OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk tetap mengantisipasi potensi risiko perburukan kredit pada program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen melalui pencadangan yang memadai sesuai dengan ketentuan berlaku.

Di samping itu, bank juga diminta tetap menerapkan prinsip character, capacity, capital, collateral dan condition of economy atau disingkat "5C" dalam proses penyaluran kredit agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.

“Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

OJK memandang bahwa langkah pemerintah senantiasa bertujuan menghadirkan berbagai program yang berdampak positif dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Lebih lanjut, program kredit usaha rakyat yang diinisiasi pemerintah dinilai sangat baik yang dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan.

Mempertimbangkan hal tersebut, jelas Dian, bank perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan program dimaksud agar dapat menjadi program yang berkesinambungan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank.

“OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” kata Dian.

Terkait suku bunga perbankan, rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,76 persen, secara tren menurun dibandingkan Februari 2026 dan Maret 2025 yang masing-masing sebesar 8,80 persen dan 9,20 persen.

Penurunan tersebut didorong dari penurunan rata-rata tertimbang suku bunga kredit produktif, baik kredit modal kerja dan kredit investasi secara tahunan (year on year/yoy) masing-masing mengalami penurunan sebesar 67 bps dan 68 bps sehingga menjadi 8,00 persen dan 7,90 persen.

Penurunan suku bunga kredit rupiah tersebut sejalan dengan penurunan rata-rata tertimbang DPK rupiah secara tahunan sebesar 55 bps sehingga menjadi 2,66 persen yang juga dikontribusikan dari penurunan BI-Rate selama setahun terakhir dari sebesar 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi sebesar 4,75 persen pada Maret 2026, dengan kondisi penurunan BI-Rate terakhir pada September 2025.

Dian mengatakan bahwa secara umum, penurunan BI-Rate akan direspons oleh bank melalui penurunan suku bunga kredit, oleh karena itu suku bunga kredit diperkirakan masih dalam tren menurun.

Adapun penurunan suku bunga pada masing-masing bank akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana (cost of fund/CoF).

“Untuk itu, perbankan perlu mengelola strategi pendanaan mereka, khususnya untuk meningkatkan porsi dana murah sehingga akan menciptakan ruang bagi penurunan suku bunga kredit. Selain itu, upaya penurunan lebih lanjut suku bunga diharapkan juga tetap memperhatikan kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin ke depan kecelakaan yang bisa kita minimalisasi

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meninjau kondisi ruas jalan di kawasan Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai upaya menekan risiko kecelakaan transportasi serta mendorong penguatan aspek keselamatan di jalur yang memiliki intensitas kendaraan berat cukup tinggi tersebut.

“Kita ingin ke depan kecelakaan yang bisa kita minimalisasi,” kata Dony dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, terkait kunjungan kerja COO Danantara ke Koto Baru.

Dalam kegiatan itu, Dony didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin.

Dony menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, operator transportasi, dan pengemudi kendaraan berat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan kendaraan angkutan barang, khususnya truk, memenuhi standar kelayakan operasional sebelum melintas di jalur rawan kecelakaan.

Menurut dia, pemerintah daerah telah diminta untuk memperketat pengawasan terhadap kelengkapan kendaraan, termasuk aspek teknis yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

“Pemerintah daerah sudah mengimbau kepada semua truk untuk memperhatikan kelengkapan kendaraan yang nomor satu,” ujar dia.

Selain kelengkapan kendaraan, Dony menegaskan pemeriksaan sistem pengereman menjadi perhatian serius, mengingat kegagalan fungsi rem kerap menjadi penyebab kecelakaan kendaraan berat. Ia menyebut pemerintah akan mendorong kebijakan wajib pemeriksaan rem secara berkala.

“Kita akan mewajibkan, pemerintah akan mewajibkan untuk remnya diperiksa,” tegasnya.

