Bisnis.com, SURABAYA — Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas, terpilih sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) periode 2026–2029, dalam Munas FKDK BPD SI, di Semarang, Rabu (3/6/2026).

Adnas didampingi oleh tiga Wakil Ketua. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada M. Gaussyah dari Bank Aceh, sementara Adi Sulistyowati dari Bank Jatim terpilih sebagai Bendahara Umum.

“Tim formatur juga menetapkan Hoiruddin Hasibuan dari Bank Banten sebagai Ketua Dewan Penasehat FKDK BPD SI dan Prof. Mas'ud Said, dari Bank Jatim sebagai Anggota Dewan Penasehat,” demikian pernyataan tertulis yang diterima, Kamis (4/6/2026).

Sebelum Munas, FKDK BPD SI menggelar seminar nasional yang dibuka dengan pidato kunci Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, selaku Pembina BUMD Provinsi Jawa Tengah sekaligus tuan rumah penyelenggaraan Munas.

Dalam paparannya, Gubernur menekankan pentingnya peran bank pembangunan daerah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mempererat penguatan ekonomi lokal, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sinergi yang lebih kuat antara BPD dan pelaku usaha daerah.

Adapun dalam seminar juga menghadirkan Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, serta Prof. M. Mas'ud Said, sebagai narasumber dengan tema “BPD yang Resilien, Kompetitif, dan Kontributif”. Para pembicara menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi BPD dalam memperkuat daya saing di tengah dinamika industri perbankan nasional dan transformasi ekonomi digital.

Dalam Munas tersebut, para komisaris BPD dari 27 bank pembangunan daerah di seluruh Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. BPD diharapkan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam penyediaan layanan keuangan daerah sekaligus penyumbang penting bagi pendapatan pemerintah daerah.

Munas juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain mendorong percepatan transformasi digital BPD, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola perusahaan yang baik, serta pengembangan kapasitas BPD sebagai lembaga keuangan daerah yang mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui kepengurusan baru dan agenda transformasi yang lebih progresif, FKDK BPD SI optimistis seluruh BPD di Indonesia dapat naik kelas, semakin resilien dan kompetitif, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.(K24)

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kota Cilegon menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) terkait layanan perbankan di RSUD Kota Cilegon di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Banten, Rabu (6/5).

Penandatanganan kerja sama tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat pelayanan publik di sektor kesehatan sekaligus bagian dari persiapan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Cilegon Robinsar, jajaran Pemerintah Kota Cilegon, Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) Eko Virgianto, serta Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten Adi Dharma.

Wali Kota Cilegon Robinsar menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah awal dalam memperkuat kesiapan operasional layanan perbankan di RSUD Kota Cilegon, sekaligus menjadi bagian dari penjajakan untuk rencana pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada masa mendatang.

“Alhamdulillah hari ini kita melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Banten dan Pemerintah Kota Cilegon terkait operasional pelayanan di RSUD Kota Cilegon. Ini menjadi langkah awal, sebuah penjajakan untuk persiapan ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga tahun depan Insyaallah RKUD kita dapat berproses ke Bank Banten,” ujar Robinsar dalam keterangan resminya.

Robinsar menegaskan, kerja sama ini pada prinsipnya merupakan upaya mempersiapkan sistem operasional yang lebih matang agar pelayanan perbankan di RSUD Kota Cilegon dapat berjalan lebih optimal. “Prinsipnya ini MoU untuk menyiapkan agar operasional layanan di RSUD ke depan bersama Bank Banten bisa lebih baik dan lebih siap,” katanya.

Robinsar menjelaskan, dipilihnya Bank Banten sebagai mitra strategis merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Cilegon dalam mendukung pertumbuhan bank milik daerah agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

“Kami di daerah punya bank sendiri, provinsi juga punya. Ini bentuk dukungan pemerintah daerah untuk membesarkan bank lokal. Komitmen kami tidak hanya kepada Bank Banten, tetapi juga kepada BPR Syariah Cilegon. Kita ingin sama-sama tumbuh dan berkembang,” ungkapnya.

Meski demikian, ia memastikan proses transisi layanan, termasuk rencana perpindahan RKUD, akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana agar tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Masih ada proses yang harus disiapkan. Dari sisi sarana-prasarana semua harus dioptimalkan agar saat peralihan nanti tidak mengurangi kualitas pelayanan. Saya minta Bank Banten terus melakukan evaluasi terhadap seluruh kekurangan yang ada agar semuanya siap ketika waktunya tiba,” tegasnya.

