Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap tetap optimistis membidik penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tembus 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menuturkan bahwa saat ini penyaluran rumah subsidi telah mencapai 207.000 unit. Meski tergolong cukup jauh dari target, dia menekankan kuota tersedia akan tersalurkan penuh pada tahun ini.

"Tetap optimis, tetap optimis. Tadi yang sudah masuk sistem antrean saja ada 49.000 lebih," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Rabu (29/10/2025).

Lebih lanjut, Heru menuturkan bahwa saat ini terdapat 283.000 permohonan pengakuan rumah subsidi yang sudah tercatat di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep)

Dari total tersebut, sebanyak 79 pemohon saat ini telah memasuki tahap approval pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh bank penyalur.

"Jadi harus optimis karena ini bagian dari upaya mensukseskan (program, red) 3 juta rumah. Walaupun tantangannya pasti di lapangan kan bervariasi, masing-masing daerah punya tantangannya masing-masing," tambah Heru.

Sebelumnya, pemerintah resmi menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan bahwa tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun.

“Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000 [unit] ya. Jadi, kalau anggarannya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total sekitar yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” jelasnya.

Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp24,8 triliun hingga September 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, sebanyak 192.700 unit rumah telah disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga September 2025.

"Yang melewati FLPP atau Tapera dari target 350.000 rumah sudah terealisasi sekitar 192.700 rumah lebih," kata Sua dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Suahasil menyebut realisasi tersebut telah mencapai lebih dari 50% dari total kuota FLPP tersedia sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini.

"Jadi kalau tidak salah ini sudah di atas 50% [progresnya] sedikit di atas 50%," tambahnya.

Artinya, pemerintah perlu mengejar realisasi FLPP sebanyak 157.300 unit di sisa 3 bulan terakhir 2025. Pasalnya, apabila kuota FLPP take terserap sepenuhnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mengambil alih alokasi anggaran tersebut.

Pada kesempatan berbeda, Purbaya mengaku akan memantau realisasi FLPP hingga akhir Oktober. Apabila realisasi anggaran rumah subsidi FLPP hingga akhir bulan ini tidak maksimal, maka pihaknya segera melakukan penindakan.

"Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini untuk FLPP bisa tercapai, dan dia [Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman] sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita gak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (14/10/2025) malam.

Meski demikian Purbaya mengaku pihaknya optimistis penyaluran FLPP dapat direalisasikan penuh oleh Kementerian PKP pada akhir tahun ini. Pasalnya, Kementerian PKP diklaim telah memiliki sejumlah strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp24,8 triliun hingga September 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, sebanyak 192.700 unit rumah telah disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga September 2025.

"Yang melewati FLPP atau Tapera dari target 350.000 rumah sudah terealisasi sekitar 192.700 rumah lebih," kata Sua dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Suahasil menyebut realisasi tersebut telah mencapai lebih dari 50% dari total kuota FLPP tersedia sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini.

"Jadi kalau tidak salah ini sudah di atas 50% [progresnya] sedikit di atas 50%," tambahnya.

Artinya, pemerintah perlu mengejar realisasi FLPP sebanyak 157.300 unit di sisa 3 bulan terakhir 2025. Pasalnya, apabila kuota FLPP take terserap sepenuhnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mengambil alih alokasi anggaran tersebut.

Pada kesempatan berbeda, Purbaya mengaku akan memantau realisasi FLPP hingga akhir Oktober. Apabila realisasi anggaran rumah subsidi FLPP hingga akhir bulan ini tidak maksimal, maka pihaknya segera melakukan penindakan.

"Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini untuk FLPP bisa tercapai, dan dia [Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman] sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita gak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (14/10/2025) malam.

Meski demikian Purbaya mengaku pihaknya optimistis penyaluran FLPP dapat direalisasikan penuh oleh Kementerian PKP pada akhir tahun ini. Pasalnya, Kementerian PKP diklaim telah memiliki sejumlah strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kedatangannya ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) salah satunya dalam rangka memantau realisasi program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dia menyebut, pihaknya akan melakukan penindakan apabila realisasi anggaran rumah subsidi FLPP hingga akhir bulan ini tidak maksimal.

"Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini untuk FLPP bisa tercapai, dan dia [Menteri Ara] sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita gak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP,Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Meski demikian Purbaya mengaku pihaknya optimistis penyaluran FLPP dapat direalisasikan penuh oleh Kementerian PKP pada akhir tahun ini. Pasalnya, Kementerian PKP diklaim telah memiliki sejumlah strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran.

"Saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi, kurangnya di mana, yang terhalang di mana jadi biar bisa diselesaikan dengan cepat," ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya sempat menyebut hendak menarik anggaran rumah subsidi apabila realisasinya tidak berjalan optimal sepanjang tahun ini.

Purbaya menyebut tindakan itu dilakukan guna memastikan setiap rupiah yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

"Tapi saya yakin Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya [penyerapan anggaran], karena mereka tahu kalau uangnya nggak terpakai, saya akan ambil. Saya akan sebarkan ke program-program yang lebih siap," kata Purbaya saat ditemui di Cileungsi, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

Purbaya memastikan pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan sejumlah kementerian/lembaga agar dapat menggunakan pagu anggaran semaksimal mungkin.

"Sehingga dampak ekonomi dari uang yang ada itu lebih besar daripada kalau uangnya nongkrong," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kedatangannya ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) salah satunya dalam rangka memantau realisasi program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dia menyebut, pihaknya akan melakukan penindakan apabila realisasi anggaran rumah subsidi FLPP hingga akhir bulan ini tidak maksimal.

"Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini untuk FLPP bisa tercapai, dan dia [Menteri Ara] sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita gak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP,Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Meski demikian Purbaya mengaku pihaknya optimistis penyaluran FLPP dapat direalisasikan penuh oleh Kementerian PKP pada akhir tahun ini. Pasalnya, Kementerian PKP diklaim telah memiliki sejumlah strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran.

"Saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi, kurangnya di mana, yang terhalang di mana jadi biar bisa diselesaikan dengan cepat," ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya sempat menyebut hendak menarik anggaran rumah subsidi apabila realisasinya tidak berjalan optimal sepanjang tahun ini.

Purbaya menyebut tindakan itu dilakukan guna memastikan setiap rupiah yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

"Tapi saya yakin Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya [penyerapan anggaran], karena mereka tahu kalau uangnya nggak terpakai, saya akan ambil. Saya akan sebarkan ke program-program yang lebih siap," kata Purbaya saat ditemui di Cileungsi, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

Purbaya memastikan pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan sejumlah kementerian/lembaga agar dapat menggunakan pagu anggaran semaksimal mungkin.

"Sehingga dampak ekonomi dari uang yang ada itu lebih besar daripada kalau uangnya nongkrong," ujarnya.