JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah menyepakati penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas royalti penulis dari 15 persen menjadi 1,5 persen final.

Keputusan itu diambil melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi Kreatif, serta sejumlah menteri terkait lainnya.

Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat dukungan terhadap industri kreatif dalam negeri, terutama sektor penerbitan.

Pemerintah juga menata ulang kebijakan perpajakan bagi penulis agar lebih sederhana dan tidak memberatkan pelaku kreatif.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem literasi dan meningkatkan kesejahteraan penulis di Indonesia.

“Penurunan PPh Royalti ini, merupakan implementasi dari semangat Bapak Presiden dalam merespons aspirasi para penulis yang telah diperjuangkan sejak 2017," kata Riefky dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) telah menggelar sejumlah rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak 2025 hingga awal 2026.

Rapat tersebut melibatkan penulis, editor, ilustrator, penerbit, komunitas, hingga asosiasi.

Kemenekraf juga menggandeng Lembaga Kajian Perpajakan dari Universitas Indonesia, yakni POLTAX Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI).

Kajian tersebut membahas skema perpajakan royalti penulis secara komprehensif.

Menteri Ekonomi Kreatif telah menyampaikan hasil kajian itu kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 4 Mei 2026.

“Pemerintah berharap kebijakan stimulus ini dapat memberikan motivasi bagi penulis dan kreator untuk terus menghasilkan karya berkualitas, mendorong pertumbuhan industri penerbitan yang lebih sehat dan kompetitif, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan” kata dia.

Keputusan Rakortas soal penurunan PPh royalti penulis akan ditindaklanjuti Kementerian Keuangan.

Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait.

Pemerintah menargetkan kebijakan ini mulai diterapkan pada semester II 2026.

Pajak royalti penulis nantinya bersifat final.

Artinya, penghasilan royalti tidak lagi digabungkan dengan penghasilan lain saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kebijakan ini ditujukan untuk mempermudah administrasi sekaligus meringankan beban pajak para penulis.

Skema tersebut berlaku khusus bagi penulis yang menerbitkan karya buku dengan kode identifikasi resmi atau International Standard Book Number (ISBN).

Ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sebelum kebijakan baru ini disiapkan, royalti penulis dikenai PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final dengan tarif efektif 6 persen.

Tarif efektif tersebut berasal dari penghitungan dasar pengenaan pajak sebesar 40 persen, kemudian dikenakan tarif 15 persen.

Skema lama dinilai masih cukup memberatkan sebagian penulis.

Salah satu penyebabnya, penghasilan royalti ikut digabungkan dengan pendapatan lain dalam pelaporan pajak tahunan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengapresiasi keputusan 4,2 juta warga yang memilih untuk tidak mudik dan merayakan Idulfitri di DKI Jakarta. Sebab fenomena jutaan warga Jakarta yang tidak mudik pada Lebaran 2026 dinilai membuka peluang baru bagi pergerakan wisata di Ibu Kota.

Hal ini diharapkan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata. Saat ini, Jakarta dinilai memiliki daya tarik wisata yang tidak kalah menarik.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini, menjelaskan Asosiasi Agen Perjalanan dan Tur Indonesia (ASITA) memiliki program Pariwisata Arus Balik. Program ini diharapkan dapat menarik masyarakat dari luar daerah untuk berlibur ke Jakarta setelah hari raya.

“Memang benar dari data ditunjukkan ada sekitar 4 juta lebih masyarakat di Jakarta yang tidak akan mudik, mereka tetap di Jakarta,” ujar Made, Senin (23/3/2026).

“Setelah hari raya, biasanya kan masih ada liburnya, di sekitar Jakarta atau bahkan dari luar, itu diharapkan terus ke Jakarta untuk berlibur,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga telah meluncurkan paket "Mudik ke Jakarta" melalui Jakarta Experience Board. “Kami bekerja sama, sudah launch bersama Pak Gubernur beberapa minggu lalu, mudik ke Jakarta. Ini ada paket-paketnya,” kata dia.

