Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan pagar dan tanggul di kawasan Taman Nasional Way Kambas guna mengatasi konflik antara manusia dan gajah yang telah berlangsung lama.

Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (12/3/2026).

Menurut Raja Juli, Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan rencana alokasi dana hingga Rp2 triliun untuk pembangunan pagar, tanggul, serta restorasi ekosistem di kawasan Way Kambas. Namun setelah dilakukan kajian dan upaya efisiensi, kebutuhan anggaran diperkirakan lebih rendah.

“Di London ketika itu Pak Presiden sudah menyampaikan maksimum Rp2 triliun akan diperuntukkan untuk pagar maupun tanggul di Way Kambas sekaligus restorasi ekosistem. Tapi setelah dipelajari dan dilakukan efisiensi, kira-kira maksimum Rp839 miliar saja,” ujar Raja Juli.

Dia menambahkan proyek tersebut akan dikerjakan dengan melibatkan satuan zeni militer di Lampung, termasuk unit Zeni yang berada di wilayah Raden Inten.

Raja Juli menjelaskan konflik antara manusia dan gajah di kawasan Way Kambas telah berlangsung puluhan tahun. Karena itu pemerintah berupaya membangun sistem pembatas antara kawasan taman nasional dan permukiman masyarakat.

Dari hasil studi sementara, total batas kawasan Way Kambas mencapai sekitar 176 kilometer. Namun tidak seluruhnya membutuhkan pembangunan pagar atau tanggul.

“Dalam studi sementara, yang perlu diberi pagar atau tanggul itu sekitar 130 kilometer,” katanya.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi konflik yang selama ini sering terjadi ketika gajah keluar dari kawasan hutan dan memasuki wilayah pertanian maupun permukiman warga.

Raja Juli juga mengingatkan bahwa penyelamatan habitat gajah menjadi semakin mendesak karena jumlah kantong habitat yang terus menyusut.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 42 kantong habitat gajah di Sumatra. Namun saat ini jumlahnya tinggal sekitar 21 kantong akibat berbagai tekanan terhadap lingkungan.

“Akibat illegal logging, illegal mining, dan perkebunan yang tidak terkontrol, habitat gajah ini sudah hilang setengahnya,” ujarnya.

Oleh karena itu pemerintah berencana menyambungkan kembali koridor-koridor habitat yang terfragmentasi agar pergerakan gajah tetap terjaga dan populasi satwa tersebut dapat dipertahankan.

Selain pembangunan infrastruktur konservasi, pemerintah juga menyiapkan inovasi pembiayaan untuk pengelolaan taman nasional di Indonesia.

Salah satu skema yang sedang disiapkan adalah pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) bagi pengelola taman nasional sehingga mereka dapat mengelola pendapatan secara lebih mandiri.

Raja Juli mencontohkan kondisi di Gunung Rinjani yang memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengunjung sekitar Rp50 miliar per tahun. Namun dana yang kembali langsung untuk pengelolaan kawasan hanya sekitar Rp10 miliar karena seluruh penerimaan masuk ke kas negara.

“Dengan BLU, taman nasional bisa mengelola dananya sendiri secara lebih fleksibel untuk memperbaiki ekosistem, meningkatkan keamanan, dan keselamatan pengunjung,” kata dia.

Meski membuka peluang komersialisasi, Raja Juli menegaskan pengembangan taman nasional tidak akan diarahkan pada pariwisata massal.

Menurutnya, pengelolaan kawasan konservasi harus tetap berbasis ekowisata atau eco-tourism, yang mengutamakan kelestarian alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Komersialisasi tentu ada, tapi tidak menjadi mass tourism seperti di Bali atau Borobudur. Ini harus menjadi eco-tourism, tujuan utamanya menjaga lingkungan hidup dan hutan,” ujarnya.

Dia berharap dengan inovasi pembiayaan tersebut taman nasional di Indonesia dapat berkembang menjadi kawasan konservasi berkelas dunia sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Di negara seperti Afrika atau Amerika, taman nasional bahkan bisa menjadi profit center. Kita berharap ke depan taman nasional di Indonesia juga bisa dikelola lebih baik, hutannya terjaga, satwanya terlindungi, dan masyarakatnya ikut sejahtera,” tandas Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan kebijakan strategis terkait konservasi salah satunya Instruksi Presiden (Inpres).

Menurutnya, Inpres yang sedang disiapkan akan berfokus pada penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatra serta Gajah Borneo yang mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk aktivis konservasi internasional maupun dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Raja Juli Antoni usai melakukan pertemuan dengan Presiden di Istana Negara, Kamis (12/3/2026).

