Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan proyek pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, berjalan sesuai jadwal.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa tahapan konstruksi saat ini telah berjalan sesuai rencana. Proyek hunian vertikal ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada Agustus 2028.

"Proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian groundbreaking Maret 2026, dan targetnya selesai Agustus 2028," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2026).

Adapun saat ini, progres konstruksi telah memasuki tahapan pemasangan tiang pancang (test pile). Dari total target 8.600 pile yang dibutuhkan, sebanyak 1.836 tiang pancang telah berhasil terpasang di lokasi proyek.

Ara menekankan bahwa percepatan pembangunan tetap harus mengedepankan kualitas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pihaknya berkomitmen untuk tidak hanya mengejar kuantitas unit, tetapi juga memastikan aspek keselamatan serta fasilitas pendukung bagi penghuni.

Ara menuturkan, skema pembangunan proyek ini melibatkan kolaborasi lintas sektor. Kementerian PKP bertindak sebagai regulator, sementara pembiayaan dan konstruksi dilakukan oleh Danantara, dengan dukungan hibah lahan seluas 30 hektare dari Lippo Group.

Dalam laporannya, suplai hunian rusun subsidi tersebut bakal tembus 141.000 hunian di tiga lokasi lahan yang telah disiapkan. Adapun, pembangunan ditujukan untuk menekan angka backlog perumahan sekaligus memangkas jarak antara tempat tinggal dan pusat industri.

Pada saat yang sama, CEO Lippo Group James Riady menyambut baik realisasi proyek tersebut bagi para pekerja industri. Menurutnya, kawasan sekitar Meikarta merupakan pusat industri dengan ribuan pabrik, sehingga kehadiran hunian terjangkau akan meningkatkan efisiensi mobilitas pekerja.

Di sisi lain, Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menambahkan bahwa dukungan administratif kini terus dipercepat guna mendukung kelancaran proyek.

"Proses perizinan sudah masuk di Dinas Cipta Karya dan persyaratan sudah terpenuhi 100 persen. Secepatnya kami keluarkan izinnya," tegas Asep.

Melalui proyek ini, pemerintah berharap masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian layak yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.

IDXChannel - CEO Lippo Group James Riady menginginkan pembangunan rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta lekas rampung.

Menurutnya, lahan rusun subsidi di bekas lahan yang bekas proyek mangkrak korporasi itu dapat menjadi solusi untuk pekerja pabrik di sekitaran kawasan industri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hal demikian disampaikan James saat menengok langsung progres pembangunan rusun subsidi di Meikarta bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Meikarta, Cikarang, Selasa (26/5/2026).

"Kawasan sekitar Meikarta ini merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 50 persen industri di Indonesia berada di sekitar sini dengan ribuan pabrik,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Menurutnya, pembangunan rusun subsidi menjadi solusi penting bagi para pekerja di kawasan industri tersebut. “Kita ingin para pekerja pabrik memiliki hunian yang dekat dengan tempat kerjanya, sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dan mobilitasnya lebih efisien,” ujar James.

Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan, pembangunan rusun subsidi tersebut masih sesuai jadwal rencana. Proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian ground breaking pada Maret 2026, dilanjutkan pembangunan struktur ke atas pada Agustus 2026, dan ditargetkan selesai di Agustus 2028.

Ara menekankan pemerintah terus mendorong berbagai inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta. “Kita ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja,” ujar Ara.

Menurutnya, pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

"Hunian vertikal seperti rusun subsidi ini menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah tinggi dan harga tanah yang terus meningkat,” katanya.

Progres terbaru saat ini, pembangunan masih sesuai rencana dan sudah masuk pada tahapan test pile. Dari total 8.600 pile, saat ini sudah terpasang sebanyak 1.836 pile. Ara menitiberatkan percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas dan aturan yang berlaku.

"Posisi Kementerian PKP dalam program ini adalah sebagai pembuat kebijakan atau regulator. Untuk pembiayaan dan pembangunan dilakukan melalui Danantara, sementara tanah merupakan hibah dari Lippo seluas 30 hektare untuk tiga lokasi pembangunan,” ujar Ara.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memulai proyek pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di Kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari ini, Minggu (8/3/2026). Proyek ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan lokasi pembangunan mencakup 30 hektar tanah yang akan dibangun secara bertahap dengan total unit yang akan dibangun total mencapai 14.000 unit apartemen.

"Kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kita akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau jadi dengan 32 lantai, kurang lebih itu antara Rp14 [triliun] sampai Rp16 triliun," kata Rosan di lokasi, Minggu (8/3/2026).

Rosan mengatakan Danantara akan mengambil peran sebagai penyedia pendanaan sedangkan untuk eksekutor proyek Danantara bisa mengerahkan BUMN-BUMN Karya untuk berkolaborasi.

"Dari pembiayaan kita akan dukung secara full. Di kami, kan, ada BUMN-BUMN karya yang kami bekerja sama juga di dalam proyek ini. Tentunya bersama kontraktor swasta lainnya, kita akan berkolaborasi. Jadi, itu peran Danantara di proyek Meikarta ini," tandasnya.

Proyek Meikarta merupakan garapan dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), entitas bisnis PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK). Tanah seluas 30 hektare itu merupakan tanah hibah yang diberikan Lippo Grup kepada pemerintah.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa LPCK berkomitmen untuk menghadirkan suplai unit rusun subsidi hingga 100.000 unit. Pahala menyebut perusahaan terafiliasi James Riady itu akan membangun masing-masing 18 tower lewat dua tahap pembangunan.

"18 tower [tahap pertama] plus 18 [tahap kedua] ya. Jadi, total 36 tower itu bisa sampai 100.000 unit," kata Pahala saat ditemui di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai berapa capex yang bakal digelontorkan, Pahala enggan merinci. Hanya saja dia memberikan gambaran bahwa rusun subsidi tersebut akan dijual mulai dari Rp350 juta.

"Kalau harga per unit akan diatur di Peraturan Menteri yang sebentar lagi [terbit], di situ disebut besarannya segini, mulai sekitar Rp350 juta kira-kira segitu," jelasnya.

Mengacu pada asumsi harga jual minimum tersebut, total penjualan 100.000 unit rusun subsidi di Meikarta bakal tembus di angka Rp3,5 triliun.

Sementara itu, ditemui Bisnis di lokasi groundbreaking pada Minggu (8/3/2026), pendiri Grup Lippo Mochtar Riady menjelaskan alasannya memberikan 30 hektare tanah hibah adalah ingin mendukung program Prabowo. Konglomerat dengan julukan 'Raja Mal' tersebut juga mengaku hibah ini juga bukan menyoal benefit bisnis, namun menjadi kepuasan tersendiri ketika perusahaan yang dia dirikan dapat berkontribusi mendukung salah satu program prioritas Prabowo itu.

"Mengikuti instruksi pemerintah, Bapak Presiden. Kita mendukung ide-ide dari pemerintah. Kita tidak melihat benefit kita sendiri, tapi kita akan sangat senang sekali kita bisa mendukung suatu program pemerintah," ujar Mochtar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan Lippo Group bakal mendukung penyediaan lahan seluas 30 hektare (Ha) untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta.

Ara menjelaskan, pihaknya telah mengantongi komitmen Lippo Group untuk menghibahkan lahan seluas 30 Ha tersebut. Sehingga, pemerintah tidak lagi perlu mengucurkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek tersebut.

"Kami juga sampaikan secara terbuka, tanahnya 30 hektare hibah, jadi negara itu mendapatkan hibah. Tadi kan kan disampaikan bagaimana melibatkan swasta, jadi negara tidak mengeluarkan uang untuk tanahnya," kata Ara di Kompleks Parlemen RI, Selasa (10/2/2026).

Ara menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya kreatif kementerian dalam mengejar target pembangunan hunian subsidi di tengah keterbatasan fiskal. Dengan mekanisme hibah, pemerintah dapat menekan biaya pengadaan tanah yang selama ini menjadi komponen biaya tertinggi dalam pembangunan rusun.

Lebih lanjut, untuk merealisasikan pembangunan di atas lahan hibah tersebut, dirinya telah mendapatkan arahan untuk melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani serta instansi terkait lainnya. Koordinasi ini difokuskan pada pematangan skema pembiayaan konstruksi bangunan.

Sebelumnya, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memang telah mengungkap rencana pengembangan rusun subsidi di Kawasan Meikarta akan direalisasikan di atas lahan seluas 30 hektare.

