan lain yang perlu turut menjadi perhatian ialah bagaimana memastikan kapal ini dapat siap dan beroperasi optimal setelah dia didatangkan.

Perlu diketahui satu hal bahwa kapal ini pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia sejak tahun 1985 dan sudah melewati berbagai operasi selama masa penugasannya. Jika kapal induk ini didatangkan ke Indonesia pada tahun ini, maka usianya sudah mencapai 41 tahun, dan ini tentu merupakan usia yang cukup tua bagi sebuah kapal perang.

Oleh karenanya untuk memastikan bahwa kapal yang sudah cukup berumur ini dapat digunakan secara oleh Indonesia, setidaknya hingga 2040 dengan tingkat kesiapan yang optimal, maka kapal tentu perlu melewati tahap Refurbishment atau Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO) terlebih dahulu sebelum dioperasikan.

Tentunya penyerahan program Refurbishment serta MRO terhadap kapal induk Garibaldi diperhatikan dengan cermat, setidaknya dengan alokasi dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$450 juta, maka setidaknya sekitar US$250 juta harus dialokasikan bagi kapal untuk menjalani program refurbishment. Adapun kegiatan-kegiatan refurbishment yang perlu dilakukan terhadap Garibaldi meliputi overhaul terhadap sistem utama dan sistem pendukung yang ada di dalam kapal, sehingga ia memiliki kelayakan operasional yang sesuai dengan standar yang ada di era saat ini.

Di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa pemerintah perlu menggandeng mitra yang tepat dalam mengawal proses refurbishment kapal induk Garibaldi. Tentunya menyerahkan program refurbish dan MRO kepada Fincantieri tentu menjadi langkah yang wajar dan paling logis. Mengingat Fincantieri merupakan galangan kapal yang membangun dan mengembangkan kapal ini sejak awal kapal dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia.

Sepanjang penugasan kapal ini di Italia, kegiatan MRO selalu diserahkan kepada Fincantieri, selaku pabrikan kapal. Pengalaman dan fakta ini tentu menegaskan bahwa Fincantieri merupakan galangan kapal yang yang paling paham dan mengetahui seluk beluk daripada kapal dengan berat mencapai 10.000 ton ini. Pada akhirnya, relevansi pengadaan ITS Giuseppe Garibaldi tidak ditentukan oleh statusnya sebagai kapal induk pertama Indonesia, melainkan oleh manfaat operasional yang mampu diberikannya bagi TNI AL.

Dalam jangka pendek hingga menengah, penggunaan sebagai kapal induk helikopter untuk mendukung misi HADR dan OMSP merupakan opsi operasional yang paling realistis untuk dikejar oleh Indonesia dengan kepemilikan kapal Induk Garibaldi. Namun, usia kapal yang telah mencapai lebih dari empat dekade menuntut program refurbishment dan MRO yang menyeluruh agar tetap andal dan aman dioperasikan. Karena itu, keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan operasional, dukungan pemeliharaan jangka panjang, serta kemampuan Indonesia mengoptimalkan kapal tersebut sesuai kebutuhan strategis pertahanan maritim nasional.

JAKARTA - Chengdu J-10C kini bukan lagi sekadar pesawat tempur yang sedang dikaji Indonesia. Pemerintah telah mengonfirmasi rencana akuisisi sedikitnya 42 unit jet tempur J-10C buatan China sebagai bagian dari program modernisasi kekuatan udara nasional.

Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang akan mengoperasikan pesawat tempur tersebut.

Kepastian pengadaan pesawat tempur tersebut disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada Oktober 2025. Sjafrie menyatakan pesawat tempur Chengdu J-10 akan segera memperkuat TNI AU. Sejumlah laporan internasional menyebut nilai pengadaan mencapai lebih dari USD9 miliar untuk 42 pesawat.

Keputusan ini menjadi salah satu langkah paling menarik dalam sejarah pengadaan alutsista Indonesia. Selama beberapa dekade, armada tempur TNI AU didominasi pesawat buatan Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa. Kehadiran J-10C menandai semakin beragamnya sumber persenjataan Indonesia di tengah persaingan geopolitik yang semakin kompleks.

Seperti Apa Kekuatan J-10C?

J-10C merupakan jet tempur multiperan generasi 4,5 yang menjadi salah satu tulang punggung Angkatan Udara China. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 16,9 meter dengan berat lepas landas maksimum mendekati 19 ton. Tenaganya berasal dari mesin turbofan WS-10B yang memungkinkan pesawat melesat hingga kecepatan sekitar Mach 2.

Lihat video: Momen Prabowo Siram Air Kembang ke Jet Tempur Rafale!



Salah satu keunggulan terbesar J-10C adalah penggunaan radar Active Electronically Scanned Array (AESA) yang mampu mendeteksi dan melacak banyak target secara bersamaan. Teknologi ini menempatkannya sejajar dengan sejumlah jet tempur modern Barat di kelas generasi 4,5.

