Bisnis.com, JAKARTA – PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) melaporkan realisasi anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan pengeboran tambang sepanjang kuartal I/2026 mencapai Rp6,67 miliar.

Melansir keterbukaan informasi, pengeboran tersebut dilakukan ITMG pada tiga anak usahanya yang memiliki izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), yaitu PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining, dan PT Bharinto Ekatama.

"Kegiatan pengeboran yang dilakukan pada bulan Januari-Maret 2026 merupakan kelanjutan aktivitas yang dilakukan pada periode bulan sebelumnya. Kegiatan eksplorasi dilaksanakan oleh Departemen Geologi dengan fokus diutamakan pada aktivitas pengeboran pre-production dan development dengan metode pengeboran lubang terbuka (open hole) dan pengeboran inti (coring)," tulis perseroan, dikutip Jumat (10/4/2026).

Secara rinci, pengeboran pra-produksi di anak usaha PT Trubaindo Coal Mining dilakukan di Blok Selatan pada 34 lubang pengeboran dengan rincian pemboran open hole dengan kedalaman 1.788,50 meter dan pemboran coring dengan kedalaman 613,50 meter. Total biaya pengeboran yang dikeluarkan perseroan adalah sebesar Rp1.072.033.089.

Kedua, operasional pengeboran PT Indominco Mandiri dilakukan pada Blok Barat dan Blok Timur. Biaya total pengeboran untuk periode Januari- Maret 2026 adalah sebesar Rp1.427.741.987.

Ketiga, operasional pengeboran PT Bharinto Ekatama berlokasi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah kerja seluas 17.311 hektar (Ha). Anak usaha ITMG ini telah melakukan aktivitas pengeboran pra produksi di Blok Lempanang di sebanyak 50 lubang dengan kedalaman 2.745,65 meter untuk open hole dan 975,75 meter bor inti (coring). Selain itu, dilakukan juga pengeboran eksplorasi di Blok Tenaik sebanyak 107 lubang dengan kedalaman 6328,55 meter untuk open hole dan 1.464,75 meter bor inti. Biaya total pengeboran yang dilakukan Bhanrinto Ekatama di triwulan I ini mencapai Rp4.174.211.755.

Sebagai gambaran, dalam industri batu bara metode pengeboran eksplorasi umumnya terbagi antara open hole dan coring. Open hole atau pengeboran lubang terbuka digunakan untuk identifikasi awal karena lebih cepat dan murah, namun hanya menghasilkan serpihan batuan sehingga data yang diperoleh relatif terbatas.

Sementara itu, coring atau pengeboran inti menghasilkan sampel batuan utuh berbentuk silinder yang memungkinkan analisis kualitas batu bara dan struktur geologi secara lebih akurat. Karena itu, open hole biasanya digunakan pada tahap awal eksplorasi, sedangkan coring menjadi dasar dalam perhitungan cadangan dan studi kelayakan yang lebih mendalam.

Sebelumnya, analis KB Valbury Sekuritas, Laurencia Hiemas menjabarkan tahun ini ITMG dihadapkan dengan tiga tekanan struktural utama yang berisiko menekan kinerja perseroan.

Tantangan pertama adalah pemangkasan RKAB 2026. Laurencia mengasumsikan produksi ITMG pada 2026 hanya sekitar 12,7 juta ton atau turun sekitar 40% dibandingkan asumsi sebelumnya sekitar 22 juta ton.

Kedua, penerapan PP No. 18/2025 yang meningkatkan tarif pajak efektif menjadi 32,2% dari sebelumnya 24,1%, yang diperkirakan menekan laba tahunan sekitar US$15 juta–US$20 juta.

Ketiga, potensi kenaikan porsi domestic market obligation (DMO) menjadi 30% dengan harga batu bara domestik yang dibatasi US$70 per ton untuk PLN, sehingga menurunkan harga jual rata-rata (blended ASP) menjadi sekitar US$78,8 per ton.

Tiga tantangan ini yang mendasari sekuritas memangkas rating saham ITMG menjadi hold, dari sebelumnya buy. Target harga ITMG juga diturunkan dari Rp27.000 menjadi Rp25.000.

"Target harga Rp25.000 diturunkan berdasarkan metode sum-of-the-parts discounted cash flow (SOTP-DCF) hingga masa habis cadangan pada 2044. Valuasi tersebut menggunakan asumsi harga batu bara US$70–US$79 per ton, cash cost 2026 sebesar US$58,9 per ton, serta WACC 11,1%,” jelasnya dalam riset.

