Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus memperbaiki layanan perlindungan pekerja termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ya, mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, JKP merupakan bantalan sosial yang sangat penting bagi korban PHK. Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

“Karena bagi seseorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah, kompensasi keuangan, yang di situ adalah cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan,” ujar Anwar.

Tak hanya menjadi bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, JKP sekaligus menjadi wadah penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

“Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling. Lalu, yang ketiga, akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan di situ adalah pelayanan berkaitan dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi-informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” kata Anwar.

Oleh karena itu, Kemnaker pun mendorong pekerja untuk memahami syarat kepesertaan program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketenagakerjaan mempertegas perlindungan atas hak-hak normatif pekerja sekaligus kepastian hukum terkait pengaturan manfaat dana pensiun.

“Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas pelindungan terhadap hak-hak normatif pekerja,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Putusan MK tersebut merupakan hasil pengujian materiil Pasal 161 ayat (2) serta Pasal 164 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 terkait pengaturan manfaat dana pensiun dan hak pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak.

“Putusan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” ujar Cris.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk karena pekerja memasuki masa pensiun.

Mahkamah juga menegaskan bahwa manfaat dana pensiun tidak dapat menggantikan hak pekerja atas pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak.

Program dana pensiun bersifat sukarela dan memberikan manfaat tambahan bagi pekerja, sedangkan hak-hak normatif tersebut tetap wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Selain itu, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dan terbentuk dari uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda atau duda, atau anak, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Menurut Cris, putusan tersebut menjadi rujukan penting dalam memperkuat pelindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun.

“Pada prinsipnya, Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kami memandang putusan ini semakin memperkuat komitmen Kemnaker dalam melindungi hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun,” ujar dia.

Cris menambahkan, Kemnaker akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan agar selaras dengan amanat konstitusi dan putusan MK.

“Sehingga pelindungan terhadap pekerja semakin kuat serta hubungan industrial di Indonesia semakin harmonis, produktif, dan berkeadilan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik serta memastikan pemenuhan hak konsumen yang terdampak tetap terlindungi.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan Kemendag juga memfokuskan pada penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait penyebab gangguan, proses pemulihan, serta mekanisme perlindungan konsumen yang berlaku.

"Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen," kata Moga dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Direktur Pemberdayaan Konsumen Immanuel Tarigan Sibero mengatakan Kemendag akan memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PLN, pemadaman meluas di Pulau Sumatra yang terjadi pada 22-24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi. Berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi awal yang telah dilakukan Bareskrim Polri, gangguan disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Sementara itu, pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan dua pembangkit Independent Power Producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Pada 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi. Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit.

Pihak PLN memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak.

Berbagai langkah percepatan pemulihan (quick response and recovery action) yang telah dilakukan, antara lain pembentukan Posko Siaga Pusat yang beroperasi 24 jam dan pelaksanaan check point pemulihan secara berkala dengan unit-unit daerah.

PLN juga mengoptimalisasi komunikasi langsung kepada pemangku kepentingan dan pelanggan, termasuk melalui berbagai kanal seperti media daring dan sosial, serta memobilisasi genset ke lokasi-lokasi prioritas untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit dan kantor pemerintah.

Terkait kompensasi kepada konsumen, pembayaran kompensasi masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik (pascabayar) atau pemberian token listrik (prabayar) yang diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token listrik pada bulan berikutnya.

Masyarakat yang terdampak pemadaman listrik dapat menghubungi pusat panggilan PLN melalui nomor telepon 123 atau aplikasi PLN Mobile serta media sosial resmi PLN. Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau mendapatkan informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama pemerintah dan perwakilan pimpinan serikat buruh di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas langkah antisipasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan.

"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR," kata Dasco usai pertemuan tertutup, Jumat (26/6/2026).

Selain Dasco turut hadir Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal. Sementara, dari pihak pemerintah hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Sementara, dari perwakilan Serikat buruh turut dihadiri Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg menyampaikan terima kasih terhadap DPR yang telah memfasilitasi diskusi tersebut. Pemerintah, telah memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK terhadap pegawai dan menyiapkan langkah strategis menyikapi hal itu.

