Jakarta, CNBC Indonesia - PT RMK Energy Tbk (RMKE) menilai kestabilan regulasi krusial dalam menjaga keberlanjutan investasi di sektor pertambangan, khususnya batu bara.

Direktur Utama RMKE Vincent Saputra mengatakan bahwa para pelaku usaha membutuhkan kepastian kebijakan untuk dapat menjalankan bisnis jangka panjang dengan perhitungan yang matang. Menurutnya, kestabilan regulasi menjadi faktor penting dalam penentuan kelayakan investasi.

"Saat kita melakukan investasi, itu kan investasi ini jangka panjang. Artinya harapan kita sebagai pelaku usaha, pada saat pemerintah membuat suatu kebijakan, itu mempertimbangkan satu, jangka panjang dari bisnis tersebut. Yang kedua, kestabilan secara aturan," katanya dalam acara Road To Hari Tambang 2025 CNBC Indonesia, dikutip Kamis (30/10/2025).

Lebih lanjut, kebijakan yang sering berubah dinilai dapat mengganggu perencanaan investasi dan menciptakan ketidakpastian di sektor energi dan sumber daya mineral. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah bisa menjaga konsistensi kebijakan yang sudah ada.

"Dengan aturan yang lebih stabil, kita jadi lebih bisa mempertimbangkan, apakah investasi ini layak dilakukan atau tidak. Jadi buat kita yang paling penting itu, aturan itu lebih stabil," tegasnya.

Adapun, kebijakan yang jelas dan konsisten akan mendorong iklim investasi yang sehat di sektor pertambangan, sehingga perusahaan dapat fokus berkontribusi terhadap pasokan energi nasional tanpa harus khawatir pada perubahan kebijakan yang mendadak.

"Dengan aturan yang lebih stabil, kita bisa melihat keekonomisan proyek bukan dalam jangka waktu pendek, tapi jangka panjang," tandasnya.

Perlu diketahui, RMKE didirikan pada Juni 2009. Didukung dengan lebih dari 15 tahun pengalaman, Manajemen Perusahaan telah membangun reputasi yang kuat sebagai penyedia jasa logistik batu bara yang andal bagi semua ukuran perusahaan batu bara di Sumatera Selatan.

Hingga saat ini perseroan merupakan penyedia logistik batu bara terbesar di Sumatera Selatan. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada, perseroan juga menjalankan bisnis perdagangan batu bara untuk lebih meningkatkan pendapatan dan meningkatkan laba.

RMKE menyediakan jasa angkutan batu bara terintegrasi melalui jalur kereta dari kabupaten penghasil batubara di Lahat dan Muara Enim, Sumatera Selatan dengan bersinergi dengan PT KAI (Persero).

Perusahaan memiliki beberapa lini bisnis, antara lain stasiun bongkar muat kereta. Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengangkut batu bara dari beberapa stasiun, seperti Stasiun Simpang dan stasiun muat di Gunung Megang, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Perusahaan juga memiliki bisnis manajemen pelabuhan. Perusahaan telah mengoperasikan pelabuhan Musi 2 di Keramasan, Palembang, Sumatera Selatan.

Selain itu, perusahaan juga mengelola tambang batu bara dan menjualnya ke pembeli. Perusahaan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Kecamatan Gunung Megang dan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dengan total luas area penambangan 10.220 Ha. Adapun anak usaha yang mengelola tambang ini yaitu PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE).

Jakarta, CNBC Indonesia - PT RMK Energy Tbk (RMKE) mengatakan biaya angkut logistik batu bara ke pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) bisa lebih murah melalui moda transportasi kereta api.

Direktur Utama RMKE Vincent Saputra mengungkapkan, pihaknya pun bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengangkutan batu bara. Perusahaan bekerja sama dengan PT KAI khususnya untuk mengangkut batu bara di daerah Sumatera Selatan.

"Dan kita salah satu perusahaan swasta, waktu kita mulai itu kita satu-satunya perusahaan swasta yang berinvestasi dengan Kereta Api. Nah efeknya apa? Kita berusaha menekan biaya logistik ini supaya lebih murah, sehingga kita bisa untuk suplai ke PLN dengan harga yang lebih kompetitif," katanya dalam acara Road to Hari Tambang dan Energi 2025 CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Pihaknya juga menjadi perusahaan swasta yang pertama kali bekerja sama dengan PT KAI untuk pengangkutan batu bara.

