Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada April 2026, ada 19 penyelenggaraan pinjaman daring (pindar) yang tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi pembiayaan (TWP90) di atas 5%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan TWP90 bisa di atas 5% karena pengaruh dari kualitas pembiayaan dan kemampuan bayar peminjam dana (borrower).

Kendati demikian, Agusman tetap menilai TWP90 industri pindar ke depan akan tetap terjaga, meskipun dipengaruhi dinamika perekonomian dan kualitas pengelolaan risiko masing-masing penyelenggara.

“Untuk menjaga tingkat TWP90, Penyelenggara Pindar didorong untuk melakukan penguatan manajemen risiko, credit scoring berbasis data, serta penguatan penagihan dan prinsip kehati-hatian,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, Minggu (7/6/2026).

Selain itu, dia mengingatkan agar industri pindar terus memperkuat manajemen risiko, credit scoring berbasis data, serta penguatan penagihan dan prinsip kehati-hatian.

“Dinamika perekonomian saat ini tentu saja dapat memengaruhi laju pertumbuhan. Namun, industri Pindar ke depan diperkirakan masih dapat tumbuh positif dan terjaga,” tegas Agusman.

Di sisi lain, dia membeberkan saat ini ada 14 dari 94 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Menurutnya, kemampuan penyelenggara dalam memenuhi ketentuan ekuitas minimum dipengaruhi kondisi dan karakteristik usaha.

“Termasuk kinerja, prospek bisnis, serta strategi permodalan seperti penambahan modal oleh pemegang saham, masuknya investor baru, atau aksi korporasi seperti merger, yang mempertimbangkan beberapa aspek antara lain profil risiko dan kondisi pasar,” jelasnya.

Agusman mengemukakan bahwa tata kelola dan model bisnis merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan investor dalam menilai kelayakan permodalan.

Oleh karena itu, lanjutnya, seluruh penyelenggara pindar didorong untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

“Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat ketahanan industri dan pelindungan konsumen,” sebutnya.

Sebagai informasi, outstanding pembiayaan industri pindar pada April 2026 mencapai Rp102,07 triliun, tumbuh 26,11% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari atau TWP90 alias kredit macet pada industri fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) meningkat menjadi 4,38% per Januari 2026. Angka tersebut naik 69,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di level 2,59%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan peningkatan rasio pembiayaan bermasalah tersebut antara lain dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan bayar sebagian peminjam (borrower).

Menurut dia, kondisi tersebut mendorong otoritas untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendorong penyelenggara fintech P2P lending meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko.

“Penyelenggara pindar [pinjaman daring atau pinjol] didorong memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, termasuk peningkatan kualitas e-KYC dan credit scoring agar penyaluran pembiayaan lebih selektif dan prudent serta menjaga pelindungan konsumen,” ujar Agusman dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Agusman mengungkapkan, hingga Februari 2026 terdapat 18 penyelenggara pinjol yang memiliki kredit macet di atas 5%. Seluruh penyelenggara tersebut telah dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan diminta melakukan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pembiayaan.

10 Pinjol Kurang Modal

Selain persoalan kualitas pembiayaan, Agus menyebut OJK juga mencatat masih terdapat penyelenggara pinjol yang belum memenuhi ketentuan permodalan minimum.

Dia menyampaikan saat ini terdapat 10 penyelenggara pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar. Namun, seluruh penyelenggara tersebut telah menyampaikan rencana aksi (action plan) kepada OJK untuk memenuhi ketentuan permodalan.

Langkah yang ditempuh antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, pencarian investor strategis, maupun opsi penggabungan usaha (merger).

Ke depan, OJK akan terus mendorong penguatan kualitas proses identifikasi nasabah secara elektronik (e-KYC), peningkatan akurasi credit scoring, serta penguatan permodalan guna menjaga kesehatan industri dan profil risiko tetap terkendali.

Sedangkan terkait putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan adanya pelanggaran penetapan bunga di industri pindar dengan total denda mencapai Rp755 miliar, OJK menyatakan menghormati proses hukum yang berlaku.

Agusman menjelaskan, pokok perkara dalam putusan tersebut berkaitan dengan pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi pindar yang disusun oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam Code of Conduct pada 2018 sebagai tindak lanjut arahan OJK saat itu.

Pengaturan tersebut, lanjut dia, bertujuan memperkuat pelindungan konsumen terhadap praktik suku bunga yang tinggi sekaligus memberikan ruang bagi mekanisme pasar dan inovasi industri, serta membedakan layanan pinjaman daring legal dengan pinjaman ilegal.

“OJK terus mengamati perkembangan kondisi industri pindar pasca-putusan KPPU tersebut dan mengharapkan penyelenggara tetap menjalankan layanan pendanaan secara normal,” katanya.

Dia menambahkan, penguatan regulasi industri pindar telah dilakukan melalui sejumlah ketentuan, antara lain Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 yang telah diperbarui melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024, serta Surat Edaran OJK yang menekankan prinsip transparansi, pelindungan konsumen, dan tata kelola yang baik.

Menurut Agusman, hingga saat ini OJK belum menerima rekomendasi tertulis dari KPPU terkait putusan tersebut dan akan mencermati lebih lanjut apabila rekomendasi resmi telah disampaikan.

“OJK akan terus memperkuat pengaturan, pengawasan, dan tata kelola industri pindar guna meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian serta menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya

Jakarta: Layanan keuangan digital kini makin mudah diakses, terutama oleh anak muda. Dua yang paling populer adalah paylater dan pinjaman online (pinjol).

Keduanya sama-sama memberi kemudahan pembayaran, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan besar yang perlu kamu pahami sebelum memutuskan memakai salah satunya.