Lihat video: MIRIS! Ichsanuddin Noorsy Ungkap Akar Masalah Badai PHK dan Maraknya Begal



"Baik, hari ini kamu difasilitasi oleh Pak Dasco berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ujarnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong peningkatan kematangan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan kerja dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, serta berdaya saing.

“Pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, tetapi juga memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan dan dapat bekerja secara aman, sehat, dan bermartabat. Karena itu, K3 harus menjadi fondasi utama keberlanjutan industri nasional,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan, meski tren kecelakaan kerja menunjukkan penurunan, risikonya masih menjadi tantangan nyata di dunia usaha dan industri.

Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2024 tercatat sebanyak 462.241 kasus, sedangkan pada tahun 2025 mencapai 319.382 kasus.

Afriansyah menegaskan bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak cukup hanya melalui pemenuhan aspek administratif dan kepatuhan terhadap regulasi K3.

Ia menilai, dibutuhkan transformasi yang lebih mendasar melalui pembentukan budaya keselamatan yang tertanam dalam nilai organisasi, perilaku kerja, dan praktik kepemimpinan sehari-hari.

“Budaya keselamatan yang matang akan mendorong perilaku kerja yang lebih aman, pengendalian risiko yang lebih efektif, serta kemampuan organisasi dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena itu, peningkatan kematangan budaya keselamatan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Afriansyah menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat kematangan budaya keselamatan yang lebih tinggi cenderung memiliki angka insiden yang lebih rendah dan kinerja keselamatan yang lebih baik.

Oleh karena itu, penilaian budaya K3 menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi aktual organisasi sekaligus menentukan langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, Afriansyah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil penilaian tersebut melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, penguatan kepemimpinan keselamatan, peningkatan komunikasi risiko, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

“Keberhasilan peningkatan kematangan budaya keselamatan membutuhkan komitmen seluruh pihak. Perusahaan, pimpinan unit kerja, pekerja, serikat pekerja, hingga pengelola kawasan industri harus bergerak bersama membangun budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan,” kata Wamenaker.

“Melalui penguatan budaya keselamatan kerja, kita tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, keberlanjutan usaha, dan daya saing industri Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

tujuan akhir pembangunan sistem keuangan bukanlah menciptakan masyarakat yang mudah berutang, melainkan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya, dan terlindungi

Jakarta (ANTARA) - Suatu sore, seorang karyawan swasta bercerita kepada saya tentang kebiasaan yang awalnya ia anggap biasa saja. Ketika pertama kali menggunakan fitur paylater, tujuannya sederhana: membeli kebutuhan rumah tangga menjelang akhir bulan ketika saldo rekening mulai menipis.

Prosesnya cepat, praktis, dan nyaris tanpa hambatan. Dalam hitungan menit transaksi selesai. Tidak ada rasa khawatir karena cicilan yang muncul hanya puluhan ribu rupiah. Namun beberapa bulan kemudian, fasilitas yang sama digunakan untuk membeli telepon genggam, tiket perjalanan, perlengkapan hobi, hingga kebutuhan sehari-hari.

Tanpa disadari, tagihan demi tagihan mulai menumpuk. Setiap awal bulan, sebagian besar penghasilannya habis untuk membayar cicilan yang sebelumnya dianggap ringan. Ia tidak pernah berniat berutang terlalu banyak. Ia hanya tidak menyadari bahwa kemudahan yang diberikan teknologi dapat perlahan berubah menjadi beban yang sulit dikendalikan.

Kisah tersebut bukanlah cerita tunggal. Di berbagai daerah, banyak konsumen menghadapi situasi serupa. Mereka bukan orang yang boros, bukan pula individu yang sengaja mencari utang. Sebagian besar hanyalah masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.

Ketika harga kebutuhan meningkat sementara pendapatan tidak selalu bertambah, layanan Buy Now Pay Later (BNPL) hadir sebagai solusi instan yang terasa membantu. Persoalannya, solusi yang digunakan tanpa pemahaman memadai sering kali berubah menjadi masalah baru yang datang diam-diam.

