Bisnis.com, JAKARTA — GEM Co., Ltd. kembali membuka peluang bagi mahasiswa Indonesia melalui Beasiswa Kerja Sama Indonesia–China Bidang Metalurgi dan Perdagangan Internasional di Central South University (CSU) Program Master 2026.

Program ini merupakan hasil kolaborasi bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Central South University, dan GEM.

Program beasiswa ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tenaga ahli di sektor hilirisasi mineral, manufaktur berteknologi tinggi, energi baru, serta perdagangan internasional.

Kebutuhan tersebut dinilai meningkat seiring berkembangnya industri pengolahan mineral dan rantai pasok global yang menuntut talenta dengan kemampuan lintas disiplin, mulai dari teknologi, rekayasa material, hingga ekonomi dan perdagangan.

GEM menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi industri jangka panjang. Perusahaan juga menyebut investasi pada pendidikan sebagai fondasi pengembangan industri berkelanjutan.

“Pengembangan talenta merupakan investasi jangka panjang yang menentukan daya saing suatu bangsa. Melalui program ini, kami berharap dapat membantu mencetak generasi profesional Indonesia yang memiliki kompetensi internasional, pemahaman teknologi mutakhir, serta kemampuan untuk berkontribusi pada pembangunan industri nasional,” ujar Assistant R&D Engineer GEM-ITB-CSU Joint Research Laboratory, Annisya Putri, Selasa (2/6/2026).

Program beasiswa ini bukan inisiatif baru. Sejak 2019 melalui Program Pelatihan Gabungan Indonesia–China, GEM tercatat telah membina 263 mahasiswa magister dan tiga mahasiswa doktoral yang berasal dari 96 perguruan tinggi di 31 dari 38 provinsi di Indonesia.

Jumlah peserta juga terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 20 mahasiswa pada angkatan pertama hingga lebih dari 260 mahasiswa pada 2025. Para penerima manfaat berasal dari berbagai kampus, termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Indonesia (UI), hingga Universitas Hasanuddin (Unhas).

Program ini juga menjadi bagian dari visi jangka panjang GEM hingga 2045. Chairman GEM, Profesor Xu Kaihua, menargetkan pengembangan 100 lulusan doktoral, 1.000 lulusan magister, dan 10.000 tenaga teknis untuk memperkuat ekosistem industri hijau dan transformasi ekonomi.

Pada program 2026, peserta akan menempuh pendidikan di Central South University, yang dikenal memiliki keunggulan di bidang metalurgi, teknik material, pertambangan, dan rekayasa industri.

Terdapat dua bidang studi yang ditawarkan, yakni Materials and Chemicals pada School of Metallurgy and Environment serta Applied Economics – International Economics and Trade.

Sebelum memasuki perkuliahan, peserta akan mengikuti program Mandarin Camp selama sekitar tiga bulan. Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan bahasa sekaligus pemahaman budaya dan adaptasi akademik di China.

Selain itu, peserta juga akan menjalani program magang selama satu tahun di perusahaan jaringan GEM Group, termasuk PT QMB New Energy Materials dan International Green Industrial Park (IGIP). Melalui program ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman langsung terkait industri, teknologi pengolahan mineral, hingga rantai pasok global.

Kolaborasi LPDP, CSU, dan GEM juga mencerminkan penguatan kerja sama Indonesia–China dalam pengembangan SDM dan transfer pengetahuan. Peserta tidak hanya mendapatkan gelar akademik, tetapi juga pengalaman internasional dan jejaring industri global.

Beasiswa ini mencakup biaya pendidikan, biaya pendaftaran, biaya hidup bulanan, tunjangan buku, asuransi kesehatan, biaya penelitian tesis, serta dukungan seminar dan publikasi ilmiah internasional.

Program terbuka bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan akademik. Untuk bidang metalurgi dan material, peserta ditujukan bagi lulusan teknik dan sains terkait, sementara program ekonomi dan perdagangan internasional terbuka bagi lulusan ekonomi, manajemen, teknik, serta disiplin lain dengan kemampuan kuantitatif yang memadai.

