Bisnis.com, BANDUNG - Satwa-satwa di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung bersama tim gabungan setelah melakukan pengamanan aset pada Selasa (5/2/2026).

Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi memastikan langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang dipimpin Walikota Farhan untuk menjaga barang milik daerah. Petugas di lapangan telah melakukan penyegelan pada beberapa akses pintu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Alhamdulillah, kami bersyukur kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pada prinsipnya, kita cinta semua terhadap keberadaan kebun binatang ini,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, fokus utama dari pengamanan ini bukan hanya pada aspek legalitas lahan, melainkan juga memastikan keberlangsungan hidup ratusan satwa yang ada di dalamnya.

Bambang menyebut terdapat 711 ekor satwa dalam objek Bandung Zoo. “Mari kita sama-sama pelihara. 711 ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.

Untuk menjamin keamanan aset dan stabilitas lokasi pascapengamanan, Satpol PP Kota Bandung akan menyiagakan personel. Skema pengawasan akan dibagi menjadi tiga sif guna memastikan pemantauan berlangsung selama 24 jam penuh.

“Ini kan barang milik pemerintah kota yang harus kita amankan. Nanti kita buat sif jelas kita bagi tiga sif,” jelas Bambang.

Sebelumnya, kegiatan penyitaan Bandung Zoo melibatkan unsur Forkopimda, Brimob, BKAD, bagian hukum Pemkot Bandung, jajaran pengelola Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), Polisi Hutan, tokoh masyarakat serta komunitas pecinta satwa.

“Kami hari ini bekerja secara kolaboratif. Forkopimda hadir, Brimob hadir, BKAD sebagai pengampu barang milik daerah hadir, bagian hukum hadir, yayasan pengelola dan tokoh masyarakat juga ikut mengawal. Alhamdulillah semua berjalan kondusif,” kata Bambang.

Bambang menyatakan, dasar penutupan dan pengamanan ini adalah pencabutan izin lembaga konservasi Kebun Binatang Bandung oleh Kementerian Kehutanan per 3 Februari 2026. Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh aset barang milik daerah menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung untuk diamankan.

“Sejak izin dicabut, maka aset BMD di sini menjadi tanggung jawab kami. Satpol PP akan siaga 24 jam untuk bersama-sama menjaga aset dan satwa yang ada di dalam,” ucapnya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan masa depan Kebun Binatang Bandung tengah dibahas intensif bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Pembahasan itu bertujuan menentukan konsep pengelolaan hingga fungsi kawasan Kebun Binatang Bandung ke depan.

Farhan menjelaskan saat ini pihaknya mendiskusikan arah kebijakan yang terbaik untuk Kebun Binatang Bandung. Hal ini kata dia krusial mengingat adanya tiga opsi fungsi kawasan yang sedang dikaji mendalam.

"Kami bertiga, pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sedang mendiskusikan masa depan Kebun Binatang ini. Apakah tetap menjadi kebun binatang dengan konsep seperti sekarang, dengan konsep yang berbeda, atau bahkan bukan kebun binatang,” ujarnya, Selasa (13/1/2026).

Tiga opsi utama menjadi fokus pembahasan untuk kawasan yang sudah melekat di benak masa kecil mayoritas Warga Kota Bandung. Opsi pertama, mempertahankan status Kebun Binatang Bandung seperti kondisi saat ini.

Opsi kedua, berorientasi pada pengembangan taman margasatwa dengan mengurangi jumlah satwa namun memperluas ruang terbuka hijau (RTH). Opsi ketiga, kawasan tersebut sepenuhnya diubah menjadi RTH.

Farhan sendiri sebenarnya cenderung pada opsi perluasan RTH, sebab hal ini sejalan dengan target kota meningkatkan RTH hingga dua kali lipat.

"Opsi kedua dan ketiga ini sejalan dengan target kita untuk meningkatkan ruang terbuka hijau Kota Bandung hingga dua kali lipat,” ungkap Farhan.

Aset Kebun Binatang Bandung kata dia merupakan milik Pemerintah Kota Bandung. Sementara itu, pengawasan satwa dilindungi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

“Saat ini, aset masih dijaga dan dikuasai 100% oleh pemerintah kota, sementara pengelolaannya disupervisi oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi. Satwa-satwa dilindungi merupakan titipan negara dan makanannya masih ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Selama proses pembahasan berlangsung, lanjutnya, Kebun Binatang Bandung tetap difungsikan sebagai RTH yang dapat diakses publik. Masyarakat didorong untuk tetap mematuhi peraturan keluar-masuk.

Farhan menargetkan keputusan bersama harus sudah tercapai paling lama dalam dua bulan ke depan.

"Belum tahu arahnya ke mana. Tiga-tiganya masih terbuka," pungkasnya.