Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan diharapkan menjadi momentum untuk menata kepatuhan investor asing terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuannya, agar kesejahteraan pekerja bisa tetap terjaga.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Kementerian Ketenagakerjaan Ahmad Armando Jujur Pardamean Siregar mengatakan pihaknya terus menjaga agar kebutuhan investasi dan perlindungan tenaga kerja tetap seimbang.

"Jadi usaha berkelanjutan, tenaga kerja berkualitas, dan dalam konteks ini no one left behind. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam usaha berkelanjutan dari tenaga kerja berkualitas ini," katanya dalam diskusi Kepatuhan Investasi Asing terhadap Hukum Ketenagakerjaan Indonesia di Jakarta, Selasa (9/6).

Menurutnya, investasi memang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, tak berarti kesejahteraan pekerja diabaikan karena keduanya saling keterkaitan.

"Investasi yang baik bukan hanya menguntungkan tetapi juga taat hukum dan menghormati hak pekerja," imbuhnya.

Armando mengakui saat ini penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang paling menantang adalah putusan hukum inkracht. Oleh sebab itu, kementeriannya sekarang mendorong untuk mengedepankan penyelesaian secara musyawarah.

[Gambas:Youtube]

"Secara esensial, penyelesaian perselisihan itu selalu mengedepankan aspek musyawarah. Kalau Prof. Menteri kami selalu sampaikan, tidak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia terkait dengan penyelesaian perselisihan dalam konteks hubungan industrial yaitu: gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat," katanya.

Apalagi, jika berkaitan dengan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Kemenaker sebisa mungkin menjadi penengah atau wadah agar bisa dicapai kesepakatan antara pekerja dan perusahaan.

"Tapi ketika kita mempertemukan dua pihak yang berselisih terkait dengan adanya misalkan perselisihan hak atau perselisihan PHK, paling banyak kan PHK misalkan. Maka kacamata kami tidak boleh sekadar kacamata hukum dalam konteks regulasi. Kita harus lihat dinamika ekonomi, dinamika sosial, bahkan budaya setempat di mana para pekerja dan industrinya berselisih," jelasnya.

Oleh sebab itu, revisi UU Ketenagakerjaan diharapkan bisa menekankan aspek tersebut. Demi tercapainya keseimbangan dalam dunia usaha.

Sementara, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah menilai persoalan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan kewibawaan negara dalam menegakkan hukum. Ia menyoroti masih adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), tetapi belum dieksekusi oleh perusahaan.

"Nah sekarang pertanyaannya begitu ada putusan hukum sudah clear inkracht kok enggak ada eksekusi?" kata Trubus.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Selain itu, hal tersebut juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.

Karena itu, Trubus menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memiliki langkah yang sejalan dalam memastikan putusan sengketa ketenagakerjaan yang telah diputus pengadilan dapat dijalankan.

Sementara itu, Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) Ahmad Ansyori menilai revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu diarahkan untuk menutup berbagai celah hukum yang selama ini muncul dalam aktivitas investasi maupun aksi korporasi.

Menurut Ansyori, Indonesia memang membutuhkan arus investasi, termasuk investasi asing, untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Namun, upaya menarik investasi tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

"Ratusan triliun itu memang kita butuhkan. Tetapi bagaimana agar dia tidak hanya melihat perspektif finansial investasi saja," pungkas Ansyori.

Ia menegaskan keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepastian hukum menjadi faktor penting agar iklim usaha tetap sehat sekaligus mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja.

Bisnis.com, BATAM - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam bersama sejumlah serikat buruh lainnya menggelar peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Lapangan Welcome To Batam (WTB), Jumat (1/5/2026).

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam Yafet Ramon mengatakan, buruh membawa sejumlah tuntutan. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah dorongan percepatan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan dinilai lebih berpihak kepada pekerja.

Yafet menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang memberikan batas waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk merampungkan regulasi tersebut, atau paling lambat Oktober 2026.

