Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menanggapi mengenai perdebatan mengenai dampak kuota internet yang tidak terpakai oleh pengguna, termasuk dampaknya ke bisnis perusahaan.

Isu mengenai sisa kuota internet saat ini tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Muncul pertanyaan di publik mengenai potensi sisa kuota yang tidak terpakai oleh pelanggan setelah masa aktif berakhir menjadi sumber pendapatan tambahan bagi operator seluler.

Menanggapi hal tersebut, Chief Marketing Officer (CMO) Smartfren (XLSMART) Sukaca Purwokardjono memberikan klarifikasi mengenai model bisnis layanan data seluler.

Dia memaparkan seluruh layanan paket data kuota internet didasarkan pada batasan jumlah volume dan jangka waktu tertentu. Harga paket juga telah ditentukan di awal sebagai satu kesatuan layanan, bukan semata-mata dihitung berdasarkan pemakaian aktual pelanggan.

Adapun mengenai sisa volume kuota, Sukaca menegaskan XLSMART tidak memperoleh pendapatan tambahan dari tidak terpakainya volume kuota oleh pelanggan setelah jangka waktu berakhir.

"Tidak terdapat pendapatan tambahan yang timbul dari sisa kuota setelah masa aktif berakhir," ujar Sukaca dilansir dari YouTube Mahkamah Konstitusi, Senin (20/4/2026).

Dia juga menyampaikan perusahaan memiliki fitur rollover bagi pelanggan yang ingin mengakumulasikan sisa kuota ke periode berikutnya, tetapi fitur ini bersifat opsional dan tergantung pada pilihan konsumen sejak awal.

Sebelumnya konsumen individu menggugat aturan dalam UU Telekomunikasi karena menganggap kebijakan kuota hangus merugikan hak konstitusional warga negara. Mereka berpendapat bahwa kuota internet yang sudah dibeli adalah hak milik (properti)konsumen.

Jika kuota tersebut sisa dan dihapus secara sepihak oleh operator hanya karena batas waktu, hal itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan "pengambilan" hak milik secara sepihak.

Pemohon menginginkan agar sisa kuota yang tidak terpakai tetap bisa digunakan di periode berikutnya (akumulasi otomatis) atau tidak memiliki masa kedaluwarsa selama perangkat masih aktif.

Namun, dalam perspektif operator seluler, kuota adalah hak akses layanan (jasa) dalam durasi tertentu. Seperti menyewa kamar hotel atau membeli tiket bioskop.

Konsumen membayar untuk akses selama waktu yang ditentukan. Jika tidak digunakan, hak akses tersebut gugur karena operator telah mengalokasikan kapasitas jaringan pada periode tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) merespons polemik kuota internet hangus yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan perseroan masih menunggu putusan MK terkait kemungkinan penerapan kebijakan rollover kuota. Menurut dia, Telkomsel akan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku.

“Kami sih masih wait and see, apapun nanti keputusannya kami akan ikut,” kata Fahmi ditemui di Kantor Telkomsel, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Fahmi menjelaskan, apabila kebijakan rollover diberlakukan, hal tersebut akan berdampak baik bagi pelanggan maupun terhadap struktur bisnis seluruh operator seluler. Meski demikian, dia menekankan tarif layanan Telkomsel saat ini merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara yang telah menerapkan skema rollover.

Selain itu, Fahmi menyebut Telkomsel sejatinya sudah memiliki produk dengan fitur rollover. Menurutnya, perusahaan merancang paket berdasarkan segmentasi kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda.

“Kenapa kami come up dengan beberapa paket, sebenarnya kan kita udah slicing nih kebutuhan pelanggan. Oh saya butuhnya tiga giga seminggu, dia butuhnya 10 giga seminggu,” katanya.

Karena itu, lanjut Fahmi, paket ditawarkan sesuai kebutuhan tersebut. Bagi pelanggan yang membeli kuota melebihi kebutuhannya, seperti dalam kasus yang dipersoalkan saat ini, pada dasarnya terjadi kelebihan pembelian.