Banyak orang baru menyadari besarnya kewajiban yang harus dibayar ketika tagihan mulai berdatangan setiap bulan. Pada titik itulah kemudahan berubah menjadi tekanan, bahkan tidak jarang memicu konflik keluarga dan mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga.

Fenomena ini berlangsung seiring pertumbuhan pesat industri pembiayaan digital di Indonesia. Baki debet pembiayaan BNPL hingga April 2026 telah mencapai sekitar Rp29,3 triliun dengan jumlah pengguna melampaui 31 juta akun. Sementara itu, outstanding pinjaman daring telah melampaui Rp80 triliun dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin akrab dengan pembiayaan digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Paylater bukan lagi sekadar fitur pembayaran, melainkan mulai berkembang menjadi bagian dari gaya hidup keuangan masyarakat digital. Bagi sebagian orang, fasilitas ini tidak lagi dipandang sebagai alternatif, tetapi telah menjadi bagian dari pola konsumsi rutin.

Tentu saja, perkembangan ini tidak sepenuhnya negatif. Kehadiran pinjaman daring dan BNPL telah membantu memperluas inklusi keuangan. Banyak pelaku usaha mikro, pekerja informal, maupun masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses kredit perbankan kini memiliki alternatif pembiayaan yang lebih cepat dan fleksibel.

Dalam kondisi tertentu, fasilitas ini membantu memenuhi kebutuhan mendesak, memperlancar arus kas usaha kecil, dan membuka akses terhadap berbagai layanan ekonomi digital. Inovasi semacam ini merupakan bagian dari kemajuan yang tidak dapat dihindari dalam era transformasi digital.

Namun, tidak semua orang menyadari bahwa setiap kemudahan selalu membawa konsekuensi. Persoalan sering muncul ketika tagihan mulai berdatangan. Banyak konsumen masih menganggap paylater sebagai tambahan kemampuan belanja, padahal hakikatnya adalah utang yang harus dibayar.

Kemudahan teknologi menciptakan ilusi bahwa transaksi dapat dilakukan tanpa konsekuensi berarti. Konsumen lebih sering melihat besarnya cicilan bulanan dibandingkan total kewajiban yang harus dilunasi. Akibatnya, keputusan finansial lebih banyak didorong oleh keinginan sesaat daripada kemampuan membayar. Di sinilah akar persoalan perlindungan konsumen mulai muncul.

Bukan tambahan pendapatan

Kesalahan persepsi mengenai paylater menjadi tantangan terbesar saat ini. Banyak pengguna merasa memiliki daya beli yang lebih besar karena memperoleh limit pembiayaan. Padahal limit bukanlah tambahan penghasilan. Limit hanyalah kewajiban yang pembayarannya ditunda.

Ketika satu fasilitas belum lunas lalu digunakan kembali untuk transaksi berikutnya, konsumen perlahan memasuki siklus utang yang semakin sulit dikendalikan.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar pengguna berasal dari kelompok usia produktif yang sangat dekat dengan teknologi digital. Mereka hidup dalam lingkungan yang serba cepat dan instan. Tidak sedikit yang menggunakan pembiayaan digital untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, bukan kebutuhan produktif.

Ketika utang digunakan untuk membeli barang yang nilainya terus menurun, sementara penghasilan tidak bertambah secara signifikan, maka risiko tekanan keuangan jangka panjang menjadi semakin besar. Pada akhirnya, masalah yang muncul bukan sekadar keterlambatan pembayaran, tetapi juga menurunnya kualitas hidup, meningkatnya stres, dan terganggunya stabilitas ekonomi keluarga.

Konsumen masih rentan

Pemerintah dan OJK patut diapresiasi karena tidak tinggal diam menghadapi perkembangan industri ini. Melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025, penyelenggara BNPL diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, dan perlindungan data pribadi.

Penguatan regulasi berlanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 2 Tahun 2026. Mulai 1 Juli 2026, calon pengguna BNPL diwajibkan berusia minimal 18 tahun atau telah menikah serta memiliki penghasilan rata-rata minimal Rp3 juta per bulan yang dibuktikan secara valid. Kemampuan membayar juga harus dianalisis agar cicilan tidak melebihi batas tertentu dari penghasilan debitur.

