Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tumpukan sampah yang selama ini menjadi momok pengelolaan lingkungan di Kalimantan Timur kini berpotensi bertransformasi menjadi sumber energi terbarukan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bakal mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di dua kawasan sekaligus, yaitu Samarinda Raya dan Balikpapan Raya sebagai bagian dari kolaborasi lintas institusi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Joko Istanto menyatakan percepatan ini merupakan tindak lanjut konkret dari sinergi antara berbagai pihak yang telah terjalin sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, kawasan Samarinda Raya akan mencakup wilayah Kota Samarinda dan sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara kawasan Balikpapan Raya mencakup Kota Balikpapan beserta wilayah IKN.

"Pengembangan PSEL akan dibagi ke dalam dua kawasan utama, yakni Samarinda Raya dan Balikpapan Raya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Dia menambahkan pembagian kawasan bukan sekadar administratif. Untuk Balikpapan Raya, pasokan sampah akan datang dari Kota Balikpapan, kawasan IKN, dan sebagian wilayah Kukar.

Sejumlah kecamatan yang kini masuk dalam administrasi IKN, seperti Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa akan menyalurkan sampahnya ke Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Manggar, Balikpapan.

Adapun kawasan Samarinda Raya akan menerima aliran sampah dari Kota Samarinda serta kecamatan-kecamatan di Kukar seperti Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, dan Sanga-Sanga.

Joko menyebutkan kapasitas pengolahan masing-masing kawasan ditargetkan mencapai 650 ton per hari pada tahap awal, dengan harapan jangka panjang menembus angka 1 juta ton per hari.

Tahap Lelang di Depan Mata

Joko mengemukakan proses pembangunan PSEL saat ini masih berada pada fase peninjauan lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Peninjauan itu difokuskan untuk menilai kesiapan lokasi di tempat pemrosesan akhir (TPS) Samarinda dan TPS Manggar Balikpapan sebagai pusat pengembangan masing-masing kawasan.

Joko optimistis proses lelang bisa segera dimulai melalui mekanisme Danantara untuk menentukan pihak pelaksana.

"Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi prosesnya bisa masuk tahap lelang melalui Danantara untuk menentukan pihak pelaksana. Mudah-mudahan satu sampai tiga tahun ke depan sudah mulai beroperasi," katanya.

Dia menuturkan kehadiran PSEL diharapkan mengubah stigma sampah dari sekadar beban lingkungan menjadi komoditas energi yang bernilai ekonomi.

"Sampah kita sekarang bukan lagi menjadi beban, tetapi sumber energi. Ini adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik baru terbarukan dari sampah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mempercepat 32 proyek fasilitas waste to energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Proyek ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu 7 pekan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan proyek tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan pemerintah kini menargetkan percepatan signifikan dibandingkan proyek serupa sebelumnya.

“Di atas perintah Bapak Presiden semua karena darurat harus dipercepat, ya sudah kita ini maraton ya. Dulu itu 11 tahun cuma dua [proyek]. Bank Dunia, tadi Pandu [Chief Investment OfficerDanantara] bilang itu 45 bulan. Kita 6 bulan sekarang, kita akan selesaikan 32 [proyek] itu dalam waktu 7 minggu [mulai pembangunan]. Semuanya ini waste to energy, iniincinerator,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai proyek pembangkit listrik tenaga sampah merupakan terobosan dengan pendekatan inovatif yang pada tahap awal ditargetkan mampu mengurai sekitar 25% sampah secara nasional.

Dia memperkirakan jika implementasi diperluas hingga beberapa gelombang, persoalan sampah di Indonesia dapat terselesaikan dalam waktu 2–3 tahun atau sekitar akhir masa jabatan pemerintahan saat ini. Untuk tahap awal, proyek akan dimulai di sejumlah daerah.

“Ini bertahap. Ini gelombang pertama enam. Tadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Denpasar, Kabupaten Bekasi,” ucap Bima.

Bima menjelaskan proses pembangunan ditargetkan segera dimulai dalam 7 pekan, seiring kesiapan lahan, dengan catatan investor harus siap mengeksekusi proyek atau akan digantikan.

“Jadi harus mulai proses pembangunannya mulai. Kan ini baru lahannya siap, setelah itu mulai. Jadi investornya harus siap, kalau tidak diambil alih,” imbuhnya.

Adapun, fasilitas ditargetkan mulai beroperasi pada tahun depan. Meski demikian, dia mengakui kendala utama masih terkait ketersediaan lahan di sejumlah daerah sehingga wilayah yang belum siap akan masuk dalam gelombang berikutnya karena proses investasi membutuhkan tahapan pembebasan lahan.