Pada penutupan pasar Jumat (10/4/2026), saham ITMG terkoreksi 1,19% ke Rp27.000. Dalam sebulan terakhir ITMG mengalami tekanan membuat harganya terpangkas 4,59%. Namun demikian, secara year to date saham ITMG melambung 23,43% bahkan sempat menyentuh level Rp30.075.

Bisnis.com, INDRAMAYU — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kabar terbaru persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara 2026.
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, sudah hampir 300 juta ton dari rencana kuota produksi batu bara sudah disetujui oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
"RKAB batu bara sekarang sekitar 250 juta hingga 300 juta ton, hampir 300 juta ton lah kira-kira. Yang sudah disetujui ya. Sekitar hampir 300 jutaan ton lah," ucap Tri ditemui di Kawasan Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (12/3/2026).
Asal tahu saja, persetujuan RKAB ini sangat krusial karena menjelang berakhirnya masa relaksasi produksi sebesar 30% dari rencana produksi yang diajukan pada 31 Maret 2026.
Kendati demikian, Tri belum bisa merinci RKAB perusahaan mana saja yang sudah disetujui. Namun, nama-nama besar seperti Adaro dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sudah mendapatkan persetujuan.
"Eks PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara] ada [sudah disetujui RKAB], tapi ada juga yang belum. Arutmin belum," ucap Tri.
Sebelumnya, pemerintah berencana memangkas volume produksi batu bara pada tahun ini. Kementerian ESDM pernah menyebut, produksi batu bara akan dipangkas menjadi ke level sekitar 600 juta ton pada 2026.
Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara pada 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Kendati demikian, Kementerian ESDM tidak akan memangkas produksi untuk perusahaan pemegang PKP2B generasi I dan BUMN.
Namun, perusahaan tersebut pun wajib menyetor batu bara kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebesar 30% kepada PLN sepanjang semester I/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyoroti belum rampungnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang berpotensi mengganggu pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Adapun pemerintah berencana memangkas RKAB batu bara 2026 menjadi level 600 juta ton. Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara pada 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli mengatakan, hingga saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum merilis secara terbuka data persentase RKAB yang telah disetujui. Ini termasuk total kuota produksi nasional maupun kuota per perusahaan.

Menurutnya, ketiadaan data tersebut membuat pelaku usaha dan publik belum dapat melihat secara komprehensif kecukupan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), khususnya untuk sektor kelistrikan.

"Kementerian ESDM masih bekerja menyelesaikan permasalahan RKAB tersebut. Sampai saat ini masih banyak perusahaan batu bara yang belum mendapatkan persetujuan RKAB," kata Rizal kepada Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Di sisi lain, dia mengatakan beredar informasi tidak resmi terkait adanya persoalan dalam pembagian kuota produksi batu bara nasional.

“Ada perusahaan yang tidak mengalami pemotongan kuota produksi, tetapi ada juga yang mengalami pemotongan sampai 80%. Namun, angka pastinya masih menunggu finalisasi dari Kementerian ESDM,” katanya.

Bahkan, terdapat perusahaan yang memperoleh kuota produksi jauh di bawah tingkat keekonomian. Menurut Rizal, kondisi ini dinilai berpotensi menekan profitabilitas perusahaan, terutama bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) atau perpanjangannya yang telah memiliki kontrak penjualan dengan pelanggan utama di luar kewajiban DMO.

Dia pun menyarankan agar Kementerian ESDM mengkaji ulang pembagian kuota produksi tersebut. Hal ini diperlukan agar kebijakan pembatasan produksi tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha.

“Selama ini pembebanan DMO dibudgetkan 25% dari tingkat produksi dan Kementerian ESDM sudah menentukan alokasi suplai batu bara ke PLTU. Setiap tiga bulanan ada rekonsiliasi suplai DMO yang dilaksanakan oleh Ditjen Minerba,” jelasnya.

Namun, Rizal juga menyebut bahwa molornya persetujuan RKAB 2026 membuat pengiriman batu bara untuk porsi kelistrikan ikut tertunda. Di tengah kewajiban perusahaan memenuhi kontrak ekspor maupun domestik nonkelistrikan, kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kelancaran pasokan ke PLTU.