Head of Project Management LPKR, Fritz Atmodjo menjelaskan bahwa pengembangan rusun subsidi tersebut akan dibangun di 3 area berbeda dengan masing-masing luas lahan tiap kawasan seluas 10 Ha.

"Satu tower akan terdiri 2.600 unit, di dalam lahan 10 hektare ini," kata Fritz dalam agenda Land Clearing Rumah Susun Subsidi Untuk Rakyat, di Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan rencananya, LPKR bakal membangun 18 tower di setiap kawasan. Artinya, LPKR bakal membangun 54 tower rusun subsidi dengan total unit mencapai 141.000 unit di atas lahan 30 Ha.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) mengungkapkan alasan pengunduran diri Kartini Sjahrir sebagai Komisaris Independen dan Marlo Budiman sebagai Presiden Direktur perseroan.

Sekretaris Perusahaan LPKR Ratih Safitri menyebutkan bahwa pengunduran diri Kartini Sjahrir dari jabatan komisaris independen perseroan karena diangkat sebagai duta besar Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang dan Federasi Mikronesia.

Sedangkan pengunduran Marlo Budiman dari kursi presiden direktur perseroan merupakan keputusan pribadi.

"Pengunduran diri tersebut telah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa," tulis Ratih lewat keterbukaan informasi, dikutip Kamis (5/2/2026).

Adapun, surat pengunduran diri telah diterima manajemen LPKR pada 30 Januari 2026. Selanjutnya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait dengan pengunduran diri tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ratih menegaskan seluruh fungsi pengawasan maupun operasional LPKR selama periode transisi sampai dengan penunjukan Komisaris Independen dan Presiden Direktur yang baru pada RUPS yang akan datang tetap berjalan secara normal.

Adapun, aksi kompak pengunduran diri Kartini dan Marlo dilakukan di tengah geliat Grup Lippo menggarap proyek rumah susun (rusun) subsidi di Kawasan Meikarta. Rencananya rusun tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare (ha).

Sekretariat Perusahaan Lippo Cikarang Peter Adrian mengatakan perseroan telah menerima surat pengunduran diri Marlo Budiman dari jabatannya sebagai Presiden Direktur perseroan pada 30 Januari 2026.

Merujuk laman resmi perseroan, Marlo menjabat sebagai Presiden Direktur LPCK berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 21 Mei 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada 2026.

Proyek Rusun Subsidi di Kawasan Meikarta

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Head of Project Management LPKR Fritz Atmodjo menjelaskan bahwa pengembangan rusun subsidi tersebut akan dibangun di 3 area berbeda dengan masing-masing luas lahan tiap kawasan seluas 10 ha.

“Satu tower akan terdiri 2.600 unit, di dalam lahan 10 hektare ini,” kata Fritz dalam agenda Land Clearing Rumah Susun Subsidi Untuk Rakyat, di Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan rencananya, LPKR bakal membangun 18 tower di setiap kawasan. Artinya, LPKR bakal membangun 54 tower rusun subsidi dengan total unit mencapai 141.000 unit di atas lahan 30 Ha.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberi sinyal rumah susun (rusun) subsidi Meikarta nantinya dapat dipasarkan meski masih dalam tahap persiapan pembangunan oleh Lippo Group.

Ara menjelaskan bahwa opsi tersebut tengah digodok dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal.

"Kalau rumah subsidi tapak kan dia jadi dulu baru bisa dibeli. Nah, kalau ini kita akan berlakukan [berbeda], tetapi makanya kita tanya tadi kepada ekosistem perbankan, developer, kontraktor semuanya," kata Maruarar saat ditemui di Kawasan Meikarta, Jawa Barat, Kamis (30/1/2026).

Pasalnya, tambah Ara, sepanjang 2025 pemerintah hanya menyalurkan 3 unit rusun subsidi. Berkaca dari hal itu, maka akan diberlakukan aturan baru dalam rangka mendorong penyerapan rusun subsidi.

"Artinya skemanya itu tidak menarik, kan gitu. [Apakah akan inden] kita bicarakan, kita diskusikan semuanya," tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, Ara memastikan bahwa pihaknya akan segera meneken dan menerbitkan aturan baru mengenai penyaluran rusun subsidi.

Untuk diketahui sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025, pembiayaan KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya diberlakukan bagi unit siap huni atau ready stock.