Lebih lanjut, langkah antisipatif lain juga disiapkan melalui penguatan sistem pengamanan dan penyelamatan di titik-titik rawan kecelakaan guna meningkatkan respons saat kondisi darurat.

Menurut Dony, peran aktif pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan kebijakan keselamatan transportasi tersebut dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait.

Dengan sinergi lintas sektor, ia optimistis risiko kecelakaan di jalur rel dan jalan kawasan Koto Baru dapat ditekan, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pemetaan kami menunjukkan hampir semua kabupaten dan kota masuk dalam klasifikasi sedang dan berat dalam konteks risiko

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan hampir semua wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera memiliki risiko keuangan sedang hingga berat.

Mahendra menuturkan asesmen yang dilakukan pihaknya menunjukkan dampak signifikan dari bencana tersebut terhadap operasional layanan jasa keuangan maupun kinerja debitur.

"Pemetaan kami menunjukkan hampir semua kabupaten dan kota masuk dalam klasifikasi sedang dan berat dalam konteks risiko. Hal ini menunjukkan urgensi untuk segera dilakukan respons kebijakan pemberian perlakuan khusus,” ujar Mahendra dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, pihaknya memberlakukan sejumlah kebijakan khusus bagi debitur yang terdampak bencana, memberikan kemudahan pelaporan bagi lembaga jasa keuangan terdampak, serta menginstruksikan penyederhanaan proses klaim asuransi nasabah.

Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi masyarakat dan lembaga jasa keuangan agar dapat memulihkan kondisi perekonomian pascabencana.

“Kami berharap dengan penanganan bencana yang cepat dan tanggap, serta respon kebijakan perlakuan khusus, ini dapat menjadi langkah mitigasi yang baik sehingga risiko yang ada dapat dikendalikan dengan lebih baik bagi mereka yang terkena dampak bencana,” kata Mahendra Siregar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan sebanyak 103.613 debitur menjadi korban yang terdampak langsung bencana banjir dan tanah longsor tersebut.

Ia menyampaikan data tersebut merupakan hasil asesmen sementara yang dilakukan pihaknya terhadap kondisi lapangan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lanjut dia, terdapat 52 dari total 70 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut yang terdampak bencana.

Sebagai langkah untuk memitigasi risiko keuangan yang berpotensi muncul di tengah kondisi darurat tersebut, OJK pun memberikan perlakuan khusus bagi pelaku jasa keuangan di tiga provinsi tersebut.

“Rapat Dewan Komisioner OJK kemarin telah menyetujui keputusan Dewan Komisioner mengenai penetapan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank,” tutur Dian Ediana Rae.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia —Warga Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyumbang angka kredit macet paling parah di Indonesia, mencapai 4,12%. Angka tersebut mendekati batas wajar industri, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mematoknya di angka 5%.

Mengacu data statistik OJK per Agustus 2025, outstanding pembiayaan fintech P2P lending pada bulan Agustus 2025 mencapai Rp87,48 triliun, naik 21,5% secara tahunan (yoy). Angka ini terdiri dari jumlah rekening penerima aktif sebanyak 25,46 juta entitas.

Sementara itu, tingkat kredit macet atau TWP90 di seluruh provinsi di Indonesia mencapai 2,57%, atau mencapai Rp2,25 triliun pada Agustus 2025. Angka kredit macet tumbuh lebih kencang dibandingkan total penyaluran peinjaman, yakni 31,5% yoy.

Adapun provinsi dengan rasio TWP90 terbesar adalah Nusa Tenggara Barat, yakni 4,12%. Angka ini sudah membaik dari raihan di periode sama tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,99%.

Akan tetapi secara nominal, Jawa Barat menjadi provinsi dengan sumbangsih kredit macet tertinggi, yaitu Rp 664,54 miliar, tumbuh 24,5% yoy. Rasio TWP90 di Jawa Barat mencapai 3,05%, di atas rata-rata industri.