Namun tantangan belum selesai. Regulasi telah mengatur usia minimum pengguna, penghasilan minimum, analisis kemampuan bayar, perlindungan data pribadi, hingga keterbukaan informasi.

Akan tetapi, regulasi belum sepenuhnya mampu menjawab perilaku konsumsi digital yang dibentuk oleh algoritma pemasaran, promosi agresif, dan kemudahan transaksi instan. Dengan kata lain, regulasi berhasil mengatur penyelenggara, tetapi belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku konsumtif yang berkembang di ruang digital.

Dalam praktik pemasaran digital, promosi, diskon, cashback, dan berbagai kemudahan transaksi sering kali lebih menarik perhatian dibandingkan informasi mengenai risiko pembiayaan. Akibatnya, konsumen mengambil keputusan dalam kondisi informasi yang tidak sepenuhnya seimbang. Celah inilah yang perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan pada masa mendatang.

Masalah lain adalah potensi penggunaan beberapa fasilitas pembiayaan secara bersamaan. Seorang konsumen dapat memiliki akun pada berbagai platform sekaligus. Secara individual mungkin setiap platform telah melakukan analisis kelayakan, tetapi akumulasi kewajiban dari berbagai platform belum tentu terlihat secara utuh oleh konsumen.

Karena itu, perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan persetujuan digital dan peringatan tertulis. Diperlukan integrasi data, penguatan sistem penilaian risiko, serta mekanisme peringatan dini yang mampu mendeteksi gejala penumpukan utang sebelum terlambat.

Bangun perlindungan

Perlindungan konsumen yang efektif harus dibangun melalui tiga pilar utama. Pertama, regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, pelaku usaha yang menempatkan kepentingan konsumen sebagai bagian dari strategi bisnis. Ketiga, masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang memadai.

Upaya tersebut tidak cukup jika hanya berhenti pada edukasi. Ada empat langkah konkret yang perlu dilakukan secara bersamaan.

Pertama, penyelenggara wajib menampilkan total kewajiban pembayaran secara lebih transparan daripada sekadar besaran cicilan bulanan.

Kedua, perlu dibangun sistem peringatan dini bagi konsumen yang memiliki fasilitas pembiayaan di banyak platform.

Ketiga, edukasi keuangan harus masuk lebih luas ke sekolah, kampus, tempat kerja, dan komunitas.

Keempat, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus dibuat lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses sehingga konsumen tidak merasa sendirian ketika menghadapi masalah.

Saya sering membayangkan seorang ibu yang menggunakan paylater untuk membeli susu anaknya ketika penghasilan keluarga belum cukup hingga akhir bulan. Saya juga membayangkan seorang pekerja muda yang menggunakan fasilitas serupa untuk membayar kebutuhan transportasi agar tetap bisa bekerja.

Mereka bukan pencari utang. Mereka hanyalah masyarakat yang sedang berusaha bertahan di tengah tantangan ekonomi yang tidak selalu mudah. Karena itu, perlindungan konsumen harus hadir bukan hanya untuk mengatur transaksi, tetapi juga menjaga martabat manusia yang berada di balik transaksi tersebut.

Paylater sejatinya hanyalah alat. Di tangan yang bijak, ia dapat membantu. Di tangan yang kurang memahami risiko, ia dapat menjadi sumber persoalan yang berkepanjangan. Karena itu, ukuran keberhasilan inovasi digital tidak boleh hanya dilihat dari besarnya transaksi, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat tanpa terjebak dalam beban utang yang tidak terkendali.

Jika teknologi memungkinkan seseorang membeli hanya dengan satu klik, maka perlindungan konsumen harus memastikan bahwa satu klik tersebut tetap disertai kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab.

Sebab tujuan akhir pembangunan sistem keuangan bukanlah menciptakan masyarakat yang mudah berutang, melainkan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya, dan terlindungi. Ketika keseimbangan itu tercapai, kemajuan teknologi tidak akan menjadi perangkap tersembunyi, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih baik.