Pesawat ini juga dibekali sistem peperangan elektronik modern, kokpit digital, helmet mounted display, serta kemampuan berbagi data secara real-time dengan platform tempur lainnya. Kombinasi tersebut membuat J-10C dirancang untuk menghadapi peperangan udara modern yang semakin mengandalkan sensor dan jaringan informasi.

Senjata Andalan Pemburu di Luar Jarak Pandang

Dalam pertempuran udara, J-10C mengandalkan rudal jarak dekat PL-10 dan rudal jarak jauh PL-15 yang menjadi salah satu senjata andalan China untuk pertempuran Beyond Visual Range (BVR) atau di luar jangkauan pandang pilot.

Selain itu, pesawat memiliki 11 titik gantung senjata yang memungkinkan membawa kombinasi rudal udara-ke-udara, bom pintar, rudal antikapal hingga rudal serangan darat presisi. Kapabilitas tersebut membuat J-10C mampu menjalankan berbagai misi mulai dari superioritas udara hingga serangan strategis.

Berdampingan dengan Jet Tempur Rafale

Masuknya J-10C tidak berarti Indonesia meninggalkan program pengadaan pesawat tempur lainnya. Saat ini TNI AU juga sedang menunggu kedatangan bertahap 42 unit Rafale dari Prancis, sementara proyek KF-21 bersama Korea Selatan masih berjalan.

Dengan kombinasi Rafale dan J-10C, Indonesia berpotensi memiliki salah satu armada tempur paling beragam di kawasan Asia Tenggara. Di satu sisi, Rafale menawarkan kemampuan tempur multirole yang telah teruji dalam berbagai operasi militer. Di sisi lain, J-10C menghadirkan alternatif dengan biaya akuisisi dan operasional yang relatif kompetitif namun tetap dibekali teknologi modern.

Keputusan mengakuisisi 42 unit J-10C juga menunjukkan strategi Indonesia untuk tidak bergantung pada satu pemasok persenjataan. Pendekatan ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi kebijakan pertahanan nasional.

JAKARTA - Akuisisi Kapal Induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya terkait dengan refurbishment atau pembaruan dan modernisasi agar kapal ini dapat berfungsi maksimal sesuai kebutuhan dan bagaimana memanfaatkannya secara maksimal.

Pemerintah Indonesia dikabarkan menyiapkan anggaran hingga sekitar Rp7,2 hingga Rp7,5 triliun untuk dapat membuat kapal berusia 43 tahun ini menjadi kekuatan kapal induk yang dapat beroperasi optimal mendukung kekuatan militer Indonesia.

Hal itu terungkap dalam Podcast yang digelar Marapi Consulting & Advisory yang dihadiri pengamat militer Gerry Soejatman dan Konsultan Marapi Consulting & Advisory Alman Hevas Ali.

“Kita perlu membagi dua kategori Kapal Induk, yaitu yang dapat beroperasi sebagai kekuatan utama sepenuhnya dengan kemampuan air wings yang mumpuni, untuk gelar operasi dari atas kapal (air to air, air patrol, air screen, land attack) dan ada jenis light aircraft carrier seperti yang dipakai di Ingggris, lalu semakin mengecil ke helicopter carrier, di mana ITS Giuseppe Garibaldi masuk dalam kelas ini.” katanya, Kamis (11/6/2026).

Gerry menyebut perlu hati-hati dalam memahami kapal induk sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan operasi yang tepat seperti apa. Kapal induk yang dimiliki Indonesia termasuk kategori kapal induk ringan, bukan untuk sebuah gelar operasi skala massif seperti punya Amerika Serikat.

Lihat video: KEKUATAN AS RUNTUH? Kapal Induk Terbakar, Sistem Pemadam Gagal Total! | Breaking News

”Kita bisa menggunakannya untuk helicopter carrier, untuk kebutuhan operasi perairan dalam Indonesia, bukan untuk tujuan blue water navy. Kapal ITS Giuseppe Garibaldi didesain sesuai doktrin militer Italia untuk bisa melakukan operasi cepat di perairan mereka, yang karakternya tidak berbeda jauh dengan perairan Indonesia. Kita bisa menggunakan kesamaan ini menurut Gerry, sebagai dasar untuk menentukan tujuan penggunaan kapal ini,” katanya.

Gerry menyatakan, TNI bisa menggunakan kapal induk untuk tujuan gelar operasi di luar wilayah, tetapi kembali pada tujuan negara untuk apa memiliki kapal tersebut. Dengan kemampuannya yang terbatas, maka perlu dipikirkan dukungan lainnya jika ingin dilakukan hal yang demikian. Kapal ini juga bisa digunakan untuk misalnya evakuasi WNI di negara-negara krisis karena mampu bergerak cepat. ”Namun semua kembali pada doktrin pertahanan kita, akan seberapa jauh melakukan gelar kapal tersebut,” katanya.