Aturan itu ditetapkan guna menjamin kesesuaian fisik bangunan dengan standar subsidi dan mencegah masalah serah terima.

Sementara itu, konstruksi rusun subsidi Meikarta dijadwalkan bakal berlangsung pada awal Maret 2026 lewat pemasangan tiang pancang sebagai fondasi konstruksi.

Berdasarkan lini masa yang disampaikan Kementerian PKP, pembangunan struktur konstruksi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 dan akan rampung mulai 2028.

Bisnis.com, BEKASI — PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) mengungkap rencana pengembangan rumah susun (Rusun) subsidi di Kawasan Meikarta. Rencananya rusun tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare (Ha).

Head of Project Management LPKR, Fritz Atmodjo menjelaskan bahwa pengembangan rusun subsidi tersebut akan dibangun di 3 area berbeda dengan masing-masing luas lahan tiap kawasan seluas 10 Ha.

"Satu tower akan terdiri 2.600 unit, di dalam lahan 10 hektare ini," kata Fritz dalam agenda Land Clearing Rumah Susun Subsidi Untuk Rakyat, di Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan rencananya, LPKR bakal membangun 18 tower di setiap kawasan. Artinya, LPKR bakal membangun 54 tower rusun subsidi dengan total unit mencapai 141.000 unit di atas lahan 30 Ha.

Adapun, satu tower rusun subsidi tersebut akan terdiri dari 32 lantai mencakup area komersial hingga residensial. Fritz merinci, nantinya rusun subsidi itu akan memiliki 3 tipe unit

Dia menyebut, tipe unit yang pertama adalah satu kamar dengan luas 25 meter persegi (m2). Kemudian, tipe yang kedua yakni mencakup dua kamar tidur seluas 37 m2, sedangkan tipe ketiga mencakup 3 kamar tidur dengan luas bangunan 45m2.

"Kalau yang 3 kamar masih progres. Ukurannya 45 m2," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap investasi yang bakal dikucurkan oleh Lippo Group mencapai Rp39 triliun untuk pembangunan rusun subsidi Meikarta.

Angka tersebut murni merupakan investasi pembangunan rusun di luar harga tanah. Ara menjelaskan, saat ini pihaknya Masih melakukan negosiasi lanjutan dengan Lippo mengenai nasib status lahan tersebut.

"Nilai investasi di satu kawasan bisa Rp13 triliun diluar tanah. Akan dibangun di 3 area, itu Rp39 triliun kurang lebih dluar tanah," jelasnya.

Bisnis.com, KABUPATEN BEKASI — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan proyek rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta akan mulai dibangun pada Maret 2026.

Ara menjelaskan, pembangunan bakal dimulai lewat pemasangan tiang pancang yang bakal menjadi fondasi utama konstruksi bangunan nantinya.

"Tiang pancang dan sebagainya kita akan pasang tanggal 8 Maret. Masih di-desain tapi sekitar 5.000 tiang pancang tanggal 8 itu kita bisa siapkan," jelasnya dalam agenda Land Clearing Rusun Subsidi Meikarta, Kamis (29/1/2026).

Ara melanjutkan, pembangunan struktur konstruksi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026. Dia menargetkan, proses konstruksi akan dikebut rampung mulai 2028.

"Kita serahkan kunci kepada rakyat 8 Agustus 2028," imbuhnya.

Pada saat yang sama, Ara juga mengungkap investasi yang bakal dikucurkan oleh Lippo Group mencapai Rp39 triliun untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta.

Ara menjelaskan investasi tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan sekitar 54 tower yang terletak di 3 area berbeda di atas lahan kurang lebih seluas 30 hektare (Ha).

"Nilai investasi di satu kawasan bisa Rp13 triliun diluar tanah. Akan dibangun di 3 area, itu Rp39 triliun kurang lebih dluar tanah," jelasnya.

Secara keseluruhan masing-masing kawasan akan dibangun 18 tower yang mencakup 2.600 unit hunian. Dengan demikian, total tower yang akan dibangun di 3 lokasi bakal mencapai 54 tower dengan total 141.000 unit.