Lihat video: Ancol, Ragunan hingga Malioboro Dipadati Wisatawan di Libur Lebaran



Menurut Made, inisiatif ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Jakarta. Namun, angka pasti dari dampak ekonomi tersebut masih akan dihitung.

"Untuk dampak ekonominya, perputaran uangnya nanti akan dihitung dulu. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan pihak terkait lainnya, dan angka pastinya akan disampaikan secara resmi nanti ke publik," kata Made.

Di tengah tren ini, Kementerian Pariwisata melihat momentum Lebaran sebagai kesempatan untuk memperkuat citra Jakarta sebagai destinasi wisata perkotaan yang inklusif dan mudah diakses.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto meluncurkan Pelatihan Gig Economy bagi Gen Z dan AI Open Innovation Challenge di Jakarta Creative Hub. Program ini menjadi tindak lanjut konkret dari paket stimulus ekonomi nasional dengan DKI Jakarta sebagai proyek percontohan penguatan ekosistem gig economy untuk membuka akses lapangan kerja bagi generasi muda.

“Program ini menjadi pilot project dan kami siap berkolaborasi dengan Pemda DKI agar pelatihan gig economy ini berkelanjutan. Gig economy membuka peluang kerja bagi generasi Z melalui pemanfaatan platform digital, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan,” Ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky pada Kamis, 18 Desember 2025.

Pilot project DKI Jakarta ini merupakan salah satu dari delapan program akselerasi 2025 Paket Stimulus Ekonomi yang diusung oleh pemerintah. Dalam program ini, Kementerian Ekraf berperan memfasilitasi pelatihan di bidang digital melalui kolaborasi dengan pemerintah, asosiasi ekonomi kreatif, asosiasi konten kreator, BUMN seperti Telkom, serta mitra swasta PT Jababeka.

“Kolaborasi ini perlu dijaga agar berkelanjutan, sehingga sinergi antara pemerintah, Pemda DKI, dan para mitra dapat melahirkan generasi muda yang dekat dengan digital, mampu menggunakannya secara berkualitas dan beretika, serta menghasilkan karya-karya inovatif anak bangsa,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pengembangan gig economy perlu didukung ekosistem digital yang kuat dan mandiri, berbasis perlindungan hak kekayaan intelektual dan teknologi. Kebutuhan besar industri nasional, seperti otomotif dan elektronik, menjadi peluang untuk mengembangkan ekosistem digital dari hulu hingga hilir, dengan dukungan pembiayaan KUR bagi pelaku gig economy.

“Dalam gig economy, yang utama adalah perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan teknologi chip karena kebutuhan industri Indonesia sangat besar. Dari chip akan berkembang ke perangkat keras, perangkat lunak, data, hingga aplikasi seperti pusat data, otomotif, aplikasi digital, dan internet of things. Untuk mendukung itu, kami bersama Kementerian Ekraf kami menyiapkan KUR sebesar Rp10 triliun dengan bunga 6 persen dan plafon hingga Rp 500 juta, dan Jakarta menjadi prototipe yang akan direplikasi ke 15 kota,” ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan gig economy berbasis kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia menunjukkan kinerja yang sangat kuat dan berpotensi besar mendorong ekonomi digital nasional.

“Di sektor AI, gig economy Indonesia tumbuh hingga 127 persen dengan investasi mencapai 91 juta pada semester pertama. Berdasarkan riset Google, Indonesia memiliki tingkat adopsi AI tertinggi di ASEAN dan berada di peringkat empat di Asia, dengan nilai pasar yang diproyeksikan mencapai 70,6 miliar, dan program ini akan didukung melalui penyediaan co-working space di Jakarta,” tambah Menko Airlangga.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut mendukung diluncurkannya AI Open Innovation Challenge atau Hackathon bertema inovasi solusi kemacetan dan pengelolaan sampah menyambut 500 tahun Jakarta.

