Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan penyaluran rumah subsidi tembus 278.868 unit senilai Rp34,64 triliun sepanjang 2025. Posisinya, menjadi yang tertinggi sepanjang program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dijalankan sejak 2010.

Komisioner Badan Pengatur Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan pembiayaan rumah subsidi itu disalurkan melalui 40 Bank penyalur dari 22 Asosiasi Perumahan yang tersebar di 13.249 perumahan yang dikelola oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.

"Penerima manfaat dana FLPP tersebut meliputi pekerja swasta hingga 205.311 unit rumah 73,63%, wiraswasta sebanyak 39.218 unit rumah 14,06%, dan PNS sebanyak 20.814 unit rumah 7,46%," kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (4/1/2026).

Kemudian, segmen TNI/Polri sebanyak 5.409 unit rumah (1,94%), lainnya 8.083 unit rumah (2,90%), serta 33 unit lainnya dari segmen lainnya (0,01%).

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penerima manfaat FLPP dari pekerja swasta mengalami peningkatan sebesar 31,3%, wiraswasta mencapai peningkatan hingga 58,7%, PNS meningkat 145,7%, dan TNI/Polri mengalami peningkatan hingga 36,9%.

Dalam laporannya, provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi tertinggi penerima manfaat FLPP di seluruh Indonesia dengan capaian 62.591 unit rumah atau setara 22,44%.

Diikuti oleh provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah 24.470 unit (8,77%), Sulawesi Selatan 23.255 unit (8,34%), Banten 18.966 unit (6,80%), Jawa Timur 18.361 unit (6,58%)

Meski demikian, realisasi penyaluran dana FLPP itu hanya mencapai 79,68% dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 350.000 unit rumah.

“Walaupun tidak sampai ke titik 350 ribu unit. Namun pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010. Dengan komposisi 99,99% atau 278.865 unit merupakan rumah tapak dan sisanya 0,001% (3 unit) rumah susun,” pungkas Heru.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap realisasi penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp27,34 triliun hingga periode 10 November 2025.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan total unit yang telah terdistribusi mencapai 220.251 unit dari total kuota tersedia sebesar 350.000 unit.

"Setara dengan 62,93% dari target tahun 2025. Capaian ini menjadi tonggak penting menuju target akhir 350 ribu unit rumah dalam tahun berjalan," jelas Heru dlam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Heru juga menambahkan, realisasi rumah subsidi senilai Rp27,34 triliun disalurkan melalui 39 bank penyalur bekerja sama dengan 22 asosiasi perumahan dan 7.684 pengembang, yang membangun rumah di 12.224 perumahan, tersebar di 33 provinsi dan 398 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Sementara dari sisi penerima manfaat, MBR dengan penghasilan Rp4-5 juta menjadi kelompok tertinggi dengan 60.027 penerima. Kedua, disusul oleh penerima manfaat dengan penghasilan Rp3-4 juta sebanyak 58.050 penerima.

Selanjutnya, penghasilan Rp6-8 juta mencapai 43.804 penerima, penghasilan Rp5-6 juta mencapai 40.425 penerima dan penerima dengan penghasilan lainnya mencapai 18.125 penerima.

Adapun, berdasarkan jenis pekerjaan, pekerja swasta mendominasi dengan 74,68%, diikuti oleh wiraswasta sebesar 13,11%, PNS sebesar 7,27%, TNI/POLRI sebesar 1,98%, dan lainnya sebesar 2,96%.

Dengan sisa waktu satu bulan, Heru mengaku tetap optimistis penyaluran rumah subsidi dapat tembus sesuai dengan kuota tersedia yakni sebanyak 350.000 unit.

Pasalnya, Heru menyebut bahwa berdasarkan data terakhir pembangunan rumah subsidi berjalan saat ini ada di angka 7.512 unit, ready stock (selesai dibangun, belum akad): 19.143 unit, tahap persetujuan kredit (pra-akad): 16.653 unit dan sudah akad: 2.610 unit.

"Kami percaya, dengan kerja keras dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan. perbankan, pengembang, asosiasi, dan pemerintah daerah target 350 ribu rumah bukan hanya realistis, tapi bisa kita capai bersama," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diketahui telah menyalurkan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 213.630 hingga periode 3 November 2025.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa anggaran realisasi dari 213.630 unit rumah subsidi yang telah tersalurkan mencapai Rp26,51 triliun.

"Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama 39 bank penyalur, 7.638 pengembang dari 22 asosiasi perumahan yang tersebar di 398 kabupaten/kota di 33 provinsi," jelas Heru dalam Konferensi Pers di kantornya, Selasa (4/11/2025).

