Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kondisi Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat ini tengah defisit 20 juta metrik ton batu bara dikontrakkan. Hal ini diungkapkan saat rapat kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR beberapa waktu lalu.

Bahlil menyampaikan, kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang batu bara sekitar 190 juta ton untuk memenuhi kebutuhan PLN, dilansir dari Detikfinance.

"Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan," ujarnya dalam Raker, Senin (15/6). 

Bahlil mengungkapan bahwa PLN membutuhkan batu berkalori medium yang kualitasnya lebih baik untuk operasional pembangkit listrik. Akan tetapi, jenis batu bara tersebut semakin sedikit.

Sebelumnya, Bahlil telah rapat bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi selama hampir 5,5 jam. Pertemuan itu membahas kepastian pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN.

"Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun diformasi yang terjadi multiinterpretasi," jelasnya.

Bahlil juga menjelaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan langsung sebagai upaya pengawasan energi primer agar hal terkait tidak berlangsung berkepanjangan. 

"Agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta diantara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang telah disetujui mencapai sekitar 150 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan proses persetujuan RKAB mineral dan batu bara masih terus berlanjut hingga saat ini.

"Kemungkinan di atas 150," kata Tri di Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Adapun, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan terkait dengan komoditas tambang mineral, khususnya batu bara dan nikel.

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai bertemu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).

'Menyangkut mineral, kami juga sudah melakukan rapat terbatas dengan Presiden [Prabowo Subianto] sejak dua hari lalu, dan tadi juga sudah melakukan sinkronisasi,” kata Bahlil.

Dia memerinci, sinkronisasi kebijakan pertama berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) komoditas tambang. Menurutnya, belum ada perubahan mengenai ketentuan RKAB batu bara, tetapi pemerintah melakukan apa yang disebutnya dengan kebijakan relaksasi terukur.

Bahlil menyebut bahwa batu bara merupakan salah satu sumber energi yang terdapat di Indonesia, sehingga pemerintah akan berupaya mempertahankan kebutuhan dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan menimbang aspek permintaan dan penawaran.

"Kalau harganya bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak, tetapi kalau harganya turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar. Jadi, supply and demand sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan," ujar Bahlil.

Berikutnya, terkait komoditas nikel, dia menyampaikan bahwa pemerintah juga akan menyeimbangkan permintaan dan penawaran dengan menghitung kebutuhan pabrik, sehingga harga nikel tidak jatuh. Oleh karena itu, harga mineral acuan (HMA) nikel juga akan dinaikkan.

"Sudah menjadi keputusan dari kami, bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan,” ujar Bahlil.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara untuk tahun buku 2026 yang telah disetujui 390 juta ton per Selasa (17/3/2026).
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, sudah hampir 400 juta ton dari rencana kuota produksi batu bara sudah disetujui oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Jumlah itu pun bakal terus bertambah.
"Sekitar 390 juta mau [menuju] 400 juta ton, antara itulah," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Tri menambahkan bahwa proses persetujuan terus digenjot dengan keterlibatan aktif baik dari perusahaan maupun pemerintah.
Dia menjelaskan, proses persetujuan RKAB tahun ini membutuhkan waktu lebih lama. Pasalnya, penerapan sistem aplikasi baru masih memerlukan penyesuaian di lapangan.
Asal tahu saja, persetujuan RKAB ini sangat krusial karena menjelang berakhirnya masa relaksasi produksi sebesar 30% dari rencana produksi yang diajukan pada 31 Maret 2026.
Kendati demikian, Tri belum bisa merinci RKAB perusahaan mana saja yang sudah disetujui. Namun, nama-nama besar seperti Adaro dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sudah mendapatkan persetujuan.
Sementara untuk komoditas nikel, Tri mengungkapkan volume RKAB bijih nikel yang telah disetujui hingga pertengahan Maret 2026 mencapai sekitar 100 juta ton. Adapun pemerintah juga menargetkan percepatan penerbitan RKAB nikel dapat rampung hingga akhir Maret 2026.
Sebelumnya, pemerintah berencana memangkas volume produksi batu bara pada tahun ini. Kementerian ESDM pernah menyebut, produksi batu bara akan dipangkas menjadi ke level sekitar 600 juta ton pada 2026.
Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara pada 2025 yang mencapai 790 juta ton. Kendati demikian, Kementerian ESDM tidak akan memangkas produksi untuk perusahaan pemegang PKP2B generasi I dan BUMN.
Namun, perusahaan tersebut pun wajib menyetor batu bara kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebesar 30% kepada PLN sepanjang semester I/2026.

----------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kementerian ESDM membekukan sementara izin tambang batu bara PT Sebuku Sajaka Coal (PT SSC) buntut sengketa lahan dengan masyarakat transmigran.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SSC menempati lahan masyarakat transmigran di Desa Bekambit, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Menteri ATR/BPN keputusan pembekuan izin tambang hasil pembahasan Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Transmigrasi.

"Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba atas perintah Menteri ESDM, akan membekukan sementara, memblokir izin-izin dan operasional IUP perusahaan tambang tersebut sampai masalah ini selesai," ujar Nusron di Kantor Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Jalarta Selatan, Selasa (10/2).

Nusron menjelaskan ada tiga langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan pemerintah. Pertama, ATR/BPN akan memulihkan 717 SHM masyarakat transmigran, yang pada 2019 sertifikatnya dicabut kepala kantor BPN Kalsel.

"Kami akan menghidupkan kembali sertifikat (SHM) tersebut. Artinya, mencabut atau membatalkan SK pembatalan SHM, karena menurut hemat kami Pasal yang digunakan tidak tepat," ungkap Nusron.

Kedua, ATR/BPN akan membatalkan hak pakai atau sertifikat lain milik PT SSC yang sudah kadung terbit di atas tanah tersebut, karena lahannya masuk kategori tumpang tindih.

Ketiga, pekan ini tim dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM dan Kementerian Transmigrasi akan terbang ke lokasi sengketa di Kalsel untuk melakukan mediasi sampai tuntas.

Nusron menyebut sengketa lahan transmigran dengan perusaahan tambang berakar dari tahun 2019. Proses pembatalan 717 SHM masyarakat transmigran oleh ATR/BPN berdasarkan permohonan kepala desa setempat.

"Kejadian ini terjadi akibat tahun 2019, dan proses pembatalan itu atas permintaan kepala desa setempat pada masa itu, dan juga PT setempat," ujarnya.

Nusron mengatakan para transmigran mendapatkan SHM pada 1990 dari kantor BPN setempat. Namun pada 2010, terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi PT SSC di lokasi yang sama. Kemudian pada 2019, BPN Kalsel membatalkan SHM masyarakat transmigran atas dasar permohonan kepala desa setempat saat itu.

"Maka pada 2019, singkat cerita, kepala kantor wilayah BPN Kalimantan Selatan membatalkan 717 SHM masyarakat tersebut seluas 480 hektare di kawasan IUP tersebut," ujar Nusron dalam akun Instagram @nusronwahid, Selasa (10/2).

Namun, Nusron menilai alas hukum yang dipakai kepala kanwil BPN saat itu keliru. Atas pertimbangan itu, ATR/BPN memutuskan memulihkan 717 SHM masyarakat.

"Kami ATR/BPN akan mengembalikan SHM yang dibatalkan ATR/BPN (pada 2019) karena pasal yang digunakan tidak pas, setelah kita cek," ujarnya.

Ia juga menjelaskan mediasi sengketa tanah antara masyarakat transmigran dengan PT Sebuku Sajaka Coal (PT SSC) sebenarnya sudah berlangsung sejak Januari 2025, tetapi belum ada kesepakatan. Mediasi lanjutan akan dilakukan usai 717 SHM masyarakat dipulihkan ATR/BPN agar posisi tawar warga lebih baik.

"Nanti kami akan melakukan mediasi lagi setelah sertifikatnya kita pulihkan, tentunya harapannya mediasinya itu mempunyai bergaining position yang lebih kuat. Kami meminta dalam mediasinya supaya pemegang IUP membayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memangkas kuota produksi nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, RKAB yang disetujui pada tahun ini antara 260 juta hingga 270 juta ton bijih nikel. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kuota produksi yang disetujui dalam RKAB 2025, yakni 379 juta ton.