“Pemda DKI Jakarta memberikan dukungan penuh untuk acara ini, termasuk dalam perlombaan Hackathon. Kami akan siapkan hadiah yang menarik bagi pemenangnya. Kami juga siap bersinergi dengan pemerintah pusat, menyediakan ruang dan menjadi tuan rumah kegiatan untuk mendukung bukan hanya Gen Z tapi seluruh pegiat gig economy,” ujar Pramono Anung.

Piloting program di Jakarta Creative Hub ini menargetkan 3.000 peserta Gen Z (generasi kelahiran 1997-2012) per bulan dengan menghadirkan rangkaian kegiatan seperti pelatihan AI untuk desain produk, copywriting, analisis tren pasar, pelatihan calon affiliator, persiapan sertifikasi teknologi digital, pelatihan dan inkubasi startup, dan lain-lain.

Program ini diharapkan mendorong generasi muda untuk memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan inovatif. Pemerintah berkomitmen melanjutkan inisiatif serupa di daerah lain untuk memperluas dampak gig economy dan AI di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini dan Menteri Ketenagakerjaan Yessierli.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mulai mematangkan rekonstruksi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas royalti penulis.

Upaya ini digulirkan untuk memperkuat ekosistem literasi nasional sekaligus menjawab keluhan para penulis dan pelaku industri buku terkait kompleksitas aturan perpajakan yang berlaku selama ini.

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf Agustini Rahayu mengatakan bahwa perbaikan kebijakan perpajakan bagi penulis merupakan bagian penting dari penguatan sektor kreatif, khususnya literasi.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi perpajakan ini diperlukan agar penulis dapat fokus berkarya tanpa terganggu proses administratif yang rumit.

“Penulis adalah fondasi utama perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Kebijakan yang menaungi mereka harus adil dan memudahkan, bukan membatasi,” ujar Agustini dalam keterangannya, dikutip Bisnis.com, Senin (1/12/2025).

Direktur Penerbitan dan Fotografi Kemenparekraf Iman Santoso menambahkan bahwa proses penyusunan kebijakan kini memasuki fase krusial.

Tahun ini, kementerian menargetkan penyusunan naskah akademik dapat rampung sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pada tahun berikutnya.

“Kami berharap kebijakan yang nantinya ditetapkan dapat memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku di subsektor ini,” tuturnya.

Saat ini, penghitungan PPh atas royalti penulis menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

NPPN merupakan metode untuk menentukan besaran penghasilan bersih bagi wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha atau profesi mandiri.

Skema tersebut kerap dipertanyakan karena dinilai tidak sepenuhnya sesuai karakter profesi penulis, sekaligus menambah beban administrasi bagi kreator yang bekerja secara mandiri.

Guru Besar Kebijakan Pajak Universitas Indonesia, Haula Rosdiana, menyampaikan bahwa industri literasi selayaknya mendapatkan perlakuan perpajakan yang lebih sederhana, murah, efisien, dan tidak membebani penulis dengan beban administrasi yang berat.

“Jika kita berbicara mengenai industri literasi, seharusnya prinsipnya adalah No Tax on Knowledge,” tegasnya.

Dari sisi pelaku industri, penulis Asma Nadia mengaku lega akhirnya penyederhanaan regulasi perpajakan mulai diseriusi pemerintah, setelah 7 tahun isu ini bergulir. Pasalnya, mempertahankan profesi sebagai penulis cukup menantang.

“Karena itu, kami benar-benar berterima kasih atas kesungguhan pemerintah dalam mengupayakan perubahan,” imbuhnya.

Jakarta, CNBC Indonesia- Perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu, perubahan curah hujan hingga cuaca ekstrem tidak hanya mengancam perekonomian global di sektor pertanian, kelautan, kesehatan hingga infrastruktur namun juga mengganggu bisnis pariwisata dunia.