*) Dr Antoni Ludfi Arifin, Associate Professor Institut STIAMI & Pemerhati Perlindungan Konsumen

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di era investasi digital , menjaga keamanan data pribadi sama pentingnya dengan mengelola portofolio investasi. Salah satu ancaman siber yang perlu diwaspadai adalah sniffing. Sniffing merupakan tindakan penyadapan data yang dikirim melalui jaringan internet. Melalui metode ini, pelaku dapat mencuri informasi penting seperti username, password, kode OTP, dan data pribadi lainnya untuk mengakses akun korban.

Ancaman ini perlu menjadi perhatian para investor, terutama ketika mengakses aplikasi investasi. MotionTrade mengajak seluruh investor untuk selalu waspada terhadap berbagai ancaman siber yang dapat mengganggu keamanan akun dan data pribadi. Berikut adalah beberapa tips yang bisa digunakan untuk melindungi diri dari ancaman sniffing yaitu:

1. Jangan Sembarang Mengunduh atau Mengklik Tautan

Hindari mengklik tautan atau mengunduh file yang dikirim melalui SMS, WhatsApp, dan e-mail dari sumber yang tidak dikenal. Jika ada pihak yang mengaku sebagai perwakilan perusahaan, lakukan verifikasi terlebih dahulu ke nomor call center atau email yang resmi.

Pengguna MotionTrade dapat mengunjungi website www.mncsekuritas.id , media sosial resmi MNC Sekuritas, email Call Center [email protected], layanan telepon 1 500 899 (ext. 3), atau WhatsApp Business 0888-8000-005 untuk memastikan informasi yang diterima benar dan valid.

2. Unduh Aplikasi dari Sumber Resmi

Selalu gunakan aplikasi resmi yang diunduh dari App Store maupun Play Store. Pastikan alamat situs yang dikunjungi menggunakan protokol keamanan HTTPS. Aplikasi trading investasi keluaran MNC Sekuritas dapat diunduh dengan nama MotionTrade di App Store dan Play Store, atau melalui situs www.mncsekuritas.id pada bagian Download Area.

3. Aktifkan Notifikasi Transaksi

Notifikasi akan membantu Anda memantau setiap aktivitas pada rekening atau akun investasi secara real-time sehingga aktivitas mencurigakan dapat segera diketahui.

4. Perbarui Aplikasi Secara Berkala

Pastikan aplikasi investasi dan perangkat lunak keamanan selalu menggunakan versi terbaru untuk mendapatkan pembaruan fitur dan perlindungan terhadap celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.

5. Jangan Gunakan Wi-Fi Publik untuk Bertransaksi Keuangan

Jaringan Wi-Fi publik di tempat umum seperti kafe, bandara, atau pusat perbelanjaan sering kali memiliki tingkat keamanan yang rendah. Sebaiknya gunakan jaringan pribadi atau paket data seluler saat melakukan login maupun transaksi investasi.

Pastikan Anda mengikuti tips sederhana di atas agar investasi aman, hati tenang! Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Jakarta (ANTARA) - Lokapasar atau marketplace kini wajib memberikan potongan biaya layanan paling sedikit 50 persen kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang hanya menjual produk dalam negeri.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana, saat dihubungi di Jakarta, Senin, mengatakan biaya layanan yang saat ini dikenakan lokapasar kepada pelaku usaha berada pada kisaran 10–18 persen.

Biaya layanan adalah biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada UMK atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.

Dengan adanya kebijakan tersebut, UMK yang memenuhi kriteria diharapkan dapat memperoleh keringanan biaya sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di platform digital.

"Mereka (platform marketplace) mendukung kebijakan ini," kata Temmy.

Berdasarkan aturan tersebut, potongan biaya layanan diberikan kepada UMK yang telah terverifikasi dan hanya menjual produk dalam negeri.

Potongan berlaku untuk setiap transaksi penjualan produk dalam negeri yang dilakukan oleh UMK penerima insentif.

Untuk memperoleh fasilitas tersebut, UMK harus mengajukan permohonan melalui layanan SAPA UMKM. Selanjutnya, proses verifikasi dilakukan oleh Kementerian UMKM melalui unit kerja yang menangani data dan informasi.

