Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup di zona merah pada perdagangan Selasa (12/5/2026), di tengah tekanan pelemahan rupiah serta sikap wait and see pelaku pasar menjelang pengumuman hasil review MSCI. Saham AMRT, JPFA, dan ANTM menjadi penekan utama indeks.

Berdasarkan data IDX Mobile, indeks hasil kerja sama Bursa Efek Indonesia dan Harian Bisnis Indonesia itu ditutup melemah 0,37% atau 1,71 poin ke level 464,08. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di rentang 456,98 hingga 468,48.

Dari sisi likuiditas, nilai transaksi saham-saham yang tergabung dalam indeks Bisnis-27 mencapai Rp5,23 triliun dengan volume perdagangan sekitar 3,45 miliar saham dan frekuensi transaksi sebanyak 400,4 ribu kali.

Sebanyak 10 saham konstituen ditutup menguat, 15 saham melemah, dan 2 saham bergerak stagnan.

Tekanan terdalam terjadi pada saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang turun 4,71% ke level Rp1.415. Selanjutnya, saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) melemah 3,56% ke level Rp2.440 dan saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) terkoreksi 3,51% ke posisi Rp3.570.

Pelemahan juga terjadi pada saham PT Astra International Tbk. (ASII) yang turun 3,31% ke level Rp5.850 serta saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) yang melemah 2,44% ke level Rp600.

Di sisi lain, sejumlah saham mampu menopang indeks. Saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADMR) menguat 6,12% ke level Rp2.600, disusul saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang naik 2,36% ke level Rp3.910.

Selanjutnya, saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menguat 1,92% ke level Rp1.590, saham PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) naik 1,33% ke level Rp760, dan saham PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) menguat 1,28% ke level Rp474.

Tim riset Sinarmas Sekuritas menilai tekanan pasar masih dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar AS.

Selain itu, pelaku pasar juga masih mencermati pengumuman hasil review MSCI yang dinilai berpotensi memicu volatilitas pada saham-saham big caps domestik.

Dari sisi domestik, sentimen pasar turut dipengaruhi oleh ketidakpastian terkait kebijakan royalti minerba setelah sempat terjadi miskomunikasi antar-kementerian mengenai implementasi aturan tersebut.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengusulkan penyesuaian tarif royalti terhadap sejumlah komoditas mineral strategis seperti emas, tembaga, timah, hingga nikel beserta produk penghilirannya.

Sebelumnya, pada April 2025 pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif royalti. Kemudian, pada Maret 2026 sempat muncul wacana kenaikan lanjutan royalti di sektor minerba meskipun akhirnya tidak diberlakukan.

Dalam waktu yang relatif berdekatan, yakni 9 Mei 2026, diwacanakan kembali usulan kenaikan royalti sehingga memunculkan persepsi meningkatnya risiko regulasi di mata investor.

Tenaga Ahli Profesional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Edi Permadi menilai, penyesuaian yang terlalu sering dan agresif berpotensi menimbulkan ketidakpastian investasi di sektor pertambangan nasional.

Meskipun, kata dia, pelaku industry memahami kalau kebijakan ini pada dasarnya sebagai upaya negara meningkatkan penerimaan di tengah dinamika harga komoditas global. Dalam konteks global, lanjutnya, penyesuaian fiskal sektor sumber daya alam memang merupakan hal yang lazim.

“Akan tetapi, investor umumnya juga mempertimbangkan konsistensi dan stabilitas kebijakan dalam jangka panjang, terlebih untuk industri pertambangan dan hilirisasi yang membutuhkan investasi besar dengan periode pengembalian yang panjang,” ujarnya.

Menurut dia, perubahan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) di sektor tambang yang dilakukan setiap tahun, ditambah penyesuaian royalti yang berulang dalam periode singkat, membuat perhitungan keekonomian proyek menjadi semakin kompleks.

“Padahal, sektor pertambangan merupakan industri padat modal yang sangat membutuhkan kepastian kebijakan jangka panjang,” tuturnya.

Kondisi ini juga kemudian terefleksi pada meningkatnya sensitivitas pasar modal terhadap arah kebijakan sektor sumber daya alam. Tekanan yang sempat terjadi pada IHSG dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal. Faktor kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal sektor mineral yang dianggap semakin agresif juga berpengaruh pada pasar modal.

Edi yang sampai saat ini masih berkecimpung di industri pertambangan ini menyoroti kecenderungan pendekatan fiskal sektor mineral dan batu bara yang mulai diarahkan menyerupai pola penerimaan industri migas. Padahal, karakteristik kedua sektor tersebut berbeda.

Industri migas memiliki struktur kontrak, profil cadangan, serta pola investasi yang tidak sepenuhnya sebanding dengan sektor mineral dan hilirisasi. Sementara itu, industri mineral, khususnya nikel dan turunannya, saat ini justru tengah menghadapi tekanan oversupply global, penurunan margin smelter, mahalnya bahan baku karena tekanan geopolitik dan kebutuhan investasi penghiliran yang sangat besar.

Adapun, sektor pertambangan sampai saat ini masih sebagai salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2023 sektor pertambangan tumbuh 6,1%, yang ditopang oleh tingginya harga komoditas dan ekspansi penghiliran mineral, terutama nikel, tembaga, emas, timah dan mineral lainnya.

Kemudian memasuki 2024, sektor pertambangan tumbuh 4,9%, mulai melambat seiring dnegan koreksi harga komoditas global dan meningkatnya tekanan oversupply nikel dunia. Lalu, pada 2025 sektor pertambangan terkontraksi -0,66%, mulai menghadapi tantangan yang lebih kompleks.

Sejumlah proyek smelter dan fasilitas HPAL menghadapi tekanan margin akibat turunnya harga nikel internasional, sementara biaya energi, operasional, dan pendanaan tetap tinggi. “Memasuki kuartal I/2026, kecenderungan [sektor pertambangan] kontraksi terus ke -2,14%. Pelaku industri masih mencermati lemahnya harga beberapa komoditas mineral serta ketidakpastian permintaan global di tengah perlambatan ekonomi dunia,”kata Edi.

Dalam situasi tersebut, pelaku usaha berharap agar kebijakan fiskal tetap mempertimbangkan daya tahan industri yang sedang dalam kondisi kurang baik. Sebab, apabila tekanan biaya meningkat terlalu cepat, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga rantai ekonomi daerah, tenaga kerja, kontraktor lokal, hingga UMKM penunjang aktivitas tambang.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang tengah wait and see di tengah aksi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengkaji kenaikan royalti minerba melalui revisi PP 19/2025.

Tim BRI Danareksa Sekuritas melihat peraturan baru itu dapat menekan margin emiten tambang. Adapun, pemerintah saat ini tengah mengkaji kenaikan royalti Minerba melalui revisi PP 19/2025, sekaligus membuka opsi penerapan skema bagi hasil ala migas untuk sektor tambang.

“Potensi dampak ke emiten pertambangan salah satunya adalah margin laba berpotensi tertekan akibat kenaikan beban royalti,” tulis Tim BRI Danareksa Sekuritas, Jumat (9/5/2026).

Selain itu, menurut BRI Danareksa Sekuritas, ketidakpastian regulasi dapat menahan ekspansi dan investasi emiten tambang. Sentimen pasar terhadap sektor tambang juga akan cenderung negatif dalam jangka pendek.

“Namun di sisi lain, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara di tengah tingginya harga komoditas global,” ujar BRI Danareksa Sekuritas.

Adapun sebelumnya, usulan ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah hingga 2,86% pada perdagangan akhir pekan, Jumat (8/5/2026). Sejumlah saham emiten tambang mineral mengalami penurunan dalam.

Sejumlah saham seperti TINS misalnya turun hingga 14,88% pada perdagangan Jumat. Lalu saham INDY turun 14,82%, saham INCO turun 13,89%, ARCI turun 13,71%, hingga saham MDKA melemah 13,12%.

Di sisi lain, Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menuturkan IHSG masih belum cukup kuat untuk berbalik arah, dengan adanya kebijakan royalti minerba ini.

Menurutnya, saat ini pelaku pasar juga masih harus memperhatikan faktor eksternal lain seperti arah konflik AS–Iran, harga minyak dunia, stabilitas rupiah, hingga kebijakan domestik terbaru terkait kenaikan royalti minerba melalui PP No.19/2025 yang berpotensi menekan margin sektor tambang tertentu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji kenaikan royalti minerba melalui revisi PP 19/2025. Peraturan ini diperkirakan dapat menekan margin emiten tambang.

Tim BRI Danareksa Sekuritas menjelaskan pemerintah saat ini tengah mengkaji kenaikan royalti Minerba melalui revisi PP 19/2025, sekaligus membuka opsi penerapan skema bagi hasil ala migas untuk sektor tambang.

“Potensi dampak ke emiten pertambangan salah satunya adalah margin laba berpotensi tertekan akibat kenaikan beban royalti,” tulis Tim BRI Danareksa Sekuritas, Jumat (9/5/2026).

Selain itu, menurut BRI Danareksa Sekuritas, ketidakpastian regulasi dapat menahan ekspansi dan investasi emiten tambang. Sentimen pasar terhadap sektor tambang juga akan cenderung negatif dalam jangka pendek.

