Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya memastikan regulasi terkait penurunan pajak royalti penulis dari sebelumnya 15% menjadi 1,5% masih dalam tahap finalisasi bersama Kementerian Keuangan dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan.

"Untuk pajak royalti penulis yang sudah disepakati turun dari 15 persen menjadi 1,5 persen, saat ini prosesnya sedang menunggu regulasi dari Kementerian Keuangan. Insyaallah dalam satu dua bulan ini akan diselesaikan," kata Riefky usai menghadiri pengumuman pemenang sayembara logo HUT Ke-81 RI di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Riefky menjelaskan, kebijakan penurunan pajak tersebut merupakan respons pemerintah terhadap aspirasi kalangan penulis yang selama ini menilai beban pajak royalti relatif tinggi.

Menurutnya, pemerintah ingin memperbaiki ekosistem industri penerbitan nasional agar mampu menghasilkan lebih banyak karya berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan para penulis.

"Kita perlu terus melahirkan tulisan-tulisan yang berkualitas, yang mendidik, dan bisa dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat global. Ekosistemnya perlu kita perbaiki," ujarnya.

Dia menuturkan, usulan penurunan tarif pajak tersebut berasal dari berbagai asosiasi dan tokoh penulis. Aspirasi itu kemudian dikaji oleh Kementerian Ekonomi Kreatif sebelum dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

"Nah, salah satu masukan yang kami terima dari asosiasi dan tokoh-tokoh penulis adalah beban pajak yang cukup tinggi. Aspirasi tersebut kemudian kami kaji, kami paparkan kepada Menko Perekonomian, kemudian juga diundang Menteri Keuangan untuk didiskusikan bersama dan akhirnya waktu itu sudah diambil keputusan," katanya.

Lebih lanjut, Riefky memastikan skema Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5% nantinya tidak hanya berlaku untuk royalti dari buku cetak, tetapi juga mencakup karya tulis dalam format digital, termasuk e-book dan platform daring.

"Jadi karya tulisan itu kan ada yang di daring, ada yang dicetak. Nanti apa yang menjadi pajak royalti untuk penulis inilah yang pajaknya semakin rendah," tandas Riefky.

Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus yang disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan kebijakan pajak penghasilan (PPh) final atas royalti sebesar 1,5 persen merupakan upaya untuk mendorong produktivitas penulis Indonesia sekaligus memperkuat sektor kreatif berbasis pengetahuan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limasento mengatakan kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah agar para penulis dapat terus menghasilkan karya secara produktif dan berkelanjutan di tengah tantangan industri kreatif saat ini.

"Hampir setiap gagasan besar berawal dari sebuah tulisan. Karena itu, melalui kebijakan PPh final atas royalti sebesar 1,5 persen, pemerintah berupaya mendukung para penulis Indonesia untuk terus berkarya, guna memperkuat ekosistem literasi nasional sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Haryo dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, insentif perpajakan tersebut merupakan bagian dari paket stimulus yang disiapkan pemerintah untuk Semester II 2026.

Kebijakan itu diharapkan memberikan ruang yang lebih luas bagi para penulis dan pekerja kreatif di bidang literasi untuk mengembangkan karya mereka.

Haryo menuturkan pemerintah menargetkan insentif tersebut dapat mendorong lahirnya lebih banyak karya anak bangsa yang berkualitas sekaligus memperbesar kontribusi sektor ekonomi kreatif berbasis pengetahuan terhadap pembangunan nasional.

"Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus yang disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026. Insentif tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak karya anak bangsa yang berkualitas, dan memperluas kontribusi sektor kreatif berbasis pengetahuan bagi pembangunan Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Haryo menyatakan bahwa pemerintah memandang dukungan terhadap dunia literasi dan kesejahteraan penulis tidak hanya berkaitan dengan kebijakan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari industri penerbitan, komunitas penulis, hingga masyarakat luas, untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut agar berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.

Haryo menegaskan bahwa penguatan literasi melalui dukungan terhadap penulis merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa.

"Dukungan terhadap dunia literasi adalah investasi bagi masa depan bangsa," ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final atas royalti merupakan bentuk dukungan dan perlindungan bagi penulis Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penulis untuk terus berkarya secara produktif dan berkelanjutan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limasento, mengatakan kebijakan fiskal ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem literasi nasional sekaligus menjadi bagian integral dari upaya strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Melalui kebijakan PPh final atas royalti sebesar 1,5%, pemerintah berupaya mendukung para penulis Indonesia untuk terus berkarya, guna memperkuat ekosistem literasi nasional sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, kebijakan insentif perpajakan ini adalah bagian dari paket stimulus komprehensif yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk diimplementasikan pada semester II/2026.