"Kayak di Sumatera Selatan, waktu kita mulai kita melihat bahwa kereta api ini adalah solusi yang paling efisien. Nah waktu itu kita menggandeng Kereta Api Indonesia untuk mengangkut batu bara dari tambang sampai ke ujung," tambahnya.

Selain di Sumatera Selatan, jarak tempuh pengiriman yang jauh juga terdapat di wilayah Jambi. Vincent menyebut, kunci yang dilakukan oleh pihaknya adalah dengan menekan biaya transportasi dan logistik menjadi lebih kompetitif.

"Nah dengan jarak angkut jauh ini, bagaimana membuat biaya transportasi dan logistik ini menjadi kompetitif. Nah itu yang menjadi kunci," tandasnya.

Perlu diketahui, PT RMK Energy Tbk (RMKE) didirikan pada Juni 2009. Didukung dengan lebih dari 15 tahun pengalaman, Manajemen Perusahaan telah membangun reputasi yang kuat sebagai penyedia jasa logistik batu bara yang andal bagi semua ukuran perusahaan batu bara di Sumatera Selatan.

Hingga saat ini perseroan merupakan penyedia logistik batu bara terbesar di Sumatera Selatan. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada, perseroan juga menjalankan bisnis perdagangan batu bara untuk lebih meningkatkan pendapatan dan meningkatkan laba.

RMKE menyediakan jasa angkutan batubara terintegrasi melalui jalur kereta dari kabupaten penghasil batubara di Lahat dan Muara Enim, Sumatera Selatan dengan bersinergi dengan PT KAI (Persero).

Perusahaan memiliki beberapa lini bisnis, antara lain stasiun bongkar muat kereta. Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengangkut batu bara dari beberapa stasiun, seperti Stasiun Simpang dan stasiun muat di Gunung Megang, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Perusahaan juga memiliki bisnis manajemen pelabuhan. Perusahaan telah mengoperasikan pelabuhan Musi 2 di Keramasan, Palembang, Sumatera Selatan.

Selain itu, perusahaan juga mengelola tambang batu bara dan menjualnya ke pembeli. Perusahaan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Kecamatan Gunung Megang dan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dengan total luas area penambangan 10.220 Ha. Adapun anak usaha yang mengelola tambang ini yaitu PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE).

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan semua wilayah di Indonesia mendapatkan akses listrik hingga tahun 2029 mendatang. Tidak terkecuali, akses listrik tersebut mencakup wilayah 3T (terdepan, terpencil, terluar).

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral M. Pradana Indrasaputra mengatakan pemerintah saat ini fokus dalam pemerataan akses listrik dalam program lima tahun mendatang.

"Pertama, salah satu yang kita utamakan dalam 5 tahun ke depan itu adalah Lisdes (listrik Desa) sama BPBL namanya. Jadi Listrik Desa dan Bantu Pasang Listrik Baru," ujarnya dalam acara Road to Hari Tambang 2025 CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Menurut catatannya, masih ada ribuan wilayah yang belum menikmati listrik hingga saat ini. Program tersebut juga akan dibiayai menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan rampung dalam empat tahun mendatang.

"Kurang lebih 10 ribu, 5 ribuan desa, 5 ribuan dusun yang belum terlistriki di seluruh Indonesia," katanya.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran yang cukup besar. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperluas jaringan listrik, membangun infrastruktur pendukung, serta membantu masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan sambungan listrik baru.

"Biayanya lumayan. Itu kurang lebih Rp 63 triliun. Tapi kami sudah perhitungan. Dan itu lebih ke 1,2 juta pelanggan," jelasnya.

Dengan begitu, pihaknya optimistis target seluruh desa berlistrik pada 2029 bisa tercapai. Pemerintah berharap, ke depan tak ada lagi wilayah di Indonesia yang gelap di malam hari karena belum tersentuh listrik.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan cara agar kelistrikan di Indonesia bisa menjadi andal. Setidaknya, terdapat 6 faktor yang bisa membuat listrik menjadi andal.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral M. Pradana Indrasaputra, menjelaskan bahwa keandalan listrik terdapat di berbagai sisi.

