Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja sektor pertambangan Indonesia mengawali tahun ini dengan catatan terkontraksi pada kuartal I/2026 secara tahunan. Di tengah kinerja ekonomi nasional yang tetap ekspansif, sektor pertambangan terkontraksi sebesar 2,14%.

Mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode tersebut seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali pertambangan serta pengadaan listrik dan gas.

Di sisi lain, lima sektor utama—industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan—berkontribusi sekitar 63,52% terhadap total produk domestik bruto (PDB).

Pakar pertambangan Edi Permadi menyebut, kontraksi sektor pertambangan pada awal tahun ini dipicu oleh kombinasi kebijakan domestik dan dinamika global.

Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menaikkan royalti melalui skema progresif sejak 2025, terutama untuk nikel yang berada di kisaran 14%–19%. Di sisi lain, implementasi Harga Patokan Mineral (HPM) terbaru pada April 2026 meningkatkan harga dasar transaksi bijih, khususnya limonit.

Sementara itu dari sisi global, pasar komoditas masih menghadapi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan, terutama untuk nikel yang mengalami tekanan oversupply.

“Dalam konteks ini, proyeksi sektor pertambangan sepanjang 2026 perlu dibaca secara bertahap sekaligus mempertimbangkan risiko kejadian ekstrem [black swan] yang semakin sering muncul dalam dinamika ekonomi global,” ujarnya dikutip Senin (18/5/2026).

Jika dirangkum, imbuhnya, dinamika sektor pertambangan sepanjang 2026 menunjukkan pola yang jelas, yakni kontraksi pada kuartal I dan II, stabilisasi pada kuartal III, dan pemulihan (recovery) terbatas pada kuartal IV. Secara keseluruhan, pertumbuhan tahunan sektor ini diperkirakan berada pada kisaran −1,5% hingga +1%, menjadikan 2026 sebagai tahun transisi.

Namun, di tengah dinamika tersebut, isu yang tidak kalah penting adalah bagaimana menciptakan kepastian investasi berkelanjutan (certainty of sustainable investment).

Edi menekankan, sektor pertambangan khususnya penghiliran nikel berbasis HPAL, merupakan sektor yang sangat padat modal dengan kebutuhan investasi mencapai US$2,5–US$4 miliar per proyek. Dalam kondisi seperti ini, keputusan investasi sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan dan struktur biaya.

“Kenaikan royalti dan HPM memang meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan persepsi risiko kebijakan. Data pasar menunjukkan bahwa wacana kebijakan saja sudah mampu memicu tekanan pada saham sektor tambang, mencerminkan tingginya sensitivitas investor terhadap ketidakpastian kebijakan,” tuturnya.

Oleh karena itu, imbuhnya, strategi ke depan harus menyeimbangkan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi.

Di sisi lain, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah melibatkan pelaku industri dalam pembahasan deregulasi sektor mineral dan batu bara (minerba) menyusul banyaknya aturan baru yang dinilai membebani investasi dan operasional industri tambang nasional.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Satgas Deregulasi patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap hambatan investasi yang muncul akibat berbagai regulasi baru.

Kendati demikian, Sudirman menekankan bahwa pembentukan satgas tersebut perlu diikuti dialog langsung dengan para pelaku industri tambang. “Diwakili oleh asosiasi-asosiasi industri guna mendapatkan masukan yang lebih jernih mengenai situasi dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurut Sudirman, berbagai regulasi baru belakangan ini telah menimbulkan tekanan besar terhadap industri pertambangan dan penghiliran mineral. Sejumlah kebijakan yang dikeluhkan pelaku usaha antara lain kenaikan royalti dan pajak, kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 50% selama satu tahun, hingga pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui persetujuan RKAB 2026.

Selain itu, industri juga menyoroti aturan HPM baru yang disebut memicu lonjakan harga bijih nikel, pengenaan denda pembukaan lahan hutan, serta penundaan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Dia mengungkapkan bahwa keluhan tersebut sejatinya telah lama disuarakan berbagai asosiasi pertambangan nasional seperti Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Keluhan serupa belakangan turut disampaikan oleh kamar dagang dan industri China.

Sudirman berpendapat perubahan regulasi yang terjadi secara cepat telah mengganggu keberlangsungan operasional tambang maupun industri hilir.

“Perubahan regulasi tersebut telah membuat sektor industri pertambangan 'berantakan', terbukti dengan banyaknya kasus terhentinya operasional tambang maupun operasional industri hilirnya seperti smelter,” tuturnya.