Menurut Gerry, kebutuhan untuk refurbishment adalah sesuatu yang wajar, selama bukan perubahan struktur. Misalnya, sebagai kapal pengangkut helikopter, masih bisa dilakukan penyesuaian, karena sejak awal diluncurkan perkembangan ukuran helikopter tidak banyak berubah. Untuk angkutan halikopter kapal ini sudah siap operasi.

Dengan alokasi anggaran yang ada, refurbishment menjadi penting karena perawatan terakhir oleh Italia adalah di 2014. Dengan anggaran yang dimaksimalkan untuk ini, bisa menambah usia pakai hingga 2040.

“Yang penting bagi sebuah kapal adalah sampai berapa lama ia akan bisa berfungsi dengan baik, yang dalam rangka mewujudkannya perlu dilakukan refurbishment. Dengan anggaran yang ada sebenarnya sudah cukup. Perihal apa saja yang perlu dilengkapi,” katanya,

Konsultan Marapi Consulting & Advisory Alman mengatakan, Angkatan Laut (AL) adalah instrumen politik pemerintah, dimana gelar kekuatannya tergantung pada kebijakan politik. Alman mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris memiliki kepentingan nasional di luar wilayah mereka, sehingga membangun kekuatan AL yang bisa beroperasi global secara penuh dan parsial.

“yaannya apakah kita memiliki proyeksi untuk gelar kekuatan di luar wilayah kita. Gagasan tentang Blue Water Navy harus disesuaikan dengan kebijakan luar negeri kita, apakah kita perlu deployment militer ke luar wilayah kita. Kepentingan kita di luar negeri adalah mengamankan jalur Slog, khususnya minyak. Kedua, Indonesia harus memiliki kemampuan bertempur di wilayah ZEE,” katanya.

Alman mengingatkan agar proses refurbishment ITS Giuseppe Garibaldi dilakukan oleh Fincantieri, karena selama berdinas di AL Italia untuk MRO kapal tersebut dilakukan oleh mereka. Secara logis mereka yang paling kompeten, karena memiliki catatan riwayat kapal tersebut dari 1985 hingga 2024.

“Kita perlu mempelajari juga untuk kemampuan MRO, dimana ada galangan nasional yang bisa melakukan perbaikan kedepan. Namun untuk awal dilakukan oleh Fincantieri,” katanya.

SEOUL - Korea Selatan telah mengembangkan versi osilator laser buatan dalam negeri yang menjadi inti dari senjata laser Cheongwang, menggantikan komponen inti buatan Jerman dan membuka jalan untuk memproduksi massal pencegat drone berbiaya rendah dengan teknologi dalam negeri.

Ini 4 Keunggulan Senjata Laser Cheongwang Buatan Korea Selatan

1. Belajar dari Perang Iran

Melansir Korea JoongAng Daily, Terobosan ini penting karena senjata murah yang diproduksi massal seperti drone telah menjadi alat yang menentukan dalam peperangan modern, sebuah pelajaran yang dipetik dari perang di Ukraina dan Iran.

Badan Pengembangan Pertahanan dan Hanwha Systems berhasil mengembangkan osilator laser untuk senjata anti-pesawat laser Blok-I, yang dikenal sebagai Cheongwang, pada akhir Mei, kata Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) pada hari Senin. Ke depannya, sistem Cheongwang baru akan menggunakan osilator buatan dalam negeri sebagai pengganti komponen buatan Jerman yang diandalkan hingga saat ini.

2. Dirancang Melawan Droke Korea Utara

Cheongwang, yang dirancang untuk melawan kawanan drone Korea Utara, pertama kali digunakan pada Desember 2024, dan sekitar lima unit telah ditempatkan di fasilitas negara utama, termasuk gedung Kementerian Pertahanan Nasional. Sekitar 10 unit lagi akan ditempatkan di lokasi-lokasi penting seperti Majelis Nasional.

Sistem anti-drone menembakkan laser serat optik berdaya tinggi langsung ke targetnya, menghancurkannya dengan panas. Karena beroperasi menggunakan listrik dan bukan amunisi, setiap tembakan berharga sekitar 2.000 won ($1,33), dan senjata ini dapat dioperasikan tanpa batas selama daya tersedia. Senjata ini dirancang khusus untuk drone, yang telah menjadi bagian tetap di medan perang modern.

3. Diproduksi di Dalam Negeri

Osilator laser yang baru diproduksi di dalam negeri ini merupakan bagian inti untuk menentukan metrik kinerja utama seperti keluaran sinar. Saat ini, hanya Amerika Serikat, Israel, China, dan Jerman yang dapat mengembangkan dan memproduksinya secara massal sendiri, dan ekspor terkait dikontrol ketat, kata DAPA.

“Osilator yang diproduksi di dalam negeri telah meningkatkan kinerja utama, termasuk keluaran, lebih dari 50 persen dibandingkan dengan peralatan impor sebelumnya,” kata seorang pejabat DAPA.

