Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi mengungkapkan 17 persen kapasitas ekspor gas alam cair (LNG) Qatar hilang. Hal itu menyusul serangan rudal Iran yang menghantam komplek LNG Ras Laffan di Qatar.

Ras Laffan merupakan ladang penyedia gas alam cair terbesar di dunia. Serangan rudal Iran yang dilakukan pada Kamis (19/3) lalu sukses meluluh lantahkan infrastruktur penting di Qatar dan mengganggu pasokan energi global.

Kaabi menyampaikan pemulihan diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga rencana ekspansi produksi gas negara itu juga ikut tertunda.

Gangguan ini berpotensi menjalar luas, mengingat Qatar merupakan salah satu pemasok utama gas untuk Eropa dan Asia. Kaabi yang juga CEO QatarEnergy mengingatkan jika pasokan terganggu lama, harga energi global bisa semakin naik.

Kaabi mengatakan kepada Reuters bahwa kerusakan tersebut bernilai US$26 miliar dan akan berdampak pada pengiriman LNG ke Eropa dan Asia hingga lima tahun ke depan.

Ia mengatakan serangan terhadap Ras Laffan tidak hanya melumpuhkan 17 persen kapasitas ekspor LNG Qatar, namun dampaknya akan bertahan hingga lima tahun karena beberapa bagian rusak.

"Kotak pendingin (cold boxes) telah hancur," kata Kaabi, merujuk pada mekanisme pendinginan yang rusak pada dua dari 14 train (unit pemrosesan) ladang LNG tersebut.

"Ini adalah unit utama, yaitu kotak pendingin LNG, yang hancur total," tambahnya.

Kaabi juga mengklaim akan ada penundaan ekspansi di Ras Laffan, yang berdampak pada pengiriman gas ke negara-negara termasuk Prancis, Jerman, dan China mulai 2027.

Padahal, ekspansi tersebut dikabarkan bakal memperkuat posisi Doha sebagai eksportir LNG utama dunia, dan mampu meningkatkan kapasitas produksi Qatar dari 77 juta menjadi 126 juta ton per tahun pada 2027.

"Saya pikir ini akan tertunda selama berbulan-bulan, jika tidak setahun atau lebih," tandasnya.

Pengamat memperkirakan pemerintah akan mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar apabila rata-rata harga minyak mentah dunia mencapai US$90 per barel per bulan.

Praktisi migas Hadi Ismoyo menjelaskan tolok ukur pemerintah dalam menentukan kebijakan harga BBM tidak didasarkan pada harga harian, melainkan rata-rata harga dalam periode tertentu, terutama per bulan.

Karenanya, Hadi tidak heran jika pemerintah saat ini belum mempertimbangkan kenaikan harga BBM subsidi.

Terlebih, pada Senin (9/3) harga minyak mentah acuan Brent sempat melonjak hingga US$104 per barel, tetapi terkoreksi dan turun menjadi US$92,45 per barel.

"Perlu diingat ada jenis harga peak (fluktuatif) dan harga rata-rata bulanan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/3).

Di tengah konflik Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, Hadi menilai harga minyak mentah dunia masih berpotensi naik lebih tinggi.

Ia bahkan memprediksi harga puncak (peak) bisa mencapai US$150 per barel apabila konflik terus meluas dan para pihak tidak menahan diri.

Prediksi tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi yang sebelumnya juga menyebut potensi lonjakan harga minyak dunia hingga level tersebut.

Menurut Hadi, eskalasi konflik di Timur Tengah saat ini sudah menyasar berbagai fasilitas penting, tidak hanya instalasi militer dan kilang minyak, tetapi juga fasilitas air yang menjadi sumber kehidupan di kawasan gurun.

"Khusus Iran, ditambah dengan pengganti Imam Khamenei adalah putranya yang boleh jadi lebih radikal dan melanjutkan tradisi dendam yang berjilid-jilid," ujar Hadi.

Hadi menilai pemerintah baru akan mempertimbangkan kenaikan harga BBM subsidi apabila rata-rata harga minyak dunia dalam sebulan mencapai sekitar US$90 per barel.

Artinya, kenaikan harga harian hingga US$120 hingga US$150 per barel belum tentu langsung direspons dengan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.

"Paling aman pakai ektrapolasi berdasarkan historical kenaikan yang pernah terjadi. Saya sudah kasih angka tadi, prediksi saya bulan Maret ini rata-rata di sekitar US$90 per barel," kata Hadi.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah menetapkan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$70 per barel.

Jika rata-rata harga minyak dunia dalam sebulan berada di level US$90 per barel, berarti terjadi kenaikan sekitar 28 persen dari asumsi dalam APBN.

Namun demikian, Hadi menyebut kenaikan harga BBM subsidi di masyarakat tidak akan sepenuhnya mengikuti lonjakan harga minyak mentah karena adanya faktor harmonisasi harga.