Tak ayal, ribuan pekerja dari sektor pertambangan telah mengalami pemutusan hubungan kerja dari adanya regulasi baru di sektor industri pertambangan ini. Dia mengatakan kehadiran regulasi anyar turut berdampak ke ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah sekitar lokasi operasional industri tambang.

Perhapi pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, termasuk melalui penyesuaian tarif royalti. Namun, Sudirman mengingatkan kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri.

Bisnis.com,JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai upaya pemerintah menangguhkan rencana kenaikan tarif royalti mineral mulai dari tembaga, emas, perak, nikel, hingga timah sebagai langkah tepat.
Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli menilai, saat ini industri pertambangan tengah mengalami sejumlah tekanan. Tekanan itu seperti kesulitan bahan baku hingga biaya transportasi seiring implementasi B40.Oleh karena itu, penundaan kenaikan tarif royalti bisa menjadi napas segar bagi para pelaku usaha.
"Ini langkah yang tepat mengingat kondisi geopolitik global saat ini yang memengaruhi kesulitan bahan baku, energi, transportasi, asuransi dan lain-lain sehingga kebijakan ini tidak menambah makin beratnya beban industri kita dalam mode bertahan saat ini," ucap Rizal kepada Bisnis dikutip Selasa (12/5/2026).
Rizal mengatakan, beberapa perusahaan sudah mengurangi tingkat produksinya. Sebab, kesulitan bahan baku, bahan penolong, kenaikan harga energi, dan lain-lain.
Lebih lanjut, Rizal menilai langkah pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara memang positif di tengah tekanan fiskal. Namun, pemerintah dinilai perlu melakukan kajian komprehensif agar kebijakan tidak justru kontraproduktif bagi industri.
Menurut Rizal, biaya produksi tambang saat ini meningkat signifikan akibat lonjakan harga energi, transportasi, asuransi, dan bahan baku penolong.
Dia menyoroti industri pengolahan nikel yang mulai kesulitan memperoleh pasokan sulfur setelah terganggunya distribusi dari kawasan Selat Hormuz akibat tensi geopolitik Timur Tengah.
“Sehingga ada perusahaan yang sudah menghentikan 50% operasi smelter atau refinery-nya,” ujar Rizal.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menangguhkan rencana kenaikan tarif royalti komoditas mineral mulai dari tembaga, emas, perak, nikel, hingga timah.
Bahlil menjelaskan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) memang telah menggelar konsultasi publik revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam revisi tersebut, pemerintah mengusulkan skema royalti progresif baru dengan penyesuaian interval harga mineral acuan (HMA) sekaligus kenaikan tarif untuk sejumlah komoditas utama. Langkah ini diambil seiring kenaikan tajam harga mineral global sepanjang 2025 hingga awal 2026 yang dinilai telah menciptakan potensi windfall profit bagi pelaku usaha tambang.
Kendati demikian, Bahlil menuturkan telah menerima masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha. Oleh karena itu, pihaknya bakal melakukan evaluasi ulang.
"Maka ini saya pikir saya akan pending [tunda] untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan. Negara untung, tapi juga pengusaha harus untung," ucap Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, keputusan final terkait perubahan tarif royalti tetap harus melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP). Hingga kini, kata Bahlil, pemerintah belum menerbitkan PP baru terkait penyesuaian tarif royalti tersebut.
Bahlil mengakui pemerintah telah menerima berbagai masukan dari pengusaha dan asosiasi industri tambang. Karena itu, Kementerian ESDM akan mengevaluasi ulang formulasi kebijakan agar tetap mampu mengoptimalkan penerimaan negara tanpa membebani industri secara berlebihan.
“Ya mungkin masih kita pikirkan lagi. Andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal. Yang tidak boleh merugikan juga pengusaha, tapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan,” katanya.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menangguhkan rencana kenaikan tarif royalti mineral mulai dari tembaga, emas, perak, nikel, hingga timah.
Bahlil menjelaskan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) memang telah menggelar konsultasi publik revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam revisi tersebut, pemerintah mengusulkan skema royalti progresif baru dengan penyesuaian interval harga mineral acuan (HMA) sekaligus kenaikan tarif untuk sejumlah komoditas utama. Langkah ini diambil seiring kenaikan tajam harga mineral global sepanjang 2025 hingga awal 2026 yang dinilai telah menciptakan potensi windfall profit bagi pelaku usaha tambang.
Kendati demikian, Bahlil menuturkan, telah menerima masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha. Oleh karena itu, pihaknya bakal melakukan evaluasi ulang.