Dalam pengujian, waktu yang dibutuhkan untuk menjatuhkan drone tampilan orang pertama (FPV) turun menjadi satu hingga dua detik dari dua hingga empat detik, sementara drone sayap tetap dijatuhkan dalam beberapa detik, dibandingkan dengan lebih dari 10 detik sebelumnya, kata badan tersebut.

4. Mampu Melumpuhkan Drone Kecil

Output laser Cheongwang saat ini berada di kelas 20 kilowatt, cukup untuk melumpuhkan drone FPV kecil. Rudal jelajah dan rudal berpemandu taktis membutuhkan setidaknya 100 kilowatt, sementara rudal balistik dan jet tempur membutuhkan ratusan kilowatt atau bahkan daya kelas megawatt.

Dengan memanfaatkan teknologi lokal, pemerintah berencana untuk meningkatkan output dan presisi serta membuat sistem lebih kecil dan ringan melalui program pengembangan Blok-II.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menyatakan bakal terus memperkuat sistem pertahanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Juru Bicara Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan penguatan alutsista ini dilakukan menjaga kedaulatan wilayah serta menjawab tantangan keamanan yang semakin dinamis.

Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan armada pertahanan udara, seperti penambahan pesawat tempur Rafale untuk TNI Angkatan Udara.

"Kehadiran alutsista modern seperti jet tempur Rafale, radar pendeteksi ancaman, dan sistem pertahanan terbaru menjadi bagian dari upaya negara untuk memastikan wilayah Indonesia tetap aman dan terjaga," ujar Rico dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2026).

Dia menjelaskan pesawat tempur Rafale merupakan alutsista multi-role yang dirancang untuk menjalankan berbagai misi, mulai dari pengawasan udara, pertahanan wilayah, hingga mendukung operasi strategis lainnya.

Adapun, penguatan ini juga dilandasi oleh luasnya wilayah udara Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan sistem pertahanan yang modern dan terintegrasi untuk memastikan keamanan nasional tetap aman dan terjaga.

Ditambahkan Rico, penguatan kemampuan pertahanan udara dilakukan tidak hanya melalui pengadaan pesawat tempur modern, tetapi juga pengembangan radar pendeteksi ancaman dan sistem pertahanan pendukung lainnya.

"Ini adalah investasi strategis jangka panjang untuk menjaga keamanan nasional, stabilitas kawasan, dan memastikan pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan," tutur Rico.

Di lain sisi, kata Rico, memperkuat kemampuan menjaga kedaulatan negara, kerja sama pengadaan alutsista modern turut membuka peluang transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri.

"Pertahanan yang kuat tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pemerintah secara konsisten terus berkomitmen mendorong kemandirian industri pertahanan nasional, di tengah kekhawatiran atas meluasnya ketergantungan impor terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan hibah alutsista kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupa 6 pesawat tempur multirole Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat A-400M, Radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer, serta rudal Meteor di Lanud Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).

Tak hanya itu, dalam waktu dekat TNI juga dikabarkan akan menerima kedatangan bekas kapal induk Italia Giuseppe Garibaldi.

AHY menegaskan bahwa langkah transformasi industri pertahanan dalam negeri membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan guna membangun budaya unggul di sektor produksi.

"Tentu kita menuju ke sana," ujar AHY pada sela-sela kunjungannya di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/5/2026).

Saat ditanya lebih lanjut apakah hal tersebut berarti menunjukkan bahwa RI belum sepenuhnya mandiri saat ini, AHY menepis anggapan bahwa pemerintah tidak bergerak maju menuju hal tersebut.

Menurutnya, kemandirian bukan sekadar hanya dapat memproduksi sesuatu sendiri, melainkan juga dapat menanamkan suatu nilai unggul dalam setiap komponen yang berada dalam sebuah industri.

"Loh, kita kan terus berproses ya. Kita harus lakukan terus, semua negara perlu bertransformasi. Semua negara berupaya yang terbaik termasuk Indonesia, dan butuh waktu. Ingat, kita juga terus melakukan transformasi ini bukan hanya sekedar melakukan produksi-produksi yang serba jadi, tetapi ada budaya yang ditanamkan, dan ada budaya unggul yang ingin kita harapkan bisa menjadi spirit transformasi tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut AHY menekankan bahwa kerja sama internasional dalam pengadaan alutsista merupakan sesuatu yang lumrah untuk dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia. Kendati demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pemanfaatan kapasitas produksi domestik yang ada.

Dia mencontohkan langkah konkret pemerintah yang saat ini tengah mengawal proyek strategis matra laut melalui satuan tugas khusus dengan telah diluncurkannya kapal perang Frigate Merah Putih (FMP), yang diproduksi oleh anak bangsa di bawah besutan PT PAL Indonesia.