Namun, untuk memperoleh insentif tersebut, UMK harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki nomor induk berusaha (NIB), menyampaikan informasi usaha secara benar dan jelas, menjual produk dalam negeri yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan, serta terdaftar dalam SAPA UMKM.

Akan tetapi, pemotongan biaya layanan tidak berlaku bagi UMK yang menjual produk pangan olahan siap saji maupun produk elektronik yang diproduksi oleh industri besar dalam negeri.

Peraturan menteri tersebut juga memberikan kewenangan kepada lokapasar untuk menolak atau menghentikan pemberian insentif apabila UMK diketahui menjual produk selain produk dalam negeri.

Apabila terjadi penolakan atau penghentian insentif, UMK dapat mengajukan klarifikasi atau keberatan kepada pihak lokapasar sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah berharap kebijakan pemotongan biaya layanan tersebut dapat mendorong semakin banyak pelaku usaha memasarkan produk dalam negeri melalui platform digital, sekaligus memperkuat daya saing UMK lokal di tengah persaingan perdagangan elektronik yang semakin ketat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

diperlukan pengaturan untuk memberikan pelindungan peningkatan daya saing melalui perdagangan sistem elektronik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam regulasi yang diundangkan pada 17 Juni 2026 itu, pemerintah menegaskan pentingnya menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih adil, transparan dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya.

“Praktik perdagangan melalui sistem elektronik usaha mikro dan usaha kecil menghadapi tantangan persaingan yang tidak seimbang, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan pelindungan peningkatan daya saing melalui perdagangan sistem elektronik,” demikian bunyi peraturan tersebut dikutip di Jakarta, Senin.

Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelindungan serta meningkatkan daya saing UMKM dalam platform digital, termasuk bagi marketplace yang menjalin kemitraan dengan UMK, serta bagi UMK itu sendiri dalam memperoleh pelindungan dan peningkatan daya saing di ekosistem digital.

Melalui aturan tersebut, UMKM berhak atas beberapa hal dalam menjalankan usaha melalui platform digital, antara lain hak atas perjanjian kemitraan yang adil dan transparan, jaminan terbebas dari potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati, serta kepastian informasi mengenai biaya dan mekanisme kerja sama dengan platform.

Di sisi lain, untuk mendapatkan hak tersebut, UMK harus memiliki nomor induk berusaha (NIB), mematuhi perjanjian kemitraan yang telah dibuat, memberikan informasi yang benar dan jelas, serta mengutamakan menjual produk dalam negeri.

Dalam upaya perlindungan terhadap UMK, regulasi tersebut mengatur penyelenggara marketplace untuk memfasilitasi UMK untuk mendapatkan NIB, mematuhi perjanjian kemitraan, berpartisipasi aktif dalam program peningkatan UMKM, dan tidak melakukan potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan produk dalam negeri dalam ekosistem perdagangan digital guna meningkatkan daya saing UMKM dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, regulasi tersebut memberikan perhatian terhadap aspek inklusivitas dengan mengutamakan dukungan bagi UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas maupun UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Untuk memastikan pelaksanaan aturan berjalan efektif, Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, Menteri UMKM berwenang memberikan surat peringatan atau teguran tertulis kepada pihak yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Selain itu, Menteri juga dapat memberikan rekomendasi pengawasan kepada lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha, melakukan pengumuman secara terbuka, hingga memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, pemerintah juga dapat memberikan apresiasi kepada penyelenggara platform digital yang dinilai berperan aktif dalam pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM, antara lain dalam bentuk piagam penghargaan, publikasi, maupun bentuk apresiasi lainnya.

Pemerintah berharap regulasi tersebut dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar digital nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para pekerja untuk memahami dan memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, sekaligus penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa JKP dirancang untuk memperkuat pelindungan sosial sekaligus meningkatkan kesiapan pekerja dalam menghadapi dinamika dunia kerja.