"Berhubung persetujuan RKAB molor sehingga pengiriman untuk porsi kelistrikan juga molor. Sedangkan perusahaan PKP2B atau perpanjangannya kemungkinan besar sudah ada kontrak penjualan dengan customer utama lainnya yang harus mereka suplai," jelas Rizal.

Krisis pasokan emas hitam untuk PLTU diungkapkan oleh Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Joseph Pangalila. Dia mengatakan, kekurangan batu bara untuk PLTU mengancam keandalan listrik nasional.

Joseph menuturkan, peran independent power producer (IPP) atau produsen listrik swasta dalam kelistrikan nasional cukup besar. Menurutnya, hampir 50% kelistrikan di Tanah Air dikontribusikan dari IPP.

Dia mengatakan, krisis batu bara sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2025. Namun, saat ini makin parah lantaran RKAB 2026 untuk batu bara belum disetujui pemerintah. Apalagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.

Pria yang juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power itu menyebut, idealnya ketersediaan batu bara untuk pembangkit berada di level minimal 25 hari operasi. Namun, saat ini ketersediaan batu bara untuk pembangkit berada di bawah 10 hari operasi.

"Nah, sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis karena kebanyakan pembangkit itu ketersediaan batu baranya sudah di bawah 10 hari. Hanya sedikit sekali yang di atas 10 hari. Bahkan, saya lihat di Jawa-Bali yang batu baranya ada 25 hari itu hanya dua pembangkit," ucap Joseph di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Joseph mengatakan pembangkit listrik saat ini memiliki stok batu bara berdasarkan RKAB tahun lalu. Dia pun mewanti-wanti, jika pemerintah baru menerbitkan RKAB pada akhir Maret, bisa saja pemasok (supplier) berhenti mengirimkan batu bara kepada IPP.

Sebab, kuota yang dipangkas itu dikhawatirkan tidak bisa mencukupi kebutuhan.

"Jadi bisa saja tiba-tiba kalau misalnya pemerintah memutuskan RKAB yang baru akhir kuartal pertama ini, bisa jadi ada beberapa supplier yang langsung setop karena sudah melebihi kuotanya," kata Joseph.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan dapat mengamankan 75 juta ton batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) dari perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I dan BUMN.

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan DMO itu akan digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero) sepanjang semester I/2026.

"PKP2B sama BUMN harapannya 75 juta ton," ucap Tri di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Adapun pasokan DMO dari PKP2B generasi I dan BUMN itu lantaran perusahaan-perusahaan itu tak mendapat pemotongan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.

Oleh karena itu, PKP2B generasi I dan BUMN wajib menyetorkan DMO sebesar 30%. Dalam kesempatan lain, Tri mengatakan bahwa hal tersebut demi mengantisipasi kebutuhan PLN seiring belum terbitnya RKAB 2026 perusahaan-perusahaan lain.

"Jadi gini. Untuk PKP2B generasi I dan IUP BUMN, itu kan kita berikan 100%. Maka dia kita minta di awal, minimal 30% tarik ke depan [untuk DMO]. Untuk PLN. PLN doang nih, 30%," ucap Tri di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Dia pun menyebut, usai RKAB batu bara milik perusahaan lainnya terbit, maka pasokan DMO batu bara untuk PLN turut dipasok oleh perusahaan tersebut.

"Nanti sambil jalan, nanti yang lain persetujuan. Nah, nanti kita kumpulkan juga dari itu," katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana menaikkan porsi DMO batu bara menjadi di atas 30% pada 2026. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, kenaikan persentase DMO itu tak lepas dari wacana pemangkasan produksi emas hitam menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026.

"Kami akan perhatikan. Range-nya itu [kenaikan DMO] mungkin bisa lebih dari 30%," ucap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Adapun, saat ini kewajiban DMO batu bara oleh pelaku usaha adalah 25% dari total produksi tahunan. Harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton. Terkait harga, Yuliot juga memberi sinyal bahwa kelak harga DMO batu bara akan mengikuti harga pasar.

Lebih lanjut, Yuliot mengatakan, produksi batu bara 2026 bakal dipangkas ke level di atas 600 juta ton. Angka ini lebih tinggi dibanding proyeksi sebelumnya.

Pemangkasan produksi tersebut juga terbilang signifikan dibanding realisasi tahun sebelumnya. Tercatat, realisasi produksi batu bara 2025 mencapai 790 juta ton. Dia menuturkan, angka pemangkasan produksi batu bara pada 2026 itu merujuk pada proyeksi permintaan industri dalam negeri dan kebutuhan PLTU PLN.

"Jadi, berdasarkan perhitungan dari dirjen minerba dan juga ini berdasarkan permintaan dari PLN dan juga industri dalam negeri, jadi perkiraan sekitar lebih dari 600 juta ton per tahun," ucap Yuliot.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak akan ada kenaikan harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) pada tahun ini.
Dengan kata lain, harga DMO yang belum pernah naik sejak 2018. Adapun, harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton.
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, harga DMO batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bakal tetap di level US$70 per ton.
"Belum, belum ada [kenaikan]. Tetap US$70. Belum ada [kenaikan," kata Tri di Jakarta, Kamis (12/2/2025).
Di satu sisi, pemerintah bakal menaikkan porsi DMO batu bara tahun ini dari 25% menjadi di atas 30%. Adapun, kenaikan persentase DMO itu tak lepas dari wacana pemangkasan produksi emas hitam menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026.
Namun, pemangkasan itu tak berlaku untuk perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I dan BUMN.
Oleh karena itu PKP2B generasi I dan BUMN wajib menyetorkan DMO sebesar 30% pada paruh pertama tahun ini.
Tri menargetkan dapat mengamankan 75 juta ton batu bara untuk kebutuhan DMO. Dia mengatakan, DMO itu akan digunakan untuk kebutuhan PLTU PT PLN (Persero) sepanjang semester I/2026.
"PKP2B sama BUMN harapannya 75 juta ton," ucap Tri.
Dia pun menyebut, usai RKAB batu bara milik perusahaan lainnya terbit, maka pasokan DMO batu bara untuk PLN turut dipasok oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
"Nanti sambil jalan, nanti yang lain persetujuan. Nah, nanti kita kumpulkan juga dari itu," katanya.

PKP2B Generasi I menyetor 10 persen dari keuntungan bersih ke negara dengan komposisi 4 persen ke pusat dan 6 persen ke pemda

Jakarta (ANTARA) - Kementerian ESDM menyatakan tidak memangkas produksi batu bara untuk perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) Generasi I dan BUMN, dan meminta perusahaan menyetor 75 juta ton batu bara pada semester I 2026.

“PKP2B Generasi I sama IUP BUMN nggak kena (pemotongan produksi),” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ketika ditemui di sela-sela acara Strategi Swasembada Energi 2026: Hilirisasi, Transisi dan Investasi yang digelar di Jakarta, Kamis.

Tri menjelaskan alasan yang mendasari kebijakan tersebut adalah PKP2B Generasi I menyetor 10 persen dari keuntungan bersih kepada negara dengan komposisi 4 persen ke pemerintah pusat dan 6 persen ke pemerintah daerah.

Selain itu, perusahaan pemegang PKP2B Generasi I juga menyetorkan 19 persen royaltinya kepada pemerintah.

Sebagai kompensasi, Kementerian ESDM meminta penyetoran batu bara dalam skema Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 30 persen pada semester I 2026.

DMO adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan sebagian produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Angka 30 persen tersebut, kata Tri, masih untuk sementara.

“Dari PKP2B sama BUMN harapannya 75 juta (ton batu bara). Kami tarik itu (DMO 30 persen) di semester I supaya PLN bisa aman dulu,” ujar Tri.

Berdasarkan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang dirilis oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, kebutuhan batu bara untuk PLTU-PLN mencapai 129 juta ton pada tahun 2025.

Kementerian ESDM memperkirakan kuota produksi batu bara nasional untuk 2026 berada di kisaran 600 juta ton.

Angka tersebut turun 200 juta ton dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara pada 2025 yang berada di 800 juta ton.

Imbas dari pemangkasan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan kewajiban pasok ke domestik atau domestic market obligation (DMO) batu bara naik hingga 30 persen.

Aturan mengenai DMO batu bara termaktub di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu bara Dalam Negeri.

Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara DMO sebesar 25 persen dari realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan.

Aturan tersebut berlaku kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batu bara, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi batu bara, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara tahap operasi produksi.

Sebanyak 25 persen dari realisasi produksi batu bara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri, serta bahan baku/bahan bakar untuk industri.

Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan domestic price obligation (DPO) batu bara khusus bagi pembangkit PT PLN (Persero) sebesar 70 dolar AS per ton.