“Saya banyak bertemu dengan aktivis konservasi internasional maupun Indonesia, dan mereka sangat mengapresiasi. Mereka mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang paling peduli terhadap konservasi satwa dan taman nasional Indonesia,” katanya kepada wartawan.

Raja Juli menjelaskan bahwa langkah penyelamatan gajah menjadi mendesak karena penyusutan habitat yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan catatan ilmiah, dahulu terdapat sekitar 42 kantong habitat gajah di Indonesia. Namun setelah dilakukan pengecekan jumlah tersebut kini tinggal sekitar 21 kantong.

Menurutnya, tanpa intervensi serius dari pemerintah, kerusakan kantong-kantong habitat tersebut berpotensi terus berlanjut dan mengancam keberlangsungan populasi gajah di Indonesia.

“Kalau tidak ada intervensi serius oleh pemerintah, kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan. Populasi gajah sebagai satwa yang dilindungi dan iconic species di Indonesia tidak menutup kemungkinan bisa punah,” kata Raja Juli.

Pembangunan Koridor Habitat

Dia menjelaskan bahwa sebagai bagian dari upaya penyelamatan, Inpres yang disiapkan Presiden akan memberikan instruksi kepada kementerian terkait untuk mendukung langkah konservasi yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan.

Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah pembentukan area preservasi di sejumlah kawasan perkebunan, termasuk wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di Sumatera.

Area tersebut akan difungsikan sebagai koridor yang memungkinkan gajah bergerak dari satu kantong habitat ke kantong lainnya.

“Di HGU yang sudah terbit, sawit yang terbit di Sumatera, akan dibentuk area preservasi yang memungkinkan ada koridor gajah antar kantong, sehingga gajah dapat bergerak dari satu kantong ke kantong yang lain,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun koridor di dalam kantong habitat yang ada, karena banyak kawasan tersebut saat ini mengalami fragmentasi.

Langkah ini dinilai penting untuk memperluas ruang jelajah gajah serta mencegah terjadinya perkawinan sedarah (inbreeding) yang dapat mengancam kesehatan populasi satwa tersebut.

Komitmen Prabowo pada Konservasi

Raja Juli juga menyinggung komitmen pribadi Presiden Prabowo dalam upaya konservasi satwa. Menurutnya, Prabowo pernah menyampaikan bahwa gajah merupakan satwa yang paling disukainya.

Namun, dia menegaskan bahwa kebijakan penyelamatan gajah bukan semata-mata didorong oleh faktor personal, melainkan karena pentingnya menjaga populasi dan habitat satwa tersebut.

Sebagai contoh komitmen tersebut, Raja Juli menyebut keputusan Prabowo menyerahkan sebagian konsesi PBPH miliknya di Aceh untuk kepentingan konservasi habitat gajah.

Dia mengatakan hal tersebut juga disampaikan kembali oleh Presiden ketika bertemu dengan Charles III di London.

Menurutnya, langkah-langkah konkret tersebut menjadi alasan mengapa banyak aktivis konservasi menilai Prabowo sebagai salah satu pemimpin yang memiliki perhatian besar terhadap upaya pelestarian satwa dan taman nasional di Indonesia.

“Awalnya King Charles meminta 10.000 hektare, beliau serahkan 20.000 hektare, bahkan sekarang menjadi 90.000 hektare. Semuanya diperuntukkan untuk menjaga habitat gajah di Sumatera,” tandas Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan resmi memulai program reforestasi di Taman Nasional Tesso Nilo sebagai bagian dari langkah pemulihan ekosistem hutan di Provinsi Riau pada Selasa (3/3/2026). Peluncuran reforestasi yang berlangsung pada Selasa (3/3/2026) itu dilakukan langsung oleh dan dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

Dalam sambutannya, Menhut menegaskan bahwa pemulihan Tesso Nilo merupakan prioritas nasional karena kawasan ini memiliki nilai ekologis yang sangat penting.

“Kita tidak bisa menunda lagi upaya pemulihan. Tesso Nilo adalah habitat penting bagi gajah sumatra dan berbagai satwa lainnya. Jika kita tidak bergerak sekarang, maka kita mempertaruhkan masa depan ekosistem Sumatra bagian tengah,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam sambutannya, dikutip Rabu (4/3/2026).