"Nikel [RKAB] sudah kami umumkan hari ini, 260 [juta] sampai 270 [juta] lah, in between range-nya itu," ucap Tri di Gedung Ditjen Minerba, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Rencana pemangkasan produksi nikel telah diumumkan sejak akhir 2025. Adapun, angka produksi nikel tahun ini yang resmi disetujui memang tak jauh dari estimasi awal Kementerian ESDM.

Dalam kesempatan sebelumnya, Tri mengungkapkan, pemerintah bakal memangkas produksi bijih nikel menjadi di level 250 juta hingga 260 juta ton pada tahun ini.

"Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250-260 [juta ton] tahun ini, kemungkinan sekitar segitu," kata Tri kepada wartawan, Rabu (14/1/2025).

Langkah tersebut diambil oleh Kementerian ESDM guna mendongkrak harga nikel di pasar global yang sempat stagnan di level US$14.000 per ton pada 2025.

Pengumuman rencana pemangkasan produksi nikel tersebut kemudian diikuti oleh bergeraknya harga nikel dunia ke level di atas US$18.000 per ton pada awal tahun ini. Level harga ini terakhir kali dicapai pada Oktober 2024.

Berdasarkan data London Metal Exchange (LME), harga nikel kontrak 3 bulan pada pekan pertama Januari 2026, sempat menyentuh US$18.694 per ton. Namun, harga nikel kini kembali turun ke US$17.349 per ton pada penutupan perdagangan, Senin (9/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi sinyal bakal mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 45 perusahaan batu bara hingga mineral. Pencabutan dilakukan lantaran perusahaann tak memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi tambang.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, 45 perusahaan itu merupakan bagian dari IUP 190 perusahaan yang sebelumnya dibekukan.
Tri menegaskan bahwa langkah pencabutan telah sesuai prosedur. Sekitar 45 perusahaan itu sebelumnya telah diberi peringatan.
Bahkan, Tri juga menyebut, sebagian perusahaan itu tak kunjung memenuhi panggilan untuk mengurus perizinan terkait dengan penempatan jaminan reklamasi tersebut.
"Sampai sekarang sudah kita panggil bisa dipastikan 35 atau 45 itu kita terminate [mengakhiri] mungkin nantinya," ucap Tri dalam sebuah podcast di kanal YouTube Kementerian ESDM, dikutip Senin (26/1/2026).
Tri menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk bermusyawarah dengan perusahaan-perusahaan itu. Namun, perusahaan tak menyampaikan minat menaruh reklamasi tambang.
"Kami coaching, hasil mereka kita panggil ada yang enggak dateng dan beberapa kali tidak menyampaikan dan lain sebagainya, nah terhadap yang itu nanti kita cabut izinnya," tuturnya.
Kendati demikian, Tri tak memerinci nama-nama perusahaan batu bara yang dimaksud. Dia hanya menegaskan bahwa 35 atau 45 perusahaan itu bagian dari 190 perusahaan yang IUP-nya dibekukan pada September 2025.
Dia lantas menyebut, dari 190 IUP yang dibekukan tadi, terdapat 10 IUP yang sudah dikembalikan. Menurutnya, 10 IUP itu sudah kembali aktif melakukan aktivitas pertambangan.
Sementara sisanya, masih berupaya memenuhi persyaratan penempatan dana jaminan reklamasi.
Lebih lanjut, Tri menjelaskan bahwa pengurusan kepatuhan penempatan dana jaminan reklamasi bagi 190 IUP yang dibekukan bersamaan dengan proses persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026. Oleh karena itu, pihaknya saat ini mengurus sekitar 1.592 permohonan terkait reklamasi.
“Jadi 1.592 itu karena kita mewajibkan reklamasi sebagai bagian dari kewajiban yang harus diselesaikan sebelum persetujuan RKAB,” jelas Tri.
Asal tahu saja, pada September 2025, Kementerian ESDM menghentikan sementara kegiatan pertambangan 190 perusahaan batu bara hingga mineral. Hal ini dilakukan sebagai sanksi bagi perusahaan lantaran tak memberikan jaminan reklamasi pascatambang.
Hal tersebut diketahui berdasarkan surat Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM dengan Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025. Adapun, surat tersebut ditandatangani pada 18 September 2025.
Saat itu, Tri menuturkan bahwa penangguhan tersebut dilakukan sampai perusahaan yang bersangkutan mau mematuhi aturan, yakni melakukan reklamasi pascatambang.
"Kami ingatkan mereka. Kami hentikan [aktivitas tambangnya] sementara sampai dia comply [mematuhi]," ucap Tri saat ditemui di sela-sela acara CT Asia 2025 di Jimbaran, Bali, Senin (22/9/2025).
Selama sanksi dikenakan, pemegang IUP diminta tetap melaksanakan kewajiban pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan pertambangan. Ini termasuk juga lingkungan di wilayah izin usaha pertambangan.
Kementerian ESDM pun meminta 190 perusahaan pemegang IUP itu segera mengajukan permohonan penetapan dokumen rencana reklamasi. Adapun, 190 perusahaan yang ditangguhkan itu tersebar di sejumlah wilayah seperti Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, hingga Kepulauan Bangka Belitung.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai fondasi utama tata kelola industri pertambangan nasional.

“Keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi merupakan elemen kunci dalam menjaga keberlangsungan operasi pertambangan,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Pemerintah, kata dia, terus mendorong perusahaan tambang agar memperkuat sistem K3 secara konsisten dari level kebijakan hingga implementasi di lapangan.

Ia menambahkan, target zero fatality tetap menjadi komitmen bersama seluruh pelaku industri tambang dan diterjemahkan secara nyata dalam sistem manajemen, pengawasan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

“Zero fatality bukan slogan. Hal ini diikuti melalui penguatan standar operasional, disiplin kerja, dan kepemimpinan yang berorientasi pada keselamatan,” katanya.

Menurut Tri, konsistensi penerapan K3 juga merupakan bagian dari praktik pertambangan yang baik (good mining practices) yang berdampak langsung pada reputasi serta keberlanjutan operasional pertambangan nasional.

Sejalan dengan pemerintah, pengamat ESG dan keberlanjutan Jalal menilai bahwa K3 merupakan indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan tambang. Ia menekankan bahwa target zero fatality harus dipahami sebagai pemicu kehati-hatian tertinggi, bukan sekadar jargon keselamatan.

“Zero fatality adalah target yang menginspirasi tindakan kehati-hatian tertinggi. Ia perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan, strategi, program, dan sumber daya yang jelas agar benar-benar terwujud,” ujar Jalal.

Selain itu, menurutnya, kredibilitas perusahaan tambang di mata pemangku kepentingan sangat bergantung pada konsistensi antara budaya, kinerja, dan komunikasi K3 hingga ke level tertinggi organisasi.

“Kalau ada yang tidak konsisten, meskipun kebijakan dan strateginya ada, pemangku kepentingan akan melihat komitmen K3 perusahaan sebagai inkonsisten atau bahkan tidak kredibel,” ucap dia.

Jalal juga menambahkan bahwa dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG), K3 tidak bisa dipisahkan dari kinerja finansial perusahaan. Penerapan K3 yang kuat, menurut dia, akan berdampak pada produktivitas pekerja, stabilitas produksi, hingga kinerja keuangan perusahaan tambang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno memastikan pemangkasan produksi batu bara dan nikel pada 2026 tidak pengaruhi faktor penerimaan negara.

Kementerian ESDM menetapkan kuota produksi batu bara nasional pada 2026 sekitar 600 juta ton. Sementara untuk komoditas nikel produksinya hanya terbatas diangka 250-260 juta ton pada tahun ini.

"Memang logikanya kalau pemangkasan produksi, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tidak tercapai. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita optimalkan terkait harga yang akan naik dari komoditas tersebut," ujarnya saat ditemui di Kawasan Senayan, Sabtu (24/1/2026).

Menurutnya, dengan pemangkasan produksi nikel dan batu bara, akan mengatasi permasalahan over supply global kedua komoditas tersebut. Kondisi inilah yang diyakini membuat harga batu bara dan nikel tertekan beberapa waktu belakangan.