Dia menambahkan Telkomsel juga menyediakan solusi melalui produk rollover yang dapat dibeli melalui aplikasi MyTelkomsel, meskipun saat ini masih memiliki batas waktu penggunaan.

“Sebenarnya kan analoginya, paket pulsa itu tidak sama dengan token listrik. Karena ini secara legal, secara regulasi paket yang berbatas waktu,” katanya.

Fahmi menganalogikan kebijakan kuota berbatas waktu seperti obat yang memiliki tanggal kedaluwarsa meskipun belum dikonsumsi. Dia juga membandingkannya dengan tiket wahana permainan yang hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, meski pengunjung belum sempat menikmati seluruh fasilitas karena keterbatasan waktu atau antrean.

Menurutnya, analogi tersebut menunjukkan paket data memang secara regulasi dan hukum diberlakukan berbasis waktu sejak dibeli.

Dikutip dari laman MK, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Wayan Toni Supriyanto mengatakan kewajiban rollover (akumulasi) maupun refund (pengembalian) kuota internet secara umum berpotensi menimbulkan beban kapasitas dan biaya tambahan yang tidak terukur bagi penyelenggara telekomunikasi.

Hal tersebut disampaikan dalam persidangan permohonan pengujian Pasal 71 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, yang mengubah UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

“Kondisi ini dapat berdampak pada penyesuaian tarif, berkurangnya variasi paket yang terjangkau, menurunnya kualitas layanan akibat kepadatan jaringan, serta terganggunya perencanaan kapasitas jaringan,” ujar Wayan yang mewakili Kuasa Presiden Republik Indonesia, yakni Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas serta Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Viada Hafid, dalam persidangan dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden terhadap Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada Rabu (18/2/2026) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Wayan menjelaskan sektor telekomunikasi merupakan industri padat modal yang memerlukan investasi besar dan berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur jaringan, pengelolaan spektrum frekuensi radio, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan teknologi. Kuota layanan merupakan bagian dari kapasitas jaringan yang bersifat dinamis dan terbatas sehingga harus dikelola secara efisien dan terencana.

Oleh karena itu, penerapan masa berlaku kuota berfungsi menjaga efisiensi pemanfaatan jaringan, mencegah penumpukan kapasitas semu, memberikan kepastian perencanaan investasi, serta menjaga kualitas layanan publik.

Menurutnya, apabila kuota diperlakukan sebagai hak tanpa batas waktu, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan jaringan, peningkatan biaya operasional, serta penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, pengaturan masa berlaku kuota dinilai sebagai kebijakan ekonomi yang rasional dan proporsional.

Pemerintah, lanjut Wayan, tetap menempatkan perlindungan konsumen sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi, yang dilakukan melalui kewajiban transparansi informasi, larangan praktik menyesatkan, mekanisme pengaduan, serta pengawasan administratif oleh pemerintah.

Dia juga menegaskan penetapan besaran tarif tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak diserahkan sepenuhnya kepada operator seluler, melainkan wajib mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan komponen biaya, inflasi, kemampuan masyarakat, dan kesinambungan industri. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dari perspektif hubungan hukum privat, Wayan menyebut saat konsumen membeli paket layanan telah terjadi kesepakatan mengenai besaran kuota dan masa berlaku layanan. Permintaan agar kuota tetap berlaku tanpa batas waktu atau mengikuti masa aktif kartu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan kewajiban bagi penyelenggara telekomunikasi.

“Dan hal tersebut bukan persoalan norma yang melanggar UUD NRI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945,” kata Wayan.

Dia menambahkan kuota data internet bukan merupakan hak aset pribadi, melainkan hak untuk memanfaatkan jaringan telekomunikasi sesuai dengan perjanjian layanan yang telah disepakati. Berakhirnya masa berlaku paket bukan pengambilan paksa hak konsumen, melainkan konsekuensi dari selesainya durasi akses yang telah diperjanjikan.

Menurutnya, Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 tidak membuka ruang perampasan hak milik, melainkan hanya mengatur mekanisme penetapan tarif di bawah pengawasan negara.