"Sebagai contoh, tadi saya juga bisa melihat secara langsung termasuk ada satgas yang saat ini sedang mengawal produksi Frigate Merah Putih. Ini juga salah satu satu contoh kebutuhan kapal-kapal kapal kita. Sekali lagi, tidak juga kemudian kita sama sekali tidak bekerja sama. Semua negara juga melakukan kerja sama pertahanan, termasuk juga dalam alutsista, tapi di mana kita bisa memproduksinya sendiri dengan teknologi yang kita miliki, kita lakukan itu. Kita dahulukan produksi dalam negeri," urainya.

Meski begitu, AHY tidak menampik adanya keterbatasan pada penguasaan teknologi, khususnya pada tingkat tertentu. Untuk mengatasi celah tersebut, pemerintah tengah mendorong adanya alih teknologi (transfer of technology) yang juga harus didukung oleh anggaran negara yang proporsional.

"Kecuali memang ada sejumlah teknologi yang kita belum mampu, dan kita harus bekerja keras juga, termasuk bagaimana terjadi transfer of knowledge, transfer of technology, dan tentunya dengan dengan kapasitas fiskal yang memadai untuk bisa membangun sebuah kemandirian. Ini berlaku sama, tentu bukan hanya terkait alutsista, bukan hanya terkait dengan kapal, tapi di semua sektor perdagangan kita melakukan sejumlah upaya agar Indonesia selain terpenuhi kebutuhannya tapi menuju kemandirian atau ketahanan yang berlanjutan," ujar dia.

Di sisi lain, AHY menunjukkan optimisme tinggi terhadap inovasi yang dihasilkan industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya pengembangan Kapal Selam Otonomus (KSOT) yang menempatkan Indonesia di jajaran segelintir negara di dunia yang mampu mengembangkan teknologi serupa.

"Lalu kita juga bangga tentunya dari sejumlah produk yang telah dilahirkan dan ini masih terus dalam semangat riset yang juga disempurnakan adalah kapal selam Otonomus KSOT yang ada di belakang kita ini. Ini karya anak bangsa. Tidak banyak negara di dunia menjelaskan bahwa Amerika, Rusia, Tiongkok, dan Indonesia yang mengembangkan kapal selam Otonomus, dan harapannya ini juga bisa semakin handal, bisa teruji, dan pada akhirnya sudah bisa memperkuat armada kapal-kapal kita, khususnya untuk kepentingan militer," bebernya.

Oleh sebab itu AHY turut mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk solid memberikan dukungan penuh terhadap ekosistem industri pertahanan dan teknologi nasional melalui sinergi triple-helix, termasuk kerja sama antarbangsa dan negara dalam upaya menuju kemandirian pengembangan teknologi pengadaan alutsista.

"Jadi, tentunya kita menuju ke kemandirian itu, semangatnya di sana, kita harus memulai ini, dan sudah dilakukan selama ini, dan terus berproses. Kalau bukan kita yang mengembangkan atau mendukungnya, siapa lagi? Saya rasa ini yang juga melibatkan semua elemen bangsa termasuk kalangan saintis, para akademisi, para teknokrat, dan juga saya selalu mengatakan kita perlu kerja sama antara negara, dengan berbagai kalangan karena pemerintah sendiri perlu mengembangkan sinergi dan kolaborasi yang baik dengan semua elemen termasuk dunia usaha, dunia bisnis, dunia akademik, dan berbagai komunitas masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan penambahan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis TNI Angkatan Udara pada Senin (18/5/2026). Langkah ini menandai tahap baru modernisasi pertahanan Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Pemerintah menerima enam jet tempur Rafale, enam jet bisnis militer Dassault Falcon 8X, dua pesawat angkut strategis Airbus A400M MRTT, dua radar GM403, serta rudal Meteor. Alutsista tersebut diproyeksikan memperkuat daya tangkal udara sekaligus memperluas jangkauan operasi militer Indonesia.

Dalam acara di pangkalan udara militer, Prabowo menegaskan penambahan alutsista bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional.

“Ini salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus meningkatkan pertahanan sebagai penangkal,” ujarnya.

Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, pertahanan menjadi syarat utama menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.

Masuknya Rafale, rudal Meteor, radar GM403, hingga A400M MRTT menunjukkan Indonesia mulai bergerak melampaui konsep minimum essential force menuju pembangunan daya tangkal strategis jangka panjang.

Modernisasi Rafale Terjaga APBN

Kedatangan enam Rafale menjadi tahap awal dari kontrak pembelian total 42 unit yang ditandatangani Indonesia dengan Prancis pada 2022. Nilai kesepakatan ini diperkirakan lebih dari US$8,1 miliar atau sekitar Rp31,80 triliun, meski pemerintah tidak merinci angka resminya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengadaan tersebut telah diperhitungkan dalam kerangka fiskal negara tanpa melanggar batas defisit APBN.

Purbaya menegaskan pemerintah juga menyiapkan anggaran signifikan untuk memperkuat pertahanan darat, laut, dan udara dalam beberapa tahun ke depan.

