Pemerintah Indonesia melalui Danantara mulai melelang proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WtE) di berbagai kota. Program ini bukan barang baru. Pemerintah telah lama membidik pengolahan sampah menjadi listrik sebagai solusi ganda: meredam krisis sampah sekaligus menambah pasokan energi ramah lingkungan. Namun, realisasinya masih terseok-seok.

Dari total 12 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dicanangkan sejak sekitar 2010, baru dua yang benar-benar beroperasi. Keduanya adalah PLTSa Benowo di Surabaya dan PLTSa Putri Cempo di Surakarta.

Pada era Presiden Joko Widodo, pemerintah sempat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Regulasi ini dimaksudkan untuk mempercepat realisasi proyek-proyek PLTSa yang lama mandek.

Tahun lalu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mengeluarkan payung kebijakan baru melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, yang menjadi dasar pengembangan proyek waste to energy secara nasional.

Lantas, bagaimana rekam jejak dua PLTSa yang sudah beroperasi: PLTSa Benowo dan PLTSa Putri Cempo. Sejauh apa keberhasilannya?

PLTSa Benowo: Paling Maju Meski Sempat Diprotes

PLTSa Benowo telah beroperasi hampir delapan tahun dan menjadi proyek PLTSa paling maju di Tanah Air. Pembangkit ini berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, berkapasitas total 12 megawatt (MW), dan diklaim mampu mengolah hingga 1.600 ton sampah per hari.

Pembangkit unit pertama mulai beroperasi pada 30 November 2015 dengan teknologi sanitary landfill berkapasitas 1,65 MW, memanfaatkan gas metana dari timbunan sampah.

Tak sampai enam tahun kemudian, unit baru selesai dibangun dengan kapasitas 9 MW berbasis gasification dengan konsep zero waste dan operasionalnya diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi Widodo.

Setiap tahun, PLTSa Benowo dilaporkan menghasilkan sekitar 5,5 GWh listrik dari unit sanitary landfill dan 30 GWh dari unit gasification. Secara kumulatif, pembangkit ini telah memasok 122,04 GWh energi bersih ke sistem kelistrikan Jawa Timur. Pasokan ini mampu memenuhi kebutuhan listrik sekitar 5.885 rumah tangga.

Meski dilabel berhasil, operasional PLTSa bukan tanpa kritik. Pertengahan tahun lalu, Walhi Jawa Timur mengeluarkan laporan, menyoroti tingginya polusi udara di sekitar PLTSa. Namun, Pemerintah Kota Surabaya dan pengelola menyatakan, hasil uji laboratorium menunjukkan emisi boiler jauh di bawah ambang batas risiko.

Kerja sama antara PLN dengan PT Sumber Organik masih akan berlangsung hingga 2032, dengan tarif listrik 13,35 sen dolar AS per kWh.

PLTSa Putri Cempo yang Tergopoh-gopoh

PLTSa Putri Cempo berlokasi di Mojosongo, Surakarta. Pembangkit ini dikembangkan oleh PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) sejak 2019, setelah mendapatkan pendanaan dari PT China Construction Bank (CCB) Indonesia Tbk. Awalnya, PLTSa Putri Cempo dirancang untuk mengolah 450 ton sampah per hari dengan target produksi listrik hingga 10 MW.

Teknologi PLTSa ini tergolong canggih, yakni menggunakan wet pyrolysis, gasification bersuhu 1.500 derajat Celsius, syngas treatment, dan gas engine. Sampah diolah menjadi biochar melalui wet pyrolysis, kemudian digasifikasi menjadi gas sintetis untuk dikonversi menjadi listrik. Listrik yang dihasilkan disalurkan ke sistem Gardu Induk Paluruntuk wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Namun, pada 2025, kinerja PLTSa Putri Cempo menjadi sorotan tajam DPRD Kota Surakarta. Setelah lebih dari satu tahun diresmikan, fasilitas ini belum mampu mencapai kapasitas pengolahan yang ditargetkan. Sampah yang berhasil diolah baru sekitar 80 ton per hari, jauh di bawah potensi harian 380-400 ton.

Persoalan utamanya disebut-sebut terletak pada keekonomian proyek dan kesiapan teknis. Dari sisi ekonomi, perubahan tarif jual listrik menjadi tekanan berat bagi operator. Tarif yang semula dipatok 18,5 sen dolar AS per kWh turun menjadi sekitar 13,5 sen dolar AS per kWh setelah terbitnya Perpres 2018 tentang percepatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Selain itu, proyek ini tidak didukung tipping fee dari pemerintah daerah, insentif yang lazim digunakan untuk menutup biaya pengolahan sampah. Skema “beli putus” membuat seluruh risiko operasional ditanggung oleh pengelola.

Bisnis.com, SURABAYA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur mengakselerasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Adapun hingga saat ini, kapasitas daya mampu pembangkit di Jawa Timur mencapai 10.586 megawatt (MW) dengan kontribusi EBT sebesar 3,5%.

General Manager (GM) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Ahmad Mustaqir menyampaikan program pengembangan EBT menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menyediakan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Upaya tersebut juga diharapkan meningkatkan pemahaman publik mengenai transformasi sektor kelistrikan nasional.