"Kalau kita definisikan listrik andal, saya bagi dalam konteks yang lebih sederhana. Jadi kalau kita bicara mikro, di rumah masing-masing, listrik andal itu ialah tersedia dan berkualitas. Jadi listriknya ada dan gak mati-mati lah, kira-kira seperti itu," ujarnya dalam Road to Hari Tambang 2025, Rabu (29/10/2025).

Dalam konteks makro, dia menyebutkan ada empat pilar utama yang menjadi ukuran yakni ketersediaan (availability), akses (accessibility), keterjangkauan harga (affordability), dan diterima (acceptability).

"Yang pertama availability dulu, sekali lagi tersedia dulu. Yang kedua apa? Accessibility. Itu bisa diakses oleh banyak orang. Nah ini kita bicara soal pemerataan aksesnya di daerah 3T," jelasnya.

Saat ini, pihaknya menaruh perhatian besar pada pemerataan listrik agar seluruh wilayah Indonesia bisa menikmati akses yang sama.

Selain ketersediaan dan akses, faktor keterjangkauan juga menjadi sorotan. Dia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara transisi energi menuju net zero emission dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Nah ini tantangan kita bahwa bagaimana pemerintah di sini menjaga keseimbangan bahwa kita menuju transisi energi yang berkelanjutan, tapi bagaimana juga energi kita ini tetap harus terjangkau oleh masyarakat," tambahnya.

Soal penerimaan terhadap sumber energi, menurutnya setiap daerah memiliki dinamika dan preferensi berbeda terhadap sumber pembangkit listrik. Selain empat faktor tersebut, pemerintah juga menyoroti dua faktor teknis yang menentukan keandalan sistem yakni reserve margin dan transmisi.

Idealnya, setiap pembangkit listrik memiliki cadangan daya sekitar 30-40%. "Rata-rata itu harus 30-40% lah kira-kira. Itu margin cadangannya di setiap pembangkitnya kurang lebih gitu," katanya.

Sementara di sisi transmisi, konsep N-1 menjadi standar keandalan yang diterapkan. "Jadi kalau dibayangkan di transmisi kita itu dia bisa sepasang minimal. Jadi kalau misalnya dan beban yang dibebankan kepada satu jaringan yang pertama misalnya itu maksimal 50%. Jadi kalau yang satunya lagi mati, dia bisa mengangkut kedua load dari beban itu," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT RMK Energy Tbk (RMKE) alias perusahaan logistik sektor energi nasional menjadi perusahaan swasta yang pertama kali bekerjasama dengan badan usaha milik negara (BUMN) khususnya PT Kereta Api Indonesia (PTKA). Hal itu dilakukan perusahaan untuk bisa mendistribusikan batu bara ke pusat permintaan.

Direktur Utama RMKE Vincent Saputra mengungkapkan wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2024 menjadi lokasi kerja sama pihaknya dengan PT KAI.

"Kayak di Sumatera Selatan, waktu kita mulai kita melihat bahwa kereta api ini adalah solusi yang paling efisien. Nah waktu itu kita menggandeng Kereta Api Indonesia untuk mengangkut batu bara dari tambang sampai ke ujung," ujar Vincent dalam acara Road to Hari Tambang 2025 CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Ia menilai, dengan jarak pengiriman batu bara yang jauh, maka moda transportasi yang paling efisien adalah dengan kereta api. Menurut perhitungan perusahaan, kerja sama tersebut membuat harga yang ditawarkan lebih kompetitif karena efisiensi biaya angkut.

"Dan kita salah satu perusahaan swasta, waktu kita mulai itu kita satu-satunya perusahaan swasta yang berinvestasi dengan kereta api. Nah efeknya apa? Kita berusaha menekan biaya logistik ini supaya lebih murah, sehingga kita bisa untuk suplai ke PLN dengan harga yang lebih kompetitif," paparnya.

Selain di Sumatera Selatan, jarak tempuh pengiriman yang jauh juga terdapat di wilayah Jambi. Vincent menyebut, kunci yang dilakukan oleh pihaknya adalah dengan menekan biaya transportasi dan logistik menjadi lebih kompetitif. "Nah dengan jarak angkut jauh ini, bagaimana membuat biaya transportasi dan logistik ini menjadi kompetitif. Nah itu yang menjadi kunci," tandasnya.

Perlu diketahui, PT RMK Energy Tbk (RMKE) didirikan pada Juni 2009. Di dukung dengan lebih dari 15 tahun pengalaman, Manajemen Perusahaan telah membangun reputasi yang kuat sebagai penyedia jasa logistik batu bara yang andal bagi semua ukuran perusahaan batu bara di Sumatera Selatan.

RMKE merupakan penyedia logistik batu bara terbesar di Sumatera Selatan. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada, perseroan juga menjalankan bisnis perdagangan batu bara untuk lebih meningkatkan pendapatan dan meningkatkan laba.

RMKE menyediakan jasa angkutan batubara terintegrasi melalui jalur kereta dari kabupaten penghasil batubara di Lahat dan Muara Enim, Sumatera Selatan dengan bersinergi dengan PT KAI (Persero).

Perusahaan memiliki beberapa lini bisnis, antara lain stasiun bongkar muat kereta. Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengangkut batu bara dari beberapa stasiun, seperti Stasiun Simpang dan stasiun muat di Gunung Megang, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Perusahaan juga memiliki bisnis manajemen pelabuhan. Perusahaan telah mengoperasikan pelabuhan Musi 2 di Keramasan, Palembang, Sumatera Selatan.

Selain itu, perusahaan juga mengelola tambang batu bara dan menjualnya ke pembeli. Perusahaan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Kecamatan Gunung Megang dan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dengan total luas area penambangan 10.220 Ha. Adapun anak usaha yang mengelola tambang ini yaitu PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE).

Jakarta, CNBC Indonesia - PT RMK Energy Tbk (RMKE) alias perusahaan logistik sektor energi nasional menjadi perusahaan swasta yang pertama kali bekerjasama dengan badan usaha milik negara (BUMN) khususnya PT Kereta Api Indonesia (PTKA). Hal itu dilakukan perusahaan untuk bisa mendistribusikan batu bara ke pusat permintaan.

Direktur Utama RMKE Vincent Saputra mengungkapkan wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2024 menjadi lokasi kerja sama pihaknya dengan PT KAI.

"Kayak di Sumatera Selatan, waktu kita mulai kita melihat bahwa kereta api ini adalah solusi yang paling efisien. Nah waktu itu kita menggandeng Kereta Api Indonesia untuk mengangkut batu bara dari tambang sampai ke ujung," ujar Vincent dalam acara Road to Hari Tambang 2025 CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Ia menilai, dengan jarak pengiriman batu bara yang jauh, maka moda transportasi yang paling efisien adalah dengan kereta api. Menurut perhitungan perusahaan, kerja sama tersebut membuat harga yang ditawarkan lebih kompetitif karena efisiensi biaya angkut.

"Dan kita salah satu perusahaan swasta, waktu kita mulai itu kita satu-satunya perusahaan swasta yang berinvestasi dengan kereta api. Nah efeknya apa? Kita berusaha menekan biaya logistik ini supaya lebih murah, sehingga kita bisa untuk suplai ke PLN dengan harga yang lebih kompetitif," paparnya.

Selain di Sumatera Selatan, jarak tempuh pengiriman yang jauh juga terdapat di wilayah Jambi. Vincent menyebut, kunci yang dilakukan oleh pihaknya adalah dengan menekan biaya transportasi dan logistik menjadi lebih kompetitif. "Nah dengan jarak angkut jauh ini, bagaimana membuat biaya transportasi dan logistik ini menjadi kompetitif. Nah itu yang menjadi kunci," tandasnya.

Perlu diketahui, PT RMK Energy Tbk (RMKE) didirikan pada Juni 2009. Di dukung dengan lebih dari 15 tahun pengalaman, Manajemen Perusahaan telah membangun reputasi yang kuat sebagai penyedia jasa logistik batu bara yang andal bagi semua ukuran perusahaan batu bara di Sumatera Selatan.

RMKE merupakan penyedia logistik batu bara terbesar di Sumatera Selatan. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada, perseroan juga menjalankan bisnis perdagangan batu bara untuk lebih meningkatkan pendapatan dan meningkatkan laba.