“Ada, tahun depan juga kita anggarkan juga cukup-cukup signifikan. Tapi kalau Anda tanya jumlahnya, kan rahasia juga. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut, dan udaranya,” ujar Purbaya.

Menurutnya, penguatan anggaran pertahanan telah dirancang untuk beberapa tahun ke depan di tengah ketidakpastian global.

“Tahun depan ada, tahun depannya lagi ada, tahun depan sudah dianggarkan juga cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang, memang apa kata Bapak Presiden betul, kita harus jaga kemampuan pertahanan kita,” katanya.

Ia juga menegaskan peningkatan belanja pertahanan tidak akan membebani APBN karena seluruh kebutuhan telah diperhitungkan sehingga defisit tetap dijaga di bawah 3% terhadap PDB.

Purbaya memastikan pembiayaan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi, dan pembangunan nasional tetap berjalan karena seluruh alokasi anggaran telah dihitung secara matang tanpa saling mengganggu.

Pengadaan Rafale sendiri telah dirancang sejak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan sebagai bagian dari reposisi strategi pengadaan alutsista. Pesawat tempur generasi 4.5 produksi Dassault Aviation ini mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari superioritas udara hingga peperangan elektronik.

Indonesia juga mengakuisisi sistem persenjataan utama Rafale, termasuk rudal beyond visual range (BVR) Meteor dan munisi presisi AASM Hammer. Rudal Meteor memiliki jangkauan sekitar 200 kilometer dan dapat menyerang target sebelum lawan menyadari ancaman.

Analis pertahanan Tasha Imansyah menilai kombinasi Rafale dan radar GM403 menjadi langkah penting bagi modernisasi TNI AU.

“Masuknya Rafale dan radar GM403 jelas merupakan lompatan besar dan langkah awal yang sangat baik,” ujarnya.

Namun, dia mengingatkan daya tangkal penuh baru akan terbentuk setelah seluruh ekosistem persenjataan terkirim dan terintegrasi secara menyeluruh. Artinya, kedatangan enam Rafale baru menandai tahap awal modernisasi kekuatan udara Indonesia.

Selain Rafale, pemerintah juga menerima dua unit Airbus A400M MRTT yang memiliki kemampuan angkut strategis sekaligus pengisian bahan bakar di udara. Fitur ini memungkinkan jet tempur beroperasi lebih jauh tanpa kembali ke pangkalan, sesuatu yang penting bagi Indonesia dengan wilayah lebih dari 5.000 kilometer dari barat ke timur.

Analis pertahanan Tasha Imansyah menilai pengadaan A400M merupakan langkah besar, tetapi belum cukup. Indonesia masih membutuhkan pesawat tanker murni berkapasitas bahan bakar besar serta pesawat Airborne Early Warning and Control (AEW&C).

“Tanpa kedua enabler murni ini, radius tempur dan situational awareness Rafale tidak akan maksimal,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menerima dua radar GM403 GCI yang menjadi bagian dari target pengadaan 25 radar nasional untuk memperkuat pengawasan udara. Radar ini dirancang mendeteksi ancaman jarak jauh dan membantu proses intersepsi, sekaligus memperkuat Sistem Pertahanan Udara Nasional.

Namun Tasha menyoroti tantangan interoperabilitas karena Indonesia mengoperasikan radar, jet tempur, dan sistem data-link dari berbagai negara.

Menurutnya, keberagaman platform seperti F-16, Sukhoi, Hawk, T-50, dan Rafale berpotensi menciptakan beban logistik dan biaya perawatan tinggi.

“Mengoperasikan terlalu banyak jenis platform dari negara produsen berbeda menciptakan beban logistik dan biaya perawatan yang sangat tinggi,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mulai memikirkan standardisasi platform serta memensiunkan armada lama secara bertahap agar biaya pemeliharaan tidak terus membebani APBN.

Tasha juga menyoroti pentingnya transfer teknologi dalam pengadaan alutsista. Pemerintah perlu memastikan industri pertahanan dalam negeri memperoleh manfaat nyata dari proyek Rafale.

“Industri pertahanan dalam negeri harus didorong mampu melakukan pemeliharaan tingkat berat secara mandiri,” katanya.

Menurutnya, jika transfer teknologi berjalan optimal, modernisasi pertahanan dapat mendorong pengembangan industri manufaktur, elektronika militer, dan riset teknologi tinggi di dalam negeri.

Peta Kekuatan Udara Asean

Masuknya Rafale tidak terlepas dari dinamika kekuatan udara di Asia Tenggara. Dalam satu dekade terakhir, negara-negara kawasan mempercepat modernisasi militernya.

Singapura telah mengoperasikan F-35 dan F-15SG generasi terbaru dengan sistem komando udara terintegrasi. Malaysia memperkuat armada Su-30MKM dan FA-50, sementara Thailand mengoperasikan Gripen yang terhubung dengan airborne early warning system. Vietnam juga masih mempertahankan armada Sukhoi dalam jumlah besar.

