Keikutsertaan kabupaten dan kota dalam mempercayakan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada Bank Banten memberikan implikasi langsung terhadap peningkatan kinerja, terutama pada penyaluran kredit ASN dan PPPK,

Serang (ANTARA) - Bank Banten mencatatkan peningkatan kinerja finansial yang signifikan sepanjang tahun buku 2025 dengan capaian aset di atas Rp10 triliun atas capaian tersebut, manajemen optimistis membidik laba bersih sebesar Rp75 miliar pada tahun 2026.

Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, di Serang, Selasa, mengungkapkan bahwa peningkatan kinerja tahun 2025 mencakup seluruh lini keuangan dengan pertumbuhan rata-rata di atas 30 persen dibandingkan tahun 2024.

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, Bank Banten mencatatkan total aset menembus angka di atas Rp10 triliun, kredit yang diberikan mencapai Rp5,07 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebesar Rp6,42 triliun. Kualitas kredit perbaikan signifikan pada rasio Gross Non-Performing Loan (NPL) yang kini berada di bawah 5 persen.

"Keikutsertaan kabupaten dan kota dalam mempercayakan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada Bank Banten memberikan implikasi langsung terhadap peningkatan kinerja, terutama pada penyaluran kredit ASN dan PPPK," jelasnya usai RUPST dan Public Expose.

Memasuki tahun 2026, Busthami optimistis kinerja perseroan akan semakin solid seiring bertambahnya jumlah kabupaten dan kota yang bekerja sama dalam pengelolaan RKUD. Pihaknya memproyeksikan tambahan potensi pengelolaan kredit mencapai hampir Rp3 triliun.

"Sesuai rencana bisnis bank tahun 2026, proyeksi laba bersih kami di akhir tahun adalah Rp75 miliar. Namun, kami berupaya sungguh-sungguh untuk mencapai di atas target tersebut," tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Bank Banten telah menyiapkan sejumlah strategi utama, di antaranya yakni melakukan akselerasi digital pengembangan produk dan layanan digital sebagai suatu keniscayaan perbankan modern.

Serta efisiensi operasional, perbaikan proses bisnis, pengelolaan biaya yang lebih ketat dan peningkatan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan produktif.

"Dengan penguatan sinergi daerah dan transformasi digital, Bank Banten berkomitmen untuk terus berbenah guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Banten," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyatakan bahwa Banten harus terus meningkatkan produktivitas ekonomi dari tahun ke tahun.

Ia berharap Bank Banten menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Apa yang dicapai di 2025 adalah sesuatu yang baik. Harapannya Banten memang harus bisa menjadi motor penggerak ekonomi. Saat ini sudah ada empat daerah yakni Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang yang bergabung RKUD. Ini akan terus kita upayakan agar daerah lain juga berkontribusi," ujar Deden.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan data mengenai uang pemerintah daerah (pemda) Rp234 triliun mengendap di bank benar adanya.

Ia menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja dengan data dan logika. Ia pun heran banyak kepala daerah yang protes saat data uang mengendap tersebut dibuka ke publik.

"Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana (Rp234 triliun) di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat," kata Purbaya pada Upacara Hari Oeang ke-79 di Halaman Gedung A.A. Maramis, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).

"Tapi, kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali," lanjutnya.

Purbaya berujar data tersebut merupakan tanggung jawab Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani. Ia menjamin kredibilitas Kementerian Keuangan.

Purbaya pada kesempatan itu juga berpesan kepada bawahannya agar selalu melakukan pengecekan ganda. Hal itu supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan tepat waktu dan sasaran.

"Pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau kita alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat," ucapnya.

Purbaya sebelumnya mengutip data Bank Indonesia (BI) mengenai uang pemerintah daerah senilai Rp234 triliun yang menganggur di perbankan per September 2025.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan pihaknya memperoleh data simpanan perbankan dari laporan yang disampaikan seluruh kantor bank. BI lalu memverifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan pihak bank, sebelum dibuka kepada masyarakat.

Data tersebut sempat diprotes sejumlah kepala daerah, salah satunya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Bobby menyebut saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemprov Sumut saat ini hanya sebesar Rp990 miliar, bukan Rp3,1 triliun seperti disebut Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan mulai Senin (27/10/2025), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan secara rutin mengumumkan posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui akun media sosial resmi pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Betul, akan diunggah setiap hari,” kata Dedi dalam pesan singkat kepada wartawan di Bandung, Senin (27/10/2025).

Menurut Dedi, kebijakan ini sudah ia terapkan sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode, dan kini kembali dijalankan di tingkat provinsi. “Saya sering menyampaikan anggaran per item setiap waktu. Jadi masyarakat bisa ikut mengawasi bagaimana uang daerah dikelola,” ujarnya.

Dedi menjelaskan, keterbukaan posisi kas daerah ini juga merupakan tindak lanjut dari isu pengendapan dana pemerintah daerah dalam bentuk deposito. Ia mengungkapkan, pada pekan lalu Pemprov Jabar telah membuka posisi RKUD di Bank BJB senilai Rp2,4 triliun.

“Untuk apa dilakukan ini? Untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat,” ucapnya.

Melalui unggahan video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, Dedi juga memaparkan posisi RKUD terbaru secara rinci. Penerimaan tercatat antara lain berasal dari setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar lebih dan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi sebesar Rp22,8 miliar lebih.

Sementara itu, realisasi pengeluaran atau belanja daerah mencapai Rp49,6 miliar, terdiri atas belanja pegawai Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,08 miliar, belanja modal Rp20,3 miliar, serta belanja bantuan keuangan desa Rp11,05 miliar.

Dedi menyebutkan kebutuhan anggaran hingga Desember 2025 untuk mendukung pembangunan daerah mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Kekurangan tersebut akan ditutupi melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta pendapatan lain yang sah.

“Artinya uangnya masih kurang. Kami menunggu dana transfer pusat dan pendapatan daerah untuk menutup kekurangan itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, belanja publik di masa pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan. “Nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Dedi.

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendorong keterbukaan informasi dan transparansi terkait posisi rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mulai Senin (27/10/2025) ini akan mengumumkan rekening kas umum daerah [RKUD] untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media . “Betul [akan diposting setiap hari],” katanya.

Menurutnya, langkah ini sudah diawali pihaknya saat polemik tudingan mengendapkan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Demi keterbukaan, Dedi pekan lalu telah membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.

“Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” katanya.

Dedi Mulyadi mengatakan keterbukaan anggaran sudah ia lakukan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Budaya terbuka ini dipastikan kembali dijalankan saat ia memimpin Jawa Barat. “Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” katanya.

Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar. Dilaporkan detil sampai rupiah terkecil, dari sisi penerimaan tercatat setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar lebih.

Lalu sumber penerimaan didominasi oleh sektor PAD yang bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih. Kemudian dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih.

Laporan tersebut juga merinci belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp 10,2 miliar, belanja hibah Rp4,080 miliar. Sementara belanja modal mencapai Rp20,3 miliar, belanja bantuan keuangan desa Rp11,050 miliar.

Menurutnya hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp7,5 triliun. Rencananya sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya. "

Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat," katanya.

Dedi menyebut belanja publik di era pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan, bahkan nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.