“Sejauh ini belum terlihat progresnya, padahal draf dari buruh sudah diserahkan ke DPR RI melalui Partai Buruh. Ini yang kami soroti,” katanya.

Selain itu, buruh juga menolak sistem kerja alih daya (outsourcing) yang dinilai merugikan pekerja karena minimnya kepastian kerja, upah, dan jaminan sosial.

“Kontraknya pendek dan bergantung pada order. Kondisi ini tidak sejalan dengan amanat konstitusi terkait hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,” tegasnya.

Di sisi lain, buruh juga menyoroti belum meratanya dampak pertumbuhan investasi terhadap kesejahteraan pekerja di Batam. Sejumlah tuntutan lain turut disuarakan, seperti pembebasan pajak bagi pekerja perempuan, penghapusan pajak atas tunjangan hari raya (THR), pensiun, dan jaminan hari tua (JHT), serta ratifikasi Konvensi ILO 190 terkait perlindungan pekerja perempuan.

Tak hanya itu, buruh juga mendesak penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara menyeluruh di perusahaan serta meminta dukungan DPRD Batam untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

“Kami berharap ada dukungan nyata dari pemerintah daerah dan DPRD agar tuntutan ini mendapat perhatian serius,” ujar Yafet.

Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha guna mempertahankan stabilitas ekonomi daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan May Day 2026 yang digelar di Dataran Engku Putri dan dihadiri ratusan buruh dari SPSI Batam dan Kepulauan Riau, serta unsur Forkopimda.

Menurut Amsakar, penetapan Upah Minimum Kota (UMK) terbaru menjadi salah satu keputusan paling kondusif dalam lebih dari satu dekade terakhir karena melalui proses dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

“Keputusan UMK kemarin menjadi salah satu yang paling kondusif selama 11 tahun. Kita memilih jalan tengah yang mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha,” katanya.

Meski demikian, tantangan ketenagakerjaan masih cukup besar, terutama dengan meningkatnya arus migrasi ke Batam yang menjadikannya sebagai salah satu daerah tujuan utama pencari kerja di Indonesia.

Di tengah tantangan tersebut, Amsakar memaparkan capaian ekonomi Batam yang menunjukkan tren positif. Realisasi investasi tercatat mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 83,3 menjadi 83,8.

“Batam juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka,” ujarnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

“Batam adalah rumah kita bersama. Kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” kata Amsakar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan memasuki babak baru usai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 mengamanatkan perombakan regulasi ketenagakerjaan Tanah Air. Dunia usaha pun mendorong adanya regulasi yang lebih fleksibel guna tercipta keseimbangan antara akselerasi industri dengan perlindungan tenaga kerja.

Dalam rapat panitia kerja RUU Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4/2026), Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi harapan utama dari pembahasan beleid baru ini.

Menurutnya, upaya perlindungan dan kesejahteraan buruh merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan dunia usaha, khususnya sektor padat karya.

“Kesejahteraan buruh ini penting bagi kami, karena buruh selain merupakan pelaku atau produsen, mereka juga adalah konsumen yang akan membeli produk-produk hasil industri,” kata Bob.

Dia menjelaskan, pasar kerja Tanah Air berada dalam posisi lampu kuning lantaran tidak seimbangnya jumlah pencari kerja baru dengan lapangan kerja yang tersedia. Setiap tahun, Bob menyebut terdapat sekitar 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk ke pasar kerja di Indonesia.

Namun, apabila menilik pertumbuhan ekonomi dalam negeri, setiap 1% pertumbuhan setara dengan serapan tenaga kerja sebanyak 200.000 hingga 400.000 orang. Dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%, dia menyebut tenaga kerja baru yang terserap hanya berkisar pada angka 2 juta orang, sedangkan 1,5 juta lainnya tidak terserap dan berpotensi masuk sektor informal.