Ia memperkirakan pemerintah dapat menahan kenaikan harga BBM pada kisaran 50 hingga 70 persen dari kenaikan harga minyak mentah.

Jika menggunakan asumsi harmonisasi 50 persen, kenaikan harga BBM diperkirakan tidak lebih dari sekitar 14 persen dari harga saat ini.

Hadi mengilustrasikan, jika harga Solar saat ini Rp6.800 per liter dan naik sekitar 14 persen, maka harga barunya dapat berada di kisaran Rp7.752 per liter.

"Semua formula itu hanya prediksi. Semua tergantung kepada kesepakatan harga antara pemerintah dan DPR karena banyak faktor yang kompleks sekali perhitungannya," ujar Hadi.

Pandangan serupa disampaikan pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kenaikan harga BBM subsidi dengan melihat rata-rata harga minyak dunia dalam periode tertentu, baik mingguan maupun bulanan.

Hal itu karena pergerakan harga minyak dunia sangat dinamis jika hanya dilihat dari perubahan harian.

"Ini kan dinamis ya. Saya kira memang idealnya dilihat rata-rata apakah dalam waktu satu pekan atau satu bulan, sehingga itu lebih realistis daripada hanya sehari dua hari (yang) kondisinya sangat dinamis," kata Fahmy.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sendiri telah buka suara mengenai kenaikan harga minyak mentah dunia ini.

Ia menilai lonjakan harga minyak mentah dunia yang menembus US$100 per barel masih terlalu dini untuk dijadikan dasar perubahan kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan BBM bersubsidi.

Menurut Purbaya, kenaikan tersebut baru terjadi dalam waktu singkat.

Sementara, pemerintah menghitung asumsi harga minyak dalam APBN berdasarkan rata-rata dalam satu tahun penuh.

"Kan baru satu hari, hitungan kita kan setahun penuh," ujar Purbaya di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Ia menegaskan lonjakan sesaat belum tentu mencerminkan tren tahunan karena harga minyak masih bisa kembali turun.

"Asumsi kita setahun penuh. Kalau sekarang US$100 (per barel), habis itu jatuh ke US$50 (per barel), bisa sama dengan yang kemarin. Jadi jangan terlalu cepat-cepat adjust ini, adjust itu," ujarnya.

Purbaya memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia sebelum memutuskan kebijakan baru.

Menurut dia, pemerintah akan melihat perkembangan dalam satu bulan ke depan untuk menilai arah pergerakan harga minyak dunia.

"Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti setelah sebulan kita prediksi, harga minyak seperti apa, sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas," ucap Purbaya.

Ia menegaskan APBN siap berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam gejolak harga minyak dunia.

Ia mengatakan, sekarang ekonomi Indonesia masih ekspansi. Purbaya mengaku belum melihat gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi akibat kenaikan harga minyak dunia.

Ia pun meminta agar jangan cepat-cepat memastikan atau menyimpulkan harga minyak dunia akan dibanderol US$100 terus menerus.

Purbaya mengatakan ada sejumlah prediksi yang bahkan menyebut harga minyak bisa mencapai US$150 per barel.

"Kita monitor dari waktu ke waktu dan saya enggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan," ucap Purbaya.

Sejauh ini, Purbaya memastikan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengubah kebijakan subsidi BBM yang akan berdampak pada kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan lonjakan harga minyak dunia berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ratusan triliun rupiah.

Ia memperkirakan defisit APBN dapat melebar hingga Rp314 triliun jika harga minyak global terus meningkat.

"Lonjakan harga minyak sebabkan 'armagedon' tekanan fiskal terburuk sejak pandemi covid-19," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (7/3).

Ia menjelaskan simulasi Celios menunjukkan dampak besar terhadap APBN apabila harga minyak Brent sebagai acuan Indonesian Crude Price (ICP) menembus level tinggi.

Menurutnya, potensi tambahan penerimaan negara dari komoditas tidak akan sebanding dengan beban subsidi energi yang meningkat.

"Hasil hitungan Celios apabila minyak Brent yang jadi rujukan ICP menembus US$120 per barel maka defisit APBN bakal melebar hingga Rp314 triliun. Ada windfall komoditas dari sisi penerimaan tapi tak sebanding beban subsidi energi yang membengkak," ujarnya.

Bhima menilai tekanan fiskal tersebut tidak hanya dipicu oleh kenaikan harga minyak, tetapi juga efek lanjutan terhadap nilai tukar dan harga pangan.

"Problem-nya bukan sekedar minyak, tapi jalur transmisi ke dolar AS dan inflasi pangan. Semua asumsi makro dalam APBN 2026 tidak lagi relevan harus direvisi," katanya.

Ia juga mengingatkan potensi tekanan terhadap arus kas PT Pertamina (Persero) apabila gangguan pasokan minyak dunia berlangsung cukup lama. Menurutnya, jika krisis pasokan berlangsung lebih dari 20 hari, kemampuan perusahaan menanggung beban subsidi dan kompensasi energi dapat tertekan.