“JKP menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pelindungan sosial sekaligus mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja pekerja,” ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Indah menambahkan, salah satu fokus layanan JKP adalah bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Layanan ini membantu peserta memahami potensi, minat, dan kompetensi kerja yang dimiliki, menyusun rencana karier baru pasca PHK, serta memperoleh arahan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

Selain itu, konseling karier juga berperan dalam mengurangi stres dan kebingungan akibat kehilangan pekerjaan, meningkatkan kesiapan untuk kembali memasuki dunia kerja, serta memberikan rekomendasi pelatihan atau program peningkatan keterampilan (reskilling) guna memperbesar peluang memperoleh pekerjaan baru.

Adapun layanan bimbingan jabatan dan konseling karier diberikan oleh aparatur ketenagakerjaan atau pengantar kerja pada instansi yang membidangi ketenagakerjaan sesuai tugas pelayanan penempatan tenaga kerja.

Indah menambahkan, pekerja diharapkan memahami syarat kepesertaan Program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

“Kami mengajak pekerja untuk memahami syarat kepesertaan dan manfaat program JKP agar dapat memanfaatkan seluruh layanan yang telah disiapkan pemerintah secara optimal,” ujar Indah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Delegasi Indonesia menunjukkan peran strategisnya dalam Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114. Sidang tersebut berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 1-12 Juni 2026.

Forum ketenagakerjaan tertinggi dunia yang digelar International Labour Organization (ILO) itu mencatat sejumlah perkembangan penting, termasuk penyelesaian naskah konvensi global pertama mengenai kerja layak di ekonomi platform digital.

Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, William Yani Wea dan Tonny Pangaribuan, menyebut hasil ILC 114 sebagai tonggak sejarah baru dalam perlindungan pekerja digital sekaligus penguatan mekanisme pengawasan standar ketenagakerjaan internasional.

Ketua Umum Serikat Pekerja Informal, Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) William Yani Wea mengatakan, ILC tahun ini bertepatan dengan peringatan 100 tahun Komite Aplikasi Standar atau Committee on the Application of Standards (CAS) yang bertugas mengawasi implementasi konvensi-konvensi ILO oleh negara anggota.

"Mandat konstitusional kami tetap sama, yakni memastikan negara-negara anggota benar-benar menerapkan konvensi yang telah diratifikasi dalam hukum maupun praktik," ujar William, Sabtu (13/6/2026).

Lihat video: Duta Besar Uni Eropa dan ILO Bahas Kondisi Kerja di Pelabuhan Tegalsari, Dukung Hak Pekerja Migran



Dalam sidang tersebut, perhatian khusus diberikan terhadap sejumlah kasus pelanggaran hak-hak pekerja di beberapa negara. Delegasi pekerja Indonesia menyoroti kondisi kebebasan berserikat dan perlindungan pekerja di Myanmar, Belarus, dan Filipina.

Menurut William, kasus Myanmar masih menjadi perhatian serius menyusul pembubaran organisasi pekerja, penangkapan aktivis buruh, hingga dugaan praktik kerja paksa. Sementara di Belarus, serikat pekerja independen disebut menghadapi kriminalisasi dan pembatasan hak berunding kolektif.

Adapun di Filipina, delegasi pekerja Indonesia menyoroti masih adanya intimidasi hingga kekerasan terhadap aktivis serikat pekerja. Menurutnya, pengawasan yang kuat dari ILO diperlukan untuk menjaga kredibilitas sistem perlindungan ketenagakerjaan global.

Selain isu pengawasan standar, ILC 114 juga menghasilkan kemajuan besar dalam pembahasan standar kerja bagi pekerja platform digital seperti pengemudi ojek online, kurir, pekerja konten digital, hingga freelancer berbasis aplikasi.

Bendahara DPP KSPSI AGN sekaligus Ketua Umum Serikat Pekerja Maritim Indonesia Tangguh (SP PMIT) Tonny Pangaribuan menjelaskan komite penyusun telah menyelesaikan naskah final Konvensi tentang Kerja Layak dalam ekonomi platform.

"Ini menjadi payung hukum global pertama yang secara khusus mengatur pekerja platform digital. Substansi yang dibahas mencakup status hubungan kerja, transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, jaminan sosial, hingga hak atas upah yang layak," katanya.