"Maka ini saya pikir saya akan pending [tunda] untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan. Negara untung, tapi juga pengusaha harus untung," ucap Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Dia mengatakan, keputusan final mengenai kenaikan tarif sejatinya harus diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Dia pun menegaskan, hingga saat ini, tidak ada PP yang dirilis mengenai hal tersebut.
Di satu sisi, Bahlil belum bisa memastikan kapan perubahan royalti mineral akan diberlakukan.
"Ya mungkin masih kita pikirkan lagi.Andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal. Yang tidak boleh merugikan juga pengusaha, tapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan," jelas Bahlil.
Sebelumnya, berdasarkan dokumen paparan Ditjen Minerba yang diperoleh Bisnis, pemerintah menilai struktur tarif pada PP No.19/2025 sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan harga komoditas terkini.
Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada komoditas tembaga. Kementerian ESDM mencatat HMA tembaga sejak Oktober 2025 periode II telah menembus US$10.000 per dry metric ton (dmt), level yang otomatis menempatkan tarif royalti pada batas tertinggi dalam aturan saat ini.
Tren kenaikan berlanjut hingga Februari 2026 periode II ketika harga sempat menyentuh US$13.000/dmt. Secara rata-rata, HMA tembaga sepanjang 2026 mencapai US$12.655,16/dmt, melonjak signifikan dibandingkan rata-rata 2025 sebesar US$9.819,48/dmt.
Lonjakan serupa terjadi pada logam mulia. HMA emas rata-rata 2026 tercatat mencapai US$4.746,02 per troy ounce (toz), jauh di atas rata-rata 2025 sebesar US$3.376,02/toz. Adapun HMA perak bahkan melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi US$79,27/toz dibandingkan US$38,23/toz pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, rata-rata HMA nikel naik menjadi US$16.822,29/dmt dari US$15.177,12/dmt pada 2025. Harga timah pun meroket ke level US$51.101,46 per ton dibandingkan rata-rata tahun lalu sebesar US$34.353,88 per ton.
Melihat tren tersebut, pemerintah memandang ruang peningkatan penerimaan negara dari sektor minerba masih terbuka lebar.
Dalam usulan baru, tarif royalti konsentrat tembaga, yang antara lain berlaku untuk produk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), untuk HMA di bawah US$7.000/dmt diusulkan naik dari 7% menjadi 9%.
Adapun, untuk emas, pemerintah mengusulkan perubahan interval sekaligus kenaikan tarif yang jauh lebih agresif. Jika pada PP No.19/2025 tarif royalti emas untuk HMA di bawah US$1.800/toz sebesar 7%, maka dalam skema baru HMA di bawah US$2.500/toz akan dikenakan tarif 14%.
Pemerintah juga mengusulkan penyesuaian skema royalti bijih nikel dengan menurunkan batas bawah interval harga dari sebelumnya di bawah US$18.000/ton menjadi di bawah US$16.000/ton. Sementara batas atas diturunkan dari sebelumnya di atas atau sama dengan US$31.000/ton menjadi di atas atau sama dengan US$26.000/ton.
Tak hanya royalti, revisi PP tersebut juga akan mencakup penyesuaian klaster komoditas kobalt sebagai produk ikutan nikel matte, penambahan klaster konsentrat seng dan timbal, hingga pengaturan tarif royalti mineral ikutan berupa besi dan kobalt dalam produk pengolahan selain nikel.
Pemerintah turut mengusulkan penambahan jenis dan tarif iuran tetap untuk mineral bukan logam dan batuan yang berada di wilayah di atas 12 mil laut lepas pantai.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana kembali menyesuaikan tarif royalti untuk sejumlah komoditas mineral, dari nikel hingga timah.

Kementerian ESDM menggelar konsultasi publik terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM pada Jumat (8/5/2026).

Revisi tersebut akan mengatur skema baru tarif royalti progresif untuk komoditas tembaga, emas, perak, bijih nikel, dan timah.

Berdasarkan materi paparan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM yang Bisnis peroleh, penyesuaian tarif ini bertujuan untuk mengoptimalisasi penerimaan negara. Pemerintah mengidentifikasi adanya potensi windfall profit akibat kenaikan beberapa harga komoditas, yaitu emas, tembaga, perak, timah, dan nikel.