Dalam penjelasannya, Bekasi menjadi kabupaten dengan penyerapan FLPP tertinggi sebanyak 10.992 unit rumah (5,14%) dari total realisasi, disusul oleh kabupaten Bogor 8.086 unit rumah (3,78%).

Kemudian, Kabupaten Tangerang 6.304 unit (2,95%), disusul Kabupaten Karawang 5.508 unit (2,57%) dan Kota Kendari 5.116 unit (2,39%).

Untuk diketahui kuota rumah subsidi sepanjang tahun ini ditetapkan sebesar 350.000 unit. Artinya, sisa kuota tersedia hingga periode 3 November 2025 sebanyak 136.370 unit.

Sejalan dengan sisa waktu dua bulan terakhir tahun 2025, BP Tapera menegaskan komitmennya untuk mengejar target 350 ribu rumah MBR melalui berbagai langkah percepatan.

Strategi yang tengah digencarkan antara lain melakukan sosialisasi aktif ke kabupaten/kota bersama pemerintah daerah guna mempercepat penyerapan di lapangan, sinergi program KUR Perumahan untuk memperluas akses pembiayaan bagi ekosistem perumahan, serta kolaborasi SLIK bersama OJK untuk mempercepat verifikasi calon debitur dan meningkatkan penyaluran.

Selain itu, pihaknya turut mengoptimalisasi strategi segmentasi agar penyaluran tepat sasaran sesuai profil MBR di berbagai daerah dan tidak terhambat oleh mismatch data atau lokasi proyek.

"Kami percaya, dengan kerja keras dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan dan perbankan, pengembang, asosiasi, dan pemerintah daerah, target 350 ribu rumah bukan hanya realistis, tapi bisa kita capai bersama," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp24,8 triliun hingga September 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, sebanyak 192.700 unit rumah telah disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga September 2025.

"Yang melewati FLPP atau Tapera dari target 350.000 rumah sudah terealisasi sekitar 192.700 rumah lebih," kata Sua dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Suahasil menyebut realisasi tersebut telah mencapai lebih dari 50% dari total kuota FLPP tersedia sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini.

"Jadi kalau tidak salah ini sudah di atas 50% [progresnya] sedikit di atas 50%," tambahnya.

Artinya, pemerintah perlu mengejar realisasi FLPP sebanyak 157.300 unit di sisa 3 bulan terakhir 2025. Pasalnya, apabila kuota FLPP take terserap sepenuhnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mengambil alih alokasi anggaran tersebut.

Pada kesempatan berbeda, Purbaya mengaku akan memantau realisasi FLPP hingga akhir Oktober. Apabila realisasi anggaran rumah subsidi FLPP hingga akhir bulan ini tidak maksimal, maka pihaknya segera melakukan penindakan.

"Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini untuk FLPP bisa tercapai, dan dia [Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman] sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita gak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (14/10/2025) malam.

Meski demikian Purbaya mengaku pihaknya optimistis penyaluran FLPP dapat direalisasikan penuh oleh Kementerian PKP pada akhir tahun ini. Pasalnya, Kementerian PKP diklaim telah memiliki sejumlah strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp24,8 triliun hingga September 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, sebanyak 192.700 unit rumah telah disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga September 2025.

"Yang melewati FLPP atau Tapera dari target 350.000 rumah sudah terealisasi sekitar 192.700 rumah lebih," kata Sua dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Suahasil menyebut realisasi tersebut telah mencapai lebih dari 50% dari total kuota FLPP tersedia sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini.

"Jadi kalau tidak salah ini sudah di atas 50% [progresnya] sedikit di atas 50%," tambahnya.

Artinya, pemerintah perlu mengejar realisasi FLPP sebanyak 157.300 unit di sisa 3 bulan terakhir 2025. Pasalnya, apabila kuota FLPP take terserap sepenuhnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mengambil alih alokasi anggaran tersebut.

Pada kesempatan berbeda, Purbaya mengaku akan memantau realisasi FLPP hingga akhir Oktober. Apabila realisasi anggaran rumah subsidi FLPP hingga akhir bulan ini tidak maksimal, maka pihaknya segera melakukan penindakan.

"Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini untuk FLPP bisa tercapai, dan dia [Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman] sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita gak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (14/10/2025) malam.

Meski demikian Purbaya mengaku pihaknya optimistis penyaluran FLPP dapat direalisasikan penuh oleh Kementerian PKP pada akhir tahun ini. Pasalnya, Kementerian PKP diklaim telah memiliki sejumlah strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran.