Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan proyek pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, berjalan sesuai jadwal.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa tahapan konstruksi saat ini telah berjalan sesuai rencana. Proyek hunian vertikal ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada Agustus 2028.

"Proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian groundbreaking Maret 2026, dan targetnya selesai Agustus 2028," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2026).

Adapun saat ini, progres konstruksi telah memasuki tahapan pemasangan tiang pancang (test pile). Dari total target 8.600 pile yang dibutuhkan, sebanyak 1.836 tiang pancang telah berhasil terpasang di lokasi proyek.

Ara menekankan bahwa percepatan pembangunan tetap harus mengedepankan kualitas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pihaknya berkomitmen untuk tidak hanya mengejar kuantitas unit, tetapi juga memastikan aspek keselamatan serta fasilitas pendukung bagi penghuni.

Ara menuturkan, skema pembangunan proyek ini melibatkan kolaborasi lintas sektor. Kementerian PKP bertindak sebagai regulator, sementara pembiayaan dan konstruksi dilakukan oleh Danantara, dengan dukungan hibah lahan seluas 30 hektare dari Lippo Group.

Dalam laporannya, suplai hunian rusun subsidi tersebut bakal tembus 141.000 hunian di tiga lokasi lahan yang telah disiapkan. Adapun, pembangunan ditujukan untuk menekan angka backlog perumahan sekaligus memangkas jarak antara tempat tinggal dan pusat industri.

Pada saat yang sama, CEO Lippo Group James Riady menyambut baik realisasi proyek tersebut bagi para pekerja industri. Menurutnya, kawasan sekitar Meikarta merupakan pusat industri dengan ribuan pabrik, sehingga kehadiran hunian terjangkau akan meningkatkan efisiensi mobilitas pekerja.

Di sisi lain, Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menambahkan bahwa dukungan administratif kini terus dipercepat guna mendukung kelancaran proyek.

"Proses perizinan sudah masuk di Dinas Cipta Karya dan persyaratan sudah terpenuhi 100 persen. Secepatnya kami keluarkan izinnya," tegas Asep.

Melalui proyek ini, pemerintah berharap masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian layak yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) optimistis bakal mendongkrak pasar hunian vertikal nasional melalui pengembangan rumah susun (rusun) subsidi yang dilakukan secara masif.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan proyek perdana rusun subsidi era pemerintahan Prabowo Subianto akan dibangun di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Di mana, proyek itu diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Rencana 8 Maret kita akan lakukan groundbreaking di lokasi lahan Meikarta yang akan dibangun rusun subsidi. Ini bagian dari percepatan dan terobosan yang sedang kita lakukan,” ujar Ara dalam keterangan resmi, Senin (23/2/2026).

Ara menambahkan, berdasarkan hasil catatan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), realisasi pembiayaan rusun subsidi dalam lima tahun terakhir memang sangat minim, yakni hanya 140 unit.

Untuk itu, dia mengaku optimistis proyek rusun subsidi Meikarta ini akan mendorong kinerja penjualan rusun subsidi. Di mana, pemerintah menargetkan bakal memasok suplai hingga 141.000 unit hunian vertikal.

“Data BP Tapera menunjukkan selama lima tahun ke belakang pembiayaan rusun subsidi hanya 140 unit. Ini sangat kecil. Dengan arahan Presiden Prabowo, kita harus melakukan terobosan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan Meikarta untuk menjadi rusun subsidi dengan target bisa mencapai 141.000 unit,” tambahnya.

Sebelum pembangunan dimulai, tambah Ara, pihaknya akan memastikan unit yang dibangun sesuai dengan preferensi pasar. Pemerintah akan melaksanakan survei menggunakan metodologi sampling yang ketat agar spesifikasi rusun subsidi yang ditawarkan benar-benar menjawab kebutuhan riil calon konsumen di lapangan.

Selain aspek fisik, otoritas juga menekankan pentingnya kelayakan ekosistem di sekitar lokasi hunian. Peninjauan mencakup ketersediaan fasilitas publik esensial seperti sekolah, rumah sakit, pasar, hingga akses transportasi umum. Pemerintah ingin memastikan rusun subsidi didukung oleh lingkungan yang produktif bagi para penghuninya.

"Pemerintah berharap pembangunan rusun subsidi di Meikarta dapat menjadi model penyediaan hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi dengan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah juga mengungkap investasi yang bakal dikucurkan oleh Lippo Group mencapai Rp39 triliun untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta.

Ara menjelaskan investasi tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan sekitar 54 tower yang terletak di 3 area berbeda di atas lahan kurang lebih seluas 30 hektare (Ha).

"Nilai investasi di satu kawasan bisa Rp13 triliun diluar tanah. Akan dibangun di 3 area, itu Rp39 triliun kurang lebih dluar tanah," jelasnya.

Secara keseluruhan masing-masing kawasan akan dibangun 18 tower yang mencakup 2.600 unit hunian. Dengan demikian, total tower yang akan dibangun di 3 lokasi bakal mencapai 54 tower dengan total 141.000 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) kembali mempertanyakan kelanjutan proses pengembalian dana atau refund konsumen komersial Meikarta yang semula ditargetkan rampung pada 2025.

Ketua PKPKM, Yosafat Erland menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membahas mengenai kelanjutan proses refund yang hingga saat ini masih berlangsung.