Dalam proses negosiasi, delegasi pekerja Indonesia bersama federasi serikat pekerja internasional mengawal sejumlah isu utama. Salah satunya adalah kewajiban platform digital menjelaskan cara kerja algoritma yang menentukan distribusi pekerjaan, sistem penilaian, hingga keputusan penangguhan akun pekerja.

Selain itu, konvensi juga menekankan perlindungan data pribadi pekerja serta perlunya akses terhadap jaminan sosial, termasuk perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, dan cuti melahirkan. Tonny menegaskan perkembangan teknologi tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar pekerja.

"Teknologi harus menjadi alat penciptaan kerja layak, bukan sarana lahirnya bentuk eksploitasi baru melalui sistem digital," ujarnya.

Delegasi KSPSI AGN menilai hasil ILC 114 memiliki relevansi besar bagi Indonesia yang saat ini memiliki puluhan juta pekerja di sektor ekonomi digital. Mereka mendorong pemerintah untuk mulai menyiapkan langkah-langkah menuju ratifikasi konvensi tersebut apabila nantinya resmi diadopsi dalam sidang pleno ILC 115 pada 2027.

Menurut mereka, Indonesia berpeluang menjadi negara pertama di kawasan ASEAN yang meratifikasi konvensi ekonomi platform dan menjadikannya sebagai dasar penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan nasional. Selain itu, penguatan dialog sosial tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan transformasi digital berjalan secara adil dan inklusif.

William Yani Wea dan Tonny Pangaribuan menegaskan komitmen KSPSI AGN untuk terus mengawal implementasi hasil-hasil ILC di tingkat nasional. "Mandat kami di Jenewa telah selesai, tetapi pekerjaan besar di Indonesia baru dimulai. Kami ingin memastikan perkembangan teknologi dan ekonomi digital tetap sejalan dengan prinsip kerja layak dan perlindungan pekerja," ucapnya.

SURABAYA - Sosialisasi dan pendaftaran Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jumat (12/6/2026) dipenuhi ratusan warga yang antusias mengikuti kegiatan tersebut. W arga berdatangan sejak pagi untuk memperoleh informasi sekaligus mencoba langsung Portal Perlinsos yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri agar terdata dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Kegiatan yang diikuti sekitar 200 warga itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial agar berbagai program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam kunjungan jurnalistik yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), awak media juga diajak menyaksikan langsung proses sosialisasi, demonstrasi penggunaan Portal Perlinsos, hingga pendaftaran warga di lapangan.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan ikhtiar pemerintah memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan negara namun luput dari pendataan. “Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat. Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Fifi.



Dia pun mengingatkan masyarakat agar menjaga keamanan data pribadi dan mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial. Masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal serta tidak percaya kepada pihak yang meminta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menambahkan, perbaikan dan integrasi data menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional. Dikatakan Robben, pemerintah saat ini tengah mengonsolidasikan berbagai sumber data yang selama ini terpisah, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE, menjadi basis data yang lebih terpadu sehingga kebijakan bantuan sosial dapat disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Dia membeberkan masih terdapat sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum terklaster dalam desil kesejahteraan. Kondisi itu perlu segera diselesaikan agar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat, dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat.

“Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terpetakan dengan baik,” ujar Robben.

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika menjelaskan bahwa Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat melalui pemanfaatan identitas digital serta pertukaran data antar-kementerian dan lembaga yang terintegrasi. “Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” jelas Rahmat.

Kota Surabaya menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan implementasi Program Digitalisasi Perlinsos bersama 41 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sebelum pelaksanaan uji coba, Pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan berbagai tahapan persiapan, mulai dari sosialisasi kepada perangkat daerah hingga pelatihan bagi agen Perlinsos.

Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat Kota Surabaya tercatat mencapai 99,67 persen, sementara aktivasi IKD agen Perlinsos Digital telah mencapai 100 persen. Melalui Program Digitalisasi Perlinsos, pemerintah berharap proses pendataan masyarakat menjadi semakin akurat, transparan, dan inklusif sehingga bantuan sosial serta berbagai program kesejahteraan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, media, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi digital perlindungan sosial yang berorientasi pada kebutuhan warga.