Di samping itu, dia menerangkan bahwa dunia usaha juga menghadapi masalah keterbatasan ruang ekspansi, lantaran investasi yang belum optimal dan cenderung menjauh dari sektor padat karya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja, terlebih pekerjaan berkualitas.

Oleh karena itu, Bob menjelaskan bahwa Apindo mendorong adanya regulasi yang lebih fleksibel untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan lebih mengakomodasi kepentingan pencari kerja. Menurutnya, negara-negara dengan karakter regulasi ketenagakerjaan yang lebih fleksibel cenderung mampu menarik investasi yang lebih besar.

Pokok pikiran yang disampaikan Apindo terkait fleksibilitas dalam RUU Ketenagakerjaan antara lain mencakup perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), pengupahan yang mempertimbangkan kemampuan bayar dunia usaha, hingga penyesuaian sistem tenaga kerja alih daya yang meminimalisir eksploitasi pekerja. Terdapat pula masukan terkait optimalisasi waktu kerja, pemagangan, tenaga kerja asing, hingga pengawasan ketenagakerjaan.

“Kita berharap bahwa undang-undang bisa memberikan fleksibilitas yang lebih banyak, tetapi sisi lain bipartitnya kita perkuat supaya perusahaan-perusahaan yang memang sudah mampu bisa memberikan yang terbaik buat pekerjanya,” tegas Bob.

Kepastian Dunia Usaha

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot mengamini bahwa serapan tenaga kerja di Tanah Air belum seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Menurut Subchan, terjadinya fenomenajobless growthini diiringi kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum kuat untuk mendorong sektor padat karya.

Dia memandang bahwa produktivitas, terutama di sektor padat karya, perlu dipercepat seiring perkembangan teknologi dan permintaan pasar. Biaya yang dipikul oleh dunia usaha dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan industri dan tenaga kerja dalam negeri.

Oleh karenanya, Subchan menyampaikan bahwa Kadin Indonesia turut berharap agar RUU Ketenagakerjaan ini dapat mendorong fleksibilitas operasional dunia usaha dengan perlindungan tenaga kerja yang memadai. Sistem ketenagakerjaan yang berbasis produktivitas juga diharapkan dapat menjadi salah satu substansi rancangan beleid itu.

Selain itu, dia menggarisbawahi perlunya regulasi baru yang jelas dan konsisten, sehingga bisa mengurangi ketidakpastian bagi dunia usaha. Hal ini juga mencakup kejelasan aturan turunan yang bisa diimplementasikan untuk mewujudkan keselarasan antara kepentingan industri dengan ketenagakerjaan.

“Keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan juga daya saing industri, ini harus menjadi prioritas utama dan tentunya kolaborasi antar pihak yang harus dikedepankan,” ujar Subchan.

Kesenjangan Upah

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti tajam persoalan ketimpangan upah minimum antarwilayah yang masih terjadi di Indonesia. Dia menilai, pembahasan RUU Ketenagakerjaan saat ini merupakan momentum krusial untuk membuat formulasi regulasi yang mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama terkait upah.

“Ini kesempatan kita untuk memformulasi, memberikan sebuah jaminan atau kepastian dari setiap aspek ketenagakerjaan, salah satunya terkait upah minimum ya Pak,” ujar Netty dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Sebagai contoh, paparnya, kondisi di Jawa Barat di mana jarak besaran upah minimum antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya sangat ekstrem meski berada dalam satu provinsi yang sama. Dia pun membandingkan upah di daerah industri seperti Bekasi dan Karawang dengan wilayah lainnya seperti Garut dan Majalengka.

“Sekarang kalau kita lihat dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang itu [upah minimum] sudah Rp5,8 juta, Rp5,9 juta begitu. Bayangkan Garut Rp2,4 juta, Majalengka Rp2,3 juta, Banjar juga seperti itu. Padahal masih satu provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Netty mempertanyakan usulan dan strategi dari pihak pengusaha untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dia khawatir jika disparitas upah ini tidak segera dicarikan solusinya, akan terjadi ketimpangan sosial dan kompetisi tenaga kerja yang tidak sehat, serta memicu relokasi usaha secara besar-besaran.

“Nah bagaimana caranya nanti kalau memang ada usulan dari APINDO dan KADIN untuk meminimalisasi gap antarwilayah terkait dengan upah minimum ini. Nah bagaimana kita menstrategikan yang padat karya ini?,” tanya Netty.

Dia juga memperingatkan dampak sosiologis dari tingginya gap upah tersebut, mulai dari perpindahan penduduk hingga potensi perpindahan pabrik ke daerah dengan upah yang lebih rendah.

Tenggat Pengesahan RUU Ketenagakerjaan

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya turut menjaring aspirasi terkait substansi aturan yang dibentuk atas amanat Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 itu, sering pembahasan yang juga dilakukan di DPR.

Menurutnya, Kemnaker telah melakukan serap aspirasi di 13 wilayah dan 38 provinsi secara hybrid, serta melibatkan 2.000 pemangku kepentingan dari unsur pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pemerintah daerah. Yassierli menyebut bahwa pihaknya akan terus melakukan penajaman dengan unsur-unsur terkait agar substansi yang dibahas dapat sesuai dengan amanat putusan MK.

“Hasil serap aspirasi terkait dengan kebijakan pengupahan PKWT, alih daya, PHK, serap aspirasi terkait dengan tata kelola hubungan industrial yang lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan, terkait klasifikasi pekerjaan, sistem pengawasan, dan seterusnya,” kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Dari perspektif buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa berdasarkan putusan MK, tenggat pengesahan rancangan beleid baru itu jatuh pada Oktober 2026. Pihaknya telah mengusulkan sejumlah konsep agar RUU Ketenagakerjaan dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan buruh.

Pihaknya menuntut agar rancangan beleid tersebut dapat menjamin kepastian status kerja, kelayakan upah, hingga penghentian eksploitasi tenaga kerja. Substansi ini mencakup pengaturan pekerja dengan waktu tertentu (PKWT) hingga penghapusan sistem alih daya aliasoutsourcing.

Selain itu, KSPI juga menuntut jaminan sosial buruh dapat diperluas dalam aturan yang baru. Said mendesak agar pekerja dapat mendapatkan jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran aliasunemployment insurance.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut bahwa hanya sekitar 36% pekerja di Tanah Air yang dibayar sesuai ketentuan upah minimum.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyampaikan bahwa hal ini mencerminkan kondisi bahwa upah minimum di Indonesia yang terlihat tinggi, tetapi justru rendah dari sisi pemenuhannya.

“Jadi upah minimum kita kelihatan tinggi tetapi compliance-nya atau pemenuhannya itu jauh daripada yang diharapkan. Utamanya di sektor yang berbasis SDA [sumber daya alam] dan padat modal justru," kata Bob dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab kepatuhan pengusaha yang rendah adalah tingginya batas upah minimum, sehingga perusahaan kesulitan masuk ke sektor formal.

Alhasil, dia menyebut banyak perusahaan seperti di Jakarta yang menawarkan upah lebih rendah dari batas minimum melalui kesepakatan dengan pekerja.

"Upah yang terlalu tinggi membuat perusahaan-perusahaan kesulitan untuk masuk ke sektor formal karena threshold-nya terlalu tinggi," ujar Bob.

Bob lantas menjelaskan bahwa yang patut menjadi perhatian adalah menyeimbangkan dua hal ini, yakni kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri.

Pihaknya memandang bahwa upah minimum semestinya berperan sebatas sebagai jaring pengaman. Menurutnya, ketentuan untuk pengupahan di atas upah minimum seharusnya diatur dengan mekanisme struktur dan skala upah.

Apindo juga mendorong pembahasan pengupahan lebih didorong di tingkat bipartit alias antara perusahaan dan pekerja. Harapannya, hal ini dapat diatur lebih terperinci di RUU Ketenagakerjaan baru yang tengah digodok DPR.