Pendaftaran dibuka hingga 30 Juni 2026 melalui sistem LPDP.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat diakses melalui:
https://lpdp.kemenkeu.go.id/beasiswa/beasiswa-kemitraan-double-degree-joint-degree/csu-master2026

Program ini diharapkan dapat melahirkan generasi profesional Indonesia yang mendukung agenda hilirisasi nasional, pengembangan industri baterai kendaraan listrik, serta transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan program pendanaan pendidikan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Program ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui studi magister (S2) dan doktor (S3), baik di dalam maupun luar negeri.

Namun, menjadi penerima (awardee) LPDP bukan hanya soal lolos seleksi. Ada syarat ketat yang harus dipenuhi sejak pendaftaran hingga setelah lulus studi. Bahkan, pelanggaran terhadap ketentuan dapat berujung pada pencabutan beasiswa dan kewajiban mengembalikan dana.

Syarat Umum Pendaftaran LPDP

Berikut poin penting syarat dan ketentuan penerima beasiswa LPDP:

1. Kewarganegaraan
   Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Pendidikan
   - Lulusan D4/S1 untuk program Magister (S2).
   - Lulusan S2 untuk program Doktor (S3).
3. IPK Minimal
   - S1 minimal 3.00.
   - S2 minimal 3.25 atau 3.00 (tergantung jenis beasiswa).
4. Batas Usia
   - Magister (S2): maksimal 35 tahun.
   - Doktor (S3): maksimal 40 tahun.
5. Kemampuan Bahasa Inggris
   - Dalam Negeri: TOEFL ITP 500, IELTS 6.0, atau setara.
   - Luar Negeri: TOEFL iBT 80, IELTS 6.5, atau setara.
6. Dokumen Utama
   - KTP.
   - Transkrip nilai.
   - Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL).
   - Surat rekomendasi.
   - Esai (komitmen kembali ke Indonesia, rencana studi, dan kontribusi).
7. LoA Unconditional
   Wajib untuk beberapa jalur tertentu.
8. PNS/TNI/Polri
   Melampirkan surat usulan dari pejabat setingkat eselon II.

Syarat Khusus dan Ketentuan Tambahan

Selain syarat umum, terdapat ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan:

• Prestasi: Memiliki dokumen pendukung prestasi dalam 3 tahun terakhir.
• Kesehatan: Surat keterangan sehat dan bebas narkoba.
• Larangan Beasiswa Ganda: Tidak diperbolehkan menerima beasiswa lain secara bersamaan.
• Ketentuan Khusus: Jalur tertentu (misalnya Dokter Spesialis) wajib melampirkan STR.
• Kewajiban Kembali ke Indonesia: Penerima wajib berkontribusi di Indonesia setelah menyelesaikan studi.

Sanksi dan Pencabutan Beasiswa LPDP

Bagian ini yang sering luput diperhatikan pendaftar. LPDP dapat mencabut status awardee dan menghentikan pendanaan jika penerima melanggar ketentuan. Beasiswa LPDP bisa dicopot apabila:

• Melakukan manipulasi atau ketidakjujuran saat pendaftaran.
• Melanggar kontrak atau peraturan akademik.
• Mengundurkan diri tanpa alasan darurat atau kesehatan.
• Tidak kembali ke Indonesia sesuai ketentuan.
• Gagal studi karena unsur kesengajaan.

Sanksi Administratif Berat

Jika terbukti melanggar, awardee dapat dikenakan:

• Pemberhentian sebagai penerima beasiswa.
• Pemblokiran dari seluruh layanan LPDP di masa depan.
• Kewajiban mengembalikan seluruh dana studi yang telah disalurkan.