“Sejauh ini yang bermasalah itu lahannya. Makanya yang belum itu gelombang berikutnya. Kan tidak semua pemda punya lahan, ada yang investasi. Investasi kan harus ada proses pembebasan dan lain-lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Bekasi telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan pemenang tender untuk pengelolaan WtE atau pembangkit listrik tenaga sampah.

Pada tahap awal, proyek ini baru mencakup tiga daerah di Jawa Barat. Adapun, operasional pembangkit akan dilakukan setelah proses pembangunan rampung, dengan harapan pengerjaan dapat berlangsung cepat sesuai target percepatan yang dicanangkan.

“Nanti kalau sudah selesai, kan beroperasinya kalau pembangunannya sudah selesai, mudah-mudahan cepat ya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan fasilitas pilot Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sejak 2017 sebagai uji coba teknologi konversi sampah menjadi energi listrik yang sekaligus menjadi bagian dari upaya menjawab tantangan pengelolaan sampah perkotaan dan mendukung kebijakan pemerintah terkait energi terbarukan.

Program ini juga berkaitan dengan sejumlah regulasi pemerintah, mulai dari Perpres No 18/2016, Perpres No 35/2018, hingga Perpres No 109/2025 yang menekankan percepatan pengolahan sampah menjadi energi ramah lingkungan. Kebijakan tersebut menjadi dasar penguatan teknologi PLTSa di berbagai kota di Indonesia.

Peneliti Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, Wiharja, menjelaskan bahwa sistem PLTSa bekerja dengan memanfaatkan sampah kota sebagai bahan bakar. Sampah terlebih dahulu dipilah dan dikeringkan untuk meningkatkan nilai kalor sebelum masuk ke proses pembakaran.

“Pendekatan ini mampu mengolah dan mengurangi volume sampah secara cepat dan signifikan hingga 80 persen sekaligus mengkonversinya menjadi energi,” ujar dikutip dalam pernyataan resmi, Jumat (17/4/2026).

Dia menjelaskan, panas hasil pembakaran digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan generator sehingga menghasilkan listrik. Sementara gas buang dari proses tersebut tetap di filter agar sesuai baku mutu lingkungan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Menurut Wiharja, fasilitas pilot PLTSa Merah Putih yang dikembangkan BRIN masih berada pada skala demonstratif dengan kapasitas 100 ton sampah per hari. Proyek ini pernah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada periode 2018 hingga 2022, dengan hasil listrik sekitar 700 kW yang digunakan untuk kebutuhan internal.

“Dalam skala pengembangan penuh, potensi energi dari sampah perkotaan di kota besar seperti Jakarta dapat mencapai puluhan megawatt, tergantung pada volume dan karakteristik sampah,” kata Wiharja.

BRIN menilai teknologi ini memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari penggunaan teknologi dalam negeri hingga kemampuan adaptasi terhadap karakter sampah Indonesia yang cenderung memiliki kadar air tinggi. Sistem ini juga dirancang agar dapat ditingkatkan ke skala lebih besar sesuai kebutuhan daerah.

Selain itu, teknologi ini dinilai lebih efisien karena dilengkapi proses pra-perlakuan sampah, serta fokus pada pengendalian emisi dan residu. Pendekatan ini juga membuka peluang penerapan di berbagai wilayah dengan penyesuaian kondisi lokal.

Secara global, teknologi waste to energy berbasis insinerasi sudah banyak digunakan di negara maju seperti Jepang, Jerman, Prancis, China, dan Singapura. Data World Bank dan UNEP menunjukkan teknologi ini mendominasi sekitar 78–79 persen pasar pengolahan sampah energi dunia.

Namun, BRIN menekankan bahwa implementasi di Indonesia tetap membutuhkan sejumlah syarat, seperti ketersediaan sampah, kesiapan investasi, serta penerimaan masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan.

Berikut keunggulan utama teknologi PLTSa BRIN:
- Mengolah sampah domestik dengan teknologi dalam negeri
- Berbasis riset nasional yang bisa disesuaikan dengan kondisi daerah
- Adaptif terhadap karakteristik sampah Indonesia yang belum terpilah
- Efisiensi tinggi melalui proses pra-perlakuan sampah
- Pengendalian emisi dan residu untuk menjaga kualitas lingkungan
- Dapat dikembangkan ke skala lebih besar sesuai volume sampah daerah

PLTSa ini diproyeksikan menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Selain mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir, teknologi ini juga diharapkan mendukung transisi energi bersih dan ekonomi sirkular di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan transparansi Danantara dalam menentukan mitra untuk fasilitas waste to energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Hal ini tak lepas dari Danantara yang baru-baru ini telah mengumumkan mitra untuk proyek PSEL di Bekasi dan Denpasar.