Adapun saat ini, total daya mampu pembangkit listrik di Jawa Timur mencapai 10.586 megawatt (MW). Dari jumlah tersebut, kontribusi EBT baru sekitar 293 MW atau setara 3,5%. Pasokan listrik masih didominasi pembangkit berbasis energi fosil, khususnya PLTU.

Ahmad Mustaqir menegaskan PLN memastikan pengembangan EBT akan terus digenjot. Potensi EBT di Jawa Timur dinilai masih sangat besar, terutama dari energi surya. Pengembangan PLTS saat ini difokuskan di wilayah Madura dan kepulauan.

“Untuk tenaga air, pengembangannya cukup menantang karena keterbatasan ekosistem dan debit air. Namun, potensi surya di Jawa Timur dan Indonesia secara umum masih sangat besar,” jelasnya di Surabaya, Kamis (15/01/2026).

Elektrifikasi Pulau Madura

Sementara untuk cakupan energi listrik di Pulau Garam, Ahmad Mustaqir menyebut PLN UID Jatim menargetkan seluruh pulau berpenghuni di Madura dapat menikmati listrik selama 24 jam penuh paling lambat pada 2027. Saat ini, sebagian wilayah masih belum beroperasi penuh sepanjang hari.

“Tantangan pengembangan EBT masih ada, terutama dari sisi teknologi dan biaya yang belum sepenuhnya kompetitif. Namun, dukungan regulasi dari pemerintah sudah sangat kuat. Ke depan, seiring turunnya biaya teknologi, EBT akan tumbuh secara alami,” katanya.

Adapun dari sisi energi berbasis sampah, menurutnya PLTSA Benowo disebut menjadi proyek percontohan nasional. Sejak beroperasi, pembangkit tersebut dinilai mampu beroperasi secara stabil dan optimal, sehingga kerap menjadi rujukan bagi daerah lain yang ingin mengembangkan PLTSA.

Di sisi lain, Ahmad Mustaqir memaparkan PLN UID Jatim telah melakukan pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan sistem kelistrikan. Melalui control room pengatur distribusi, PLN dapat memantau seluruh gardu induk di Jawa Timur, termasuk pengoperasian jaringan tegangan menengah 20 kilovolt.

“Dengan sistem digital ini, kami bisa memonitor operasional dan performa peralatan secara real time. Jika terjadi gangguan, tindakan perbaikan bisa dilakukan dengan cepat,” ujarnya.

Ahmad Mustaqir mengatakan bahwa program pengembangan EBT menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menyediakan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Upaya tersebut juga diharapkan meningkatkan pemahaman publik mengenai transformasi sektor kelistrikan nasional.

“Kami ingin mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena itu, kami juga mengajak media agar pemberitaan mengenai EBT semakin masif,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menjanjikan akan menyediakan anggaran bagi keberlangsungan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Benowo, entitas bisnis sampah menjadi listrik pertama di Tanah Air yang diambang kebangkrutan.

Rinciannya, pemerintah menjanjikan menyediakan anggaran biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) untuk memastikan PLTSa yang berlokasi di Benowo, Surabaya, Jawa Timur dapat berlanjut. Dana itu akan disalurkan melalui PT Sumber Organik.

"Harapan kami agar supaya perusahaan kami dapat tetap beroperasi dan dapat melunasi kewajiban juga kepada pihak lender. Kami berharap BLPS ini dapat dianggarkan baik untuk tahun 2025 dan seterusnya," terang Direktur Utama PT Sumber Organik Agus Nugroho Susanto saat rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Sebagai informasi, fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) pertama di Indonesia kini berada di jurang risiko gagal bayar (default) dengan pihak kreditur. Pemicunya, kebijakan pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dijalankan pemerintah Prabowo. Sebelumnya dana BLPS masuk ke alokasi DAK nonfisik yang menjadi bagian dari pagu anggaran transfer ke daerah (TKD). DAK nonfisik itu diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan kepada Menteri ESDM berdasarkan usulan pemda.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menyebut dana BLPS yang biasanya dianggarkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, tidak masuk ke dalam APBN 2025.

Askolani menyebut pihaknya telah mendapatkan surat permintaan bantuan dana BLPS, terakhir per Oktober. Dia menyebut awalnya direncanakan penyelamatan melalui anggaran milik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Akan tetapi, rencana tersebut tidak dapat direalisasikan karena sudah memasuki Oktober 2025.

Untuk itu, Askolani mengusulkan agar dana BLPS yang tertunda pada 2025 itu dicampur dengan alokasi 2026. Dana itu akan dimasukkan ke dalam pagu anggaran KLH mendatang.

"Januari bisa dilaksanakan Pak [Menteri]. Pas Januari sudah bisa dieksekusi," terang Askolani dalam rapat bersama Purbaya.

Pada akhir rapat tersebut, Purbaya memutuskan dana BLPS TA 2025 dan TA 2026 akan dianggarkan melalui pagu KLH sekitar Rp120 miliar lebih. Kementerian tersebut nantinya diminta untuk segera bersurat ke Kementerian Sekretariat Negara untuk perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026.

"Bantuan BLPS untuk TA 2025 dan TA 2026 dibayarkan pada belanja Kementerian Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026," tutur Purbaya.