Haryo menjelaskan, melalui paket stimulus itu, pemerintah menargetkan lahirnya lebih banyak karya-karya anak bangsa yang berkualitas tinggi, sekaligus memperluas kontribusi sektor kreatif berbasis pengetahuan terhadap pembangunan nasional.

"Insentif tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak karya anak bangsa yang berkualitas, dan memperluas kontribusi sektor kreatif berbasis pengetahuan bagi pembangunan Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memandang keberpihakan terhadap dunia literasi dan kesejahteraan para penulis bukan sekadar kebijakan ekonomi jangka pendek, melainkan sebuah investasi kebudayaan dan intelektual yang krusial bagi masa depan generasi penerus.

Sebab itu, Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan di industri penerbitan, komunitas penulisan, dan masyarakat luas untuk mengawal implementasi kebijakan stimulus semester II/2026 ini, agar dapat berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, serta mampu mendorong gairah industri kreatif berbasis pengetahuan di Indonesia

“Dukungan terhadap dunia literasi adalah investasi bagi masa depan bangsa,” tutup Haryo.

Jakarta: Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap industri kreatif Tanah Air, khususnya subsektor penerbitan, melalui rekonstruksi kebijakan perpajakan bagi para penulis agar lebih sederhana, adil, dan berpihak.

Melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) dan dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Ekraf, dan beberapa Menteri lainnya, Pemerintah menyepakati penurunan tarif PPh royalti bagi penulis dari 15 persen menjadi 1,5 persen bersifat final.

“Penurunan PPh Royalti ini, merupakan implementasi dari semangat Bapak Presiden dalam merespons aspirasi para penulis yang telah diperjuangkan sejak 2017," kata Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Mei 2026.

Sebelumnya dari tahun 2025 hingga awal 2026, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) telah melakukan beberapa Rapat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Dari mulai Penulis, Editor, Ilustrator, Penerbit, Komunitas hingga Asosiasi.

Kemenekraf juga menggandeng Lembaga Kajian Perpajakan dari Universitas Indonesia (POLTAX FIA UI) dalam melakukan kajian komprehensif terkait skema perpajakan royalti penulis. Hasil kajian tersebut juga telah disampaikan oleh Menteri Ekraf kepada Menko Ekon pada 4 Mei 2026.

“Pemerintah berharap kebijakan stimulus ini dapat memberikan motivasi bagi penulis dan kreator untuk terus menghasilkan karya berkualitas, mendorong pertumbuhan industri penerbitan yang lebih sehat dan kompetitif, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan” ungkapnya.

Keputusan Rakortas terkait penurunan PPh Royalti penulis ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait oleh Kementerian Keuangan untuk diimplementasikan di Semester II 2026.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan program stimulus ekonomi yang rencananya disalurkan untuk kuartal II/2026 hingga semester II/2026. Beberapa stimulus meliputi insentif pajak tiket penerbangan hingga program magang.

Hal ini diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai melaksanakan rapat koordinasi bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, salah satunya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (26/5/2026).

Pertama, pemerintah berencana memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5%.

"Ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan," terang Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Syarat untuk menerima insentif fiskal itu adalah penulis buku dengan International Standar Book Number (ISBN) yang jelas.

Kedua, diskon tiket transportasi kereta api, laut dan penyeberangan. Pemerintah juga berencana menyalurkan diskon tiket angkutan udara atau pesawat. Periode pemberian diskon ini yaitu baik untuk periode libur sekolah sekitar Juni-Juli 2026, serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah, sedangkan Rp161,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.

Prakiraannya, diskon tiket transportasi ini ditujukan kepada penerima manfaat sebanyak 3,07 juta orang untuk libur sekolah, dan 2,87 juta orang pada libur akhir tahun nanti.

"Untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30%," jelasnya.

Ketiga, masih terkait dengan transportasi, pemerintah akan menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi.

Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang.

"Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang," tutur Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Keempat, pemerintah juga akan kembali menggelar program magang nasional gelombang (batch) 4 untuk periode Juli dengan kuota 150.000 peserta. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

Kelima, program vokasi nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang mengalami PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Airlangga menyebut stimulus ini diharapkan bisa mulai bergulir pada kuartal II/2026, dan sebagian juga untuk mulai awal kuartal III/2026 dan kuartal IV/2026.

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah menyepakati penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas royalti penulis dari 15 persen menjadi 1,5 persen final.

Keputusan itu diambil melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi Kreatif, serta sejumlah menteri terkait lainnya.

Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat dukungan terhadap industri kreatif dalam negeri, terutama sektor penerbitan.

Pemerintah juga menata ulang kebijakan perpajakan bagi penulis agar lebih sederhana dan tidak memberatkan pelaku kreatif.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem literasi dan meningkatkan kesejahteraan penulis di Indonesia.

“Penurunan PPh Royalti ini, merupakan implementasi dari semangat Bapak Presiden dalam merespons aspirasi para penulis yang telah diperjuangkan sejak 2017," kata Riefky dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) telah menggelar sejumlah rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak 2025 hingga awal 2026.