Danantara menetapkan Wangneng Environment Co., Ltd. sebagai operator untuk pembangkit listrik tenaga sampah di Bekasi, Jawa Barat dan Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. sebagai operator untuk pembangkit di Denpasar, Bali.

Mitra operator itu diwajibkan membentuk konsorsium guna mendorong transfer teknologi, termasuk dengan badan usaha milik pemerintah daerah dan perusahaan lokal Indonesia.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, Danantara perlu membuka kepada publik alasan-alasan penunjukan mitra perusahaan tersebut. Ini termasuk ihwal informasi teknologi yang ditawarkan.

Selain itu, Danantara dan mitra juga perlu transparan terkait nilai investasi dan mitra lokal yang bakal dipilih.

"Transparansi ini membantu publik untuk mengawasi dengan lebih baik," kata Fabby, Selasa (10/3/2026).

Dia menuturkan bahwa lazimnya dalam konteks alih teknologi, mitra lokal akan diperkenalkan pada teknologinya, cara kerja dan prinsip desainnya.

Menurut Fabby, teknologi PSEL sendiri sudah ada di pasar dan telah dipakai di banyak proyek. Oleh karena itu, seharusnya tidak terlalu rumit.

"Yang diperlukan nanti adalah menyesuaikan parameter alat dengan karakter/komposisi sampah di lokasi sehingga bisa beroperasi secara optimal," kata Fabby.

Sebelumnya, Danantara resmi menetapkan Wangneng Environment Co., Ltd. sebagai operator untuk pembangkit listrik tenaga sampah di Bekasi dan Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. sebagai operator untuk pembangkit di Denpasar, Bali.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, pemilihan kedua perusahaan itu telah melalui proses yang komprehensif.

Danantara juga menekankan tata kelola yang kuat sejak tahap awal, termasuk proses seleksi yang transparan dan berbasis mitigasi risiko. Pandu mengatakan, pengumuman ini menandai langkah penting dalam memastikan fasilitas PSEL dikelola dengan standar tertinggi dalam keandalan operasional, keselamatan, dan akuntabilitas.

"Kami akan terus bekerja sama erat dengan para mitra, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menghadirkan kemajuan yang terukur dalam pengurangan sampah dan pembangkitan energi bersih," kata Pandu melalui keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Dia berharap mitra operator terpilih mampu menjaga kinerja operasional yang konsisten, memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, serta mendorong keterlibatan yang berkelanjutan dengan masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat kepastian dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memulai proyek pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka sekaligus pembangkit listrik berbasis sampah.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Kementerian ESDM menyatakan akan segera menerbitkan surat penugasan kepada PT PLN (Persero) terkait proyek TPPAS Regional Legoknangka. Surat penugasan itu menjadi prasyarat penting untuk melangkah ke tahap perjanjian jual beli listrik dan penutupan pembiayaan (financial close).

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pihaknya secara aktif mendatangi Kementerian ESDM untuk memastikan proses administrasi tersebut segera rampung. Langkah jemput bola itu dilakukan atas arahan Gubernur Jawa Barat.

“Pak Gubernur menugaskan kami jemput bola ke Kementerian ESDM, bahkan kami sudah meyiapkan tenda, kalau lama mau buka tenda di sini, kami mau tidur saja di sini sampai dapat surat penugasan, tapi ternyata sudah dibahas kemarin pagi,” ujar Herman, Rabu (14/1/2026).

Menurut Herman, keberadaan surat penugasan sangat krusial mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menandatangani nota kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Jabar Environmental Solutions (JES) selaku pemenang tender proyek TPPAS Legoknangka sejak 2024.

“Sudah ditandatangani pada 2024 dan harapannya 2025 ini sudah financial close, tapi ternyata sudah lewat 2025 ada bottleneck di penugasan ke PLN dari Kementerian ESDM,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh persyaratan yang diminta dalam proses tersebut sebenarnya telah dipenuhi, mulai dari legal opinion hingga review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan selesainya proses di internal kementerian, Pemprov Jawa Barat berharap tahapan pembiayaan proyek dapat segera dituntaskan.