"Jadi dengan Kementerian PKP itu pertama, kami meminta klarifikasi karena menurut kami kan ini proses refund-nya itu sebenarnya kan," kata Yosafat usai melakukan pertemuan dengan Kementerian PKP, dikutip Jumat (30/1/2026).

Yosafat menjelaskan, rangkaian pengembalian dana tersebut telah dimulai sejak Maret 2025. Akan tetapi, hingga saat ini masih terdapat konsumen Meikarta yang tergabung dalam PKPKM yang belum mendapat ganti rugi.

Kekhawatiran tersebut disampaikan konsumen Meikarta di tengah ramai rencana soal Meikarta bakal segera dijadikan sebagai rusun subsidi.

Dia juga menjelaskan pihaknya tidak bisa mengambil langkah lanjutan, lantaran seluruh dokumen yang dimiliki oleh para konsumen telah diserahkan kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) yang bertindak sebagai pengembang apartemen Meikarta.

"Jadi, mau pakai jalur litigasi segala macam atau lembaga lain, data sudah di mereka semua," imbuhnya.

Sebelumnya, PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) melalui anak usahanya yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) bakal menyelesaikan kewajiban kepada sejumlah konsumen Meikarta yang menuntut ganti rugi.

Corporate Secretary LPCK Peter Adrian mengatakan bahwa komitmen tersebut sesuai dengan hasil pertemuan sekaligus arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada 23 April 2025.

Peter menyatakan perseroan akan menyelesaikan tanggung jawab atau refund kepada sejumlah konsumen Meikarta dengan menggunakan dana dari kas internal.

“Sumber dana untuk menyelesaikan kewajiban tersebut berasal dari kas internal maupun hasil penjualan atas unit-unit Meikarta,” ujarnya dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dia juga memastikan kepada otoritas bursa bahwa pembangunan apartemen Meikarta masih terus berjalan dan akan diselesaikan secara bertahap hingga Juli 2027.

"Terlepas dari permasalahan yang ada dalam setiap pengembangan proyek properti, tidak terdapat kendala material yang dapat menghambat kelanjutan pembangunan proyek Meikarta di masa mendatang," pungkas Peter.

Bisnis.com, Kabupaten Bekasi — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap investasi yang bakal dikucurkan oleh Lippo Group mencapai Rp39 triliun untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta.

Ara menjelaskan investasi tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan sekitar 54 tower yang terletak di 3 area berbeda di atas lahan kurang lebih seluas 30 hektare (Ha).

"Nilai investasi di satu kawasan bisa Rp13 triliun diluar tanah. Akan dibangun di 3 area, itu Rp39 triliun kurang lebih dluar tanah," jelasnya dalam agenda Land Clearing Rusun Subsidi di Meikarta, Cikarang Selatan, Kamis (29/1/2026).

Secara keseluruhan masing-masing kawasan akan dibangun 18 tower yang mencakup 2.600 unit hunian. Dengan demikian, total tower yang akan dibangun di 3 lokasi bakal mencapai 54 tower dengan total 141.000 unit.

"2.600 unit dikali 18 ada 47.000 unit yang dibangun di 3 lokasi sehingga total 141.000 unit ini usulan rusun terbesar yang pernah dibuat," pungkas Ara.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Peter Adrian menyampaikan LPCK mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.

“Perseroan melakukan pengkajian lebih lanjut atas rencana Kementerian PKP tersebut dan memastikan bahwa penyediaan atau kerja sama akan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,” paparnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (21/1/2026).

Menurut Peter, rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah, yang pelaksanaannya akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme perizinan yang berlaku.

Sepanjang pengetahuan LPCK, lanjutnya, hingga saat ini tidak terdapat kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengaku tengah menyiapkan skema pembiayaan hingga menyiapkan desain untuk konstruksi rumah susun (Rusun) subsidi di Kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) juga menekankan saat ini pihaknya tengah menyiapkan legalitas pembangunan rusun subsidi tersebut.

“Semuanya disiapkan agar sesuai arahan Presiden Prabowo yakni bermanfaat bagi rakyat, negara, dan dunia usaha. Pegangan kami tiga itu,” ujar Ara dalam keterangan resmi, Selasa (20/1/2026).

Pada saat yang sama, dia turut memastikan bahwa Rusun tersebut tidak akan dibangun di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Mengingat, Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi sendiri saat ini tengah menetapkan moratorium pembangunan kawasan perumahan se-Jawa Barat.

Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat bertanggal 13 Desember 2025.

Untuk itu, tambah Ara, koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan, termasuk dengan pemerintah daerah dan pihak swasta.

"Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dan Ketua Satgas Perumahan Pak Hashim. Kami akan bergerak cepat dan pastikan semua sesuai aturan. Rabu atau Kamis depan saya akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, di Gedung Sate untuk verifikasi lanjutan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan membangun sedikitnya 18 tower rusun subsidi di kawasan Meikarta. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak di wilayah perkotaan dan penyangga industri.

Adapun, rencana pembangunan tersebut akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

Pengembangan rusun subsidi di Meikarta diklaim sangat strategis karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan industri. Berdasarkan kalkulasinya, jarak hunian ke pusat industri hanya berkisar antara 2 kilometer hingga 2,5 kilometer.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pengembangan Rumah Susun (Rusun) Subsidi Meikarta memasuki babak baru usai pemerintah meresmikan proses hibah aset lahan dari Lippo Group kemarin, Senin (29/6/2026).

Dengan hibah atau alih fungsi aset itu, rusun subsidi perdana dalam program 3 juta rumah tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare (Ha) yang berada di Kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.