Sanksi ini tergolong berat karena dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung total pendanaan yang telah diterima. Sebelumnya, alumni yang tidak kembali ke Indonesia diwajibkan mengembalikan dana. Namun, kebijakan terbaru (akhir 2024/2025) memberikan fleksibilitas bagi alumni luar negeri untuk bekerja sementara di luar negeri apabila peluang kerja di Indonesia terbatas, dengan syarat dan mekanisme tertentu sesuai ketentuan LPDP.

Mekanisme Pengunduran Diri

Sanksi Jika Mengundurkan Diri tanpa Alasan Jelas

1. Sanksi administratif berat.
2. Pemblokiran akses layanan LPDP di masa depan.
3. Jika pengunduran diri karena gagal studi dengan unsur kesengajaan, maka dapat dikenakan kewajiban pengembalian dana.

Tidak dikenakan sanksi apabila:

1. Mengundurkan diri karena sakit (dibuktikan surat dokter).
2. Meninggal dunia.
3. Ada dokumen resmi pengunduran diri dari perguruan tinggi.

LPDP akan menerbitkan SK pemberhentian tanpa sanksi dalam kondisi tersebut.

Dokumen yang Harus Disiapkan Saat Mengundurkan Diri:

1. Surat keputusan/keterangan dari universitas.
2. Transkrip nilai.
3. Daftar hadir perkuliahan/supervisi.
4. Bukti komunikasi dengan supervisor atau pihak kampus.
5. Dokumen pendukung lain yang membuktikan kegagalan studi bukan unsur kesengajaan.

Beasiswa LPDP bukan hanya bantuan dana pendidikan, tetapi juga amanah negara yang mengikat secara hukum dan moral. Karena itu, komitmen, integritas, dan kepatuhan terhadap kontrak menjadi hal utama yang harus dijaga.

Bagi calon pendaftar, pastikan seluruh persyaratan dipenuhi dengan jujur dan lengkap. Bagi awardee, pahami bahwa pelanggaran tidak hanya berdampak pada studi, tetapi juga konsekuensi finansial yang serius.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pernyataan seorang alumnus atau penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas memicu polemik di media sosial. Konten yang menyinggung status kewarganegaraan anaknya itu ramai diperbincangkan karena Dwi merupakan penerima beasiswa negara.

Awal Mula Konten Viral

Polemik bermula dari video yang diunggah di Instagram dan Threads miliknya. Dalam video tersebut, Dwi memperlihatkan surat dari otoritas Inggris terkait kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi British citizen.

“I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Unggahan itu segera viral dan memicu respons keras dari warganet. Banyak yang menilai narasi tersebut kurang bijak disampaikan oleh seorang awardee LPDP, mengingat beasiswanya dibiayai negara.

Polemik pun berkembang. Tak hanya isi konten yang diperdebatkan, kehidupan pribadi Dwi dan suaminya ikut dikulik, termasuk soal kewajiban pengabdian sebagai penerima beasiswa LPDP.

Dwi sendiri tercatat sebagai Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia melanjutkan studi magister di Delft University of Technology, Belanda, mengambil jurusan Sustainable Energy Technology dengan beasiswa LPDP pada 2015 dan lulus pada 2017.

Selama masa pengabdian di Indonesia pada 2017–2023, Dwi menginisiasi penanaman 10.000 pohon bakau di berbagai pesisir, memberdayakan ibu rumah tangga agar berpenghasilan dari rumah, terlibat dalam penanggulangan bencana di Sumatera, hingga membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Klarifikasi dan Sikap LPDP

Menanggapi polemik tersebut, LPDP menyatakan penyesalan atas kegaduhan yang muncul.

“LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa,” ujar Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso kepada Kompas.com, Sabtu (21/2/2026).

Sesuai ketentuan, setiap awardee wajib melaksanakan masa pengabdian di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2N+1). Dalam kasus Dwi yang menempuh studi dua tahun, kewajiban kontribusinya adalah lima tahun.

Dwi dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017 dan telah menuntaskan seluruh masa pengabdiannya. Dengan demikian, LPDP tidak lagi memiliki perikatan hukum dengan dirinya.