“Dan sekarang Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Ibu Dirjen langsung mengawal keputusan tentang penugasan ke PLN akan turun dan setelah itu kita dorong financial close,” ujar Herman.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya L. Dewi memastikan, surat penugasan dari Menteri ESDM akan diterbitkan dalam waktu dekat. Ia menyebutkan, seluruh aspek perencanaan tata bangunan dan lingkungan telah terpenuhi sehingga proyek dapat langsung terhubung ke jaringan listrik PLN.

“Kita sekarang sedang memproses keputusan Pak Menteri untuk segera menugaskan PLN. Ini sudah ada di rencana tata bangunan dan lingkungan juga, jadi nanti langsung bisa terfasilitasi untuk masuk ke grid PLN, segera turun paling lambat Senin,” kata Eniya.

Dengan terbitnya surat penugasan tersebut, proyek TPPAS Regional Legoknangka dinilai telah melewati salah satu hambatan utama, yakni kepastian pendanaan. Proyek ini didukung investor asal Jepang melalui Konsorsium Sumitomo–EPN–Hitachi Zosen, dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) berperan sebagai fasilitator dalam layanan penasihat transaksi, termasuk proses lelang.

Dalam perjanjian kerja sama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), sementara PT JES berkewajiban menjaga rasio utang terhadap ekuitas minimal 80:20. Periode konsesi proyek ditetapkan selama 20 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial (Commercial Operation Date/COD) yang ditargetkan dimulai pada Februari 2029.

Kesepakatan kerja sama juga mencakup pemenuhan dokumen transaksi pada Desember 2024 serta pelaksanaan uji komisioning yang dijadwalkan pada Agustus 2028. Selain itu, perjanjian dengan PT JES akan dilengkapi dengan komitmen penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

TPPAS Regional Legoknangka akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 20 hektare di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Fasilitas ini dirancang untuk mengelola sampah regional dari wilayah Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, serta Kabupaten Sumedang.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut untuk menangani sampah di Jakarta pihaknya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Rencananya, PLTSa dibangun di tiga titik.

Lokasi pembangunan pertama berada di TSPT Bantargebang. Rencananya ada dua PLTSa di sana. Kemudian di Sunter, Jakarta Utara dan di Jakarta Barat. Ia menyebut penanganan sampah di Jakarta ini mendapatkan keistimewaan tersendiri ketimbang daerah lain melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

Dengan keistimewaan itu, kata Pramono, dirinya ingin proses penanganan sampah Jakarta dilakukan secara transparan dan tidak terburu-buru. Dia juga menyebut bahwa banyak kontraktor yang ingin ikut andil dalam penanganan sampah ini.

"Semua orang sekarang ini mintanya kontraktor itu bekerja di Jakarta karena apa? Pertama, sampahnya setiap hari hampir 8.000 ton. Kedua, kita punya cadangan di Bantargebang 55 juta ton. Ini menjadi harta karun bagi semua orang untuk memperebutkan itu," kata Pramono di Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).

Soal rencana pembangunan PLTSa itu, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu keputusan dari Danantara . "Makanya saya ingin semuanya dilakukan dengan benar, transparan, dan terbuka. Maka untuk itu kami juga sedang menunggu koordinasi dengan Danantara untuk segera diputuskan," tutur Pramono.

Bisnis.com, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking terhadap 6 proyek hilirisasi pada awal 2026.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan ada 6 proyek hilirisasi yang akan diresmikan pembangunannya pada Januari ini. Salah satu proyek yang akan diresmikan adalah gasifikasi batu bara atau dimetil eter.

"Rencananya akan ada di bulan Januari, ada enam groundbreaking dari program hilirisasi," kata Prasetyo, di sela-sela Retret Kabinet Merah Putih di, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/12/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo memerinci bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga akan melanjutkan agenda meletakkan batu pertama pada Februari dan Maret guna menyelesaikan kurang lebih 18 proyek hilirisasi.

Meskipun tak menjabarkan enam proyek itu, tetapi Prasetyo menjelaskan proyek yang akan mulai pembangunannya yaitu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa) atau yang disebut waste to energy.

Prasetyo menjelaskan bahwa nantinya proyek itu akan dibangun di 34 titik pada kabupaten/kota dan diklaim dapat memproduksi 1.000 ton sampah per hari yang diharapkan dapat menjadi solusi penanganan masalah sampah di daerah.

“[Sampah] sesegera mungkin untuk diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah," kata Prasetyo.

