REPUBLIKA.CO.ID, JAKARtA — Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah mengevaluasi sistem pengawasan dan kriteria kontribusi alumni usai viralnya awardee berinisial DS. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memajang nama alumni yang tidak patuh terhadap kewajiban pengabdian di situs resmi LPDP.

Direktur Utama LPDP Sudarto mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan menyeluruh. “Awas teman-teman alumni, kami lagi memikirkan dan mempertimbangkan untuk menaruh nama teman-teman yang tidak patuh di dalam website-nya LPDP,” ujar Sudarto, dikutip pada Jumat (27/2/2026).

Sudarto menegaskan, dana beasiswa LPDP berasal dari pajak masyarakat sehingga pengawasan perlu diperketat. "Kan ‘Lo Pakai Duit Pajak’, artinya ya wajar lah. Jadi, ini lagi kami pertimbangkan,” tegasnya.

Berdasarkan data per 31 Januari 2026, terdapat 36 alumni yang diduga melakukan pelanggaran dan masih dalam proses pemeriksaan. Delapan orang telah terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia dan dikenai sanksi pengembalian dana pendidikan.

Selama ini, penerima beasiswa LPDP memiliki kewajiban kembali dan berkontribusi di Indonesia dengan skema masa kontribusi 2N+1. Mulai 2026, skema tersebut akan diubah menjadi 2N. Jika alumni tidak memenuhi kewajiban, sanksi yang diberikan berupa pengembalian dana pendidikan dan/atau pemblokiran akses ke program LPDP di masa depan.

Selain mempertimbangkan sanksi publikasi nama, LPDP juga melakukan pembenahan sistem tracer alumni dan kriteria kontribusi. Sudarto menyebut, momentum ini menjadi evaluasi internal lembaga.

“Yang saat ini terjadi adalah momentum bagi kami sebenarnya untuk melakukan perbaikan tracer untuk alumni LPDP. Karena kami melihat ada beberapa kelemahan di kami yang akan terus kami perbaiki,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sedang mempertimbangkan kemungkinan mengungkapkan nama para alumni penerima beasiswa yang tidak menjalankan kewajiban pengabdian di RI.

Direktur Utama LPDP Sudarto memperingatkan untuk para alumni beasiswa LPDP untuk tetap patuh menyelesaikan pengabdiannya usai menempuh pendidikan.

“Kami juga lagi memikirkan ini teman-teman ini … nama anak-anak yang tidak patuh itu di dalam website-nya LPDP itu. Ini sedang kami pikirkan,” tegas Sudarto, dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).

Selain kemungkinan nama akan diungkapkan, Sudarto juga telah memberikan sanksi berupa pengembalian dana beasiswa dan memblokir mereka dari seluruh aktivitas LPDP di kemudian hari.

Lebih lanjut, memasang nama alumni LPDP yang tidak patuh di laman resmi LPDP menjadi pertimbangan agar alumni-alumni LPDP lainnya dapat berkomitmen dan benar-benar menjalankan kewajiban untuk mengabdi di Indonesia.

Apalagi, bagi para penerima LPDP, pengabdian menjadi hal yang mutlak karena saat masa studi, pajak yang dikumpulkan negara dari masyarakat lah yang digunakan untuk membiayai para awardee.

“Ini sekali lagi, memberikan momentum bagi kami untuk melakukan perbaikan,” tambahnya.

Berdasarkan catatan LPDP per 31 Januari 2026, dari total 32.876 alumni LPDP yang diperiksa secara keseluruhan, diketahui bahwa sebanyak 307 orang telah mendapat izin magang atau studi lanjut sebanyak 172 orang bekerja sesuai ketentuan LPDP 36 orang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran

Serta 8 orang telah dikenakan sanksi karena terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia.

Purbaya Blacklist DS dan AP

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara dan menyayangkan unggahan viral dari Dwi Sasetyaningtyas (DS) mengenai sang anak yang mendapatkan warga negara dari pemerintah Inggris.

Purbaya menyatakan akan melakukan blacklist terhadap yang bersangkutan agar tidak dapat bekerja di lingkup pemerintahan.

Hal ini imbas sikap DS yang dianggap Purbaya menghina negara.

"Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk," tegas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan empat alumni yang dikenai sanksi akibat terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia telah mengembalikan dana sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.

Sebagai catatan, per 31 Januari 2026, delapan orang penerima beasiswa LPDP dijatuhi sanksi pengembalian dana.

“Dari delapan orang tadi, empat orang sudah lunas bayar kas ke negara langsung. Empat orang lagi, mereka berjanji tapi menyicil,” kata Sudarto dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/2) malam.

Sudarto menjelaskan nominal pengembalian dana pendidikan bergantung pada jenjang studi yang ditempuh. Untuk jenjang magister (S2), nilai pengembalian dana berkisar Rp1 miliar. Sedangkan jumlah pengembalian dana untuk jenjang doktoral (S3) mencapai Rp2 miliar.

“Itu ada yang dalam negeri dan juga luar negeri,” tambahnya.

LPDP mewajibkan penerima beasiswa untuk kembali dan berkontribusi di dalam negeri sesuai ketentuan masa pengabdian. Hingga 2025, masa pengabdian yang ditetapkan adalah dua kali masa studi ditambah satu tahun atau 2N+1. Namun, LPDP mengubah kebijakan masa pengabdian menjadi 2N per tahun ini.

Kewajiban masa pengabdian tertuang dalam peraturan dan Pedoman Penerima Beasiswa yang menjadi bagian dari kontrak yang disepakati.

Bagi penerima beasiswa yang melanggar, sanksi yang diberikan berupa pengembalian dana pendidikan hingga pemblokiran akses ke program LPDP di masa mendatang.

Selain delapan orang yang telah dijatuhi sanksi pengembalian dana, LPDP juga memeriksa 36 orang yang diduga melakukan pelanggaran.

“Setiap kasus diproses secara objektif dan proporsial dengan mempertimbangkan fakta dan konteks. Sekali lagi, kami memegang amanat rakyat,” ujar Sudarto.

Meski begitu, LPDP juga memberikan ruang fleksibilitas bagi alumni dengan kondisi tertentu, misalnya yang bekerja di posisi strategis lembaga riset global. Namun, fleksibilitas itu juga dibarengi dengan komitmen untuk tetap berkontribusi kepada Indonesia.

“Kalau konteksnya alumni bekerja di laboratorium terbaik dunia, kami lihat dulu. Kami minta lagi komitmennya. Karena kalau dia keluar, belum tentu ada anak Indonesia bisa masuk ke situ. Namun, kalau tidak ada komitmen (untuk berkontribusi di Indonesia), langsung kami sanksi,” jelas dia.

Berdasarkan paparan LPDP, kondisi tertentu lain yang memungkinkan alumni menetap di luar negeri selama masa pengabdian di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan resmi; pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan; dan penugasan lembaga pemerintah.

Kemudian, bekerja di organisasi internasional, penugasan perusahaan yang berbasis di Indonesia, serta program pascastudi yang merupakan kerja sama resmi dengan LPDP.

LPDP pun menyiapkan skema magang atau wirausaha bagi alumni dengan periode hingga dua tahun setelah lulus dengan persetujuan LPDP dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan program pendanaan pendidikan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Program ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui studi magister (S2) dan doktor (S3), baik di dalam maupun luar negeri.

Namun, menjadi penerima (awardee) LPDP bukan hanya soal lolos seleksi. Ada syarat ketat yang harus dipenuhi sejak pendaftaran hingga setelah lulus studi. Bahkan, pelanggaran terhadap ketentuan dapat berujung pada pencabutan beasiswa dan kewajiban mengembalikan dana.

Syarat Umum Pendaftaran LPDP

Berikut poin penting syarat dan ketentuan penerima beasiswa LPDP:

1. Kewarganegaraan
   Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Pendidikan
   - Lulusan D4/S1 untuk program Magister (S2).
   - Lulusan S2 untuk program Doktor (S3).
3. IPK Minimal
   - S1 minimal 3.00.
   - S2 minimal 3.25 atau 3.00 (tergantung jenis beasiswa).
4. Batas Usia
   - Magister (S2): maksimal 35 tahun.
   - Doktor (S3): maksimal 40 tahun.
5. Kemampuan Bahasa Inggris
   - Dalam Negeri: TOEFL ITP 500, IELTS 6.0, atau setara.
   - Luar Negeri: TOEFL iBT 80, IELTS 6.5, atau setara.
6. Dokumen Utama
   - KTP.
   - Transkrip nilai.
   - Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL).
   - Surat rekomendasi.
   - Esai (komitmen kembali ke Indonesia, rencana studi, dan kontribusi).
7. LoA Unconditional
   Wajib untuk beberapa jalur tertentu.
8. PNS/TNI/Polri
   Melampirkan surat usulan dari pejabat setingkat eselon II.