Sebagai informasi, Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 diajukan pengemudi ojek online Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari. Para pemohon mempersoalkan sistem penghangusan kuota internet yang belum digunakan saat masa aktif paket berakhir. Mereka menilai ketentuan tersebut memberikan kewenangan berlebihan kepada operator tanpa kewajiban akumulasi, perpanjangan, atau pengembalian nilai sisa kuota kepada konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons gugatan terkait kuota internet hangus yang saat ini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya akan tunduk pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk apabila terdapat putusan dari MK.

Industri telekomunikasi selalu mengapresiasi konsumen dan menempatkan konsumen sebagai prioritas utama.

Seluruh layanan yang diberikan, lanjutnya, telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk praktik terbaik (best practice) yang diterapkan di kawasan Asia.

“Jadi kami akan ikutin itu,” kata Marwan kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026)

Sementara itu dilansir dari berbagai sumber sejumlah negara seperti Bangladesh, India, dan Singapura menerapkan sistem kuota hangus.

Di Bangladesh, hampir semua operator memakai skema kuota hangus. Data tak terpakai hilang setelah masa paket berakhir.

Regulator setempat (BTRC) sempat berencana menerapkan kebijakan carry forward atau roll over. Maksudnya, kalau pelanggan membeli paket baru sebelum paket lama habis, sisa kuota bisa dibawa ke paket berikutnya; jika tidak, tetap hangus.

Namun operator menjelaskan bahwa data tanpa batas waktu akan membuat tarif lebih mahal, sehingga rollover penuh tidak diadopsi.

Di India, operator besar seperti Jio, Airtel, VI umumnya masih menerapkan skema kuota hangus per siklus pada paket reguler; rollover hanya hadir di sebagian paket pascabayar atau plan khusus.

Sementara itu paket seluler dan roaming di Singapura, Thailand, Malaysia, tetap memakai model kuota dengan masa berlaku fixed (3 hari, 7 hari, 30 hari); bila lewat, sisa data hangus.

Dia menegaskan bahwa operator seluler saat ini menawarkan dua jenis produk kepada konsumen.

Pertama, produk dengan masa aktif terbatas, dan kedua, produk dengan sistem akumulasi atau rollover kuota.

Menurutnya, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih sesuai kebutuhan masing-masing. Kedua jenis produk tersebut, lanjut Marwan, tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan usaha.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai polemik kuota hangus perlu dilihat dari sisi implementasi teknis dan biaya.

Menurutnya, setiap perubahan kebijakan berpotensi menimbulkan tambahan biaya, mulai dari proses desain, pengujian, hingga implementasi dan pemeliharaan sistem.

“Sebenarnya tinggal pilih operator yang menawarkan rollover kuota sebagai salah satu strategi bisnis. Masing-masing strategi bisnis beda,” kata Ian.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi MK, gugatan terkait kuota internet hangus diajukan oleh pengemudi ojek online (ojol) Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari. Keduanya mempersoalkan sistem penghangusan (expired) kuota internet yang belum terpakai saat masa aktif kuota berakhir.

Permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk pengujian materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Ketentuan norma Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema ‘kuota hangus’ tanpa adanya kewajiban akumulasi (rollover) kepada konsumen,” ujar Didi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada 13 Januari 2026.

Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja merupakan ketentuan yang mengubah norma Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa besaran tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta persaingan usaha yang sehat.

Menurut para pemohon, perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi yang dimuat dalam Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja pada 2023 belum menyesuaikan perkembangan teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan data internet.

Di sisi lain, dalam era transformasi digital, jasa telekomunikasi dinilai telah beralih dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan dasar (public utility) yang setara dengan air, listrik, dan bahan bakar minyak.

Para pemohon juga menuturkan bahwa konsumen telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran di muka (prepaid) untuk sejumlah volume data internet tertentu.

Oleh karena itu, pelaku usaha dinilai berkewajiban memberikan akses layanan telekomunikasi secara utuh sesuai nilai yang telah dibayarkan.