Robinsar juga menekankan bahwa keputusan tersebut dilandasi keyakinan terhadap perkembangan Bank Banten yang terus menunjukkan peningkatan, baik dari sisi operasional maupun teknologi, dengan pengawasan ketat dari OJK.

“OJK sudah memastikan dan terus memantau perkembangan Bank Banten. Itu yang membuat kami yakin. Ini murni dalam rangka bersama-sama memajukan potensi daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Eko Virgianto, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah Kota Cilegon kepada Bank Banten.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas layanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Bank Banten berkomitmen menghadirkan layanan perbankan yang terintegrasi, aman, dan efisien guna mendukung kelancaran operasional RSUD serta memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Bank Banten terus mengembangkan kapabilitas layanan berbasis teknologi guna mendukung kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang modern dan terintegrasi.

“Dengan dukungan sistem pembayaran yang lebih cepat, transparan, dan layanan berbasis teknologi, kami optimistis kerja sama ini memberikan nilai tambah nyata bagi Pemerintah Kota Cilegon dan masyarakat luas,” katanya.

Eko menambahkan, kerja sama tersebut juga membuka peluang sinergi yang lebih luas di masa mendatang seiring dengan dinamika kebutuhan pengelolaan keuangan daerah. “Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan ini. Sejalan dengan semangat transformasi, Bank Banten terus berkomitmen memberikan layanan terbaik dengan tekad Bank Banten melesat, kuat, dan hebat,” tuturnya.

Dukungan terhadap kerja sama tersebut juga disampaikan Kepala Kantor OJK Provinsi Banten Adi Dharma. Ia menilai penandatanganan MoU ini menjadi langkah maju yang strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Cilegon dan Bank Banten.

“Ini merupakan penjajakan awal yang sangat baik untuk membangun transaksi bisnis ke depan antara Kota Cilegon dan Bank Banten. Kami dari OJK mengawal ketat perkembangan Bank Banten, baik dari sisi kinerja maupun penguatan teknologi,” jelasnya.

Adi menegaskan, OJK secara konsisten melakukan pengawasan terhadap transformasi Bank Banten, termasuk mendorong percepatan adopsi teknologi untuk memastikan pelayanan yang optimal.

“Jangan sampai pelayanan yang diterima Kota Cilegon berbeda dengan layanan di bank lain. Itu yang terus kami kawal. Teknologi menjadi kunci karena di era digital seperti sekarang pelayanan harus cepat dan efisien,” tegasnya.

Ia optimistis Bank Banten terus menunjukkan perkembangan positif dan siap mendukung kebutuhan layanan keuangan daerah secara profesional. “Bank Banten saat ini sudah on the track dan berkembang sangat baik. Harapannya ke depan bisa terus tumbuh lebih kuat, termasuk apabila nanti RKUD Kota Cilegon dapat kembali dikelola oleh Bank Banten,” pungkasnya.

Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kota Cilegon berharap terbangun ekosistem layanan keuangan daerah yang semakin modern, terintegrasi, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung operasional pelayanan kesehatan di RSUD Kota Cilegon.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Keikutsertaan kabupaten dan kota dalam mempercayakan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada Bank Banten memberikan implikasi langsung terhadap peningkatan kinerja, terutama pada penyaluran kredit ASN dan PPPK,

Serang (ANTARA) - Bank Banten mencatatkan peningkatan kinerja finansial yang signifikan sepanjang tahun buku 2025 dengan capaian aset di atas Rp10 triliun atas capaian tersebut, manajemen optimistis membidik laba bersih sebesar Rp75 miliar pada tahun 2026.

Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, di Serang, Selasa, mengungkapkan bahwa peningkatan kinerja tahun 2025 mencakup seluruh lini keuangan dengan pertumbuhan rata-rata di atas 30 persen dibandingkan tahun 2024.

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, Bank Banten mencatatkan total aset menembus angka di atas Rp10 triliun, kredit yang diberikan mencapai Rp5,07 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebesar Rp6,42 triliun. Kualitas kredit perbaikan signifikan pada rasio Gross Non-Performing Loan (NPL) yang kini berada di bawah 5 persen.