“Namun di sisi lain, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara di tengah tingginya harga komoditas global,” ujar BRI Danareksa Sekuritas.

Adapun sebelumnya, usulan ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah hingga 2,86% pada perdagangan akhir pekan, Jumat (8/5/2026). Sejumlah saham emiten tambang mineral mengalami penurunan dalam.

Sejumlah saham seperti TINS misalnya turun hingga 14,88% pada perdagangan Jumat. Lalu saham INDY turun 14,82%, saham INCO turun 13,89%, ARCI turun 13,71%, hingga saham MDKA melemah 13,12%.

Di sisi lain, Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menuturkan IHSG masih belum cukup kuat untuk berbalik arah, dengan adanya kebijakan royalti minerba ini.

Menurutnya, saat ini pelaku pasar juga masih harus memperhatikan faktor eksternal lain seperti arah konflik AS–Iran, harga minyak dunia, stabilitas rupiah, hingga kebijakan domestik terbaru terkait kenaikan royalti minerba melalui PP No.19/2025 yang berpotensi menekan margin sektor tambang tertentu.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan ini dibayangi kombinasi sentimen global dan domestik, mulai dari memanasnya tensi geopolitik hingga rencana kenaikan royalti sektor tambang.

Meski masih membukukan kenaikan mingguan tipis, tekanan jual asing membuat laju indeks tertahan menjelang pengumuman rebalancing MSCI pekan depan.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup turun 2,86 persen ke level 6.969,40 pada perdagangan Jumat (8/5/2026). Dengan pelemahan tersebut, kenaikan mingguan IHSG menyusut menjadi hanya menguat 0,18 persen.

Investor asing membukukan jual bersih Rp485 miliar di pasar reguler pada Jumat dan mencapai Rp2,44 triliun sepanjang sepekan terakhir.

Phintraco Sekuritas mencatat, tekanan pasar dipicu oleh koreksi bursa global seiring kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, yang meningkatkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas geopolitik global.

Dari dalam negeri, pasar juga mencermati rencana pemerintah merevisi tarif royalti progresif untuk sejumlah komoditas logam seperti nikel, tembaga, emas, perak, dan timah.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan prospek emiten tambang, terutama di tengah tingginya harga komoditas global.

Selain itu, cadangan devisa Indonesia tercatat turun menjadi USD146,2 miliar pada April 2026, dari USD148,2 miliar pada Maret 2026. Posisi tersebut menjadi yang terendah sejak Juli 2024.

Meski demikian, level cadangan devisa masih dinilai aman karena setara pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang pemerintah.

Tekanan lain datang dari sektor properti. Indeks harga properti residensial hanya tumbuh 0,62 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026, melambat dibandingkan pertumbuhan 0,83 persen yoy pada kuartal IV-2025.

Angka tersebut juga menjadi laju pertumbuhan terendah sejak 2003.

Memasuki pekan depan, pelaku pasar akan menantikan sejumlah data ekonomi domestik, mulai dari indeks keyakinan konsumen, penjualan ritel, hingga penjualan sepeda motor, untuk membaca arah daya beli masyarakat.

Di saat yang sama, perhatian investor juga tertuju pada pengumuman rebalancing indeks MSCI yang dijadwalkan pada 12 Mei 2026. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhitungan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah untuk memperbaiki aturan pengenaan royalti terhadap mineral dan batu bara (minerba) di tengah penurunan harga nikel serta batu bara.

Pada diskusi publik bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba', Kamis (11/12/2025), Wakil Ketua Umum Perhapi Resvani menyampaikan bahwa kenaikan tarif royalti minerba sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.19/2025 memberatkan para pengusaha di sektor pertambangan.

Belum lagi, berdasarkan kajian yang dilakukan olehnya, Indonesia menjadi negara yang menerapkan tarif royalti paling tinggi di antara sejumlah negara.

"Tarif royalti Indonesia salah satu yang tertinggi, bedanya kita sama Queensland, Australia saja. Porsi TGT [total government tax] lebih besar pada saat kondisi yang sulit," ungkapnya pada forum yang juga dihadiri oleh pejabat Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu, dikutip Minggu (14/12/2025).

Tekanan dari pengenaan royalti yang lebih tinggi itu, terangnya, berdampak khususnya kepada industri nikel dan batu bara yang harganya saat ini mengalami tren menurun. Tantangan yang dialami keduanya juga berbeda-beda.

Untuk batu bara, paparnya, keseluruhan pungutan negara atau TGT paling banyak berdampak kepada pengusaha dengan rezim izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Untuk diketahui, IUPK adalah izin yang diberikan pemerintah kepada badan usaha untuk mengelola pertambangan di wilayah tertentu seringkali berasal dari bekas kontrak karya (KK) atau PKP2B.