"2.600 unit dikali 18 ada 47.000 unit yang dibangun di 3 lokasi sehingga total 141.000 unit ini usulan rusun terbesar yang pernah dibuat," pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait agar proses pengadaan barang dan jasa, serta perizinan pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya tersebut untuk menutup celah korupsi saat membangun rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mengingat Meikarta sempat diterpa perkara suap Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Maka tentu KPK juga mewanti bagaimana kita menciptakan ekosistem ini bisa betul-betul bersih. Maka pada aspek perizinannya ini harus betul-betul firm," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (21/1/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, katanya, pada tahapan pengadaan barang dan jasa perlu dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang ketiga bagaimana kemudian distribusinya termasuk soal subsidi itu juga harus clear sehingga nanti pada saat pertanggung jawabannya juga bisa disampaikan secara kredibel," jelas Budi.

Adapun di kawasan Meikarta, Budi memastikan sudah tidak ada perkara hukum yang dapat menghambat pembangunan rumah susun bersubsidi.

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar mengatakan pembangunan rumah susun itu untuk menjalankan program 3 juta rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah

Menurutnya ada lebih dari 20 juta penduduk Indonesia yang memiliki rumah tidak layak huni. Targetnya di 2026 akan disediakan 400 ribu rumah.

"Tahun ini, 2026 menjadi 400 ribu rumah kenaikannya 800 persen. Ini untuk menjawab betul-betul negara hadir," katanya.

Rencananya rumah susun bersubsidi akan dibangun di kawasan Meikarta seluas 20 hektare.

Pembangunan Meikarta

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan lahan seluas 20 hektare yang akan dibangun rumah susun (rusun) subsidi di meikarta tidak bermasalah hukum. Sebab, sebelumnya Meikarta sempat tersandung kasus suap pada 2018.

"Hari ini saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari Mas Budi [Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika] dan dari pimpinan KPK, bahwa tidak ada masalah secara hukum di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi," kata Maruarar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).

Dengan demikian, Ara menekankan bahwa lahan tersebut dipastikan clean and clear dan bakal didorong untuk segera eksekusi proses pembangunannya.

Asal tahu saja, rencana pembangunan rusun subsidi Meikarta akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

Kementerian PKP menilai pemilihan lokasi di Meikarta sangat strategis bagi para pekerja karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan industri. Berdasarkan kalkulasinya, jarak hunian ke pusat industri hanya berkisar antara 2 kilometer hingga 2,5 kilometer.

Meskipun berstatus hunian subsidi, Ara menekankan bahwa kualitas lingkungan tetap menjadi prioritas. Proyek ini diproyeksikan menjadi pilot project hunian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan fasilitas penunjang yang mumpuni.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan ekosistem hunian, Kementerian PKP kini tengah melakukan pemetaan mendalam terkait aksesibilitas terhadap fasilitas publik utama.

Ara mengaku telah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal terkait untuk memetakan jarak hunian terhadap empat fasilitas utama. Di antaranya tempat ibadah, fasilitas pendidikan (sekolah), pasar atau pusat perbelanjaan, serta fasilitas kesehatan (rumah sakit).

"Saya minta dipetakan berapa jauh ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal itu penting, termasuk akses transportasinya," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan lahan seluas 20 hektare yang akan dibangun rumah susun (rusun) subsidi di meikarta tidak bermasalah hukum.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menjelaskan kepastian tersebut dia dapatkan usai melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, sebelumnya Meikarta sendiri sempat tersandung kasus suap pada 2018.

"Hari ini saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari Mas Budi [Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika] dan dari pimpinan KPK, bahwa tidak ada masalah secara hukum di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi," kata Maruarar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).

Dengan demikian, Ara menekankan bahwa lahan tersebut dipastikan clean and clear dan bakal didorong untuk segera eksekusi proses pembangunannya.

Asal tahu saja, rencana pembangunan rusun subsidi Meikarta akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

Kementerian PKP menilai pemilihan lokasi di Meikarta sangat strategis bagi para pekerja karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan industri. Berdasarkan kalkulasinya, jarak hunian ke pusat industri hanya berkisar antara 2 kilometer hingga 2,5 kilometer.

Meskipun berstatus hunian subsidi, Ara menekankan bahwa kualitas lingkungan tetap menjadi prioritas. Proyek ini diproyeksikan menjadi pilot project hunian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan fasilitas penunjang yang mumpuni.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan ekosistem hunian, Kementerian PKP kini tengah melakukan pemetaan mendalam terkait aksesibilitas terhadap fasilitas publik utama.