Meskipun produksi batu bara dipangkas, Tri menyampaikan pemerintah tetap tidak mengubah DPO atau harga batu bara yang dijual untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Belum ada (penyesuaian harga). Tetap 70 (dolar AS per ton),” ujar Tri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa perusahaan yang berasal dari perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I tidak terimbas pemangkasan kuota produksi batu bara pada tahun ini.

Perusahaan-perusahaan tambang tersebut dipastikan mendapat persetujuan 100% atas kuota produksi batu bara yang diajukan dalam penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.

Kebijakan serupa juga berlaku untuk badan usaha milik negara (BUMN) yang memegang izin usaha pertambangan (IUP), seperti PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

"Untuk PKP2B generasi I dan IUP BUMN, itu kan kita berikan 100%," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Sebagai gantinya, perusahaan-perusahaan tersebut diminta untuk memasok pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebesar 30% awal tahun ini. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan PT PLN (Persero) seiring belum terbitnya RKAB 2026 perusahaan-perusahaan tambang.

"Maka dia kita minta di awal, minimal 30% tarik ke depan [untuk DMO]. Untuk PLN. PLN doang nih, 30%," lanjut Tri.

Dia pun menyebut, usai RKAB batu bara milik perusahaan lainnya terbit, maka pasokan DMO batu bara untuk PLN turut dipasok oleh perusahaan tersebut.

"Nanti sambil jalan, nanti yang lain persetujuan. Nah, nanti kita kumpulkan juga dari itu," katanya.

Adapun, Kementerian ESDM memberi sinyal kuota produksi batu bara pada 2026 bakal ditetapkan di atas level 600 juta ton. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan realisasi produksi batu bara pada 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Sebelumnya, menurut laporan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), sejumlah perusahaan anggotanya mendapat pemangkasan produksi di kisaran 40% hingga 70%. APBI pun secara terbuka menyampaikan keberatannya dengan pemangkasan produksi yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap kelayakan usaha dan kesinambungan operasional perusahaan tambang.

Sementara itu, Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa PT Bumi Resources Tbk., PT Adaro Andalan Indonesia Tbk., dan PT Indika Energy Tbk., memperoleh persetujuan penuh atas permohonan kuota penambangan batu bara mereka tahun ini, dengan total sekitar 170 juta ton. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut yang enggan disebutkan identitasnya.

Ketiga perusahaan tersebut lewat anak usahanya adalah pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak PKP2B generasi I, yang diwajibkan membayar royalti lebih tinggi kepada pemerintah.

Sumber: Kementerian ESDM diolah

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto geram lantaran sejumlah pengusaha tambang mineral dan batu bara (minerba) tak taat lapor pajak.

Karenanya, pemerintah mengancam para pengusaha minerba tak akan bisa mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 apabila tidak patuh perpajakan.

Berdasarkan data DJP, jumlah wajib pajak (WP) yang aktif pada sektor minerba tidak sebanding dengan jumlah pelaporannya.

Contohnya, pada 2025 WP aktif yang terdaftar sebanyak 7.128, tetapi yang melapor SPT masih nihil.

Padahal, batas pelaporan SPT Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau 30 April setiap tahunnya. Ia menilai artinya tidak ada kesadaran para perusahaan pemegang Kontrak Karya PKP2B, IUP dan IUPK.

"Negara sangat berbaik hati memberikan kesempatan pihak swasta untuk ikut menjadi pemain di dalam sektor minerba dan tentunya hak dan kewajibannya juga harus setara. Bisnis harus adil, pemerintah harus hadir. Keadilan ini tentu akan sangat-sangat bisa tercapai kalau ada kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran, maka enforcement yang harus kita lakukan," ujar Bimo dalam acara Sosialisasi RKAB 2026 pada Rabu (26/11) lalu yang dikutip dari kanal Youtube Fadhil94.

Dalam catatan DJP, dalam 5 tahun terakhir jumlah WP aktif sektor pertambangan minerba bertambah tapi pelaporan SPT Tahunan terus turun. Pada 2021, jumlah WP aktif sebanyak 6.321, pelaporannya 6.078 (96,16 persen). Lalu, pada 2022 jumlah WP naik jadi 6.557, tapi pelaporan SPT turun jadi 6.105 (93,11 persen).