Jawa Barat juga tercatat sebagai wilayah yang paling banyak mengambil pembiayaan dari pinjol, dengan total outstanding Rp 21,79 triliun. Capaian itu membuat Jawa Barat unggul dari DKI Jakarta yang mencatat Rp 13,37 triliun.

Sementara itu, pertumbuhan kredit macet yang cukup signifikan terjadi di Jawa Timur. Provinsi ini mencatat kenaikan TWP90 sebesar 56,5% yoy menjadi Rp 323,87 miliar. Rasio TWP 90 di wilayah ini juga terkerek naik dari 2,26% per Agustus 2024 menjadi 3,04% per Agustus 2025.

Di sisi lain, data terbaru menunjukkan pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol mencapai Rp 90,99 triliun hingga September 2025. Angka ini naik 22,16% secara tahunan (yoy).

Kendati melambat dibandingkan dibandingkan dengan angka pertumbuhan September 2024, laju pembiayaan pinjol masih jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja multifinance dan perbankan.

Pertumbuhan pembiayaan pindar diiringi dengan kenaikan tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari (TWP90).

Data OJK menunjukan TWP90 per September 2025 sebesar 2,82%. Angka ini naik 44 basis poin (bps) secara tahunan dan naik 12 bps secara bulanan.

Adapun sebelumnya OJK telah meminta pinjaman dalam jaringan (pindar) atau pinjol memperketat syarat penyaluran kredit. OJK juga telah menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024.

OJK melihat bahwa selain kondisi ekonomi peminjam yang memburuk, ada pula peminjam yang sedari awal memiliki niat untuk tidak melunasi pinjaman.

"OJK mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pendanaan dari penyelenggara pindar, termasuk agar tidak melakukan langkah-langkah untuk sengaja tidak membayar utang terhadap penyelenggara pindar," kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, dikutip Selasa (7/10/202

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan pertumbuhan konsumsi masyarakat RI masih terbatas. Meski demikian dirinya menegaskan permodalan perbankan masih kuat dan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga.

"Stabilitas sektor jasa keuangan nasional sampai posisi September 2025 tetap terjaga stabil, sekalipun perekonomian global yg mempengaruhi perlambatan pertumbuhan kredit tetap harus diperhitungkan," jelas Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

OJK menyebut kondisi global yang penuh tantangan, ikut membuat rebound dari konsumsi masyarakat domestik terlihat masih terbatas.

"Jadi di satu sisi ada kondisi global yg memang masih penuh tantangan, dan di lain sisi pertumbuhan kembali atau rebound dari konsumsi dari masyarakat domestik terlihat masih terbatas," ujar Mahendra.

Meski demikian, Mahendra tetap optimis akan perbaikan pertumbuhan konsumsi. Hal ini karena didukung oleh permodalan perbankan yang sebenarnya kuat ditunjukkan oleh capital adequacy ratio (CAR) yang tinggi 26,15% dan likuiditas yang juga melimpah dengan liquidity coverage ratio (LCR) 205,94%

Total kredit secara menyeluruh tercatat 8.163 triliun dan dibandingkan tahun lalu tumbuh 7,7% secara tahunan (yoy) yang merupakan peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahunan Agustus 2025 di angka 7,56%

Sedangkan untuk risiko kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross dan net masing-masing 2,24% dan 0,86%

Untuk DPK tercatat secara menyeluruh 9.694 triliun tumbuh 11,16% yoy, meningkat dibandingkan pada bulan Agustus 8,49%.

Jakarta, CNBC Indonesia - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan masyarakat, terkait fenomena pakaian bekas impor. Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira mengatakan, baju bekas yang banyak dijual melalui pasar thrifting, bukan hanya memicu persoalan ekonomi karena harganya yang murah hingga mengganggu keseimbangan pasar, tetapi membawa risiko kesehatan dan keamanan yang serius.

Karena itu, ujar Anggawira, perlu menggencarkan edukasi publik mengenai bahaya penggunaan pakaian bekas ilegal yang masuk tanpa proses sterilisasi dan tanpa pengawasan mutu.