Rapat tersebut melibatkan penulis, editor, ilustrator, penerbit, komunitas, hingga asosiasi.

Kemenekraf juga menggandeng Lembaga Kajian Perpajakan dari Universitas Indonesia, yakni POLTAX Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI).

Kajian tersebut membahas skema perpajakan royalti penulis secara komprehensif.

Menteri Ekonomi Kreatif telah menyampaikan hasil kajian itu kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 4 Mei 2026.

“Pemerintah berharap kebijakan stimulus ini dapat memberikan motivasi bagi penulis dan kreator untuk terus menghasilkan karya berkualitas, mendorong pertumbuhan industri penerbitan yang lebih sehat dan kompetitif, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan” kata dia.

Keputusan Rakortas soal penurunan PPh royalti penulis akan ditindaklanjuti Kementerian Keuangan.

Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait.

Pemerintah menargetkan kebijakan ini mulai diterapkan pada semester II 2026.

Pajak royalti penulis nantinya bersifat final.

Artinya, penghasilan royalti tidak lagi digabungkan dengan penghasilan lain saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kebijakan ini ditujukan untuk mempermudah administrasi sekaligus meringankan beban pajak para penulis.

Skema tersebut berlaku khusus bagi penulis yang menerbitkan karya buku dengan kode identifikasi resmi atau International Standard Book Number (ISBN).

Ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sebelum kebijakan baru ini disiapkan, royalti penulis dikenai PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final dengan tarif efektif 6 persen.

Tarif efektif tersebut berasal dari penghitungan dasar pengenaan pajak sebesar 40 persen, kemudian dikenakan tarif 15 persen.

Skema lama dinilai masih cukup memberatkan sebagian penulis.

Salah satu penyebabnya, penghasilan royalti ikut digabungkan dengan pendapatan lain dalam pelaporan pajak tahunan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia Arys Hilman menilai praktik pembajakan buku masih menjadi persoalan serius yang belum menemukan solusi tuntas dalam ekosistem literasi di Indonesia.

Menurutnya, masalah ini terus membayangi industri penerbitan dan menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha buku dalam menjaga keberlangsungan karya para penulis.

Arys menjelaskan praktik pembajakan buku kini tidak lagi terbatas di pasar-pasar loak. Seiring perkembangan teknologi dan perdagangan digital, buku bajakan juga semakin mudah ditemukan di berbagai marketplace, sehingga memperluas penyebaran serta menyulitkan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta.

"Data pada 2021 menunjukkan angka profit yang berkurang akibat pembajakan ini bisa sampai mencapai 60%," ungkapnya.

Sayangnya, upaya memberantas pembajakan buku di marketplace dinilai memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan saluran penjualan lainnya. Kondisi tersebut membuat banyak penulis dan penerbit merasa penanganan kasus pembajakan sering kali tidak efektif, sehingga memunculkan anggapan bahwa upaya melawannya cenderung sia-sia.

Salah satu hambatan utama terletak pada penerapan kebijakan safe harbor di platform digital. Dalam skema ini, produk yang dilaporkan melanggar biasanya hanya diturunkan dari platform tanpa konsekuensi hukum lanjutan bagi penjual.

Akibatnya, banyak penerbit menilai upaya pelaporan pembajakan kerap tidak efektif dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelaku.

Selain itu, penanganan kasus pembajakan buku di Indonesia masih bergantung pada skema delik aduan. Artinya, pelanggaran tidak dapat diproses apabila tidak ada laporan dari pihak yang dirugikan.

Namun, katanya, proses pelaporan tersebut dinilainya rumit. Sebab, harus melalui tahapan panjang, dimulai dari mediasi, rekomendasi penyelesaian, arbitrase, baru kemudian membicarakan kemungkinan berlanjut ke pengadilan. Dengan demikian, perjalanan perkara hingga masuk ke meja hijau membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi penulis maupun penerbit. Sebab, dalam proses pengaduan mereka juga harus menyiapkan berbagai bukti secara rinci, mulai dari barang bukti buku bajakan, data penjualan, harga, hingga jalur distribusinya. Kerumitan prosedur inilah yang membuat banyak pihak merasa kesulitan membawa kasus pembajakan ke ranah hukum.

"Jadi agak menyulitkan. Karena dulu kan delik pidana biasa. Polisi bisa berinisiatif untuk menyelidiki ataupun menyidik penjualan buku bajakan. Kalau sekarang tidak, polisi harus menunggu kalau ada laporan baru mereka bergerak. Ini yang melemahkan upaya untuk memberantas pembajakan buku," imbuhnya.

