Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap pemerintah kembali menguasai 4,09 juta hektare (Ha) kawasan hutan yang sebelumnya dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan.

Nusron menyebut, penertiban itu dilaksanakan oleh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam upaya menyelamatkan aset negara dari praktik penyalahgunaan.

"Pemerintah telah menguasai kembali 4,09 juta hektare lahan hutan dari praktik penyalahgunaan lahan. Pemerintah juga melakukan pemulihan lingkungan melalui restorasi Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793 hektare sebagai habitat penting gajah, harimau Sumatra, dan satwa endemik lainnya," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/1/2026).

Dari total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan sebagai kawasan hutan konservasi guna menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim dan perlindungan ekosistem jangka panjang.

Selain penyelamatan kawasan hutan, Satgas PKH juga berhasil mengamankan aset negara dengan nilai total mencapai Rp6,62 triliun.

Nusron menambahkan, nilai tersebut terdiri atas Rp4,28 triliun yang merupakan hasil rampasan negara dari perkara tindak pidana korupsi, serta Rp2,34 triliun yang berasal dari penagihan denda administratif atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Sementara itu, pascabencana hidrologi yang terjadi di sejumlah wilayah, Satgas PKH turut mempercepat pelaksanaan audit di tiga provinsi. Berdasarkan laporannya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.

Adapun, pencabutan izin tersebut mencakup 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di kawasan hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Selain itu, izin juga dicabut terhadap 6 perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan memastikan restorasi Taman Nasional Tesso Nilo berlanjut demi memastikan habitat gajah sumatra tidak terganggu.

“Proses restorasi Taman Nasional Tesso Nilo terus dilakukan. Kita terus bekerja untuk memastikan Domang dan kawan-kawan rumahnya tidak diganggu dan mereka bisa hidup di alam bebas,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ketika meninjau langsung TN Tesso Nilo pada Jumat (28/11/2025), dikutip dari siaran pers.

Raja Juli mengatakan restorasi akan dilakukan dengan berfokus pada area seluas 31.000 hektare (ha). Kawasan target restorasi ini akan berkembang menjadi 80.000 ha.

“Insyaallah di areal 31.000 hektare ini dulu yang kita restorasi jadi fokus utama, nanti pelan-pelan bisa ke 80.000 hektare Taman Nasional seperti yang ada di surat keputusan terakhir,” tambahnya.

Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk mengembalikan Tesso Nilo sebagai habitat gajah sumatra. Dia mengaku bahwa terdapat resistensi dari masyarakat, tetapi persoalan di Tesso Nilo disebutnya merupakah permasalahan yang terbentuk sejak lama.

“Kami thu bahwa permasalahan yang terjadi di Tesso Nilo ini bukan kejadian yang muncul satu atau dua tahun belakangan, ini sudah terjadi puluhan tahun,” kata Raja Juli.

Ia menyebut dengan pendekatan persuasif, sebanyak 394 KK yang berada di dalam kawasan inti seluas 31.000 hektare akan direlokasi ke lokasi yang sudah disiapkan pada Desember 2025.

“Mereka juga akan dengan damai kita pindah ke tempat yang memang akan dilegalkan untuk mereka, tetapi sekali lagi bukan di Taman Nasional yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai rumah bagi gajah sumatra yang memang kondisinya sangat memprihatinkan,” ujarnya.