Reforestasi ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan penertiban dan pengembalian fungsi kawasan hutan yang selama ini mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan. Pemerintah menargetkan pemusnahan tanaman sawit secara bertahap dan penggantian dengan tanaman hutan yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Pada tahap awal pada 2026, pemulihan difokuskan pada areal seluas 2.574 hektare. Sementara hingga 2028, total target pemulihan ditetapkan 66.704 hektare. Pada lokasi peluncuran, penanaman perdana dilakukan di areal bekas sawit seluas sekitar 400 hektare dengan 2.000 bibit tanaman hutan.

Menurut Raja Juli, program ini disusun dengan mengacu pada kajian ilmiah dengan melibatkan berbagai institusi riset dan akademisi, sehingga jenis tanaman yang ditanam benar-benar mendukung ketersediaan pakan dan habitat satwa liar.

“Pemulihan ini dibangun di atas fondasi ilmiah yang kuat. Kami memastikan jenis yang ditanam memiliki fungsi ekologis, menjadi sumber pakan sekaligus naungan bagi satwa, khususnya Gajah Sumatera,” ujar Menhut.

Selain pendekatan ekologis, pemerintah juga memperkuat aspek tata kelola melalui penegakan hukum, pendekatan restorative justice, relokasi masyarakat secara persuasif dan bertahap, serta pembenahan status lahan agar clear and clean.

Raja Juli turut menekankan bahwa keberhasilan reforestasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

“Reforestasi ini bukan sekadar menanam pohon. Ini adalah komitmen bersama untuk mengembalikan keseimbangan alam dan memastikan anak cucu kita tetap mewarisi hutan yang lestari,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono memastikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup melalui penyediaan peta jasa lingkungan hidup (JLH). Peta tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan serta pembangunan kembali ekosistem gajah.

“Kami mendukung penuh langkah ini demi penyelamatan lingkungan. Melalui peta JLH, KLH akan membantu memprioritaskan wilayah dengan nilai jasa lingkungan tinggi untuk rehabilitasi dan restorasi. Selain itu, dalam pembangunan ekosistem gajah atau pembuatan saltlick, kami dapat menyediakan data peta JLH pengatur air," kata Diaz.

Diaz menambahkan bahwa penguatan rehabilitasi dapat ditempuh melalui dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang dapat diakses KLH. Sebagaimana diketahui, degradasi di TNTN cukup signifikan dengan lebih dari 90% kawasannya diperkirakan telah mengalami kerusakan.

“Kami berkomitmen untuk menghijaukan kawasan Tesso Nilo karena tadinya ada 81.000 hektare, sekarang jadi tinggal sedikit, jadi kami mendukung program reforestasi ini,” kata Diaz.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan memastikan restorasi Taman Nasional Tesso Nilo berlanjut demi memastikan habitat gajah sumatra tidak terganggu.

“Proses restorasi Taman Nasional Tesso Nilo terus dilakukan. Kita terus bekerja untuk memastikan Domang dan kawan-kawan rumahnya tidak diganggu dan mereka bisa hidup di alam bebas,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ketika meninjau langsung TN Tesso Nilo pada Jumat (28/11/2025), dikutip dari siaran pers.

Raja Juli mengatakan restorasi akan dilakukan dengan berfokus pada area seluas 31.000 hektare (ha). Kawasan target restorasi ini akan berkembang menjadi 80.000 ha.

“Insyaallah di areal 31.000 hektare ini dulu yang kita restorasi jadi fokus utama, nanti pelan-pelan bisa ke 80.000 hektare Taman Nasional seperti yang ada di surat keputusan terakhir,” tambahnya.

Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk mengembalikan Tesso Nilo sebagai habitat gajah sumatra. Dia mengaku bahwa terdapat resistensi dari masyarakat, tetapi persoalan di Tesso Nilo disebutnya merupakah permasalahan yang terbentuk sejak lama.

“Kami thu bahwa permasalahan yang terjadi di Tesso Nilo ini bukan kejadian yang muncul satu atau dua tahun belakangan, ini sudah terjadi puluhan tahun,” kata Raja Juli.

Ia menyebut dengan pendekatan persuasif, sebanyak 394 KK yang berada di dalam kawasan inti seluas 31.000 hektare akan direlokasi ke lokasi yang sudah disiapkan pada Desember 2025.

“Mereka juga akan dengan damai kita pindah ke tempat yang memang akan dilegalkan untuk mereka, tetapi sekali lagi bukan di Taman Nasional yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai rumah bagi gajah sumatra yang memang kondisinya sangat memprihatinkan,” ujarnya.