Meski begitu, LPDP menyatakan akan tetap berkomunikasi dengan Dwi agar lebih bijak menggunakan media sosial dan memahami sensitivitas publik.

Suami Dipanggil, Diduga Belum Tuntaskan Kewajiban

Sorotan kemudian mengarah kepada suami Dwi, Arya Iwantoro (AP), yang juga alumnus LPDP.

Menurut LPDP, AP diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan studi doktoral di Belanda pada 2022. Ia diketahui menyelesaikan studi PhD di Utrecht dan kini bekerja sebagai peneliti di Inggris.

“LPDP saat ini melakukan pendalaman internal terkait dugaan tersebut. LPDP akan melakukan pemanggilan kepada Saudara AP untuk meminta klarifikasi, serta akan melakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa apabila terbukti bahwa kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi,” kata Dwi Larso.

LPDP menegaskan komitmennya menegakkan aturan secara adil dan konsisten kepada seluruh penerima beasiswa.

Disentil Wamen Stella

Polemik ini juga mendapat perhatian Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie.

Stella menilai kontroversi tersebut mencerminkan kegagalan pendidikan moral pada tahap awal kehidupan.

“Kontroversi yang muncul belakangan ini pada dasarnya mencerminkan kegagalan pendidikan moral pada tahap awal kehidupan. Beasiswa tidak dipahami sebagai amanah, melainkan sekadar fasilitas. Di sinilah letak persoalannya,” ujar Stella kepada Kompas.com, Minggu (22/2/2026).

Ia menegaskan, beasiswa negara adalah bentuk utang budi. Namun, menurutnya solusi bukan dengan memperketat sistem melalui pembatasan berlapis.

“Yang lebih dibutuhkan adalah kepercayaan, memberi ruang bagi para penerima beasiswa untuk menemukan caranya sendiri dalam memberi manfaat bagi bangsa,” kata Stella.

Stella menambahkan, rasa terima kasih kepada Indonesia tidak selalu diwujudkan dengan segera pulang. Dalam beberapa kasus, bertahan di luar negeri hingga mencapai posisi berpengaruh justru dapat memberi manfaat lebih luas.

Ia mencontohkan Sundar Pichai yang menjadi CEO Google. “India adalah contoh nyata: sejumlah warganya menduduki posisi puncak di Silicon Valley, seperti Sundar Pichai, dan dari sanalah tercipta aliran investasi serta lapangan kerja bagi negaranya,” ujarnya.

Sebagai diaspora yang lama berkiprah di luar negeri, Stella mengaku selalu bangga menyatakan identitasnya sebagai orang Indonesia. Ia juga mendorong penerima beasiswa fokus memberi manfaat bagi individu-individu di Tanah Air.

“Bagi para orangtua, baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, gunakanlah bahasa Indonesia di rumah dan tanamkan kebanggaan berbahasa Indonesia kepada anak. Kemampuan berbahasa Indonesia tidak pernah menjadi beban, bahkan bisa menjadi senjata ampuh!” tegasnya.

Di keluarganya, kata Stella, bukan hanya anaknya yang diwajibkan berbahasa Indonesia, tetapi juga suaminya yang berasal dari Polandia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judulStella Christie Sentil Penerima LPDP Viral Cukup Saya WNI: Beasiswa Amanah, Bukan Fasilitasdan5 Fakta Polemik DS, Awardee LPDP yang Bangga Anaknya Jadi WNA

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kepada mahasiswa. Langkah itu diambil Presiden RI Prabowo Subianto selepas agenda pertemuan dengan 1.200 rektor hingga guru besar di Istana Negara pada Kamis (15/1/2025).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh akademisi kepada Presiden. Dilaporkan bahwa, kurang lebih ada sekitar 9,9 juta jumlah mahasiswa Indonesia.

Kemudian sejumlah mahasiswa di antaranya sudah mendapatkan beasiswa dalam berbagai bentuk, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menyasar 1,1 juta penerima.

