Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut redenominasi rupiah atau mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 butuh waktu sampai enam tahun.

Perry mengatakan proses redenominasi rupiah cukup panjang. Kebijakan itu dimulai dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

"Itu prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih lima-enam tahun dari sejak UU sampai kemudian selesai," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (17/11), dilansir detikfinance.

Perry menjelaskan penerbitan UU Redenominasi menjadi tahapan pertama yang harus dilalui. Bila undang-undang itu belum terbit, redenominasi tak bisa dilakukan.

Setelah itu, pemerintah harus menyusun aturan transparansi harga dari barang yang diperjualbelikan di Indonesia.

Langkah ini krusial agar masyarakat tak kebingungan selama masa transisi. Aturan itu juga penting untuk meyakinkan masyarakat redenominasi tak mengubah nilai barang.

"Harus ada peraturan mengenai transparansi harga. Seperti dari dulu kan sudah pernah, kalau kita ke daerah ada kopi satu gelas Rp25 ribu, ada Rp 25 ribu kosongnya kecil, ada yang 25K, tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting," ujarnya.

Tahap berikutnya BI menyusun desain dan pencetakan uang baru. Tahap terakhir adalah masa transisi, uang rupiah baru dan lama akan berlaku bersamaan di masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menerapkan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 pada 2027.

Hal itu ia ungkap lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," bunyi PMK 70/2025 yang ditandatangani Purbaya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji penarikan cukai dari popok hingga tisu basah.

Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Alasan kajian dilakukan untuk melihat seberapa besar potensi penerimaan negara apabila barang-barang tersebut dikenakan cukai.

"Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi Barang Kena Cukai (BKC) berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah," tulis beleid ini yang dikutip pada Jumat (7/11).

Tak hanya cukai pada pupuk dan tisu basah, Purbaya juga mengkaji pemungutan cukai emisi kendaraan bermotor hingga makanan ringan yang mengandung penyedap atau Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB) yang saat ini beredar bebas di pasar.

"Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 2 'Penerimaan negara yang optimal' adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal."

Poin lainnya dalam aturan ini adalah usulan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) redenominasi yang ditargetkan selesai pada 2027.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," bunyi aturan itu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengkaji pengenaan cukai untuk popok hingga tisu basah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Dalam aturan ini dijelaskan kajian dilakukan untuk melihat seberapa besar potensi penerimaan negara apabila barang-barang tersebut dikenakan cukai.

"Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi Barang Kena Cukai (BKC) berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah," tulis beleid ini yang dikutip pada Jumat (7/11).

Tak hanya itu, Purbaya juga mengkaji perluasan basis penerimaan dengan usulan kenaikan batas atas Bea Keluar untuk produk Kelapa Sawit.

Purbaya juga berencana untuk memungut cukai emisi kendaraan bermotor hingga makan ringan yang mengandung penyedap atau Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB) yang saat ini beredar bebas di pasar.

Kendati belum ada rincian detail alasan pemerintah menetapkan barang tersebut dalam kajian cukai. Hanya saja tujuannya disebutkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

"Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 2 'Penerimaan negara yang optimal' adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal."

Poin lainnya dalam aturan ini adalah usulan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) redenominasi yang ditargetkan selesai pada 2027.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," bunyi aturan itu.