Tak hanya itu Prasetyo turut mengumumkan gasifikasi batu bara atau DME juga merupakan proyek lainnya yang akan diresmikan pembangunannya mengingat proyek ini berulang kali batal dibangun karena faktor yang produksi yang dinilai tidak ekonomis.

Investor AS sempat hengkang dari proyek DME di Sumsel dan Kaltim pada Maret 2023 lalu. Meski setelahnya sempat ada rencana investor China masuk pada proyek ini yang tak kunjung terealisasi. "Kemudian ada juga beberapa proyek penanganan dengan energi, pembangunan beberapa titik DME," kata Prasetyo.

Prasetyo mengungkapkan proyek lainnya ada di bidang pertanian dan perikanan, seperti kampung nelayan dan proyek pembuatan kapal tangkap ikan.

"Itu adalah salah satu program bidang padat karya, tetapi juga memiliki nilai investasi yang cukup besar karena kita adalah negara yang dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita dapat memproduksi komoditas-komoditas yang memiliki nilai jual tinggi seperti kopi, coklat, dan sebagainya," tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menjanjikan akan menyediakan anggaran bagi keberlangsungan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Benowo, entitas bisnis sampah menjadi listrik pertama di Tanah Air yang diambang kebangkrutan.

Rinciannya, pemerintah menjanjikan menyediakan anggaran biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) untuk memastikan PLTSa yang berlokasi di Benowo, Surabaya, Jawa Timur dapat berlanjut. Dana itu akan disalurkan melalui PT Sumber Organik.

"Harapan kami agar supaya perusahaan kami dapat tetap beroperasi dan dapat melunasi kewajiban juga kepada pihak lender. Kami berharap BLPS ini dapat dianggarkan baik untuk tahun 2025 dan seterusnya," terang Direktur Utama PT Sumber Organik Agus Nugroho Susanto saat rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Sebagai informasi, fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) pertama di Indonesia kini berada di jurang risiko gagal bayar (default) dengan pihak kreditur. Pemicunya, kebijakan pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dijalankan pemerintah Prabowo. Sebelumnya dana BLPS masuk ke alokasi DAK nonfisik yang menjadi bagian dari pagu anggaran transfer ke daerah (TKD). DAK nonfisik itu diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan kepada Menteri ESDM berdasarkan usulan pemda.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menyebut dana BLPS yang biasanya dianggarkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, tidak masuk ke dalam APBN 2025.

Askolani menyebut pihaknya telah mendapatkan surat permintaan bantuan dana BLPS, terakhir per Oktober. Dia menyebut awalnya direncanakan penyelamatan melalui anggaran milik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Akan tetapi, rencana tersebut tidak dapat direalisasikan karena sudah memasuki Oktober 2025.

Untuk itu, Askolani mengusulkan agar dana BLPS yang tertunda pada 2025 itu dicampur dengan alokasi 2026. Dana itu akan dimasukkan ke dalam pagu anggaran KLH mendatang.

"Januari bisa dilaksanakan Pak [Menteri]. Pas Januari sudah bisa dieksekusi," terang Askolani dalam rapat bersama Purbaya.

Pada akhir rapat tersebut, Purbaya memutuskan dana BLPS TA 2025 dan TA 2026 akan dianggarkan melalui pagu KLH sekitar Rp120 miliar lebih. Kementerian tersebut nantinya diminta untuk segera bersurat ke Kementerian Sekretariat Negara untuk perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026.

"Bantuan BLPS untuk TA 2025 dan TA 2026 dibayarkan pada belanja Kementerian Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026," tutur Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Pandji Prawisudha menyampaikan baha pengembangan waste to energy atau sampah menjadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) jangan sampai meleset.

Pandji menjabarkan sedikit kasus mengenai pengembangan PLTSa di Thailand berkenaan dengan iniserator di Phuket. Di mana pembangkit dengan kapasitas 2,5 Mega Watt (MW) tersebut mengolah sampah di kisaran 250 ton per hari.

Namun demikian, pasca pembangkit tersebut berdiri di tahun 1999, sampah tersebut datang lebih banyak atau melebihi 250 ton per hari. Dilalahnya, PLTSa tersebut tidak pernah bisa melebihi kapasitas 2,5 MW.

"Di mana, kenyataannya dia cuma bisa beroperasi di kisaran 1,8 MW.

ketika kami teliti apa sebab utamanya, ternyata saat mereka melakukan FS, kandungan organik sampah di phuket itu ada di kisaran 34%. sementara dari mulai mereka beroperasi hingga 2007, penelitian mereka juga menujukan hasil bahwa sampah organik mereka ada kisaran 49-60%,"

"Berarti yang terkini, sampah organik mereka 65-69%. artinya, proses sampling sampah dalam FS atau studi kelayakan PLTSA ini sangat penting," terang Pandji dalam Waste to Energy Invesment Forum 2025, Rabu (19/11/2025).