"Sebagai bentuk edukasi ke masyarakat, HIPMI perlu menyampaikan bahwa pakaian bekas impor bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga risiko kesehatan," kata Anggawira kepada CNBC Indonesia, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan, banyak pakaian bekas yang masuk ke Indonesia tidak melalui proses sterilisasi yang layak, sehingga berpotensi membawa jamur, bakteri, tungau, hingga parasit kulit. Kondisi tersebut, katanya, dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari scabies, dermatitis, hingga infeksi kulit.

Selain risiko kesehatan langsung, Anggawira menyoroti persoalan higienitas yang melekat pada pakaian bekas impor. Ia menyebut tidak ada kontrol atas asal-usul barang yang dijual di pasar thrifting. Menurutnya, pakaian yang masuk secara ilegal bisa berasal dari gudang limbah tekstil, donasi bencana, pakaian dari rumah sakit, hingga sisa buangan pengepul di luar negeri.

"Tidak ada jaminan dari mana pakaian itu berasal," ucap dia.

Anggawira juga menekankan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas thrifting ilegal. Banyak dari pakaian bekas impor tersebut sebenarnya merupakan "limbah fesyen" dari negara maju. Jika tidak laku di pasar, barang-barang itu pada akhirnya hanya menjadi beban tambahan bagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia.

Dari sisi ekonomi nasional, ia mengingatkan bahwa membeli pakaian bekas ilegal berarti ikut merugikan pelaku usaha dalam negeri. Ia menilai praktik ini mematikan lapangan pekerjaan masyarakat sendiri, melemahkan industri nasional, serta menghilangkan penerimaan negara karena barang-barang tersebut masuk tanpa pajak dan bea masuk.

"Masyarakat perlu memahami bahwa membeli pakaian bekas ilegal berarti mematikan pekerjaan teman sebangsa," ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan keamanan produk. Menurut Anggawira, pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal tidak melalui uji mutu apa pun, tidak memenuhi standar SNI, dan tidak memiliki jaminan keamanan bahan.

"Tidak ada uji mutu, tidak ada standar SNI, tidak ada jaminan bahan aman," kata dia.

Karenanya, Anggawira menyambut positif langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menertibkan dan memberantas impor pakaian bekas ilegal.

"HIPMI melihat langkah Pak Purbaya untuk menertibkan dan memberantas impor pakaian bekas ilegal sebagai kebijakan yang tepat dan strategis. Ini bukan hanya soal penegakan aturan perdagangan, tetapi juga soal kedaulatan industri nasional dan perlindungan konsumen," ujarnya.

Menurutnya, peredaran pakaian bekas ilegal selama ini telah memukul industri tekstil dalam negeri dan menciptakan persaingan tidak sehat bagi pengusaha yang patuh pajak. Karena itu, penindakan terhadap para importir balpres perlu dilakukan dengan tegas.

"Penegakan hukum yang tegas memang diperlukan, karena selama ini masuknya pakaian bekas ilegal telah memukul industri tekstil dalam negeri dan menciptakan unfair competition bagi pengusaha yang patuh pajak," terang dia.

"HIPMI mendukung langkah tegas Pak Purbaya untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal. Ini bagian dari upaya menghidupkan kembali industri tekstil nasional, melindungi UMKM, serta menjaga kesehatan dan keamanan konsumen. Penegakan hukum yang konsisten dan edukasi publik sangat penting agar pasar kita kembali sehat dan kompetitif," pungkasnya.

Foto: Mendag Budi Santoso dalam pemusnahan 500 Balpres di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Mendag Budi Santoso dalam pemusnahan 500 Balpres di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintah tengah menggodok aturan mengenai pembagian risiko melalui co-payment. Meski demikian, aturan ini disebut cenderung tidak berdampak langsung pada nasabah asuransi korporasi.