Di sisi lain, Indonesia selama bertahun-tahun dinilai tertinggal karena armada tempur utamanya masih mengandalkan F-16 lama, Sukhoi Su-27/30, Hawk 109/209, dan T-50. Kondisi ini menjadi tantangan bagi TNI AU dalam menjaga wilayah udara nasional yang sangat luas.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan udara yang kuat sekaligus memiliki radius operasi panjang. Karena itu, kehadiran A400M MRTT menjadi salah satu elemen penting dalam modernisasi pertahanan kali ini.

Perbandingan Kekuatan Udara Regional Asia Tenggara (2026)

Negara	Jet Tempur Utama	Kekuatan Utama	Tantangan
Indonesia	Rafale, F-16, Sukhoi Su-27/30, FA-50	Modernisasi cepat, wilayah strategis luas	Overdiversifikasi armada
Singapura	F-15SG, F-16V, F-35B	Teknologi paling maju di Asean	Wilayah kecil
Malaysia	Su-30MKM, FA-50	Penguatan armada bertahap	Keterbatasan anggaran
Vietnam	Su-27/30	Armada tempur besar	Modernisasi radar terbatas
Thailand	Gripen, F-16	Sistem data-link modern	Jumlah terbatas

Sumber: International Institute for Strategic Studies (IISS), Military Balance 2025 (diolah)

IDXChannel- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) cukup signifikan.

Penguatan tersebut mencakup pertahanan udara, laut, hingga darat sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

“Ada, tahun depan juga kita anggarkan juga cukup-cukup signifikan. Tapi kalau Anda tanya jumlahnya kan rahasia juga. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut, dan udaranya. Saya kan bagian bayar aja, kita bayar,” kata Purbaya kepada awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

“Tahun depan ada, tahun depannya lagi ada, tahun depan sudah dianggarkan juga cukup besar,” katanya.

Purbaya pun setuju dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto ketika menyerahkan 6 pesawat tempur Dassault Rafale, 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, 4 pesawat Dassault Falcon 8X, Radar GCI GM403 ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lanud Halim.

Prabowo menegaskan pentingnya penguatan pertahanan nasional sebagai kunci menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Apalagi dihadapkan dengan situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

“Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang, memang apa kata Bapak Presiden betul, kita harus jaga kemampuan pertahanan kita,” ujar Purbaya.

Menanggapi pertanyaan soal kondisi APBN yang dinilai masih mengalami tekanan, Purbaya menegaskan seluruh perencanaan anggaran telah dihitung secara matang, termasuk untuk sektor pertahanan dan berbagai program prioritas pemerintah lainnya.

“Masih terkontraksi, definisi Anda apa? itu kan sudah dihitung dengan ini pun, dengan ini sudah kita hitung anggarannya di bawah 3 persen, defisitnya di bawah 3 persen untuk PDB. Jadi enggak usah khawatir,” tutur dia.

Purbaya pun memastikan penguatan anggaran pertahanan tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga subsidi BBM.

“Jadi semuanya sudah kita hitung dengan dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam BBM. Jadi kita udah hitung dengan teliti, jadi Anda enggak usah khawatir,” katanya.

(kunthi fahmar sandy)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan seluruh program strategis pemerintah, mulai dari pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG), telah dihitung secara matang agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit anggaran di bawah batas maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Dengan ini sudah kita hitung anggarannya, di bawah 3 persen defisitnya, di bawah 3 persen dari PDB,” kata Purbaya usai menghadiri penyerahan sejumlah alutsista udara oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlanjutan pembiayaan negara. Pemerintah, kata Purbaya, telah menyusun formulasi fiskal secara hati-hati agar seluruh program prioritas tetap berjalan tanpa mengganggu pembangunan sektor lain.

“Jadi semuanya sudah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG dan program-program lainnya, tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam, BBM,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, pengadaan alutsista strategis yang saat ini mulai diterima TNI sebenarnya telah dirancang dan dianggarkan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo secara simbolis menyerahkan sejumlah alutsista strategis kepada Panglima TNI Agus Subiyanto, antara lain pesawat tempur Dassault Rafale, pesawat Dassault Falcon 8X, pesawat Airbus A400M Atlas, Radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer, serta rudal Meteor.

Alutsista yang diserahkan terdiri atas enam unit Rafale, empat unit Falcon 8X, dan satu unit Airbus A400M Atlas MRT. Kontrak pengadaan 42 unit Rafale sendiri telah ditandatangani sejak Februari 2022 dan mulai datang bertahap pada awal 2026.

Purbaya menegaskan, manajemen fiskal yang disiplin menjadi kunci agar agenda modernisasi pertahanan dan program sosial pemerintah dapat berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan anggaran satu sama lain.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan wilayah udara Indonesia harus aman dan kedaulatannya tidak bisa ditawar. Penegasan itu diungkapkan Seskab Teddy usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) ke Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Langit Indonesia harus aman, kedaulatan tidak bisa ditawar,” tegas Teddy dalam unggahan @sekretariat.presiden, Senin (18/5/2026).