Bhima menilai pemerintah perlu segera membuka pembahasan dengan DPR RI terkait kemungkinan perubahan APBN apabila tekanan harga minyak terus berlanjut.

Menurutnya, langkah penyesuaian anggaran perlu dipertimbangkan sejak dini agar pemerintah memiliki ruang fiskal untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.

"Purbaya diminta segera konsultasi dengan DPR untuk bahas APBN perubahan. Sudah sangat urgen situasinya," ujarnya.

Ia menambahkan realokasi sejumlah program anggaran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi salah satu opsi untuk menjaga harga BBM tetap stabil. Menurutnya, bahkan kenaikan harga BBM yang relatif kecil sekalipun berpotensi menimbulkan tekanan bagi masyarakat.

"Jika terjadi kenaikan harga BBM jenis solar dan pertalite Rp1.000 per liter saja pasti masyarakat tidak siap," ujarnya.

Peringatan tersebut muncul di tengah tren kenaikan harga minyak dunia dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data Oil Price, harga minyak mentah Brent melonjak 8,52 persen menjadi US$92,69 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 12,2 persen menjadi US$90,90 per barel.

Kenaikan harga energi dipicu oleh konflik yang masih berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah.

Ketegangan tersebut juga memicu gangguan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Jika konflik berlanjut, sejumlah negara produsen energi memperkirakan harga minyak dapat melonjak lebih tinggi. Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi bahkan memperingatkan konflik tersebut berpotensi menghentikan ekspor energi negara-negara Teluk dan memicu dampak luas terhadap perekonomian global.

Pemerintah Indonesia sendiri telah memperkirakan dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut jika harga minyak rata-rata tahunan mencapai US$92 per barel, defisit APBN berpotensi meningkat hingga 3,6-3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) apabila tidak ada langkah penyesuaian kebijakan.

"Kalau harga minyak naik ke US$92 per barel, apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB," ujar dia dalam taklimat media di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Qatar memperingatkan bahwa perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran dapat menjatuhkan perekonomian dunia.

Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi mengatakan serangan Israel dan AS di kawasan tersebut serta serangan balasan Iran dapat menghentikan seluruh ekspor energi negara-negara Teluk dalam hitungan hari dan mendorong harga minyak hingga US$150 per barel.

"Hal ini akan menjatuhkan perekonomian dunia," kata Saad al-Kaabi kepada Financial Times, dikutip dari Middle East Eye, Jumat (6/3).

"Jika perang ini berlanjut selama beberapa minggu, pertumbuhan PDB di seluruh dunia akan terdampak. Harga energi semua negara akan naik. Akan terjadi kekurangan sejumlah produk dan akan muncul reaksi berantai ketika pabrik-pabrik tidak dapat memasok barang," imbuhnya.

Serangan Iran sebelumnya telah mendorong Arab Saudi dan Qatar menghentikan produksi di fasilitas minyak dan gas utama.

Dua drone Iran juga dilaporkan menyerang fasilitas energi di kota industri Ras Laffan dan Mesaieed di Qatar pada awal pekan ini, menurut Kementerian Pertahanan Qatar.

Kementerian Pertahanan Qatar kemudian menyatakan telah menembak jatuh dua jet tempur SU-24 yang datang dari Iran.

Tidak ada korban jiwa dalam serangan drone tersebut, tetapi Qatar Energy, produsen gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) terbesar di dunia, mengumumkan telah menghentikan produksi LNG dan produk terkait.

"Semua pihak yang belum menyatakan force majeure kemungkinan akan melakukannya dalam beberapa hari ke depan jika situasi ini berlanjut. Seluruh eksportir di kawasan Teluk harus menyatakan force majeure," ujar Saad al-Kaabi.

"Jika tidak, pada akhirnya mereka bisa menghadapi tanggung jawab hukum atas hal tersebut, dan itu pilihan mereka," jelasnya.

Harga minyak mentah Brent naik 2,5 persen menjadi US$87,6 per barel pada Jumat pagi ini waktu Eropa. Ini merupakan level tertinggi sejak konflik pecah pada Sabtu lalu.

Saad al-Kaabi memprediksi harga minyak mentah dapat melonjak hingga US$150 per barel dalam dua hingga tiga pekan ke depan jika kapal tanker dan kapal dagang lainnya tidak dapat melewati Selat Hormuz akibat gangguan dari Iran.

Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia melewati selat tersebut.

Saad al-Kaabi itu juga memperkirakan harga gas bisa naik hingga US$40 per juta British thermal units (MMBtu). Angka ini hampir empat kali lipat dibandingkan sebelum perang dimulai.

"Selain energi, semua perdagangan lain antara kawasan Teluk dan dunia juga akan terhenti, yang akan berdampak besar pada perekonomian negara-negara Teluk serta seluruh mitra dagang di seluruh dunia," ucapnya.