"Keikutsertaan kabupaten dan kota dalam mempercayakan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada Bank Banten memberikan implikasi langsung terhadap peningkatan kinerja, terutama pada penyaluran kredit ASN dan PPPK," jelasnya usai RUPST dan Public Expose.

Memasuki tahun 2026, Busthami optimistis kinerja perseroan akan semakin solid seiring bertambahnya jumlah kabupaten dan kota yang bekerja sama dalam pengelolaan RKUD. Pihaknya memproyeksikan tambahan potensi pengelolaan kredit mencapai hampir Rp3 triliun.

"Sesuai rencana bisnis bank tahun 2026, proyeksi laba bersih kami di akhir tahun adalah Rp75 miliar. Namun, kami berupaya sungguh-sungguh untuk mencapai di atas target tersebut," tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Bank Banten telah menyiapkan sejumlah strategi utama, di antaranya yakni melakukan akselerasi digital pengembangan produk dan layanan digital sebagai suatu keniscayaan perbankan modern.

Serta efisiensi operasional, perbaikan proses bisnis, pengelolaan biaya yang lebih ketat dan peningkatan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan produktif.

"Dengan penguatan sinergi daerah dan transformasi digital, Bank Banten berkomitmen untuk terus berbenah guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Banten," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyatakan bahwa Banten harus terus meningkatkan produktivitas ekonomi dari tahun ke tahun.

Ia berharap Bank Banten menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Apa yang dicapai di 2025 adalah sesuatu yang baik. Harapannya Banten memang harus bisa menjadi motor penggerak ekonomi. Saat ini sudah ada empat daerah yakni Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang yang bergabung RKUD. Ini akan terus kita upayakan agar daerah lain juga berkontribusi," ujar Deden.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. (BEKS) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2025 pada 8 April 2026.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Banten akan melaksanakan rapat di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada 8 April 2026 mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.

“Direksi Bank Banten dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri RUPST tahun buku 2025,” tulis manajemen, dikutip pada Rabu (18/3/2026).

Terdapat lima mata acara yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025.

Kedua, manajemen mengusulkan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2025. Manajemen menyebut penetapan penggunaan laba bersih perseroan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar Perseroan tentang usulan Penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Ketiga, penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Sebagai informasi, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit, sesuai pasal 59 POJK No.15/POJK.04/2020.

Mata acara selanjutnya yakni penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan.

Terakhir, yakni penetapan remunerasi pengurus perseroan. Manajemen menjelaskan, mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UU Perseroan Terbatas serta Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) atau Bank Banten membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp52,52 miliar sepanjang 2025.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, laba bersih perusahaan meningkat 33,54% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp39,33 miliar.

Perolehan laba sepanjang 2025 didorong oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 4,93% YoY menjadi Rp198,69 miliar. Pada 2024, Bank Banten membukukan pendapatan bunga bersih senilai Rp189,36 miliar.

Adapun, pendapatan provisi/fee dan administrasi mencapai Rp76,30 miliar. Capaian itu meningkat 95,94% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp38,94 miliar.

Beban operasional lainnya membengkak. Bank Banten mencatat beban operasional menanjak sebesar 49,30% YoY menjadi Rp139,16 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp93,20 miliar.

Sementara itu, impairment Bank Banten sebesar Rp165,60 miliar, menyusut 51,01% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp338,04 miliar.

Lebih lanjut, laba operasional tercatat sebesar Rp59,52 miliar menyusut 38,09% YoY dari 2024 yang sebesar Rp96,15 miliar. Pada saat yang sama, Bank Banten membukukan rugi nonoperasional senilai Rp3,05 miliar hingga akhir 2025.

Dari sisi fungsi intermediasi, penyaluran kredit Bank Banten mencapai Rp5,06 triliun hingga akhir 2025. Realisasi itu meningkat 31,63% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp3,85 triliun.

Pada saat yang sama, dana pihak ketiga (DPK) Bank Banten tumbuh 32,22% YoY dari Rp4,85 triliun pada 2024 menjadi Rp6,42 triliun pada akhir 2025.

Pertumbuhan DPK BEKS sepanjang 2025 itu didorong oleh simpanan deposito yang tumbuh melesat 41,38% YoY dari Rp3,47 triliun pada 2024 menjadi Rp4,91 triliun.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank Banten turun dari 42,99% pada 2024 menjadi 36,73% pada 2025.