Kemudian, pada 2023, jumlah WP aktif menjadi 6.859, tapi pelaporan SPT turun menjadi hanya 5.775 (84,20 persen) dan 2024 jumlah WP menjadi 7.123 dan pelaporan SPT hanya 5.060 (71,04 persen). Sedangkan, pada 2025 jumlah WP 7.128 dan SPT yang dilaporkan masih nihil.

Begitu juga dengan data jumlah WP yang melakukan pembayaran terus menurun. Pada 2021, jumlah WP yang membayarkan tagihan hanya 51,7 persen, lalu pada 2022 turun menjadi 50 persen.

Pada 2023 turun menjadi 45,4 persen dan 2024 menjadi 42,1 persen, hingga pada 2025 ini WP yang melakukan pembayaran baru 35,4 persen.

Oleh sebab itu, Bimo meminta agar para pengusaha segara melaporkan SPT dan melunasi utang perpajakannya. Sebab, mulai tahun depan syarat untuk mendapatkan persetujuan RKAB adalah menyelesaikan kewajiban perpajakan.

"Kalau kita melihat di sini, kalau Bapak-Ibu di posisi kami, pasti juga akan berpikir yang sama, maka ini early warning kepada Bapak-Ibu. Silahkan comply sebelum nanti kerangka regulasi antara dua menteri kita sahkan bahwa untuk RKAB, selain PNBP yang harus dilunasi, kewajiban perpajakannya juga harus dilunasi," tegasnya.

Menurut Bimo, apabila catatan keuangan atau transaksi perusahaan bagus, maka pasti ada penyisihan untuk perpajakan, sehingga tak berat untuk melaksanakan kewajibannya. Namun, sayangnya selama ini banyak perusahaan yang abai karena kepatuhan perpajakan tidak menjadi syarat RKAB.

Ia mengakui unitnya juga abai sehingga ia berharap mulai saat ini bisa mulai dibenahi. Ia mengungkapkan tak akan segan-segan memberikan sanksi, apabila setelah aturan ini, ternyata masih ada yang nakal, baik perusahaan maupun pegawai DJP.

"Sayangnya selama ini, Bapak-Ibu abai. Kami juga abai. Anak-anak saya abai dan saya akan perintahkan, saya tidak akan mentolerir satupun. Semua akan saya proses. Mudah-mudahan kepatuhan sukarela Bapak-Ibu silahkan. Betulkan SPT, setor utang-utang yang sudah inkracht, tagihan-tagihan sudah inkracht," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya mendorong pelaksanaan hilirisasi batu bara oleh perusahaan-perusahaan besar. Terutama, yang sebelumnya memegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan kini telah beralih status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan kewajiban hilirisasi telah menjadi salah satu poin utama yang tercantum dalam izin perpanjangan operasi bagi perusahaan-perusahaan generasi pertama pemegang PKP2B.

"Hilirisasi memang kita terus-terusan untuk mendorong, terutama-utamanya adalah PKP2B Generasi 1 yang memang dia diwajibkan untuk melakukan hilirisasi dan itu tertuang di dalam IUPK-nya dia," ungkap Tri dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Rabu (22/10/2025).

Menurut Tri, setelah masa kontrak PKP2B berakhir, perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh perpanjangan dalam bentuk IUPK, dengan kewajiban baru untuk memperkuat nilai tambah melalui pengolahan dan pemanfaatan batu bara di dalam negeri.

"Maka dia berubah perpanjangannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. Itu untuk di Generasi Satu (PKP2B) itu ada tujuh (perusahaan) kalau nggak salah. Tujuh," kata Tri.

Adapun, dalam surat keputusan (SK) yang diterbitkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut telah tercantum kewajiban untuk melaksanakan hilirisasi batu bara. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar komitmen tersebut dapat direalisasikan.

"Tapi mudah-mudahan ini ada titik balik yang positif, hilirisasi ada beberapa hal, utamanya mereka menginginkan untuk jadi metanol, terus ada yang jadi yang lain, itu silahkan saja sebetulnya, sah-sah saja," kata Tri.

Perlu diketahui, setidaknya terdapat tujuh pemegang PKP2B generasi pertama dan sudah beralih menjadi IUPK. Ketujuh perusahaan batu bara itu diwajibkan untuk melakukan hilirisasi batu bara, antara lain PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Adaro Andalan Indonesia (AADI), PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama (MHU), PT Tanito Harum, PT Berau Coal.