Ara mengaku telah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal terkait untuk memetakan jarak hunian terhadap empat fasilitas utama. Di antaranya tempat ibadah, fasilitas pendidikan (sekolah), pasar atau pusat perbelanjaan, serta fasilitas kesehatan (rumah sakit).

"Saya minta dipetakan berapa jauh ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal itu penting, termasuk akses transportasinya," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap entitas bisnis milik James Riady yakni PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) bakal membangun hingga 100.000 unit rumah susun (rusun) subsidi.

Tenaga Ahli Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa 100.000 unit rusun subsidi tersebut akan dibangun di kawasan Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"20 hektare yang mau dikembangkan ini mungkin 18 tower [tahap pertama] 18 [tahap kedua] ya. Jadi total 36 tower itu bisa sampai 100.000 unit. Nah kementerian berkepentingan mendorong supaya segera direalisasikan,"kata Pahala saat ditemui di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).

Pahala menyebut, nantinya Lippo Cikarang akan menjadi eksekutor dari proyek tersebut. Dia mengaku hal tersebut telah dibicarakan dengan pihak manajemen.

Saat dikonfirmasi mengenai berapa capex yang bakal digelontorkan, Pahala engga merinci. Hanya saja dia memberikan gambaran bahwa rusun subsidi tersebut akan dijual mulai dari Rp350 juta.

"Kalau harga per unit akan diatur di Peraturan Menteri yang sebentar lagi [terbit], di situ disebut besarannya segini, mulai sekitar Rp350 juta kira-kira segitu," jelasnya.

Mengacu pada harga jual minimum tersebut, total penjualan 100.000 unit rusun subsidi bakal tembus di angka Rp3,5 triliun.

Sebelumnya, pemerintah memang tengah ematangkan rencana pembangunan hunian vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan Meikarta.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, akan dibangun sedikitnya 18 tower rumah susun (rusun) subsidi di kawasan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak di wilayah perkotaan dan penyangga industri.

Adapun, rencana pembangunan tersebut akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

“Saya ingin rusun subsidi ini menjadi contoh yang baik bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Kita berusaha mencari terobosan-terobosan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Peter Adrian menyampaikan LPCK mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.

“Perseroan melakukan pengkajian lebih lanjut atas rencana Kementerian PKP tersebut dan memastikan bahwa penyediaan atau kerja sama akan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,” paparnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (21/1/2026).

Menurut Peter, rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah, yang pelaksanaannya akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme perizinan yang berlaku.

Sepanjang pengetahuan LPCK, lanjutnya, hingga saat ini tidak terdapat kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengaku tengah menyiapkan skema pembiayaan hingga menyiapkan desain untuk konstruksi rumah susun (Rusun) subsidi di Kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) juga menekankan saat ini pihaknya tengah menyiapkan legalitas pembangunan rusun subsidi tersebut.

“Semuanya disiapkan agar sesuai arahan Presiden Prabowo yakni bermanfaat bagi rakyat, negara, dan dunia usaha. Pegangan kami tiga itu,” ujar Ara dalam keterangan resmi, Selasa (20/1/2026).

Pada saat yang sama, dia turut memastikan bahwa Rusun tersebut tidak akan dibangun di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Mengingat, Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi sendiri saat ini tengah menetapkan moratorium pembangunan kawasan perumahan se-Jawa Barat.

Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat bertanggal 13 Desember 2025.

Untuk itu, tambah Ara, koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan, termasuk dengan pemerintah daerah dan pihak swasta.

"Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dan Ketua Satgas Perumahan Pak Hashim. Kami akan bergerak cepat dan pastikan semua sesuai aturan. Rabu atau Kamis depan saya akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, di Gedung Sate untuk verifikasi lanjutan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan membangun sedikitnya 18 tower rusun subsidi di kawasan Meikarta. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak di wilayah perkotaan dan penyangga industri.

Adapun, rencana pembangunan tersebut akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

Pengembangan rusun subsidi di Meikarta diklaim sangat strategis karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan industri. Berdasarkan kalkulasinya, jarak hunian ke pusat industri hanya berkisar antara 2 kilometer hingga 2,5 kilometer.