"Kita optimalisasi penerimaan melalui, seperti biasa, pemeriksaan dari aplikasi PNBP, dan yang sudah kita lakukan. Kemudian ada beberapa pengawasan yang akan kita lakukan, termasuk di antaranya, kita akan ada beberapa kebijakan lain nanti," tambahnya.

Ia menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas tambang dunia, mulai dari batu bara, nikel, tembaga hingga timah. Namun demikian, besarnya produksi nasional tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan Indonesia dalam mengendalikan harga komoditas global.

Untuk batu bara, Asia menyumbang sekitar 74 persen dari total produksi dan konsumsi dunia. Sementara Eropa dan Amerika tidak lagi menjadi pasar dengan pertumbuhan signifikan.

Dari total perdagangan batu bara dunia yang mencapai sekitar 1,5 miliar ton, Indonesia menyumbang lebih dari 500 juta ton, atau di atas 30 persen bahkan mendekati 40 persen pangsa perdagangan global.

"Batu bara yang diperdagangkan di global itu kurang lebih sekitar 1,3 miliar ton. Dari 1,3 miliar ton, Indonesia menyuplai 514 juta ton atau sekitar kurang lebih sekitar 43 persen. Akibatnya apa? Supply dan demand itu tidak terjaga yang pada akhirnya membuat harga batu bara turun," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.

Posisi Indonesia jauh lebih kuat di sektor nikel. Dari total kebutuhan nikel dunia sekitar 3,2–3,4 juta ton per tahun, produksi Indonesia mencapai 2,2 juta ton atau sekitar 65 persen dari pasokan global. Dengan porsi sebesar itu, Indonesia menjadi pemain kunci dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dan baja tahan karat dunia.

"Produksi (batu bara) akan kita turunkan supaya harga bagus dan tambang ini kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Jadi jangan cara berpikir kita mengelola sumber daerah alam itu seolah-olah harus selesai semua sekarang. Bangsa ini harus berjalan terus, lingkungan kita harus jaga aspek-aspek keadilan juga kita harus jaga," tambah Bahlil.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji akan menindak tegas pelaku industri pertambangan yang melanggar kaidah. Apalagi jika praktik pertambangan itu sampai menyebabkan kerugian di masyarakat.

Penegasan ini disampaikan Bahlil usai mengunjungi korban terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Sumatera Barat, Rabu (3/11/2025).

Pernyataan Bahlil juga merespons isu terkait bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, hingga Aceh yang disebut terjadi lantaran pembukaan lahan hutan untuk tambang.

"Sebagai menteri ESDM, Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak akan pandang bulu. Ini saya bawa Dirjen Minerba, untuk memberikan tindakan bagi semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang tidak menaati atau tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Harus sesuai standar proses pertambangan yang sudah disyaratkan dalam aturan," tegas Bahlil melalui keterangan resmi.

Di hadapan para pengungsi, Bahlil berjanji akan menuntaskan permasalahan tambang ilegal dan mencabut izin pertambangan yang tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Tak hanya itu, Bahlil memerintahkan Dirjen Minerba Tri Winarno untuk segera melakukan evaluasi terhadap izin-izin pertambangan. Bahlil juga meminta Tri menindak tegas bagi badan usaha yang bertindak di luar koridor yang seharusnya.

"Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan, Saya tidak segan-segan untuk mencabut," ucap Bahlil.

Menurutnya, penindakan tegas bagi pelaku usaha pertambangan yang enggan melaksanakan kegiatan pertambangannya sesuai kaidah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menindak tegas praktik penambangan ilegal di tanah air.

Instruksi Prabowo mengenai penindakan tambang ilegal tersebut menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh jajaran pemerintahan dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, kata Bahlil, tidak ada lagi alasan untuk ragu atau takut dalam memberantas jaringan penambangan ilegal dari hulu hingga hilir, demi menjaga kedaulatan sumber daya alam.

Penindakan secara tegas telah dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di mana Bahlil menjadi anggotanya dalam menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam (SDA) di Kawasan Hutan (Satgas PKH) dengan menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan negara yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.

Hingga saat ini, total luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali Satgas PKH mencapai 3.312.022,75 hektare (ha). Adapun dari jumlah tersebut, seluas 915.206,46 ha sudah diserahkan kepada kementerian terkait.

Rinciannya, 833.413,46 ha dialokasikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk pengelolaan produktif, sementara 81.793,00 ha dikembalikan sebagai kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

Sementara 2.398.816,29 ha sisanya, masih dalam proses administrasi dan segera diserahkan kepada kementerian terkait.

Satgas ini juga menargetkan penertiban 4,2 juta ha tambang ilegal agar manfaatnya kembali kepada rakyat. Dengan pendekatan hukum tegas dan dukungan lintas lembaga, Satgas PKH memastikan hutan sebagai aset bangsa dikelola untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mencatat PT Timah Tbk memiliki total Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 473.310 hektare, yang setara 81 persen dari total luas IUP komoditas timah secara nasional.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut tercatat memiliki 1 IUP komoditas besi seluas 175 hektare dan 125 IUP komoditas timah seluas 446.230 hektare.

"Luas IUP PT Timah yang tadi sampaikan adalah sebesar 473.310 atau 81 persen dari total IUP komoditas timah, di mana ada tadi sampaikan oleh Pak Dirut bahwa 40 persen di antaranya ini ada perizinan lain terkait dengan izin tumpang tindih dengan beberapa lahan lainnya," kata Tri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Jika dirinci per wilayah, di Bangka PT Timah memiliki 94 IUP dengan luas 339.289 hektare, sementara perusahaan swasta memiliki 44 IUP dengan luas 21.380 hektare. Di Belitung, PT Timah memegang 19 IUP (81.526 hektare), dan swasta 15 IUP (6.577 hektare).

Sedangkan di Kepulauan Riau, PT Timah memiliki 6 IUP (25.415 hektare) dan swasta 11 IUP (61.743 hektare).D engan demikian, total IUP yang dimiliki perusahaan swasta mencapai 70 izin.

Tri menjelaskan bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan penyimpan 91 persen cadangan logam timah nasional.

“91 persen cadangan logam timah di Indonesia terdapat di Kepulauan Bangka Belitung, dengan total sumber daya sebesar 2,26 juta ton logam timah dan cadangan sebesar 1,30 juta ton logam timah,” ungkapnya.

Adapun berdasarkan data Direktorat Jenderal Minerba, rencana produksi (RKAB) PT Timah Tbk pada 2025 sebesar 30.094 ton logam timah, dengan realisasi produksi hingga Oktober mencapai 13.010 ton.

Berikut rincian data produksi dan pemasaran PT Timah berdasarkan laporan Minerba:

• Tahun 2021: RKAB 47.281 ton, realisasi produksi bijih 24.670 ton, produksi logam 26.465 ton, pemasaran 21.515 ton.

• Tahun 2022: RKAB 45.000 ton, realisasi produksi bijih 20.079 ton, produksi logam 19.825 ton, pemasaran 19.720 ton.

• Tahun 2023: RKAB 29.000 ton, realisasi produksi bijih 14.855 ton, produksi logam 15.340 ton, pemasaran 15.440 ton.

• Tahun 2024: RKAB 37.000 ton, realisasi produksi bijih 19.437 ton, produksi logam 18.915 ton, pemasaran 18.990 ton.

• Tahun 2025: RKAB 30.094 ton, realisasi produksi bijih 19.210 ton, produksi logam 13.010 ton, pemasaran 9.410 ton (hingga Oktober).

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait rencana penyesuaian kewajiban pajak dalam proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah informasi terkait kewajiban pajak, di mana Kementerian Keuangan berharap Kementerian ESDM dapat membantu mempercepat proses penyesuaian yang berkaitan dengan ketentuan pajak tersebut.

Tri mengatakan, Kementerian Keuangan mengusulkan agar komponen pajak dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam proses persetujuan RKAB. Meski demikian, hingga kini diskusi mengenai hal tersebut masih berlangsung.

"Kami masih dalam diskusi karena Kementerian Keuangan mengharapkan untuk pajak ini dimasukkan sebagai salah satu persyaratan di dalam persetujuan RKAB, tetapi kami masih dalam diskusi apakah ini bisa masuk atau tidak," kata Tri dalam Sosialisasi Peraturan RKAB dan Tata Cara Pengajuan RKAB pada Aplikasi MinerbaOne, Rabu (22/10/2025).

Ia pun menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah dalam pembahasan ini adalah untuk membantu para pelaku usaha mempercepat proses persetujuan RKAB, sehingga kegiatan operasional pertambangan dapat berjalan lebih efisien dan transparan.

"Tapi yakinlah bahwa kami bertujuan untuk sebetulnya membantu Bapak-Ibu sekalian di dalam percepatan persetujuan RKAB," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Regulasi ini ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 30 September 2025. Melalui regulasi ini penyampaian RKAB kini dilakukan sepenuhnya melalui sistem informasi terintegrasi dan berlaku untuk satu tahun, bukan lagi tiga tahun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong agar proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dapat segera terealisasi. Pasalnya, proyek ini diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang setiap tahun terus meningkat.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan batu bara yang sangat melimpah. Namun di sisi lain, dunia sedang bergerak menuju transisi energi hijau.

"Kita tahu bahwa batu bara masih cukup banyak di Indonesia. Sementara dunia menginginkan untuk adanya green energy. Nah, bagaimana caranya supaya batu bara itu bisa dimanfaatkan, tetapi kita juga green energy-nya nggak hilang. Artinya dapat juga sekalian," kata Tri dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

Oleh sebab itu, salah satu solusi yang tengah digagas pemerintah adalah pemanfaatan batu bara menjadi DME, pengganti bahan baku LPG. Mengingat bahwa selama ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 6-7 juta ton LPG per tahun, sebagian besar dari Amerika Serikat.

"Ini kita mencoba untuk bertransformasi dari batu bara yang energi kotor menjadi yang lebih bersih melalui DME tadi," katanya.

Tri memandang, selain bisa mengubah karakter batu bara menjadi lebih ramah lingkungan, proyek ini juga akan berdampak pada pengurangan subsidi LPG. Adapun, subsidi LPG setiap tahunnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 80 triliun - Rp 87 triliun.

"Seperti kita ketahui bersama, LPG subsidi-nya sekitar Rp 80-87 triliun setiap tahun. Nah, ini bagaimana kita bisa mengurangi itu. Nah, salah satunya dengan DME seperti saya sampaikan tadi," katanya.

Peta Jalan DME RI

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau dalam hal ini yaitu hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang diperkirakan mulai jalan pada 2030.

Rencana ini yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.40 tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Aturan tersebut menggantikan aturan yang sebelumnya berlaku yakni PP No.79 Tahun 2014 tentang KEN.

Dalam pasal 9 dituliskan bahwa Indonesia merumuskan pemanfaatan energi final beberapa jenis energi, salah satunya adalah pemanfaatan DME.

"Energi final adalah sumber energi dan energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir," tulis beleid itu, dikutip Kamis (25/9/2025).

Selama 10 tahun mulai dari tahun 2030, Indonesia direncanakan bisa memanfaatkan DME dari nol hingga 600 ribu ton setara minyak (tonnes of oil equivalent/TOE).

Mulai tahun 2040-2060, Indonesia direncanakan lebih masif lagi dalam pemanfaatan DME dari 3 juta TOE hingga 3,6 juta TOE.

Sejalan dengan itu, pemanfaatan LPG di Indonesia juga direncanakan terus menurun hingga tahun 2060 mendatang. Mulai tahun 2030, Indonesia bakal memanfaatkan 11-11,2 juta TOE LPG selama 10 tahun.

Pada tahun 2040, pemanfaatan LPG dalam negeri akan menurun jadi 2,8-3 juta TOE selama 10 tahun. Mulai tahun 2050, Indonesia terus menurunkan pemanfaatan LPG menjadi 1-1,1 juta TOE.

Hingga pada tahun 2060, Indonesia hanya memanfaatkan LPG antara 0,8-0,9 juta TOE.