"Nah, disitulah juga Bapak Presiden memberikan arahan untuk kepada kami, terutama Mendikti Sainstek dan kami sebagai Mensesneg untuk mencoba menghitung ulang, memformulasikan ulang bagaimana memperbesar, memperbesar sebanyak-banyaknya penerima beasiswa," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (15/1/2026).

Dalam diskusi itu, terdapat pula arahan agar beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) banyak dialokasikan ke bidang science, technology, engineering, dan mathematics (STEM). Alokasi LPDP untuk bidang STEM ditargetkan mampu mencapai 80%.

"Kami memang berkonsentrasi untuk mengejar ketertinggalan kita terlebih dahulu di dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Prasetyo.

Sebelumnya. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menyebut, Kemendikti Saintek akan segera melakukan pemetaan bersama LPDP agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

“Tindak lanjutnya, kami akan langsung memetakan bersama LPDP karena selama ini sudah bekerja sama erat. LPDP punya dana abadi yang diperuntukkan untuk pendidikan tinggi dan penelitian,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil(CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo sempat mengaku terkejut dengan tumpukan uang yang berjumlah fantastis yang merupakan hasil dari praktik korupsi.

Prabowo menyebut, uang sebanyak itu seharusnya dapat dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat seperti membangun sekolah hingga memberikan beasiswa.

Dalam kesempatan yang lain, Prabowo mengatakan pemerintah akan memanfaatkan hasil pengembalian uang negara dari kasus korupsi minyak goreng sebesar Rp13,25 triliun untuk memperkuat program beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurutnya, dana tersebut disebutnya akan menjadi investasi bagi masa depan bangsa melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul.

“Uang-uang dari sisa efisiensi, penghematan, dan uang-uang yang kita dapat dari koruptor itu sebagian besar akan kita investasi di LPDP. Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, langkah itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional dan mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prabowo menyoroti pentingnya menjaring talenta-talenta terbaik bangsa dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dari kalangan menengah ke atas.

“Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, 1% populasi memiliki IQ di atas 120. Kalau 1% dari 287 juta penduduk, berarti sekitar 2,8 juta orang. Banyak dari mereka adalah anak-anak orang bawah, orang miskin, tapi punya kecerdasan tinggi. Kita harus cari mereka,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menambah dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP sebesar Rp13 triliun sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Hanya saja, kata Purbaya, tambahan anggaran itu tak bisa disuntikkan pada tahun ini. Purbaya tak merinci alasan tambahan anggaran tidak bisa langsung dikelola tahun ini. Bendahara Negara itu pun mengaku belum menerima detail arahan dari Prabowo.

“Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang tidak bisa,” kata Purbaya dilansir dari Antara, Senin (20/10/2025).

Kuota LPDP Ditambah Tahun Depan

Rencana tersebut sejalan dengan pernyataan Prabowo sebelumnya yang berencana menyalurkan beasiswa LPDP lebih masif pada tahun depan.

"Tahun 2026 LPDP ditarget dapat memberikan beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa," jelasnya dalam Pidato Presiden tentang RUU APBN TA 2026 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyebut upaya itu dilakukan guna mewujudkan generasi cerdas, inovatif dan produktif yang nantinya diharapkan dapat bersaing di panggung global.

"Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering dan masih banyak lagi," tambahnya.

Meski demikian, tak disebut secara rinci berapa alokasi anggaran untuk Beasiswa LPDP tahun depan. Hanya saja, Prabowo menyebut program itu bakal masuk ke dalam alokasi biaya pendidikan yang ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun untuk TA 2026.

Posisi anggaran pendidikan itu mencapai 20% dari total APBN TA 2026 Dan digadang-gadang menjadi yang terbesar sepanjang masa.

"Pendidikan adalah instrumen memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20% yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI," tandasnya.

Pada 2025, pemerintah menyatakan ada 40.030 siswa penerima LPDP Kemendiktisaintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenag.