Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menjanjikan akan menyediakan anggaran bagi keberlangsungan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Benowo, entitas bisnis sampah menjadi listrik pertama di Tanah Air yang diambang kebangkrutan.

Rinciannya, pemerintah menjanjikan menyediakan anggaran biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) untuk memastikan PLTSa yang berlokasi di Benowo, Surabaya, Jawa Timur dapat berlanjut. Dana itu akan disalurkan melalui PT Sumber Organik.

"Harapan kami agar supaya perusahaan kami dapat tetap beroperasi dan dapat melunasi kewajiban juga kepada pihak lender. Kami berharap BLPS ini dapat dianggarkan baik untuk tahun 2025 dan seterusnya," terang Direktur Utama PT Sumber Organik Agus Nugroho Susanto saat rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Sebagai informasi, fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) pertama di Indonesia kini berada di jurang risiko gagal bayar (default) dengan pihak kreditur. Pemicunya, kebijakan pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dijalankan pemerintah Prabowo. Sebelumnya dana BLPS masuk ke alokasi DAK nonfisik yang menjadi bagian dari pagu anggaran transfer ke daerah (TKD). DAK nonfisik itu diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan kepada Menteri ESDM berdasarkan usulan pemda.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menyebut dana BLPS yang biasanya dianggarkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, tidak masuk ke dalam APBN 2025.

Askolani menyebut pihaknya telah mendapatkan surat permintaan bantuan dana BLPS, terakhir per Oktober. Dia menyebut awalnya direncanakan penyelamatan melalui anggaran milik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Akan tetapi, rencana tersebut tidak dapat direalisasikan karena sudah memasuki Oktober 2025.

Untuk itu, Askolani mengusulkan agar dana BLPS yang tertunda pada 2025 itu dicampur dengan alokasi 2026. Dana itu akan dimasukkan ke dalam pagu anggaran KLH mendatang.

"Januari bisa dilaksanakan Pak [Menteri]. Pas Januari sudah bisa dieksekusi," terang Askolani dalam rapat bersama Purbaya.

Pada akhir rapat tersebut, Purbaya memutuskan dana BLPS TA 2025 dan TA 2026 akan dianggarkan melalui pagu KLH sekitar Rp120 miliar lebih. Kementerian tersebut nantinya diminta untuk segera bersurat ke Kementerian Sekretariat Negara untuk perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026.

"Bantuan BLPS untuk TA 2025 dan TA 2026 dibayarkan pada belanja Kementerian Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026," tutur Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan RI pada pekan ketiga November 2025 senilai Rp2,29 triliun.

Berdasarkan data transaksi 17 sampai dengan 20 November 2025, nonresiden atau investor asing tercatat melakukan beli neto sebesar Rp2,29 triliun. Transaksi itu meliputi beli neto Rp3,93 triliun di pasar saham dan Rp2,66 triliun di pasar SBN.

Sementara itu, investor asing alias nonresiden seperti pekan-pekan sebelumnya juga melakukan jual neto di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) senilai Rp4,3 triliun pada periode tersebut.

Meski demikian, berdasarkan data setelmen sampai dengan 20 November 2025, investor asing atau nonresiden mencatatkan jual neto sebesar Rp31,17 triliun di pasar saham, Rp6,52 triliun di pasar SBN dan Rp143,83 triliun di SRBI sepanjang 2025.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," terang Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers, dikutip Minggu (23/11//2025).

Sementara itu, premi credit default swap (CDS) lima tahun yang menunjukkan persepsi investor terhadap risiko default per 20 November lalu sebesar 75,27 bps. Angka itu naik dibandingkan dengan pekan sebelumnya yakni 14 November sebesar 73,90 bps.

Adapun mengenai nilai tukar rupiah, mata uang garuda pada Kamis (20/11/2025) ditutup pada level (bid) Rp16.725 per dolar Amerika Serikat (AS). Pergerakan nilai tukar kemudian terpantau stabil di level (bid) Rp16.725 per dolar AS sebagaimana dibuka pada Jumat (21/11/2025).