“Tidak hanya masalah upah minimum, tetapi juga struktur dan skala upah. Kemudian juga upah kompetensi, upah produktivitas, upah yang sifatnya insentif. Jadi sebenarnya ekosistem pengupahannya itu sangat luas dan sangat terbuka, tetapi yang menghabiskan waktu kita banyak itu cuma upah minimum,” ujar Bob.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan poin-poin penting yang akan diatur dalam revisi Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan yang memiliki tenggat pengesahan pada Oktober 2026 nanti.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya turut menjaring aspirasi terkait substansi aturan yang dibentuk atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 itu, sering pembahasan yang juga dilakukan di DPR.

“Hasil serap aspirasi terkait dengan kebijakan pengupahan PKWT, alih daya, PHK, serap aspirasi terkait dengan tata kelola hubungan industrial yang lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan, terkait klasifikasi pekerjaan, sistem pengawasan, dan seterusnya,” kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, Kemnaker telah melakukan serap aspirasi di 13 wilayah dan 38 provinsi secara hybrid, serta melibatkan 2.000 pemangku kepentingan dari unsur pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pemerintah daerah.

Yassierli menyebut bahwa pihaknya akan terus melakukan penajaman dengan unsur-unsur terkait agar substansi yang dibahas dapat sesuai dengan amanat putusan MK.

Selain revisi UU Ketenagakerjaan, dia juga mendorong agar Dewan menyegerakan pembahasan aturan terkait ketenagakerjaan lainnya, antara lain RUU Pekerja Gig hingga revisi UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja.

Yassierli menjelaskan bahwa RUU Pekerja Gig akan memuat pelindungan pekerja informal seperti ojek online (ojol) dan kurir, sedangkan revisi UU No. 1/1970 bertujuan untuk menyesuaikan ekosistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Tanah Air.

“Tidak hanya Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru, tetapi UU Pelindungan Pekerja Gig dan revisi UU K3 ini semoga bisa kita realisasikan, atau sebagian kita mulai tahun ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru akan rampung dibahas dan disahkan sebelum Oktober 2026 mendatang. Tenggat tersebut merupakan amanat Putusan MK No. 168.

Hal ini disampaikan Dasco ketika memberikan sambutan dalam pembukaan Rakornas II & Rakernas IV Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

“Kita masih punya waktu sampai dengan Oktober 2026 ini. Karena itu DPR dalam waktu dekat akan membuka diri untuk berdialog secara komprehensif dengan semua pemangku kepentingan, baik dengan serikat pekerja, dengan pengusaha, dan lain-lain,” kata Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa permintaan Amerika Serikat (AS) terkait ketenagakerjaan, yang meliputi peraturan PKWT dan alih daya atau outsourcing, akan diatur dalam UU tenaga kerja yang baru.

Dalam hal ini, Undang-Undang (UU) tersebut merujuk pada UU Ketenagakerjaan yang tengah direvisi.

Airlangga menyampaikan, beberapa pasal yang dibatalkan dalam UU Cipta Kerja pun nantinya akan diintegrasikan dalam kebijakan baru yang masih digodok tersebut.

“Nanti itu akan masuk di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, pekan lalu.

Sebagaimana dalam dokumen kesepakatan antara Indonesia dan AS, selain mengatur peraturan dagang, termasuk di dalamnya sorotan AS mengenai ketenagakerjaan di Indonesia.

Melihat Article 2.32 dalam Agreements on Reciprocal Trade (ART), AS meminta agar membatasi pekerja alih daya atau outsourcing pada bisnis inti.

Selain itu, AS juga mendorong Indonesia untuk mengubah kebijakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pekerja PKWT atau kontrak hanya diperkenankan maksimal satu tahun.

Sementara berdasarkan UU Cipta Kerja, pemberi usaha dapat mempekerjakan PKWT hingga lima tahun.

Saat ini pun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengebut Revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan tahun ini. Selepas reses, DPR akan membentuk tim dengan federasi-federasi serikat buruh.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini, sejak 19 Februari 2026 DPR sedang dalam masa reses. Kemudian, masa reses berakhir pada 19 Maret 2026.

"Setelah itu kemudian baru kami sudah sepakat melalui Rapim kemarin sebelum reses, bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan akan mulai kita jalankan," kata Dasco di Gedung DPR pada Selasa (24/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa DPR akan menggelar partisipasi publik dan kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan. DPR pun akan membentuk tim dengan federasi-federasi serikat buruh dalam menggodok revisi aturan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengebut Revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan tahun ini. Selepas reses, DPR akan membentuk tim dengan federasi-federasi serikat buruh.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini, sejak 19 Februari 2026 DPR sedang dalam masa reses. Kemudian, masa reses berakhir pada 19 Maret 2026.

"Setelah itu kemudian baru kami sudah sepakat melalui Rapim kemarin sebelum reses, bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan akan mulai kita jalankan," kata Dasco di Gedung DPR pada Selasa (24/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa DPR akan menggelar partisipasi publik dan kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan. DPR pun akan membentuk tim dengan federasi-federasi serikat buruh dalam menggodok revisi aturan tersebut.

Sebagai catatan, pembahasan Revisi UU Ketenagakerjaan merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 terkait uji materiel Omnibus Law Ketenagakerjaan. Mahkamah mengamanatkan kepada pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk UU agar melakukan perubahan terhadap substansi UU Ketenagakerjaan, maksimal 2 tahun sejak putusan tersebut ditetapkan pada 31 Oktober 2024.

Dasco menjelaskan saat ini DPR masih memiliki waktu sampai Oktober 2026 dalam merampungkan Revisi UU Ketenagakerjaan.

Menurutnya, rancangan undang-undang tersebut akan memuat ketentuan yang lebih adil dan menjamin perlindungan sosial kepada tenaga kerja, sekaligus mendukung pertumbuhan industri Tanah Air.

Dasco menyampaikan bahwa perumusan beleid tersebut diharapkan dapat berlandaskan dialog yang menghadirkan keadilan bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, Dasco meminta agar serikat pekerja hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dapat mempercayai Dewan dalam merumuskan UU Ketenagakerjaan yang baru.

“Sehingga kita tidak berpikiran jangka pendek dan untuk kelompok saja, melainkan juga berpikir untuk kemajuan bangsa dan negara dalam jangka panjang,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Adapun, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengaku telah meminta komitmen dari Dasco, jajaran DPR RI, serta pemerintah terkait pembahasan UU Ketenagakerjaan baru. Dia meyakini bahwa diskusi lebih intensif dapat tercipta agar aturan baru itu nantinya dapat lebih adil baik bagi buruh maupun ekosistem usaha secara keseluruhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru akan rampung dibahas dan disahkan sebelum Oktober 2026 mendatang.

Hal ini disampaikan Dasco ketika memberikan sambutan dalam pembukaan Rakornas II & Rakernas IV Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

“Kita masih punya waktu sampai dengan Oktober 2026 ini. Karena itu DPR dalam waktu dekat akan membuka diri untuk berdialog secara komprehensif dengan semua pemangku kepentingan, baik dengan serikat pekerja, dengan pengusaha, dan lain-lain,” kata Dasco.

Menurutnya, rancangan undang-undang tersebut akan memuat ketentuan yang lebih adil dan menjamin perlindungan sosial kepada tenaga kerja, sekaligus mendukung pertumbuhan industri Tanah Air.

Dasco menyampaikan bahwa perumusan beleid tersebut diharapkan dapat berlandaskan dialog yang menghadirkan keadilan bagi seluruh pihak.

Oleh karena itu, Dasco meminta agar serikat pekerja hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dapat mempercayai Dewan dalam merumuskan UU Ketenagakerjaan yang baru.