Untuk kualitas kredit, NPL gross tercatat sebesar 4,67% hingga akhir 2025 dari tahun sebelumnya 7,53%. NPL net turun dari 1,98% menjadi 1,89% pada 2025.

Pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) terpantau turun dari 3,51% menjadi 2,99% hingga akhir 2025, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) naik menjadi 93,28% dari tahun sebelumnya sebesar 90,46%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) atau Bank Banten mengumumkan jajaran manajemen baru usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (21/1/2026).

Dalam maklumat ringkasan pelaksanaan RUPSLB yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 34.349.004.046 saham atau 66,2208% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, emiten perbankan Provinsi Banten itu menyetujui pengunduran diri Bambang Widyatmoko dari jabatannya sebagai Direktur Bisnis Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB.

“Merujuk pada surat Perseroan nomor 611/SPH-HI/BB/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2026,” demikian Ringkasan Risalah RUPSLB yang disampaikan Sekretaris Perusahaan BEKS, Ferdy Ardian, dikutip Minggu (25/1/2026).

Selain itu, agenda RUPSLB juga menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Pemegang saham kompak menyetujui pengangkatan Deden Apriandhi sebagai Komisaris Perseroan, sekaligus menyetujui pemberhentian dengan hormat Rodi Judo Dahono dari jabatannya selaku Direktur Operasional, efektif sejak ditutupnya RUPSLB.

Selanjutnya, RUPSLB juga menyetujui pengangkatan Slamet Riyadi sebagai Direktur Bisnis BEKS dan Purbaji Basuki sebagai Direktur Operasional Perseroan.

Seturut dengan keputusan RUPSLB tersebut, berikut susunan baru Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS), sebagaimana tercantum dalam risalah rapat:

Direksi:

• Muhammad Busthami sebagai Direktur Utama
• Eko Virgianto sebagai Direktur Kepatuhan
• Slamet Riyadi sebagai Direktur Bisnis*
• Purbaji Basuki sebagai Direktur Operasional*

Dewan Komisaris:

• Hoiruddin Hasibuan sebagai Komisaris Utama Independen
• Deden Riki Hayatul Firman sebagai Komisaris Independen
• Rina Dewiyanti sebagai Komisaris
• Deden Apriandhi sebagai Komisaris

*) Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. (BEKS) atau Bank Banten akan menggelar RUPSLB yang membahas dua mata acara pada Rabu (21/1/2026).

Bank Banten akan melangsungkan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Gedung Negara Provinsi Banten, Rabu (21/1/2026), pukul 10:00 WIB hingga selesai.

Adapun, RUPSLB Bank Banten memiliki dua mata acara. Pertama, persetujuan pengunduran diri direktur bisnis perseroan.

“Sehubungan dengan pengunduran diri Direktur Bisnis Perseroan sesuai suratnya tertanggal 19 November 2025 serta memperhatikan Pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk memintakan persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan terkait dengan pengunduran diri Direktur Bisnis Perseroan dimaksud,” tulis Manajemen Bank Banten.

Kedua, perubahan pengurus perseroan.

“Sesuai Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk memintakan persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan terkait dengan Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan. Hal ini dipandang perlu sebagai pemenuhan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.”

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Bank Banten mengumumkan pengunduran diri Bambang Widyatmoko selaku Direktur Bisnis Perseroan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Banten menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut telah diterima manajemen pada 19 November 2025.

“Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Bambang Widyatmoko selaku Direktur Bisnis Perseroan pada 19 November 2025,” tulis dokumen yang ditandatangani Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami, dikutip Kamis (20/11/2025).

Manajemen menyebut bahwa permohonan pengunduran diri Bambang Widyatmoko dari jabatannya akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memastikan, pengunduran diri Bambang Widyatmoko tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, ataupun kelangsungan usaha Bank Banten.

“Tidak ada dampak yang bersifat material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan,” jelas perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Skema Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. (BEKS) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) resmi berlaku efektif sejak 15 Desember 2025

Corporate Secretary Bank Banten Ferdy Ardian dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan, sesuai Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-229/KO.14/2025, pembentukan KUB antara Bank Banten dengan Bank Jatim telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK pada 15 Desember 2025.