Kementerian ESDM mencatat sejak Oktober 2025 periode II, harga mineral acuan (HMA) tembaga telah menembus US$10.000/dry metric ton (dmt) sehingga tarif royalti pada PP No. 19/2025 sudah berada di interval tertinggi. Harga tembaga terus mengalami kenaikan dan sempat mencapai US$13.000/dmt per Februari 2026 periode II. Rerata HMA tembaga pada 2026 pun melonjak menjadi US$12.655,16/dmt dibandingkan rata-rata pada 2025 sebesar US$9.819,48/dmt.

HMA emas pada 2026 juga telah melonjak menjadi US$4.746,02/troy ounce (toz), jauh di atas rata-rata pada 2025 sebesar US$3.376,02/toz. Demikian pula HMA Perak yang naik dua kali lipat menjadi US$79,27/toz dibandingkan 2025 sebesar US$38,23/toz.

Sementara itu, rata-rata HMA nikel 2026 naik ke US$16.822,29/dmt dari rata-rata 2025 sebesar US$15.177,12/dmt, sedangkan HMA timah melonjak ke US$51.101,46/ton dari rata-rata 2025 US$34.353,88/ton.

Seiring kenaikan harga tersebut, Kementerian ESDM pun mengusulkan perubahan tarif royalti berupa penyesuaian interval dan tarif HMA komoditas mineral.

Misalnya, tarif royalti konsentrat tembaga yang dikenakan terhadap produk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk HMA tembaga kurang dari US$7.000/dmt diusulkan naik dari 7% menjadi 9%.

Untuk penyesuaian tarif royalti emas berupa penyesuaian interval dan tarif dari HMA US$2.500/toz hingga interval tertinggi ≥ US$5.000/toz. Pada PP 19/2025, tarif royalti emas HMA kurang dari US$1.800/toz dikenakan 7%, sementara pada usulan baru HMA kurang dari US$2.500/toz dikenai tarif 14%.

Lalu, usulan tarif royalti bijih nikel berupa penyesuaian dengan menurunkan interval bawah dari sebelumnya < US$18.000/ton menjadi < US$16.000/ton dan interval atas dari ≥ US$31.000/ton menjadi ≥ US$26.000/ton.

Selain penyesuaian tarif royalti, revisi PP 19/2025 juga akan mencakup penyesuaian klaster komoditas kobal sebagai produk ikutan dalam nikel matte dan klaster konsentrat seng dan timbal.

Diatur pula penambahan jenis dan tarif royalti untuk komoditas besi dan kobalt sebagai mineral ikutan dalam produk pengolahan dan/atau pemurnian selain komoditas nikel, serta penambahan jenis dan tarif iuran tetap mineral bukan logam dan batuan yang berada di atas 12 mil laut lepas pantai.

Bisnis telah mencoba mengonfirmasi usulan perubahan tarif royalti ini kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Berikut daftar usulan perubahan tarif royalti mineral:

Sumber: Materi paparan konsultasi publik revisi PP No. 19/2025 Kementerian ESDM

Bisnis.com, JAKARTA — Penundaan kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara (mineral) memberikan angin segar kepada perusahaan-perusahaan minerba. Nilai pembayaran royalti perusahaan-perusahaan minerba diketahui mencapai hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, kinerja royalti emiten minerba pada 2025 menunjukkan tren yang berbeda pada masing-masing komoditas. Emiten batu bara mencatatkan penurunan royalti, sementara emiten nikel, emas, hingga timah mencatatkan kenaikan royalti pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek emiten pertambangan nikel PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) diwarnai berbagai tantangan untuk sisa tahun ini, meskipun rapor kinerjanya moncer per kuartal I/2026.

Kalangan analis memangkas proyeksi kinerja Vale 2026 di tengah biaya yang meningkat. Harga nikel yang bertahan di posisi tinggi, dinilai tak akan bertahan untuk waktu yang lama.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menyiapkan penyesuaian tarif royalti mineral di tengah reli harga komoditas tambang global. Rencana ini di satu sisi menjadi upaya untuk menambah pundi-pundi negara. Namun, di sisi lain menjadi pil pahit bagi pengusaha tambang dan pengolahan mineral.

Kali ini, sasaran penyesuaian tarif royalti mineral mencakup komoditas strategis mulai dari tembaga, emas, perak, nikel, hingga timah.