Maka dari itu, ia mengingatkan, agar para investor yang ingin masuk ke Indonesia untuk melihat karakteristik sampah. Sebab, ketika sampah organik lebih besar pada saat melakukan FS, maka ini akan mempengaruhi besarnya listrik yang bisa dihasilkan.

"Dan karena ini akan mempengaruhi, maka dia akan menjadi sangat sensitif terhadap kualitas sampah. oleh karena itu, bagaimana sampah itu muncul, bagaimana sampah itu diolah sebelum masuk PLTSa. ini sangat penting di Indonesia,"
"Yang kita ketahui banyak kadar sampah organiknya cukup besar, yang biasanya di 55-60%. Ini yang saya pikir perlu kita waspadai sebelum menjalankan project PLTSa. ini harus berdasarkan worst case conditiion," tandas dia.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Tim lintas kementerian dari pemerintah pusat mulai melakukan peninjauan lapangan atau survei di Kota Serang, Provinsi Banten sebagai salah satu kandidat lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang Farach Richi mengatakan salah satu lokasi utama yang menjadi fokus peninjauan adalah kawasan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cilowong di Kota Serang, selain satu lokasi alternatif lainnya di Kabupaten Serang.

"Kami mendampingi tim kementerian survei lokasi PSEL. Jadi ada dua tempat, antara TPSA Cilowong Kota Serang dan di Kabupaten Serang," ujarnya dilansir Antara, Jumat (31/10/2025).

Peninjauan ini bertujuan untuk menilai kesiapan berbagai aspek, mulai dari infrastruktur pendukung, ketersediaan lahan, hingga volume timbunan sampah yang ada saat ini.

"Tugas kami hanya menemani survei, mulai dari pengecekan infrastruktur, lahan, hingga timbunan sampah," katanya.

Hasil survei ini akan menjadi bahan bagi tim lintas kementerian untuk menetapkan lokasi yang paling layak. Penetrasi ini nantinya disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Menurut Farach, tim kementerian memiliki waktu satu minggu untuk melakukan survei di seluruh lokasi kandidat di Indonesia, dan keputusan penetapan diperkirakan akan keluar dalam dua minggu ke depan.

"Keputusannya tidak bisa langsung ditetapkan, karena itu lintas kementerian, melibatkan ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Lingkungan Hidup, dan Kemenko. Nanti dirapatkan dan dilaporkan kepada Presiden," ucapnya.

Meskipun penentuan lokasi PSEL membutuhkan aglomerasi pasokan sampah dari daerah tetangga, seperti Kabupaten Serang dan Cilegon untuk memenuhi kebutuhan 1.000-1.500 ton per hari, Farach menilai Kota Serang sangat strategis.

"Secara pribadi, lebih cocok Kota Serang untuk dibangun PSEL. Apalagi, Kota Serang berada di tengah-tengah, dekat juga dengan Kabupaten Serang maupun Kota Cilegon. Tapi, itu tergantung bagaimana penilaian kementerian nanti," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mengembangkan listrik dari limbah sampah di kota-kota besar. Targetnya akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sebanyak 34 dalam waktu dua tahun.

Presiden Prabowo menyampaikan, dalam laporan yang ia terima, terdapat sampah yang menggunung di DKI Jakarta, Bantar Gebang, Bandung, Surabaya dan Bali. Kondisi tersebut sangat mendesak, karena mencapai hingga puluhan juta ton per tahun.

"(Contoh) Bantar Gebang saya dapat laporan sudah mencapai puluhan juta ton itu. Limbahnya 55 juta ton sudah menggunung kalau terjadi hujan deras dia bisa membahayakan di kampung sekitar itu," ungkap Prabowo dalam Pidatonya di Rapat Sidang Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Atas hal itu, kata Prabowo, pemerintah akan segera melakukan pembangunan pembangkit listrik yang berbahan baku limbah sampah.

"Insya Allah dalam dua tahun kita selesaikan 34 di kota strategis. Karena ini menyangkut kebersihan, kesehatan. Bagaimana kita berharap pariwisata naik kalau Bali tidak bisa bersihkan sampahnya, bayangkan turis mau gak datang ke tempat yang jorok," tegas Prabowo.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]