Presiden Direktur PT Asuransi Astra Buana Maximilian Agatisianus mengatakan, saat ini besaran pembagian risiko klaim asuransi belum ditentukan. Diketahui, pemerintah sempat mewacanakan besaran sebesar 10% hingga pada akhirnya diajukan sebesar 5%.

Maximilian menilai, rencana tersebut lebih berdampak kepada nasabah asuransi individu. Dengan adanya risk sharing tersebut, nasabah ritel ikut berpartisipasi dalam mengontrol klaim ketika berobat.

"Tapi kami kan lebih banyak di kumpulan. Di kumpulan tuh yang bayar premi bukan customernya loh. Yang bayar perusahaannya gitu. Sehingga ada kemungkinan juga bahkan co-paymentnya pun yang bayar perusahaannya, sehingga hampir kecil impactnya," jelas Max saat peluncuran Express Discharge Asurasi Astra, di Jakarta, Rabu, (12/11/2025).

Sebagai informasi, Asuransi Astra masuk ke industri kesehatan melalui Garda Medika dan Garda Healthcare. Hingga saat ini, kontribusi produk asuransi kesehatan terhadap keseluruhan portofolio Asuransi Astra sekitar 20%.

Terkait proyeksi kinerja ke depan, Max menilai pihaknya optimis terhadap produk asuransi kesehatan ini. Khususnya, untuk produk asuransi kumpulan atau employee benefician, lewat Garda Medika.

"Kalau kita bilang sektor korporasi, awareness terhadap asuransi itu besar, lebih tinggi daripada retail. Sehingga untuk khusus asuransi kumpulan kami masih optimis kali ini akan masih berpotensi, dan itu juga terlihat dari pertumbuhannya, terlihat dari industri," jelasnya.

Sebagai gambaran, menurut data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), total pendapatan industri asuransi jiwa naik 3,6% menjadi Rp109 triliun hingga paruh pertama tahun 2025. Sementara klaim asuransi mengalami perbaikan. Jumlah tertanggung juga meningkat 8,8% menjadi 123,70 juta jiwa dibandingkan Semester I-2024.

Industri asuransi jiwa menunaikan tanggung jawabnya dengan pembayaran klaim sebesar Rp72,47 triliun kepada 5,01 juta penerima manfaat sepanjang Januari-Juni 2025. Angka ini turun 6,7% dibanding periode sama tahun lalu, terutama karena penurunan klaim Partial Withdrawal.

Sebaliknya, klaim kesehatan meningkat 3,2% menjadi Rp12,20 triliun. Lonjakan terbesar berasal dari klaim kesehatan perorangan yang naik 25,5% menjadi Rp9,56 triliun, sementara klaim kesehatan kumpulan turun 37,2% menjadi Rp2,64 triliun.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya tengah menyesuaikan presentasi pembagian risiko atau yang dulu disebut dengan co-payment itu perlu diturunkan.

"Jadi waktu itu SE yang kami keluarkan itu adalah 10% nanti akan kami turunkan itu 5%," jelas Ogi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis, (18/9/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan peraturan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pelat merah akan diperkuat guna lebih efektif.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut aturan ini penting untuk pelaksanaan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan baru.

"Terkait pemberlakuan kembali kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah, kami telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025).

Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

"Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut," papar Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, melaporkan pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan (yoy) pada pada September 2025. Sementara itu, secara keseluruhan pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% yoy.

Dian menilai perbankan saat ini lebih mengedepankan kualitas dalam penyaluran kredit UMKM. "Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya," ujar Dian.

Dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan UMKM, OJK telah merilis POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini memudahkan para penyaluran pembiayaan dan pelaku usaha kecil dan mikro agar proses penyaluran lebih sederhana dan cepat.

Meski demikian, Dian menekankan bahwa bank harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, peningkatan kemampuan pelaku UMKM juga penting agar kredit tidak macet.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol mencapai Rp 90,99 triliun hingga September 2025. Angka ini naik 22,16% secara tahunan (yoy).