“Sehingga kita tidak berpikiran jangka pendek dan untuk kelompok saja, melainkan juga berpikir untuk kemajuan bangsa dan negara dalam jangka panjang,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengaku telah meminta komitmen dari Dasco, jajaran DPR RI, serta pemerintah terkait pembahasan UU Ketenagakerjaan baru.

Dia meyakini bahwa diskusi lebih intensif dapat tercipta agar aturan baru itu nantinya dapat lebih adil baik bagi buruh maupun ekosistem usaha secara keseluruhan.

Jumhur pun mengaku bahwa dia sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo menghendaki agar rancangan regulasi yang terpisah dari UU No. 1/2020 tentang Cipta Kerja alias Omnibus Law Ciptaker ini dapat lebih berpihak kepada buruh.

“Beliau [Prabowo] memang melihat Undang-undang Omnibus Law harus lebih digeser untuk pro kepada pekerja. Saya rasa itu hal yang baik, ya. Dan itu yang kita tangkap,” katanya kepada wartawan usai pembukaan.

Sebagai catatan, pembahasan UU Ketenagakerjaan baru merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 terkait uji materiel Omnibus Law Ketenagakerjaan.

Mahkamah mengamanatkan kepada pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk UU agar melakukan perubahan terhadap substansi UU Ketenagakerjaan, maksimal 2 tahun sejak putusan tersebut ditetapkan pada 31 Oktober 2024.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menekankan pentingnya keterbukaan dan meaningful participation dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam perumusan revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

"Pemerintah perlu mendengar aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari serikat pekerja/buruh, akademisi/praktisi, pengusaha/industri, dan pemda secara langsung sebagai bentuk perwujudan meaningful participation dalam proses pembentukan UU Ketenagakerjaan baru," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Putri melanjutkan revisi UU Ketenagakerjaan masuk Prolegnas Prioritas 2025 dan didorong oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta banyaknya kritik terhadap klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, Majelis Hakim MK mengamanatkan kepada pembentuk UU (Pemerintah dan DPR) agar melakukan perubahan terhadap substansi UU Ketenagakerjaan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun sejak Putusan MK tersebut ditetapkan.

Untuk itu, Putri mengatakan pemerintah sebagai mitra DPR dalam rangka penyusunan UU Ketenagakerjaan baru perlu menyiapkan bahan/materi untuk dilakukan pembahasan bersama DPR sebagaimana amanat MK.

Indah menjelaskan fokus pembahasan dalam forum konsultasi publik ini mencakup tujuh isu utama, yakni pengupahan, PKWT, alih daya, PHK, pesangon, waktu kerja dan waktu istirahat/cuti, dan tenaga kerja asing.

"Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif, tempat di mana suara pekerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat didengar dan dihimpun secara utuh," katanya.

Sementara itu, Direktur Bina Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker Agatha Widianawati mengatakan konsultasi Publik bertujuan untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat/stakeholder dalam memberikan masukan kepada Pemerintah.

"Terutama mengenai isu/masalah regulasi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan implementasinya serta dalam rangka tindak lanjut putusan MK Nomor 168/PUU-/XXI/2023," ujarnya.

Adapun konsultasi publik telah digelar di Medan, Tangerang, Makassar, Padang, Semarang, Balikpapan, Bali, dan Aceh.

Lima kota berikutnya direncanakan di Manado, Surabaya, Pontianak, Palembang dan Jakarta.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor ketenagakerjaan Indonesia pada paruh pertama 2026 diwarnai sejumlah dinamika, seperti lahirnya setumpuk regulasi baru hingga kian tingginya tekanan industri yang berdampak terhadap keberlangsungan tenaga kerja.

Dinamika diperkirakan berlanjut pada semester II/2026 yang akan menjadi penentu dalam pembenahan sistem ketenagakerjaan nasional. Usai serangkaian kebijakan diterbitkan pada semester I, paruh kedua menjadi waktu yang krusial bagi Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru dengan tenggat pengesahan pada Oktober 2026.