Syarat Khusus dan Ketentuan Tambahan

Selain syarat umum, terdapat ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan:

• Prestasi: Memiliki dokumen pendukung prestasi dalam 3 tahun terakhir.
• Kesehatan: Surat keterangan sehat dan bebas narkoba.
• Larangan Beasiswa Ganda: Tidak diperbolehkan menerima beasiswa lain secara bersamaan.
• Ketentuan Khusus: Jalur tertentu (misalnya Dokter Spesialis) wajib melampirkan STR.
• Kewajiban Kembali ke Indonesia: Penerima wajib berkontribusi di Indonesia setelah menyelesaikan studi.

Sanksi dan Pencabutan Beasiswa LPDP

Bagian ini yang sering luput diperhatikan pendaftar. LPDP dapat mencabut status awardee dan menghentikan pendanaan jika penerima melanggar ketentuan. Beasiswa LPDP bisa dicopot apabila:

• Melakukan manipulasi atau ketidakjujuran saat pendaftaran.
• Melanggar kontrak atau peraturan akademik.
• Mengundurkan diri tanpa alasan darurat atau kesehatan.
• Tidak kembali ke Indonesia sesuai ketentuan.
• Gagal studi karena unsur kesengajaan.

Sanksi Administratif Berat

Jika terbukti melanggar, awardee dapat dikenakan:

• Pemberhentian sebagai penerima beasiswa.
• Pemblokiran dari seluruh layanan LPDP di masa depan.
• Kewajiban mengembalikan seluruh dana studi yang telah disalurkan.

Sanksi ini tergolong berat karena dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung total pendanaan yang telah diterima. Sebelumnya, alumni yang tidak kembali ke Indonesia diwajibkan mengembalikan dana. Namun, kebijakan terbaru (akhir 2024/2025) memberikan fleksibilitas bagi alumni luar negeri untuk bekerja sementara di luar negeri apabila peluang kerja di Indonesia terbatas, dengan syarat dan mekanisme tertentu sesuai ketentuan LPDP.

Mekanisme Pengunduran Diri

Sanksi Jika Mengundurkan Diri tanpa Alasan Jelas

1. Sanksi administratif berat.
2. Pemblokiran akses layanan LPDP di masa depan.
3. Jika pengunduran diri karena gagal studi dengan unsur kesengajaan, maka dapat dikenakan kewajiban pengembalian dana.

Tidak dikenakan sanksi apabila:

1. Mengundurkan diri karena sakit (dibuktikan surat dokter).
2. Meninggal dunia.
3. Ada dokumen resmi pengunduran diri dari perguruan tinggi.

LPDP akan menerbitkan SK pemberhentian tanpa sanksi dalam kondisi tersebut.

Dokumen yang Harus Disiapkan Saat Mengundurkan Diri:

1. Surat keputusan/keterangan dari universitas.
2. Transkrip nilai.
3. Daftar hadir perkuliahan/supervisi.
4. Bukti komunikasi dengan supervisor atau pihak kampus.
5. Dokumen pendukung lain yang membuktikan kegagalan studi bukan unsur kesengajaan.

Beasiswa LPDP bukan hanya bantuan dana pendidikan, tetapi juga amanah negara yang mengikat secara hukum dan moral. Karena itu, komitmen, integritas, dan kepatuhan terhadap kontrak menjadi hal utama yang harus dijaga.

Bagi calon pendaftar, pastikan seluruh persyaratan dipenuhi dengan jujur dan lengkap. Bagi awardee, pahami bahwa pelanggaran tidak hanya berdampak pada studi, tetapi juga konsekuensi finansial yang serius.