RMKE menyediakan jasa angkutan batubara terintegrasi melalui jalur kereta dari kabupaten penghasil batubara di Lahat dan Muara Enim, Sumatera Selatan dengan bersinergi dengan PT KAI (Persero).

Perusahaan memiliki beberapa lini bisnis, antara lain stasiun bongkar muat kereta. Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengangkut batu bara dari beberapa stasiun, seperti Stasiun Simpang dan stasiun muat di Gunung Megang, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Perusahaan juga memiliki bisnis manajemen pelabuhan. Perusahaan telah mengoperasikan pelabuhan Musi 2 di Keramasan, Palembang, Sumatera Selatan.

Selain itu, perusahaan juga mengelola tambang batu bara dan menjualnya ke pembeli. Perusahaan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Kecamatan Gunung Megang dan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dengan total luas area penambangan 10.220 Ha. Adapun anak usaha yang mengelola tambang ini yaitu PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE).

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah fokus mengoptimalkan penggunaan aplikasi terintegrasi bernama MinerbaOne. Aplikasi tersebut sebagai upaya perbaikan tata kelola serta peningkatan pelayanan kepada badan usaha.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi arah utama kebijakan Ditjen Minerba pada tahun ini. Melalui platform MinerbaOne, seluruh proses administrasi dan layanan di sektor pertambangan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

"Jadi untuk tahun ini kita fully untuk memikirkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha di industri pertambangan itu bisa cepat, transparan, dan akuntabel," ujar Tri dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Rabu (22/10/2025).

Sementara dari sisi negara, pemerintah harus memastikan seluruh hak negara benar-benar dipenuhi oleh para pelaku usaha pertambangan. Selain itu, hak-hak masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan juga harus dipenuhi oleh perusahaan maupun pemangku kepentingan di sektor industri tersebut.

Ia menambahkan aspek lingkungan juga menjadi perhatian penting dalam kegiatan pertambangan. Pemerintah harus memastikan agar dampak lingkungan dari aktivitas industri tersebut benar-benar dapat diminimalkan.

Menurut dia, melalui sistem digitalisasi, pemerintah dapat memantau secara lebih akurat, termasuk mengetahui kondisi jaminan reklamasi, lokasi-lokasi yang belum melaksanakan reklamasi, hingga area tambang yang terdampak, dengan memanfaatkan citra satelit sebagai alat pengawasan.

"Jadi poinnya adalah digitalisasi penting sekali untuk kita dengan keterbatasan SDM, dengan ini capture dari industri pertambangan yang besar itu bisa tercapture dalam digitalisasi," tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya mendorong pelaksanaan hilirisasi batu bara oleh perusahaan-perusahaan besar. Terutama, yang sebelumnya memegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan kini telah beralih status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan kewajiban hilirisasi telah menjadi salah satu poin utama yang tercantum dalam izin perpanjangan operasi bagi perusahaan-perusahaan generasi pertama pemegang PKP2B.

"Hilirisasi memang kita terus-terusan untuk mendorong, terutama-utamanya adalah PKP2B Generasi 1 yang memang dia diwajibkan untuk melakukan hilirisasi dan itu tertuang di dalam IUPK-nya dia," ungkap Tri dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Rabu (22/10/2025).

Menurut Tri, setelah masa kontrak PKP2B berakhir, perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh perpanjangan dalam bentuk IUPK, dengan kewajiban baru untuk memperkuat nilai tambah melalui pengolahan dan pemanfaatan batu bara di dalam negeri.

"Maka dia berubah perpanjangannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. Itu untuk di Generasi Satu (PKP2B) itu ada tujuh (perusahaan) kalau nggak salah. Tujuh," kata Tri.

Adapun, dalam surat keputusan (SK) yang diterbitkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut telah tercantum kewajiban untuk melaksanakan hilirisasi batu bara. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar komitmen tersebut dapat direalisasikan.

"Tapi mudah-mudahan ini ada titik balik yang positif, hilirisasi ada beberapa hal, utamanya mereka menginginkan untuk jadi metanol, terus ada yang jadi yang lain, itu silahkan saja sebetulnya, sah-sah saja," kata Tri.