Krisis iklim ini membuat arus pariwisata hingga atraksi wisata alam mengalami gangguan sehingga merugikan pengusaha hingga mengganggu pendapatan negara yang mengandalkan sektor wisata. Menghadapi kondisi ini, Pemerintah RI disebut Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Fadjar Hutomo melakukan antisipasi dan mitigasi risiko dampak perubahan iklim ke sektor pariwisata.

Di Indonesia yang mengandalkan wisata budaya dan alam turut terdampak perubahan iklim, dimana cuaca ekstrem dapat menyebabkan curah hujan tinggi yang bisa mengganggu perjalanan maupun berbagai atraksi wisata di Tanah Air.

Oleh karena itu Kemenparekraf bersama Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah serta pelaku sektor usaha terus memperkuat koordinasi guna mengantisipasi risiko banjir hingga longsor dan gelombang tinggi di kawasan wisata.

Seperti apa dampak dan antisipasi RI menghadapi perubahan iklim? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Fadjar Hutomo dalam Profit, CNBC Indonesia (Jum'at, 07/11/2025)

Jakarta: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mendorong generasi muda Indonesia untuk berani mencoba peruntungan di industri kreatif.

Ia menegaskan bahwa sektor ini bukan hanya tempat menyalurkan passion, tapi juga bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan.

“Sebetulnya jangan takut mencoba. Karena industri kreatif ini sebetulnya menjadi ruang untuk masa depan teman-teman yang ingin terjun ke industri ini. Sangat memungkinkan, karena kita tinggal memilih 17 subsektor yang dekat dengan passion kita,” ujar Riefky dilansir Antara, Sabtu, 11 Oktober 2025.

Lapangan kerja kreatif makin diminati

Industri kreatif kini menjadi salah satu sektor paling diminati oleh anak muda.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), jumlah tenaga kerja di sektor ini telah mencapai 26,5 juta orang pada 2024, dan 50 persen di antaranya berusia di bawah 40 tahun.

Setiap tahun, ada 1 hingga 2,5 juta orang baru yang mulai bekerja di industri kreatif angka yang menunjukkan bahwa sektor ini semakin menjadi pilihan utama generasi muda.

Riefky juga mengungkapkan tren baru di kalangan lulusan perguruan tinggi. Dari hasil audiensi dengan universitas, ditemukan bahwa setengah dari lulusan lima tahun terakhir tidak bekerja sesuai jurusan kuliahnya.

“Generasi Z dan milenial ini ingin bekerja sesuai passion-nya. Mereka tidak mau terjebak di sistem kerja yang kaku. Tapi justru dari passion itu, hasilnya bisa lebih besar dari UMR, bahkan berkali lipat,” jelas Riefky.

Industri kreatif antara passion dan peluang cuan baru

Riefky menekankan, industri kreatif bisa menjadi ladang rezeki yang besar bagi anak muda. Namun, dibutuhkan ketekunan, keberanian untuk mencoba, dan semangat belajar tanpa takut gagal.

Ia juga tak menampik bahwa masih banyak kekhawatiran terkait keberlanjutan pendapatan di sektor ini.

Karena itu, Riefky mengingatkan pentingnya meningkatkan kualitas diri dan terus mengikuti pelatihan agar produk kreatif bisa memiliki nilai ekonomi yang stabil.

Untuk mendukung para pelaku kreatif muda, Kemenparekraf berkomitmen memberikan pendampingan di setiap tahap rantai nilai industri kreatif mulai dari pelatihan dasar, pendanaan, hingga promosi dan perlindungan kekayaan intelektual.

Pada tahap awal, Kemenparekraf menyediakan pelatihan digital, desain, dan konten kreator. Sementara di tahap produksi, dukungan diberikan dalam bentuk intervensi pendanaan, distribusi, promosi, dan konservasi produk.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)