Penggandaan Ilegal

Selain pembajakan, terdapat pula bentuk pelanggaran hak cipta lain yang dinilai masih kerap luput dari perhatian publik, yakni penggandaan buku secara ilegal. Praktik ini, menurutnya, masih banyak ditemukan di banyak tempat, termasuk di lingkungan pendidikan seperti sekolah, kampus, hingga tempat fotokopi, ketika materi buku diperbanyak tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Padahal, tindakan memperbanyak dan mendistribusikan materi tanpa izin tersebut pada dasarnya juga termasuk pelanggaran hak cipta. Arys menyebut kalau sebuah buku kemudian difotokopi, berarti di situ ada penggunaan hak cipta sekunder.

Dengan demikian, pengguna hak cipta tersebut seharusnya membayar royalti kepada penulis, penerbit, atau kreator. Namun, praktik ini dinilai masih belum berjalan optimal lantaran membutuhkan peran lembaga manajemen kolektif untuk menghimpun pembayaran royalti.

Dalam skema tersebut, institusi pendidikan seperti kampus semestinya turut membayar royalti melalui sistem blanket license atau lisensi menyeluruh atas penggunaan karya untuk kebutuhan akademik.

"Misalnya, dihitung berdasarkan jumlah mahasiswanya, nanti ada log sheet-nya, penggunaan buku apa saja yang difotokopi, digandakan, dan sebagainya. Nah, ini belum berjalan di negeri kita. Sementara di negara lain seperti Malaysia itu sudah berjalan," tuturnya.

Arys juga menyoroti bentuk baru pelanggaran hak cipta yang muncul seiring perkembangan teknologi, yakni penggunaan buku oleh model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai bahan pelatihan mesin tanpa izin.

Menurutnya, praktik tersebut tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia karena perusahaan pengembang AI seharusnya terlebih dahulu memperoleh lisensi apabila ingin menggunakan buku sebagai materi pelatihan.

Dia menjelaskan, saat ini sejumlah perusahaan dinilai mengambil konten dari buku untuk melatih sistem AI tanpa meminta persetujuan pemilik hak cipta. Meski buku tersebut tidak diperjualbelikan ulang atau digandakan secara langsung, isinya tetap dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran mesin.

Dirinya berharap perlindungan hak cipta dapat diperkuat dengan mengembalikan pelanggaran hak cipta ke kategori tindak pidana umum seperti sebelumnya. Dengan skema tersebut, aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, dapat langsung melakukan penindakan tanpa harus menunggu adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mulai mematangkan rekonstruksi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas royalti penulis.

Upaya ini digulirkan untuk memperkuat ekosistem literasi nasional sekaligus menjawab keluhan para penulis dan pelaku industri buku terkait kompleksitas aturan perpajakan yang berlaku selama ini.

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf Agustini Rahayu mengatakan bahwa perbaikan kebijakan perpajakan bagi penulis merupakan bagian penting dari penguatan sektor kreatif, khususnya literasi.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi perpajakan ini diperlukan agar penulis dapat fokus berkarya tanpa terganggu proses administratif yang rumit.

“Penulis adalah fondasi utama perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Kebijakan yang menaungi mereka harus adil dan memudahkan, bukan membatasi,” ujar Agustini dalam keterangannya, dikutip Bisnis.com, Senin (1/12/2025).

Direktur Penerbitan dan Fotografi Kemenparekraf Iman Santoso menambahkan bahwa proses penyusunan kebijakan kini memasuki fase krusial.

Tahun ini, kementerian menargetkan penyusunan naskah akademik dapat rampung sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pada tahun berikutnya.

“Kami berharap kebijakan yang nantinya ditetapkan dapat memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku di subsektor ini,” tuturnya.

Saat ini, penghitungan PPh atas royalti penulis menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

NPPN merupakan metode untuk menentukan besaran penghasilan bersih bagi wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha atau profesi mandiri.

Skema tersebut kerap dipertanyakan karena dinilai tidak sepenuhnya sesuai karakter profesi penulis, sekaligus menambah beban administrasi bagi kreator yang bekerja secara mandiri.

Guru Besar Kebijakan Pajak Universitas Indonesia, Haula Rosdiana, menyampaikan bahwa industri literasi selayaknya mendapatkan perlakuan perpajakan yang lebih sederhana, murah, efisien, dan tidak membebani penulis dengan beban administrasi yang berat.

“Jika kita berbicara mengenai industri literasi, seharusnya prinsipnya adalah No Tax on Knowledge,” tegasnya.

Dari sisi pelaku industri, penulis Asma Nadia mengaku lega akhirnya penyederhanaan regulasi perpajakan mulai diseriusi pemerintah, setelah 7 tahun isu ini bergulir. Pasalnya, mempertahankan profesi sebagai penulis cukup menantang.

“Karena itu, kami benar-benar berterima kasih atas kesungguhan pemerintah dalam mengupayakan perubahan,” imbuhnya.