Pengenaan pungutan terhadap tambang dengan IUP lebih sedikit. Apabila dibandingkan antara IUPK dan IUP, IUPK memiliki tambahan pungutan yakni PHT dan BMN, serta PNBP dari keuntungan bersih yakni 10%.

"Dengan asumsi volume yang sama, cost yang sama, rezim fiskal kita menjadikan IUPK TGT jauh lebih tinggi dari IUP. Porsi TGT semakin tinggi pada kondisi sulit di mana harga turun, SR [stripping ratio] naik, jarak angkut jauh," terang Resvani.

Adapun untuk nikel, pria yang juga menggeluti jasa konsultan pertambangan dan energi itu menyebut beban TGT lebih besar untuk IUP tambang nikel yang sekaligus terintegrasi dengan fasilitas pemurnian atau smelter.

Dia menyebut perusahaan nikel yang memiliki izin pertambangan dan smelter itu bisa menanggung beban kenaikan royalti serta tambahan royalti apabila membeli pasokan dari luar pertambangan mereka.

"[Kemudian] tekanan pada saat sebagian ore [bijih nikel] yang dia beli tidak cukup untuk pabrik integrasi, dia akan kena double royalti dia. Belum ada aturan sampai dengan hari ini bagaimana menyelesaikan persoalan itu, dan itu terjadi pada dua PT di Indonesia yaitu Antam dan PT Wanatiara Persada," ungkapnya.

Khusus nikel, yang kini menjadi prioritas hilirisasi pemerintah, tantangan yang dihadapi akibat penurunan harga adalah oversupply. Jumlah smelter nikel yang semakin menjamur di dalam negeri tidak diimbangi oleh peningkatan permintaan, di tengah banyak negara yang juga kini sudah beralih ke LFP untuk bahan baku baterai mobil listrik. "Berkurangnya demand itu sudah sangat memukul kebijakan yang kita buat untuk hilirisasi," ujarnya.

Selain turunnya harga komoditas, lanjutnya, Resvani menyebut pengusaha tambang turut menghadapi tantangan dari kewajiban B40, maupun kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang wajib diparkirkan dalam negeri 100% selama 12 bulan.

Padahal, berdasarkan hitung-hitungannya, total valuasi dari tujuh mineral dan batu bara Indonesia bisa mencapai US$7 triliun berdasarkan harga terkini. "Kalau buy margin itu US$1 triliun sampai dengan US$2 triliun, jadi total government tax dari tujuh mineral ini saja US$1 triliun sampai dengan US$2 triliun," pungkasnya.

Namun demikian, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sampai dengan November 2025, penerimaan pajak dari minerba hanya sebesar Rp43,3 triliun. Sejalan dengan fluktuasi harga komoditas, kontribusinya terhadap seluruh penerimaan pajak yakni hanya 2,65% sampai dengan November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten tambang PT Timah Tbk. (TINS) masih berada dalam tren menurun dalam 3 bulan terakhir meski kinerja kuartal I/2026 melampaui ekspektasi.

Hingga Jumat (29/5/2026) pukul 14:06 WIB, TINS diperdagangkan di level Rp3.240 per lembar, naik 0,62%. Dalam 3 bulan terakhir, banderol itu mencatatkan koreksi 29,57%, meski secara year to date (YtD) masih tercatat kenaikan 4,18%.

Bisnis.com, JAKARTA — Penundaan kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara (mineral) memberikan angin segar kepada perusahaan-perusahaan minerba. Nilai pembayaran royalti perusahaan-perusahaan minerba diketahui mencapai hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, kinerja royalti emiten minerba pada 2025 menunjukkan tren yang berbeda pada masing-masing komoditas. Emiten batu bara mencatatkan penurunan royalti, sementara emiten nikel, emas, hingga timah mencatatkan kenaikan royalti pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menaruh harapan untuk mengerek penerimaan negara bukan pajak lebih (PNBP) lebih tinggi dengan windfall harga komoditas hingga upaya penertiban kawasan hutan oleh penegak hukum.

Meski bukan 'primadona' penerimaan negara layaknya pajak, pemerintah tetap memasang target tinggi untuk pos penerimaan ini. Sejumlah momentum diharapkan bisa mengerek setoran PNBP lebih tinggi terlebih saat kebutuhan belanja pemerintah tetap tinggi sepanjang tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis tambang tembaga milik Hilmi Panigoro dan Garibaldi Thohir diproyeksikan bakal terpengaruh oleh kebijakan pemerintah yang tengah mengkaji kenaikan royalti mineral dan batu bara (minerba).

Rencana pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bakal menaikkan royalti minerba melalui revisi PP 19/2025 tersebut, diproyeksikan dapat menekan margin emiten tambang.