Kendati melambat dibandingkan dibandingkan dengan angka pertumbuhan September 2024, laju pembiayaan pinjol masih jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja multifinance dan perbankan.

Piutang multifinance per September 2025 tumbuh melambat jadi 1,07% yoy dan kredit konsumsi perbankan tumbuh 7,42% yoy.

Pertumbuhan pembiayaan pindar diiringi dengan kenaikan tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari (TWP90).

Data OJK menunjukan TWP90 per September 2025 sebesar 2,82%. Angka ini naik 44 basis poin (bps) secara tahunan dan naik 12 bps secara bulanan.

Adapun sebelumnya OJK telah meminta pinjaman dalam jaringan (pindar) atau pinjol memperketat syarat penyaluran kredit. OJK juga telah menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024.

OJK melihat bahwa selain kondisi ekonomi peminjam yang memburuk, ada pula peminjam yang sedari awal memiliki niat untuk tidak melunasi pinjaman.

"OJK mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pendanaan dari penyelenggara pindar, termasuk agar tidak melakukan langkah-langkah untuk sengaja tidak membayar utang terhadap penyelenggara pindar," kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, dikutip Selasa (7/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran kredit per September 2025 sebesar Rp 8.162 triliun, naik 7,70% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan pada periode tersebut lebih tinggi 58 basis poin (bps) dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh paling tinggi, yakni 15,18% yoy. Lalu diikuti oleh kredit konsumsi 7,42% yoy dan kredit modal kerja 3,37% yoy.

"Sementara itu kualitas kredit terjaga dengan NPL gross sebesar 2,24% dan net 0,87%," katanya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal III-2025, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan kredit berisiko (LAR) juga relatif stabil di angka 9,4% dengan dana pihak ketiga (DPK) bank tumbuh 11,18% menjadi Rp 9.695 triliun. Giro, tabungan dan deposito masing-masing naik 14,58%, 6,45% dan 12,37%.

Kemudian, Mahendra juga mengungkapkan ketahanan perbankan RI masih terjaga kuat dengan tingkat permodalan (CAR) per sep 2025 tetap berada di level tinggi atau mencapai 26,15%. Likuiditas perbankan per September tetap memadai dengan LDR 84,19% .

"AL NCD dan AL DPK masing-masing di tercatat 130,47% dan 29,3%, jauh di atas threshold masing-masing 50% dan 10%," jelas Mahendra.

Kendati secara total pertumbuhan kredit industri perbankan menguat, akan tetapi bila dibedah pertumbuhan kredit konsumsi mengalami perlambatan. Berbanding terbalik dengan kredit investasi dan kredit modal kerja yang tercatat mengalami akselerasi.

Kredit konsumsi pada Juli 2025 tumbuh 8,11% yoy atau lebih tinggi 31 bps. Bila dibandingkan dengan capaian Agustus 2024, pertumbuhan kredit konsumsi turun 294 bps.

Sementara itu, OJK mencatat risiko kredit terjaga pada Agustus 2025. Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross sebesar 2,28% dan NPL net 0,87%. Angka tersebut relatif sama dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

"LAR (risiko kredit) stabil 9,73%. LAR stabil sebelum pandemi," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan bahwa pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau pay later menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut laporan tersebut, penyaluran pembiayaan BNPL tumbuh 56,26 persen menjadi Rp 8,56 triliun pada Juni 2025.

Meski pertumbuhan masih kuat, namun daya beli saat ini juga tengah melemah dan kelas menengah turun.

Menanggapi tren tersebut, Director Shopee PayLater Indonesia, Anggie Ariningsih, menegaskan bahwa pertumbuhan signifikan di sektor pembiayaan digital tetap harus diimbangi dengan kehati-hatian dan penguatan pengawasan risiko.