Perlu diketahui, setidaknya terdapat tujuh pemegang PKP2B generasi pertama dan sudah beralih menjadi IUPK. Ketujuh perusahaan batu bara itu diwajibkan untuk melakukan hilirisasi batu bara, antara lain PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Adaro Andalan Indonesia (AADI), PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama (MHU), PT Tanito Harum, PT Berau Coal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong agar proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dapat segera terealisasi. Pasalnya, proyek ini diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang setiap tahun terus meningkat.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan batu bara yang sangat melimpah. Namun di sisi lain, dunia sedang bergerak menuju transisi energi hijau.

"Kita tahu bahwa batu bara masih cukup banyak di Indonesia. Sementara dunia menginginkan untuk adanya green energy. Nah, bagaimana caranya supaya batu bara itu bisa dimanfaatkan, tetapi kita juga green energy-nya nggak hilang. Artinya dapat juga sekalian," kata Tri dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

Oleh sebab itu, salah satu solusi yang tengah digagas pemerintah adalah pemanfaatan batu bara menjadi DME, pengganti bahan baku LPG. Mengingat bahwa selama ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 6-7 juta ton LPG per tahun, sebagian besar dari Amerika Serikat.

"Ini kita mencoba untuk bertransformasi dari batu bara yang energi kotor menjadi yang lebih bersih melalui DME tadi," katanya.

Tri memandang, selain bisa mengubah karakter batu bara menjadi lebih ramah lingkungan, proyek ini juga akan berdampak pada pengurangan subsidi LPG. Adapun, subsidi LPG setiap tahunnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 80 triliun - Rp 87 triliun.

"Seperti kita ketahui bersama, LPG subsidi-nya sekitar Rp 80-87 triliun setiap tahun. Nah, ini bagaimana kita bisa mengurangi itu. Nah, salah satunya dengan DME seperti saya sampaikan tadi," katanya.

Peta Jalan DME RI

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau dalam hal ini yaitu hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang diperkirakan mulai jalan pada 2030.

Rencana ini yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.40 tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Aturan tersebut menggantikan aturan yang sebelumnya berlaku yakni PP No.79 Tahun 2014 tentang KEN.

Dalam pasal 9 dituliskan bahwa Indonesia merumuskan pemanfaatan energi final beberapa jenis energi, salah satunya adalah pemanfaatan DME.

"Energi final adalah sumber energi dan energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir," tulis beleid itu, dikutip Kamis (25/9/2025).

Selama 10 tahun mulai dari tahun 2030, Indonesia direncanakan bisa memanfaatkan DME dari nol hingga 600 ribu ton setara minyak (tonnes of oil equivalent/TOE).

Mulai tahun 2040-2060, Indonesia direncanakan lebih masif lagi dalam pemanfaatan DME dari 3 juta TOE hingga 3,6 juta TOE.

Sejalan dengan itu, pemanfaatan LPG di Indonesia juga direncanakan terus menurun hingga tahun 2060 mendatang. Mulai tahun 2030, Indonesia bakal memanfaatkan 11-11,2 juta TOE LPG selama 10 tahun.

Pada tahun 2040, pemanfaatan LPG dalam negeri akan menurun jadi 2,8-3 juta TOE selama 10 tahun. Mulai tahun 2050, Indonesia terus menurunkan pemanfaatan LPG menjadi 1-1,1 juta TOE.

Hingga pada tahun 2060, Indonesia hanya memanfaatkan LPG antara 0,8-0,9 juta TOE.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa sekitar 40% perekonomian Kepulauan Bangka Belitung (Babel) disokong oleh sektor pertambangan komoditas timah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, aktivitas pertambangan timah pun sudah melekat dilakukan oleh masyarakat Babel. Sayangnya, pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak berizin alias ilegal dan masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk (TINS).

"Daerah Bangka Belitung ini 30-40% masih mengandalkan kepada timah," ucapnya dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

Hal itu pun menjadi alasan mengapa penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan pemerintah harus berjalan beriringan dengan penataan tata kelola yang lebih baik.

Menurutnya, timah memiliki karakteristik yang berbeda dibanding komoditas tambang lainnya. Jika di sektor lain perusahaan umumnya melakukan pembebasan lahan sebelum menambang, di Babel banyak aktivitas penambangan justru berada di sekitar pemukiman warga.