“Dengan demikian, struktur KUB berlaku efektif sejak tanggal 15 Desember 2025 antara Bank Banten dengan Bank Jatim sebagai bank induk dan pemegang saham pengendali II,” jelas Ferdy, dikutip pada Kamis (18/12/2025).

Ferdy menuturkan, efektifnya KUB menghadirkan dukungan nyata dari Bank Jatim selaku Bank BPD yang kuat, sehat, dan berpengalaman. Hal ini tidak saja dalam bentuk penguatan permodalan dan likuiditas, tetapi juga peningkatan Tata Kelola/Manajemen Risiko, perbaikan kualitas layanan perbankan, sekaligus perluasan dan sinergi ragam produk dan jasa serta layanan Teknologi Informasi/digitalisasi.

“Sinergi ini menjadi wujud komitmen bersama untuk memastikan Bank Banten dapat tumbuh semakin sehat, berkelanjutan, dan memenuhi seluruh harapan masyarakat,” ujarnya.

Untuk diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Banten resmi menetapkan Bank Jatim sebagai pemegang saham pengendali kedua dan bank induk KUB perseroan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) penetapan BJTM sebagai pemegang saham pengendali kedua dan bank induk berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Menyetujui penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali [PSP] Kedua dan Bank Induk Kelompok Usaha Bank [KUB] Perseroan sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum,” dalam dokumen yang disampaikan manajemen, dikutip pada Selasa (2/12/2025).

Rapat tersebut juga memberikan persetujuan atas rencana aksi pemulihan perseroan tahun 2026 sesuai perundangan yang berlaku.

Pada November 2025, Bank Jatim telah melakukan pembelian saham BEKS senilai Rp742,82 juta. Dalam keterbukaan kepada BEI, disampaikan bahwa pembelian saham Bank Banten dilakukan dalam rangka penyertaan modal pembentukan KUB antara Bank Jatim dengan Bank Banten.

“Disampaikan pada 5 November 2025 Bank Jatim telah melakukan pembelian saham Bank Banten (BEKS),” tulis manajemen Bank Jatim, dikutip Minggu (9/11/2025).

Manajemen Bank Jatim menuturkan, perseroan melakukan pembelian saham BEKS di secondary market (reguler) dengan harga Rp27 dengan jumlah 275.119 lot atau 27.511.900 lembar saham sebesar Rp742,82 juta, yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan atau implementasi KUB.

Adapun dampak dari kejadian tersebut, Bank Jatim menjadi pemegang saham Bank Banten.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) atau Bank Banten resmi menetapkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim sebagai pemegang saham pengendali kedua dan bank induk kelompok usaha bank (KUB) perseroan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) penetapan BJTM sebagai pemegang saham pengendali kedua dan bank induk berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Menyetujui penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali [PSP] Kedua dan Bank Induk Kelompok Usaha Bank [KUB] Perseroan sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum,” dalam dokumen yang disampaikan manajemen, dikutip pada Selasa (2/12/2025).

Rapat tersebut juga memberikan persetujuan atas rencana aksi pemulihan perseroan tahun 2026 sesuai perundangan yang berlaku.

Bank Jatim Borong Saham Bank Banten

Pada November 2025, Bank Jatim telah melakukan pembelian saham BEKS senilai Rp742,82 juta.

Dalam keterbukaan kepada BEI, disampaikan bahwa pembelian saham Bank Banten dilakukan dalam rangka penyertaan modal pembentukan KUB antara Bank Jatim dengan Bank Banten.

“Disampaikan pada 5 November 2025 Bank Jatim telah melakukan pembelian saham Bank Banten (BEKS),” tulis manajemen Bank Jatim, dikutip Minggu (9/11/2025).

Manajemen Bank Jatim menuturkan, perseroan melakukan pembelian saham BEKS di secondary market (reguler) dengan harga Rp27 dengan jumlah 275.119 lot atau 27.511.900 lembar saham sebesar Rp742,82 juta, yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan atau implementasi KUB.

Adapun dampak dari kejadian tersebut, Bank Jatim menjadi pemegang saham Bank Banten.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. (BEKS) atau Bank Banten mengumumkan pengunduran diri Bambang Widyatmoko selaku Direktur Bisnis Perseroan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Banten menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut telah diterima manajemen pada 19 November 2025.

“Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Bambang Widyatmoko selaku Direktur Bisnis Perseroan pada 19 November 2025,” tulis dokumen yang ditandatangani Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami, dikutip Kamis (20/11/2025).

Manajemen menyebut bahwa permohonan pengunduran diri Bambang Widyatmoko dari jabatannya akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memastikan, pengunduran diri Bambang Widyatmoko tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, ataupun kelangsungan usaha Bank Banten.

“Tidak ada dampak yang bersifat material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan,” jelas perseroan.

Profil Bambang Widyatmoko

Mengutip laman resmi Bank Banten, Bambang Widyatmoko merupakan Direktur Bisnis Perseroan. Sebelumnya, Bambang sempat menjabat sebagai Direktur Operasional Bank Banten berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Banten pada Desember 2022 dan telah lulus uji kepatutan dan kepatuhan OJK pada Januari 2023.

Bambang diketahui turut menjabat sejumlah jabatan strategis di luar Bank Banten. Di antaranya, Kepala Divisi Kredit Komersial PT Bank Bukopin Tbk (2017-2018), GM Regional II (Jawa Barat dan Sebagian Jakarta) PT Bank Bukopin Tbk (2018-2019), GM Regional IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) PT Bank Bukopin Tbk (2019-2020).

Pada 2020, Bambang menjabat sebagai SVP Regional IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) PT Bank Bukopin Tbk (2020-2021). Dia kemudian melanjutkan kiprahnya sebagai SVP SME Regional V (Kalimantan, Sulawesi dan Sorong) PT Bank Bukopin Tbk (2021-2022).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim mengumumkan penyertaan modal kepada Bank Lampung dan Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra).

Hal tersebut tertuang dalam keterbukaan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (12/11/2025), pelimpahan penyertaan modal BJTM kepada Bank Lampung dilaksanakan pada 11 November 2025.

"Bank Jatim telah melakukan pelimpahan penyertaan modal kepada Bank Lampung sebesar Rp100.000.000.000,00 [seratus miliar rupiah]," tulis manajemen Bank Jatim.

Sementara itu, penyertaan modal kepada Bank Sultra dilaksanakan pada 10 November 2025. Untuk Bank Sultra, nominal penyertaan modal sama dengan Bank Lampung, yaitu senilai Rp100 miliar.

Lebih lanjut, manajemen Bank Jatim menyampaikan dampak dari aksi tersebut antara lain adanya penambahan modal pada Bank Sultra dan Bank Lampung serta pencatatan laporan keuangan selanjutnya akan dilakukan konsolidasi.

Sebagai informasi, aksi penyertaan modal itu dilakukan dalam rangka pembentukan kelompok usaha bank (KUB) antara Bank Jatim dengan Bank Lampung dan Bank Sultra, sebagaimana dimaksud dalam POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Penyertaan modal kepada Bank Lampung telah disetujui pemegang saham dalam RUPST Tahun Buku 2023, sedangkan untuk Bank Sultra pada RUPSLB Tahun 2024. Kedua aksi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, Bank Jatim telah melakukan pembelian saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) atau Bank Banten dengan nilai transaksi Rp742,82 juta pada 5 November 2025.

Dalam keterbukaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Jatim menyebutkan pembelian saham Bank Banten dilakukan dalam rangka penyertaan modal pembentukan KUB antara Bank Jatim dengan Bank Banten.

“Disampaikan pada 5 November 2025 Bank Jatim telah melakukan pembelian saham Bank Banten (BEKS),” tulis manajemen Bank Jatim, dikutip Minggu (9/11/2025).

Manajemen Bank Jatim menuturkan pembelian saham BEKS dilakukan di pasar reguler (secondary market) dengan harga Rp27 per saham. Total saham yang dibeli mencapai 275.119 lot atau 27.511.900 lembar senilai Rp742,82 juta.

Akibat transaksi ini, maka Bank Jatim kini menjadi salah satu pemegang saham Bank Banten. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Banten berencana melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 November 2025.

Setidaknya, akan ada dua agenda yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, persetujuan penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Kedua dan Bank Induk Kelompok Usaha Bank (KUB) Perseroan sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Kedua, persetujuan atas rencana aksi pemulihan perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Tak hanya itu, BJTM juga melakukan penyuntikan modal kepada Bank NTT senilai Rp100 miliar pada 30 September 2025 dan Bank NTB Syariah pada 15 Agustus 2024 dengan nilai yang sama. Dengan demikian, dalam rangka membentuk KUB, Bank Jatim melakukan penyertaan modal kepada 4 BPD senilai total Rp400 miliar dan pembelian saham Bank Banten senilai Rp742,82 juta.