Ia menegaskan bahwa Shopee PayLater menekankan keseimbangan antara ekspansi dan keberlanjutan kualitas pembiayaan.

"Meski demikian perlu ditegaskan bahwa memang daya beli masyarakat itu tetap menjadi faktor yang paling penting, yang kami juga antisipasi dengan sangat hati-hati," ujar Anggie saat media gathering SPayLater di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Anggie menyebut peningkatan portofolio pembiayaan Shopee PayLater (SPL) berjalan seiring dengan penguatan kualitas kredit dan edukasi konsumen.

"Meskipun portofolionya naik, kami juga meningkatkan monitoring dan mitigasi risiko yang semakin ketat, untuk memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga," kata Anggie.

Anggie menambahkan, Shopee PayLater melakukan pemantauan risiko secara real-time guna memastikan kenaikan permintaan kredit tidak menimbulkan lonjakan gagal bayar.

"Maka dengan itu kami tetap walaupun dia meningkat, orang mau beli, kreditnya meningkatnya lebih banyak, tapi monitoring kami disini jadinya harus lebih hati-hati. Risk monitoringnya harus sangat hati-hati dengan mitigasi resiko yang kami juga monitor real-time," terangnya.

SPayLater sendiri menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong inklusi keuangan digital dengan memperluas akses terhadap layanan kredit yang bertanggung jawab, fleksibel, dan ramah pengguna.

"SPayLater mendukung masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif melalui penawaran opsi cicilan fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka," ungkap Anggie. "Dengan QRIS yang diterima di banyak merchant offline, pengguna kami dapat menikmati kemudahan pembayaran digital sambil tetap mengontrol pengeluaran mereka," lanjutnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan bahwa pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau pay later menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut laporan tersebut, penyaluran pembiayaan BNPL tumbuh 56,26 persen menjadi Rp 8,56 triliun pada Juni 2025.

Meski pertumbuhan masih kuat, namun daya beli saat ini juga tengah melemah dan kelas menengah turun.

Menanggapi tren tersebut, Director Shopee PayLater Indonesia, Anggie Ariningsih, menegaskan bahwa pertumbuhan signifikan di sektor pembiayaan digital tetap harus diimbangi dengan kehati-hatian dan penguatan pengawasan risiko.

Ia menegaskan bahwa Shopee PayLater menekankan keseimbangan antara ekspansi dan keberlanjutan kualitas pembiayaan.

"Meski demikian perlu ditegaskan bahwa memang daya beli masyarakat itu tetap menjadi faktor yang paling penting, yang kami juga antisipasi dengan sangat hati-hati," ujar Anggie saat media gathering SPayLater di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Anggie menyebut peningkatan portofolio pembiayaan Shopee PayLater (SPL) berjalan seiring dengan penguatan kualitas kredit dan edukasi konsumen.

"Meskipun portofolionya naik, kami juga meningkatkan monitoring dan mitigasi risiko yang semakin ketat, untuk memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga," kata Anggie.

Anggie menambahkan, Shopee PayLater melakukan pemantauan risiko secara real-time guna memastikan kenaikan permintaan kredit tidak menimbulkan lonjakan gagal bayar.

"Maka dengan itu kami tetap walaupun dia meningkat, orang mau beli, kreditnya meningkatnya lebih banyak, tapi monitoring kami disini jadinya harus lebih hati-hati. Risk monitoringnya harus sangat hati-hati dengan mitigasi resiko yang kami juga monitor real-time," terangnya.

SPayLater sendiri menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong inklusi keuangan digital dengan memperluas akses terhadap layanan kredit yang bertanggung jawab, fleksibel, dan ramah pengguna.

"SPayLater mendukung masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif melalui penawaran opsi cicilan fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka," ungkap Anggie. "Dengan QRIS yang diterima di banyak merchant offline, pengguna kami dapat menikmati kemudahan pembayaran digital sambil tetap mengontrol pengeluaran mereka," lanjutnya