"Kalau timah ini yang ada di masyarakat, ya rumahnya masih di situ, dan lain sebagainya mereka melakukan penambangan di belakangnya, padahal dalam wilayah konsesi PT Timah," imbuhnya.

Memang, pemerintah belakangan ini gencar melakukan penertiban untuk memastikan aktivitas tambang di Babel lebih tertib dan berizin. Penegakan hukum terhadap tambang ilegal tersebut juga diharapkan dapat memperkuat rantai pasok timah nasional yang selama ini menjadi salah satu pemain penting di pasar global.

"Apabila pasokan terganggu, maka harga akan naik. Demikian pun sebaliknya," ujarnya.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme agar masyarakat yang selama ini bergantung pada penambangan tetap bisa bekerja secara legal melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dengan skema tersebut, gubernur bisa memberikan izin kepada koperasi atau perorangan untuk mengelola tambang secara resmi. Harapannya, model pengelolaan itu bisa menekan jumlah tambang tanpa izin sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Tri juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses penataan pertambangan timah, mulai dari pengusulan wilayah pertambangan hingga penetapan Iuran Pertambangan Rakyat (IPRA) melalui peraturan daerah.

"Harapannya, dengan IPR yang banyak yang terbit, terus kemudian kita lakukan pembinaan di aspek teknis dan lingkungan, tambang tanpa izin bisa berkurang jumlahnya," tandasnya.

Tambang Ilegal di Babel

Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut bahwa negara selama ini kehilangan Rp 45 triliun per tahun karena praktik tambang ilegal, khususnya di Bangka Belitung.

Bahkan, menurutnya hal ini sudah terjadi selama 10-20 tahun. Akibatnya, potensi pendapatan negara yang hilang diperkirakan bisa mencapai Rp 900 triliun.

"Saudara-Saudara, saya beri contoh dari Pulau Bangka Belitung kita hilang Rp 45 triliun tiap tahun selama sekian puluh tahun. Apakah itu bukan sebuah serangan? Rp 45 triliun dikali 10 aja Rp 450 triliun, kali 20 tahun Rp 900 triliun, apa yang bisa kita bangun dengan Rp 900 triliun?" ungkapnyasaat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dia menyebut, selama setahun periode pemerintahannya, Kabinet Merah Putih berada pada jalur yang benar.

"Saya kira itu capaian yang saya sampaikan, dan ini menunjukkan Saudara-Saudara bahwa kita berada di jalan yang benar," ujarnya.

"Saya percaya bahwa menjalankan pemerintahan ternyata sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama awalnya harus dari niat, niat kita harus baik, niat kita harus sungguh-sungguh menjalankan amanat dari rakyat, kita harus berpijak dari awal seperti itu. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat, dari semua bahaya, bahaya kemiskinan, kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai dan bencana ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Serangan bisa fisik dan non fisik," paparnya.

Seperti diketahui, sejak awal September 2025 lalu Presiden Prabowo telah mengerahkan TNI-Polri untuk memberantas tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

Dia menyebut, hal ini dilakukan pemerintah karena maraknya tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Bahkan, jumlah mencapai 1.000 tambang ilegal.

"Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah, terkemuka di dunia, itu terdapat 1.000 tambang ilegal, 1.000 tambang ilegal," tegas Prabowo dalam Musyawarah Nasional ke VI PKS, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Maka dari itu, mulai 1 September 2025 lalu, Prabowo memerintahkan TNI, Polri hingga Bea Cukai untuk membuat operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Ia mengindikasikan 80% hasil timah diselundupkan.

"Mulai tanggal 1 September kemarin saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Babel. Selama ini hampir 80% hasil timah diselundupkan, 80% timah kita kita tutup, dan penyelundupnya macam-macam, ada yang pake kapal, ada yang pakai ferry, sekarang tutup tidak bisa keluar, sampai kapanpun tidak bisa keluar," ungkap dia.

"Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember, bisa selamatkan Rp 22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan Rp 45 triliun," tegas Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan perihal pengelolaan masyarakat akan sektor energi, baik itu minyak dan pertambangan. Terdapat dua istilah yakni sumur minyak rakyat dan juga Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Kedua skema itu dinilai sama-sama memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap bisa menambang atau mengambil sumber daya alam secara legal, tapi dengan sistem pengelolaan yang berbeda.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara sumur rakyat dan tambang rakyat terletak pada pola penjualan dan kewajiban finansial terhadap negara.