Di sisi lain, imbal hasil (yield) SBN 10 tahun pada Kamis (20/11/2025) naik ke 6,15% dan turun tipis ke 6,13% pada Jumat (21/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mewanti-wanti aspek keberlanjutan rasio utang pemerintah yang sudah mencapai 39,8% terhadap PDB per akhir semester I/2025.

Telisa mengakui bahwa rasio utang pemerintah saat ini yang nyaris 40% terhadap PDB masih dalam batas aman, apabila merujuk pada Maastricht Treaty yakni 60% terhadap PDB. Namun, dia menggarisbawahi institusionalitas negara-negara selain RI dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB mencapai 20%.

Sementara itu, sebagaimana diketahui rasio pajak Indonesia masih dalam level sekitar 10% terhadap PDB. Hal itu, terang Telisa menjadikan kondisi Indonesia penuh risiko.

Indonesia, sebagaiman negara berkembang lainnya, dinilai memiliki batas aman rasio utang terhadap PDB sekitar 45%. Dengan rasio utang kini nyaris menyentuh 40%, maka Telisa menilai Indonesia semakin mendekati batas aman.

"Nah, berarti artinya dengan peningkatan ini kan memang kita sudah semakin mendekati batas atas itu, gitu, lho. Jadi, walaupun masih aman, benar, tetapi kan ini kita dulu pernah rasionya 25% pas kita lagi bagus-bagusnya, nah sekarang 39%, jadi, kan, artinya ya ada penurunan dari sisi sustainability utang kita. Itu yang mungkin perlu menjadi perhatian bagi pemerintah," terangnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Ekonom yang dikukuhkan sebagai Guru Besar UI pada 2023 itu berpesan, dengan kondisi utang pemerintah itu, maka perlu agar utang dijaga produktivitasnya.

Artinya, utang pemerintah digunakan untuk hal yang produktif sehingga bisa mendorong pertumbuhan PDB.

"Karena ketika itu digunakan untuk alokasi produktif, kita bisa mengejar ketertinggalan kita untuk membayar utang itu dengan dibalas dengan PDB yang tumbuh lebih tinggi. Karena asumsinya PDB yang lebih tinggi itu bisa memberikan penerimaan pajak yang lebih tinggi dan untuk membayar kepada cicilan utang tersebut," paparnya.

Adapun dari sisi keberlanjutan atau sustainabilityutang pemerintah ini, lanjutnya, terbantu dengan kebijakan penurunan suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Kendati ruang fiskal menyempit, beban bunga utang pemerintah tidak melonjak. Apalagi porsi utang pemerintah saat ini terbesar dengan denominasi rupiah.

Di sisi lain, Telisa tidak menampik melebarnya rasio utang bisa memengaruhi persepsi investor utamanya pada risiko default. Apalagi, jika melihat meningkatnya beban dan cicilan utang pemerintah.

Dia mencatat, saat ini outflow sudah berada di level Rp9,6 triliun. Menurut Telisa, itu menunjukkan adanya kekhwatiran pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah.

"Jadi Pak Menteri kita kan orang pasar ya, harapannya Pak Menteri juga bisa mencari solusi agar market ini tidak meninggalkan kita lah. Capital outflow-nya tidak terjadi terus-menerus, agar capital flows bisa kembali ke kita dan kita juga bisa memertahankan sovereign rating kita. Justru, kan, kalau bisa kita makin bagus," ucapnya.

Tantangan ke depan, papar Telisa, adalah untuk membereskan kebocoran pada penerimaan pajak hingga devisa. Dia menilai Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa perlu memerhatikan yield SBN pemerintah yang berpeluang naik sejalan dengan persepsi risiko oleh investor.

"Yield-nya agak naik saja, jadi, cost of fund kita naik, credit default swap kita juga bisa kemungkinan naik, itu sih challenge-nya," pungkas Guru Besar UI di bidang ilmu ekonomi moneter itu.