Agar tidak salah langkah, merangkum laman DBS, berikut penjelasan lengkap mengenai perbedaan paylater dan pinjol.

1. Jenis Pinjaman

Paylater adalah layanan pembayaran tunda, memungkinkan kamu membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya belakangan dalam jangka pendek.

Sementara pinjaman online memberikan uang tunai langsung begitu pengajuan disetujui. Dana itu bisa kamu gunakan untuk kebutuhan apa pun sesuai kebutuhanmu.

Meski bentuknya berbeda, keduanya sama-sama mengharuskan pembayaran cicilan plus bunga hanya saja tenor dan besarannya bisa berbeda.

2. Pihak terkait dan pengawasan OJK

Paylater umumnya terintegrasi dengan platform marketplace atau lembaga keuangan. Layanan ini masuk dalam sistem pembayaran, sehingga penyelenggara paylater diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebaliknya, penyedia pinjol biasanya berdiri sebagai aplikasi atau situs tersendiri. Tidak semua pinjol legal dan terdaftar OJK, sehingga ada risiko besar jika pengguna bertransaksi dengan layanan ilegal.

Pinjol ilegal bisa menagih bunga jauh lebih tinggi dan tidak patuh hukum. Itulah sebabnya kamu wajib mengecek status legalitasnya sebelum mengajukan pinjaman.

3. Paylater lebih rendah risiko dibanding pinjol

Risiko paylater relatif lebih rendah karena limit kecil dan bunga cenderung ringan. Meski begitu, penggunaan yang tidak bijak bisa mendorong gaya hidup konsumtif dan berujung gagal bayar.

Kalau gagal bayar, catatan keuanganmu di OJK bisa terganggu, lho.

Risiko pinjol jauh lebih tinggi, terutama karena limit dan bunga besar. Risiko melonjak drastis jika memakai pinjol ilegal mulai dari penyalahgunaan data, teror penagihan, hingga bunga yang terus membengkak.

4. Suku bunga paylater lebih ringan

Bunga paylater umumnya hanya 0-3 persen per bulan, membuat cicilan relatif lebih ringan. Namun, tetap ada biaya admin dan denda jika terlambat bayar.

Pinjol memiliki bunga jauh lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 0,4 persen per hari. Jika memakai tenor panjang, jumlahnya bisa berlipat-lipat. Keterlambatan pembayaran juga dikenakan denda besar, terutama di pinjol ilegal yang bisa membuat utang menumpuk tak terkendali.

5. Tujuan penggunaan

Paylater cocok untuk kebutuhan kecil seperti tiket liburan, makan di restoran, membeli perabot kecil, hingga laptop untuk bekerja.

Pinjol, dengan limit lebih besar, biasanya digunakan untuk kebutuhan besar: modal usaha, keperluan rumah, hingga situasi darurat seperti membayar tagihan penting.

6. Cara pembayaran pinjol lebih fleksibel

Paylater dibayar setelah transaksi dilakukan, bisa dicicil atau dilunasi sekaligus. Pembayarannya juga fleksibel: transfer bank, dompet digital, autodebit, hingga marketplace.

Pinjol harus dibayar setelah kamu menerima uang tunai. Pembayaran biasanya lewat transfer, aplikasi pinjol, minimarket mitra, atau autodebit.

Tenor pinjol cenderung lebih ketat bahkan ada yang harian. Jika telat, denda dan bunga tambahan langsung dikenakan. Dalam kasus ekstrem, penagihan bisa dilakukan oleh debt collector, terutama di pinjol ilegal.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pendanaan dari pendana (lender) individu di industri pinjaman online (pinjol) mencapai Rp5,96 triliun per September 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu setara dengan 6,5% dari total outstanding pendanaan dari lender.

“Per September 2025, outstanding pendanaan dari lender individu tercatat sebesar Rp5,96 triliun atau sebesar 6,5% dari total outstanding pendanaan dari lender di industri pindar,” katanya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip Selasa (25/11/2025).

Agusman mengingatkan agar penyelenggara pinjaman daring alias pindar memperkuat tata kelola dan meningkatkan manajemen risiko serta proses seleksi peminjam dana (borrower).

“Dan memastikan penyaluran dana sesuai prinsip kehati-hatian dan menjaga perlindungan konsumen agar kepercayaan lender semakin meningkat,” tegas dia.

Lebih jauh, dia turut menyoroti bahwa ketentuan mengenai batasan pendanaan bagi lender profesional dan non-profesional berlaku paling lambat 1 Januari 2027 sebagaimana diatur dalam SEOJK 19/2025.

Pada intinya, SEOJK tersebut akan mengatur soal pembatasan lender perorangan non-profesional untuk bisa meminjamkan dananya di fintech peer to peer (P2P) lending.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), Agusman mengatakan pembatasan lender individu non-profesional adalah langkah OJK dalam rangka perlindungan lender dan konsumen P2P lending.

"Maka lender individu non-profesional akan lebih dibatasi sehingga lebih memberi peluang keikutsertaan lender individu profesional, karena mereka ini lebih memahami manfaat dan risiko atas transaksi pada P2P lending. Kajian terkait dengan hal ini sedang disiapkan," kata Agusman.

Sebagai informasi, per kuartal III/2025, outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp90,99 triliun atau tumbuh 22,16% year-on-year (YoY). Sementara itu, outstanding pembiayaan terhadap sektor produktif per September 2025 menyentuh Rp31,37 triliun.

Adapun, tingkat wanprestasi 90 atau TWP90 alias kredit macet industri pinjol masih terjaga pada level 2,82%.