Menurut Teddy, penyerahan alutsista strategis oleh Presiden Prabowo kepada TNI dalam rangka memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif. “Langkah ini merupakan bagian dari upaya modernisasi alutsista yang telah dimulai sejak Presiden menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan kini terus diperkuat dalam kepemimpinan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia,” lanjutnya.



Sementara itu, sejumlah alutsista yang diserahkan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, terdiri dari 6 pesawat tempur multiperan Dassault Rafale buatan Prancis. Kemudian, 2 Pesawat Angkut Multi Peran Transport/Tanker (MRTT) Airbus A-400M buatan konsorsium Airbus Eropa; 6 pesawat jet transport Dassault Falcon 8X buatan Prancis.

Kemudian, radar Ground Control Interceptor (GCI) Thales buatan Prancis, rudal udara jarak jauh Meteor buatan konsorsium Eropa MBDA; Smart Bomb Hammer buatan Safran Prancis.

Teddy menegaskan, pengadaan alutsista ini menandai langkah strategis pemerintah dalam membangun kekuatan udara yang terintegrasi. “Kehadiran berbagai platform pertahanan udara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam membangun kekuatan udara yang terintegrasi,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyerahkan sejumlah alutsista tersebut kepada TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dalam proses penyerahan, Kepala Negara melepaskan tirai logo Skadron Udara 12 yang ada di bagian depan badan pesawat MRCA Rafale.

Selanjutnya, Presiden Prabowo melanjutkan dengan penyiraman air ke bagian depan salah satu pesawat Rafale. Acara pun dilanjutkan dengan penyerahan kunci pesawat secara simbolis oleh Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada TNI Angkatan Udara dalam seremoni di Lanud Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5/2026).

Penambahan alutsista tersebut menjadi bagian penting dari program modernisasi pertahanan nasional yang mulai dirancang sejak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan.

Pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo tiba mengenakan kemeja safari cokelat dan langsung menuju area seremoni utama. Prosesi dimulai dengan pelepasan tirai merah putih yang menutupi salah satu unit pesawat tempur Rafale sebagai simbol peresmian.

Setelah itu, Prabowo melakukan tradisi penyiraman air kembang ke badan pesawat Rafale sebelum melanjutkan seremoni penyerahan simbolis kunci pesawat Rafale, Falcon 8X, Airbus A400M MRTT, serta sistem radar GM403 Ground Control Intercept (GCI) kepada jajaran TNI AU.

Agenda kemudian ditutup dengan peninjauan langsung sejumlah alutsista yang baru diterima Indonesia.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan penguatan pertahanan dilakukan untuk menjaga kedaulatan nasional di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

“Kita menerima secara resmi penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima enam pesawat tempur Rafale, pesawat Falcon, pesawat angkut VIP, A400, dan radar juga,” ujar Prabowo.

Ia menekankan peningkatan kemampuan pertahanan menjadi syarat utama menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat daya tangkal Indonesia terhadap berbagai ancaman.

“Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” katanya.

Dalam penyerahan tersebut, pemerintah menerima enam pesawat tempur Dassault Rafale, enam jet bisnis militer Dassault Falcon 8X, dua pesawat angkut strategis Airbus A400M MRTT, serta dua unit radar GM403 GCI.

Selain platform utama itu, Indonesia juga menerima rudal jarak jauh Meteor dan munisi presisi AASM Hammer untuk memperkuat kemampuan tempur Rafale. Kombinasi sistem persenjataan tersebut diyakini mampu meningkatkan kemampuan tempur sekaligus efek daya tangkal Indonesia di kawasan.

Kedatangan enam Rafale menjadi tahap awal realisasi kontrak pembelian total 42 unit yang ditandatangani Indonesia pada 2022. Seluruh armada ditargetkan diterima secara bertahap hingga 2029.

Pesawat tempur generasi 4.5 buatan Prancis tersebut dirancang untuk menjalankan berbagai misi udara-ke-udara maupun udara-ke-darat. Rudal Meteor yang menyertainya memiliki kemampuan beyond visual range (BVR) dengan jangkauan hingga sekitar 200 kilometer.

Sementara itu, kehadiran A400M MRTT akan memperkuat kemampuan pengangkutan strategis sekaligus pengisian bahan bakar di udara, sehingga memungkinkan operasi jarak jauh dengan cakupan lebih luas.

Pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan udara nasional melalui pengadaan radar GM403 GCI. Dua radar yang diterima saat ini merupakan bagian awal dari target pengadaan total 25 radar yang nantinya ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung deteksi dan intersepsi ancaman udara.

Mayoritas alutsista tersebut diproduksi industri pertahanan Prancis, termasuk perusahaan Dassault Aviation sebagai produsen Rafale dan Falcon 8X.

Penyerahan alutsista diakhiri dengan foto bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara serta petinggi TNI. Hadir di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.