"Kalau sumur rakyat itu sebetulnya equal kalau di industri pertambangan itu adalah IPR, Izin Pertambangan Rakyat," ujar Tri dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

Di sektor minyak, hasil dari sumur rakyat dijual dengan harga yang sudah diatur berdasarkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

"Sumur masyarakat itu menjual ke koperasi ataupun BUMD ataupun UKM dengan harga 70% ICP, kemudian koperasi atau BUMD itu menjual kepada Pertamina dengan harga 80% ICP," jelas Tri.

Artinya, mekanisme pengelolaan minyak rakyat memiliki rantai distribusi dan harga yang dikendalikan oleh negara. Tujuannya adalah menjaga stabilitas harga serta memastikan bahwa hasil produksi tetap masuk melalui Pertamina.

Sementara itu, sistem di tambang rakyat melalui skema IPR terdapat perbedaan. Penambang yang mengantongi izin IPR tidak dikenakan royalti kepada negara, namun wajib membayar Iuran Pertambangan Rakyat (IPRA). Besaran IPRA tersebut ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah dan diatur melalui peraturan daerah (Perda).

Besaran IPRA itu sendiri bisa berbeda antar provinsi, tergantung pada jenis komoditas dan kebijakan pemerintah daerah.

"Kalau ini (IPR) mereka menjual secara bebas, mereka tidak membayar royalti tetapi menyetor IPRA atau Iuran Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Gubernur melalui PERDA di setiap daerah masing-masing," katanya.

Tri menjelaskan bahwa mekanisme IPR sudah memiliki landasan hukum yakni diatur sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku. Prosesnya dimulai dari gubernur yang mengajukan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) kepada Menteri ESDM. Setelah WP ditetapkan, di dalamnya akan ditentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang nantinya bisa dikelola masyarakat melalui izin IPR.

Selain memberikan kepastian hukum, sistem IPR juga ditujukan untuk mengurangi tambang ilegal dan menata kembali aktivitas penambangan agar lebih tertib, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pemda juga nantinya bisa melakukan pembinaan kepada pemegang IPR agar pengelolaan tambang berjalan sesuai standar teknis dan lingkungan.

Dengan begitu, kedua skema tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memberikan ruang legal bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam, sekaligus memastikan kegiatan masyarakat tetap terpantau, tertib, dan memberikan manfaat ekonomi baik bagi daerah maupun negara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Posisi Indonesia di pasar global ternyata tidak hanya kuat pada komoditas nikel, tetapi juga pada timah. Terlebih, rantai pasok global untuk timah tergolong terbatas.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa saat ini, kebutuhan timah dunia mencapai sekitar 350 ribu ton per tahun, dengan Indonesia menjadi salah satu pemasok utama di antara negara-negara produsen lainnya.

"Kebutuhan dunia akan timah itu sekitar 350 ribu ton dalam satu tahun. Nah, Indonesia adalah salah satu pemain untuk timah itu sendiri," kata Tri dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

Menurut Tri, dinamika harga timah di pasar internasional sangat bergantung pada stabilitas pasokan. Sehingga apabila pasokan terganggu, maka harga akan melonjak dan sebaliknya.

"Dan 48% dari komoditas timah ini digunakan untuk solder. Artinya apabila industri itu maju, maka kebutuhan solder juga akan naik. Apabila stabil, akan stabil. Jadi demand-nya ya segitulah," tambahnya.

Ia pun memerinci bahwa produksi timah Indonesia berkisar antara 60 hingga 80 ribu ton per tahun. Namun, belakangan ini terdapat sedikit gangguan pada rantai pasok akibat penertiban kegiatan tambang yang tidak sesuai aturan.

"Untuk saat ini memang ada beberapa yang agak terganggu rantai pasoknya, tetapi ini juga sejalan dengan penertiban artinya yang memang betul-betul tidak comply, tidak punya izin, dan lain sebagainya memang tidak bisa untuk melakukan penambangan dan melakukan penjualan," kata dia.