Kinerja Bank Jatim

Bank Jatim mencatatkan laba bersih periode berjalan tercatat sebesar Rp1,148 triliun hingga kuartal III/2025. Labanya meningkat 23,51% dibandingkan Rp930,06 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan laba bersih tersebut ditopang oleh peningkatan signifikan pada pendapatan bunga. Pendapatan bunga Bank Jatim hingga September 2025 mencapai Rp7,42 triliun, naik 28,36% dibandingkan Rp5,78 triliun pada kuartal III/2024.

Namun demikian, beban bunga juga ikut naik menjadi Rp2,32 triliun, meningkat 26,52% dari Rp1,83 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Dengan demikian, pendapatan bunga bersih Bank Jatim tumbuh 29,25% menjadi Rp5,1 triliun, dibandingkan Rp3,94 triliun pada September 2024.

Dari sisi kualitas aset, Bank Jatim mencatat beban kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) sebesar Rp1,245 triliun, melonjak 80,64% dari Rp689,73 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, beban lainnya juga meningkat 15,72% menjadi Rp1,337 triliun dibandingkan Rp1,155 triliun di kuartal III/2024.

Meski demikian, pertumbuhan kredit tetap impresif. Total kredit yang diberikan Bank Jatim per September 2025 mencapai Rp80,25 triliun, naik 29,02% dibandingkan Rp62,19 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan juga naik 66,28% menjadi Rp2,7 triliun, dari sebelumnya Rp1,62 triliun pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim melaporkan telah melakukan pembelian saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) atau Bank Banten dengan nilai transaksi Rp742,82 juta pada 5 November 2025.

Dalam keterbukaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Jatim menyebutkan pembelian saham Bank Banten dilakukan dalam rangka penyertaan modal pembentukan KUB antara Bank Jatim dengan Bank Banten.

“Disampaikan pada 5 November 2025 Bank Jatim telah melakukan pembelian saham Bank Banten (BEKS),” tulis manajemen Bank Jatim, dikutip Minggu (9/11/2025).

Manajemen Bank Jatim menuturkan pembelian saham BEKS dilakukan di pasar reguler (secondary market) dengan harga Rp27 per saham. Total saham yang dibeli mencapai 275.119 lot atau 27.511.900 lembar senilai Rp742,82 juta.

Akibat transaksi ini, maka Bank Jatim kini menjadi salah satu pemegang saham Bank Banten.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Banten berencana melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 November 2025.

Setidaknya, akan ada dua agenda yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, persetujuan penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Kedua dan Bank Induk Kelompok Usaha Bank (KUB) Perseroan sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Kedua, persetujuan atas rencana aksi pemulihan perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sementara itu, mengutip laporan keuangan Bank Banten, modal inti (tier 1) perseroan tercatat mencapai Rp1,29 triliun pada kuartal III/2025. Modal pelengkap (tier 2) tercatat sebesar Rp38,31 miliar. Dengan demikian, total modal yang dimiliki Bank Banten tercatat sebesar Rp1,33 triliun.

Sementara itu, Bank Jatim membukukan laba bersih periode berjalan sebesar Rp1,148 triliun hingga pengujung kuartal III/2025. Angka itu meningkat 23,51% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan Rp930,06 miliar pada periode sembilan bulan tahun lalu.

Capaian laba bersih itu didorong oleh pendapatan bunga bersih Bank Jatim yang tumbuh 29,25% menjadi Rp5,1 triliun, dibandingkan Rp3,94 triliun per September 2024.

Perinciannya, pendapatan bunga Bank Jatim tumbuh 28,36% YoY menjadi Rp7,42 triliun dari posisi akhir kuartal III/2024 sebesar Rp5,78 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga ikut terkerek 26,52% YoY dari Rp1,83 triliun menjadi Rp2,32 triliun hingga September 2025.

Adapun Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) individu Bank Jatim tercatat 23,14%, naik dari 23,06%. Angka ini mengindikasikan tingkat permodalan yang tetap kuat dan jauh di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK).